Toleransi tidak hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menghormati hak setiap individu atau kelompok untuk memiliki pandangan dan kepercayaan mereka sendiri. Ini juga melibatkan sikap terbuka untuk berdialog, berkolaborasi, dan belajar dari orang-orang dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda.

Toleransi merupakan nilai yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan harmonis. Dengan adanya toleransi, konflik antar kelompok dapat diminimalkan, dan kerjasama antar individu dari latar belakang yang berbeda dapat ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

The post apa yang dimaksud dengan toleransi appeared first on HaloEdukasi.com.

Tanggung jawab bisa bersifat individu atau kolektif, tergantung pada konteksnya. Secara individu, tanggung jawab bisa mencakup kewajiban untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan diri sendiri, serta mematuhi hukum dan norma-norma sosial. Secara kolektif, tanggung jawab bisa merujuk pada kewajiban sebuah organisasi, perusahaan, atau masyarakat untuk bertindak secara etis, melindungi kepentingan anggotanya, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara luas.

Tanggung jawab juga sering kali melibatkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat serta dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, dan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

The post apa yang dimaksud dengan tanggung jawab appeared first on HaloEdukasi.com.

Ciri-ciri simpati meliputi:

1. Empati: Simpati melibatkan kemampuan untuk merasakan emosi atau pengalaman orang lain dengan menempatkan diri dalam posisi mereka. Ini mencakup pengertian dan kepekaan terhadap perasaan orang lain.
2. Kesediaan untuk Membantu: Simpati sering kali memicu keinginan untuk membantu atau memberikan dukungan kepada orang yang mengalami kesulitan atau penderitaan. Ini bisa berupa tindakan nyata atau kata-kata penghiburan.
3. Keterlibatan Emosional: Simpati melibatkan reaksi emosional terhadap kondisi atau penderitaan orang lain. Ini bisa mencakup perasaan sedih, prihatin, atau kasihan terhadap nasib orang lain.
4. Pemahaman dan Penghargaan: Simpati mencakup pemahaman dan penghargaan terhadap pengalaman atau perjuangan orang lain, bahkan jika tidak ada pengalaman langsung yang sama.
5. Responsif: Simpati sering kali memicu respons atau tindakan positif yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan dukungan atau bantuan.

Simpati adalah aspek penting dari interaksi sosial dan membantu memperkuat hubungan antarmanusia. Ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih peduli, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain, sehingga mempromosikan solidaritas dan kebaikan bersama dalam masyarakat.

The post apa yang dimaksud dengan simpati appeared first on HaloEdukasi.com.

Ciri-ciri suku bangsa bisa meliputi:

1. Bahasa: Suku bangsa biasanya menggunakan bahasa yang sama atau mirip di antara anggotanya, yang sering kali menjadi ciri khas identitas kelompok.
2. Budaya: Suku bangsa memiliki adat istiadat, tradisi, seni, dan norma-norma sosial yang unik. Ini bisa termasuk pola makan, pakaian tradisional, ritual keagamaan, upacara adat, dan kesenian khas.
3. Asal Usul Bersama: Anggota suku bangsa sering kali merasa memiliki hubungan kekerabatan atau garis keturunan yang sama, dengan identitas kelompok sering kali didasarkan pada asal usul bersama atau kisah-kisah tentang leluhur.
4. Wilayah Geografis: Beberapa suku bangsa mendiami wilayah geografis tertentu di mana mereka menjalankan kehidupan mereka dan mempertahankan budaya mereka. Namun, di era globalisasi, anggota suku bangsa bisa tersebar di berbagai wilayah dunia.
5. Perbedaan Fisik: Beberapa suku bangsa mungkin memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang membedakan mereka dari kelompok lain, seperti warna kulit, bentuk tubuh, atau fitur wajah.

Suku bangsa merupakan bagian penting dari keragaman manusia di seluruh dunia. Setiap suku bangsa memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya, serta berkontribusi pada keragaman global dalam segala hal, mulai dari bahasa dan seni hingga pengetahuan dan tradisi. Penting untuk menghargai dan memahami keragaman suku bangsa sebagai bagian dari kekayaan budaya umat manusia.

The post apa yang dimaksud dengan suku bangsa appeared first on HaloEdukasi.com.

Sumpah Pemuda berbunyi:

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah ini diucapkan pada Kongres Pemuda II yang diadakan di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia, termasuk Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Ambon. Para peserta kongres sepakat untuk menyatukan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sumpah Pemuda mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan di antara pemuda Indonesia dari berbagai suku, agama, dan latar belakang etnis. Ikrar ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dalam menghadapi penjajahan dan membangun bangsa Indonesia yang merdeka.

Sumpah Pemuda telah menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda setiap tahunnya menjadi momen untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pemuda Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan membangun negara.

The post apa yang dimaksud dengan sumpah pemuda appeared first on HaloEdukasi.com.

Hak:

1. Hak Asasi Manusia (HAM): Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi.Contoh: Hak untuk tidak disiksa, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.
2. Hak Kontraktual: Hak yang timbul dari kesepakatan atau kontrak antara dua pihak.Contoh: Hak untuk menerima gaji sesuai dengan kesepakatan kerja, hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kontrak jual beli.
3. Hak Kepemilikan: Hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan sesuatu.Contoh: Hak atas tanah, hak atas properti, hak atas kendaraan bermotor.

Tanggung Jawab:

1. Tanggung Jawab Sosial: Kewajiban untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.Contoh: Tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab untuk membayar pajak, tanggung jawab untuk membantu sesama dalam kesulitan.
2. Tanggung Jawab Kontraktual: Kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam suatu kontrak atau perjanjian.Contoh: Tanggung jawab untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan kontrak, tanggung jawab untuk membayar hutang sesuai dengan perjanjian.
3. Tanggung Jawab Hukum: Kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.Contoh: Tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan kriminal, tanggung jawab untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Dalam masyarakat yang berfungsi dengan baik, hak dan tanggung jawab saling terkait dan seimbang, di mana pemenuhan hak biasanya diikuti oleh pelaksanaan tanggung jawab.

The post Pengertian Hak dan Tanggung Jawab Beserta Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Pancasila dirumuskan setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Namun, sejatinya nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak zaman dahulu. Pancasila telah tertanam di dalam kepribadian dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan cerminan dari kepribadian masyarakat Indonesia.

Nama Pancasila ini ternyata berasal dari bahasa Sansekerta. Pancasila untuk pertama kalinya dicetuskan dalam rapat BPUPKI oleh Ir Soekarno. Ternyata hari lahir Pancasila memiliki sejumlah fakta menarik. Berikut ini fakta menarik seputar hari lahir Pancasila.

1. Tanggal 1 Juni diambil dari Sidang BPUPKI

Penetapan hari lahir Pancasila yakni tanggal 1 Juni ternyata diambil dari pelaksanaan sidang BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau dokuritsu junbi cosakai. Sidang BPUPKI ini digelar pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

Adanya BPUPKI bertujuan untuk membentuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Di mana pada saat itu terdapat tiga orang tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara ini. Adapun ketiga tokoh itu adalah Ir Soekarno, Mohamad Yamin dan Mr Soepomo.

Saat itu, Ir Soekarno menyampaikan gagasannya berupa 5 butir rumusan negara. Di mana gagasannya ini dinamakan dengan Pancadharma. Namun, nama ini kemudian diganti menjadi Pancasila karena adanya usulan dari seorang ahli bahasa. Dari sinilah istilah Pancasila mulai dikenal oleh masyarakat.

Saat Ir Soekarno menyampaikan gagasannya, sebagian besar peserta sidang sepakat dengan gagasan yang disampaikan Ir Soekarno. Penetapan Hari Lahir Pancasila ini berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2016 pada masa Presiden Jokowi.

Penetapan ini berdasarkan pada pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno saat sidang BPUPKI mengenai gagasan pancasila. Namun, penetapan hari lahir Pancasila ini menuai polemik. Hal ini dikarenakan hasil putusan sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Di mana pada saat itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dinilai tidak sesuai. Bahkan pada masa orde lama, tidak ada perayaan hari lahir Pancasila. Namun, pada masa pemerintah merayakan hari kesaktian pada tanggal 1 Oktober. Meskipun begitu, pemerintah orde lama tidak melarang masyarakat untuk merayakan hari lahir Pancasila.

2. Pancasila Berasal dari Ajaran Buddha

Ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya istilah Pancasila ini berasal dari ajaran Buddha di India. Dalam ajaran Buddha terdapat perintah moral untuk mengejar nirwana. Setiap orang mempunyai kewajiban moral masing-masing.

Di mana ajaran moral ini terdiri dari dasasyilla, saptasyilla, dan pancasyilla. Pancasila merupakan berasal dari Bahasa Sansekerta yakni Pancasyilla. Berdasarkan ajaran dari Agama Buddha, pancasyilla adalah perintah untuk berbuat kejahatan seperti membunuh, mencuri barang orang lain, melakukan perbuatan tercela, mabuk-mabukan dan berdusta.

Ajaran pancasyilla sejatinya telah tertanam pada nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang santun dan taat terhadap perintah agama. Hal ini tentu saja sejalan dengan ajaran Buddha pada Pancasyilla.

Untuk pertama kalinya, istilah Pancasila ini ditemukan pada Kitab Sutasoma. Kitab ini dikarang oleh seorang empu terkenal pada masa itu yakni Empu Tantular. Kitab Sutasoma ditulis pada abad XIV yakni pada Masa Pemerintahan Majapahit.

Di mana di dalam kitab itu dijelaskan dua pengertian dari istilah Pancasila. Pengertian pertama Pancasila yakni Berbatu Sendi yang Lima sedangkan pengertian kedua adalah Pelaksanaan Kesusilaan yang Lima. Ketika menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila, Ir Soekarno sempat ingin mengubahnya menjadi trisila.

Trisila ini merupakan ringkasan dari butir-butir dalam Pancasila yang berisi 5 butir. Bahkan ketika itu, Ir Soekarno ingin meringkas lagi menjadi ekasila atau satu butir/prinsip. Sebelum menjadi nama Pancasila, Ir Soekarno menyarankan nama Panadharma. Namun, sebutan ini dinilai kurang tepat sehingga diganti dengan nama Pancasila.

3. Terbentuknya Panitia Sembilan

Setelah gagasan yang disampaikan oleh Ir Soekarno, BPUPKI kemudian membuat panitia. Hal ini dikarenakan gagasan atau rancangan dasar negara belum final sehingga memerlukan Panitia khusus. Panitia ini berjumlah 9 orang sehingga dinamakan dengan Panitia Sembilan.

Di mana panitia sembilan diketuai oleh Ir Soekarno. Anggota Panitia Sembilan ini terdiri dari beberapa orang mewakili berbagai golongan, yaitu empat orang golongan nasionalis, empat orang golongan Islam, dan satu orang golongan Kristen.

Panitia Sembilan memiliki tugas untuk menyusun dan membentuk dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Ir Soekarno. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, panitia sembilan ini beberapa kali melakukan sidang.

Setelah melakukan beberapa kali sidang, Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara. Penetapan ini terjadi pada saat sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

Hal ini berdasarkan atas gagasan yang pertama kali disampaikan oleh Ir Soekarno di dalam pidatonya. Presiden Ir Soekarno kemudian ditetapkan sebagai Bapak Proklamator dan dilantik sebagai Presiden Indonesia.

Dari pembentukan Pancasila, kemudian disusun Piagam Jakarta. Di mana isi dari Piagam Jakarta ini adalah Pancasila. Namun, saat itu terdapat perbedaan pendapat mengenai sila pertama. Nota keberatan dilayangkan oleh perwakilan dari Indonesia Timur.

Mereka mengatakan bahwa sila pertama tidak sesuai dengan cerminan Indonesia. Di mana tidak semua masyarakat Indonesia memiliki agama Islam. Oleh karena itu, sila pertama ini kemudian diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

4. Pancasila Berdasarkan pada Pidato Ir Soekarno

Saat sidang kedua BPUPKI digelar, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya. Adapun judul dari pidato yang dibawakan adalah Lahirnya Pancasila. Pada pidatonya, Ir Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara.

Di mana pidato ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Dari sinilah istilah Pancasila mulai dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sebelumnya, pidato yang disampaikan oleh Ir Soekarno belum memiliki judul.

Namun, ketua BPUPKI pada saat ini yakni Dr Rajiman Wedyodiningrat memberikan sebutan dengan lahirnya Pancasila. Sebutan ini disampaikan dalam kata pengantar buku yang berisi banyak mengenai pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI.

Pancasila merupakan kata yang berakar dari Panca dan Sila yang memiliki makna 5 sila atau butir. Setidaknya terdapat 5 konsep yang digagas oleh Ir Soekarno dalam Pancasila yakni sebagai berikut.

1. Sila Kebangsaan.
2. Sila Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
3. Sila Demokrasi.
4. Sila Keadila Sosial.
5. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum Ir Soekarno menyampaikan pidatonya, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulan ini kemudian diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”.

Mohamad Yamin menyampaikan gagasannya di hadapan sidang BPUPKI. Adapun isi dari rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin adalah terdiri dari 5 poin sebagai berikut:

• Peri kebangsaan.
• Peri kemanusiaan.
• Peri kerakyatan.
• Peri ketuhanan.
• Kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dua hari setelah Mohamad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Mr. Soepomo kemudian menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia yang isinya sebagai berikut:

• Persatuan.
• Kekeluargaan.
• Keseimbangan lahir dan batin.
• Musyawarah.
• Keadilan sosial.

5. Sempat Tidak Diperingati

Pada masa pemerintahan Ir Soekarno, hari lahir Pancasila sempat diperingati atas perintah Ir Soekarno. Namun, pada saat itu terjadi beberapa penyimpangan atas peringatan ini. Pada tahun 1956 hingga 1966, Hari Lahir Pancasila tidak diperingati karena adanya panasnya keadaan politik pada masa itu.

Kemudian pada tanggal 17 September 1966, hari lahir Pancasila kembali diperingati. Pada masa pemerintahannya selanjutnya, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Saat presiden Soeharto berkuasa, hari lahir Pancasila sempat diperingati selama dua tahun berturut-turut. Hanya saja, pada tahun 1970 hari lahir Pancasila tidak lagi diperingati.

Hari lahir Pancasila kembali dirayakan pada masa presiden ke-8 yakni Joko Widodo. Bahkan Presiden Jokowi pada tahun 2016 mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi penetapan hari lahir Pancasila yakni 1 Juni. Pada tahun selanjutnya, hari lahir Pancasila terus diperingati hingga saat ini.

Bahkan hari lahir Pancasila ini dijadikan sebagai libur nasional. Sejak dulu, peringatan hari lahir Pancasila ini menuai banyak perbedaan pendapat di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa 1 Juni dianggap kurang tepat sebagai hari lahir Pancasila. Sebab, Pancasila sendiri ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Namun, penetapan hari lahir Pancasila berdasarkan pada penyampaian pidato Ir Soekarno. Di mana ketika itu Ir Soekarno menyebutkan gagasannya yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Sejatinya, istilah Pancasila ini memang pertama kali terdengar saat sidang BPUPKI atau ketika Ir Soekarno berpidato. Meskipun pada saat itu, Pancasila ini belum final dan masih rancangan.

The post 5 Fakta Menarik Hari Lahir Pancasila yang Jarang Diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi prinsip masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya prinsip ini sudah mengakar sejak lama dan diwariskan dari leluhur. Hanya saja, prinsip kemudian dijadikan sebagai dasar negara. Indonesia terkenal sebagai negara yang santun dalam berperilaku. Hal ini sebagaimana pengamalan pada nilai-nilai Pancasila.

Pancasila tidak hanya menjadi pedoman secara tertulis. Namun, sebagai prinsip dan rambu-rambu yang harus dijalankan oleh masyarakat. Setiap masyarakat Indonesia dalam berperilaku tidak boleh bertentangan dengan prinsip Pancasila yang memiliki 5 butir prinsip. Sekalipun zaman berganti, nilai-nilai Pancasila harus tetap terjaga dan dijalankan.

Sejak dicetuskan oleh Ir Soekarno, nilai Pancasila sejatinya tidak pernah berubah. Hanya saja nilai ini lebih fleksibel dengan keadaan. Terdapat beberapa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

1. Petunjuk Penyelesaian Masalah

Dalam kehidupan bernegara, tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan. Permasalahan yang menimpa bisa berskala nasional maupun internasional. Masalah negara bisa saja datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari manapun masalah itu berasal, masalah harus diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sebagaimana terdapat pada sila ke-empat yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam permusyawaratan Perwakilan.

Keputusan dalam penyelesaian masalah tidak boleh berdasarkan pada kepentingan pribadi melainkan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah harus bisa memutuskan masalah dengan cara bijaksana. Tetap mengedepankan asas musyawarah serta kepentingan masyarakat.

Hal ini juga tercermin dalam pembentukan kebijakan dan perangkat negara. Negara memiliki segenap perangkat yang mewakili rakyat. Para wakil rakyat ini menjadi sosok penyambung lidah antara rakyat dengan pemerintah.

Para wakil rakyat harus mampu menggambarkan keadaan dan mewakili rakyat. Bukan berpatokan pada kepentingan pribadi. Sayangnya, hingga saat ini penyelenggaraan negara masih terdapat beberapa penyelewengan yang tidak sesuai dengan Pancasila.

2. Dasar dalam menjalankan Kenegaraan

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus berpatokan pada Pancasila serta konstitusi. Semua elemen pemerintahan sejatinya telah diatur baik dalam Undang-undang maupun Pancasila. Pemerintah tidak boleh menerapkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Sebab, sejatinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kesejahteraan dan keadilan rakyat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini sebagaimana terdapat pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap kebijakan yang dibuat harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh memihak pada pihak tertentu misalnya para pengusaha dan pejabat. Pemerintah harus bisa memberikan keadilan bagi rakyat. Baik itu dalam bidang pendidikan, politik, agama dan lainnya.

Setiap rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas negara. Begitupun dengan hak-hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Seperti menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik dalam dunia nyata maupun dunia Maya.

3. Acuan untuk Mewujudkan Cita-cita bangsa

Pancasila memiliki fungsi sebagai acuan dalam mewujudkan cita-cita. 5 butir yang terdapat pada Pancasila bukan hanya sebagai prinsip biasa melainkan acuan untuk mencapai tujuan negara. Seperti pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Indonesia memiliki cita-cita untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Oleh karena itu, segala persoalan yang menyangkut penjajahan harus dihilangkan. Seperti dengan tidak menjalin kerja sama dengan para pelaku penjajahan.

Sejak dulu, Indonesia menjadi negara yang menentang adanya penyerangan di jalur Gaza. Hal ini sesuai dengan spirit kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia menentang segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia tidak beradab.

Sekalipun negara tersebut mempunyai keuntungan dalam ekonomi. Dengan memiliki latar belakang sebagai negara terjajah, Indonesia harus memegang prinsip Pancasila pada kedua. Penjajahan menimbulkan banyak kerugian dan menyebabkan kematian.

Terlebih lagi apa yang terjadi di jalur Gaza selama bertahun-tahun. Prinsip kemanusiaan harus tetap dipegang dalam berbagai bidang. Pemerintah harus konsisten untuk menunjukkan bahwa Indonesia memegang teguh anti penjajahan dan kejahatan kemanusiaan.

Nilai-nilai pada Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tercapai. Seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Dalam mencapai cita-cita itu tentunya tidak mudah.

Terdapat rintatangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Hanya saja, kita harus terus berupaya untuk mencapai cita-cita yang terdapat dalam Pancasila.

4. Spirit Toleransi

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, ras, agama, etnis, kebudayaan. Sebagai bangsa majemuk tentunya hal ini bisa menyebabkan perpecahan sewaktu-waktu. Berbagai gesekan perbedaan bisa menjadi timbulnya konflik.

Isu agama menjadi salah satu isu yang sering terjadi. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Di mana keenam agama tersebut harus dihargai keberadaanya. Sebagaimana tertuang dalam sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa.

Indonesia menjadi negara yang mengakui adanya Tuhan. Hanya saja, Tuhan yang dimaksud setiap orang berbeda-beda tergantung dengan agama yang dianut. Isu agama menjadi isu yang renyah untuk digoreng terlebih saat pemilu. Tentunya hal ini bisa menyebabkan perpecahan.

Padahal pada sila ketiga Pancasila dijelaskan bahwa Indonesia harus mengedepankan persatuan. Asas persatuan harus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan. Pentingnya memiliki sikap toleransi dalam kehidupan bernegara.

Tidak mencampuri urusan orang lain dan menghindari perpecahan. Sebab, perpecahan merupakan sumber dari kerusakan. Pada praktiknya, spirit toleransi ini kian memudar. Terlebih lagi dengan adanya kecepatan arus informasi.

Banyak sekali potensi perpecahan yang terjadi di dunia maya. Saling ejek, memberikan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong merupakan perilaku yang tidak sejalan dengan Pancasila. Namun, perilaku ini masih banyak terjadi di masyarakat.

5. Nilai dan Norma

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai nilai dan norma. Nilai dan norma merupakan aturan yang berkembang di masyarakat. Di mana aturan ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Nilai dan norma ini dibentuk karena adanya kebiasaan. Misalnya pada zaman dahulu musyawarah sering dilakukan oleh para pemuka adat/ raja saat mengambil keputusan. Mereka memiliki penasihat kerajaan yang bertugas untuk memberikan masukan.

Sekalipun raja ketika itu memiliki kekuasaan tertinggi, hanya saja musyawarah selalu diterapkan saat ada masalah. Raja tidak serta merta membuat keputusan sepihak walau sebagai pemilik tahta tertinggi. Kebiasaan inilah yang kemudian dijadikan nilai dan norma yang tertuang dalam butir Pancasila.

Nilai dan norma ini harus dijunjung di manapun seseorang berada. Nilai dan norma ini telah dirumuskan oleh para pendahulu bangsa dan bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, Pancasila merupakan nilai dan norma yang relevan dengan semua zaman.

Prinsip ketuhanan harus tetap dipegang teguh oleh seorang warga negara Indonesia sekalipun tinggal di lingkungan liberal. Perubahan tempat tinggal tidak serta merta membuat seseorang merubah nilai-nilai yang sudah mendarah daging.

Begitupun dengan prinsip kemanusiaan yang harus tetap ditegakkan. Para aparat negara dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Dengan adanya kekuasaan, bukan berarti membuat seseorang bertindak seenaknya. Prinsip memanusiakan manusia harus dipegang teguh dalam menjalankan pemerintahan.

Sayangnya, terkadang prinsipi ini hanya dianggap angin lalu. Prinsip kemanusiaan diabaikan demi memuaskan kepentingan pribadi. Beberapa aparat negara dalam menjalankan tugasnya bertindak seenaknya seperti saat menertibkan para pedagang kaki lima.

6. Kepribadian Bangsa

Pancasila memiliki fungsi sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan cerminan dari kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan prinsip yang terdapat pada Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, butir-butir Pancasila sangat menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia. Karakteristik yang memiliki semangat spiritual dengan meyakini adanya tuhan serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Toleransi ini tercermin dari adanya kebebasan dalam menjalankan agama bagi para pemeluknya.

Kemudian, karakteristik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Masyarakat Indonesia merupakan sosok yang menentang segala bentuk kejahatan kemanusiaan. Selain itu, karakteristik bangsa Indonesia selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai persatuan.

Nilai persatuan ini sebagaimana wujud dari toleransi yang ditanamkan di Indonesia. Sekalipun terdiri dari banyak kebudayaan, masyarakat Indonesia mengedepankan persatuan. Prinsip musyawarah selalu menjadi nilai tambah bagi karakteristik masyarakat Indonesia.

Tidak terburu-buru mengambil kebijakan dan melakukan musyawarah sebagai solusi atas permasalahan. Karakteristik terakhir dari bangsa Indonesia adalah sosok yang mampu bersikap adil bagi sesama. Perilaku adil ini terlihat dari perlakuan terhadap sesama manusia tanpa memandang jabatan.

Karakteristik ini yang seharusnya dilihat oleh bangsa selain ketika melihat Indonesia. Namun, sayangnya karakteristik ini masih jauh dari kepribadian masyarakat Indonesia. Penerapan nilai Pancasila masih jauh dari kata sempurna. Banyak terjadi penyelewengan di mana-mana yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila.

The post 6 Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam hal pemerintah atau pemimpin ini dianggap sebagai orang yang bisa mewakili aspirasi dari rakyat dan bertindak sebagai penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin ini menggabungkan dua nilai yakni demokrasi dan sosial. Para pemimpin dan partai politik ini diberikan kekuasaan secara dominan.

Hal ini bertujuan agar kesejahteraan sosial dapat tercapai. Pada demokrasi terpimpin, partai politik dianggap sebagai partai tunggal yang menguasai dan mengatur lajur pemerintahan. Dominasi partai politik dan pemerintahan inilah yang membuat adanya batasan dalam pemenuhan hak kebebasan masyarakat.

Demokrasi terpimpin memiliki sejumlah tujuan yakni sebagai berikut.

1. Nasionalisme

Demokrasi terpimpin berusaha untuk mempertahankan kedaulatan nasional dalam berbagai bidang termasuk politik dan ekonomi. Pada demokrasi ini seluruh keputusan berada di tangan presiden. Untuk pertama kalinya demokrasi terpimpin diterapkan pada masa presiden Soekarno.

Demokrasi terpimpin berpatokan pada Undang-undang 1945, dan diterapkan setelah menggantikan UUD Sementara. Demokrasi terpimpin ini berusaha untuk menyeimbangkan antara partai politik dengan angkatan militer.

Dalam hal ini, masa demokrasi terpimpin menjadi masa berjayanya PKI. Pada demokrasi terpimpin banyak lembaga negara yang didirikan seperti MPRS, DPAS, DPR GR dan lainnya. Terbentuknya badam legislatif ini justru membuat kedudukan semakin melemah karena badan legislatif ini berada di bawah presiden. DPR GR pembentukannya ditunjuk oleh presiden.

Lembaga negara ini dibentuk untuk menjadi lembaga kepresidenan. Demokrasi terpimpin berlandaskan pada penerapan Pancasila serta mengembalikan peran Undang-undang Dasar 1945. Namun, pada praktiknya demokrasi terpimpin ini banyak melakukan penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi terpimpin mengangkat prinsip nasakom yakni nasionalisme, agama dan komunisme. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat pada kenyataannya justru pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden. Bahkan pada masa ini, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otonomi yang terbatas karena sistem sentralisasi.

2. Keadilan Sosial

Dalam hal ini demokrasi terpimpin berusaha untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di antara masyarakat. Dengan begitu, tidak akan terlihat kesenjangan sosial. Pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan kesamaan akses pada seluruh sumber daya dan kebijakan publik.

Dengan begitu, keadilan sosial akan lebih mudah tercapai. Untuk mengatasi keadaan ekonomi, pemerintah pada masa demokrasi terpimpin melahirkan beberapa program. Pada tahun 1959, pemerintah telah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas yang diketuai oleh Muhamad Yamin.

Namun, kemudian badan ini diganti oleh Soekarno menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan ini memiliki tugas untuk merencanakan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Tujuannya agar pembangunan dapat merata sehingga rakyat bisa merasakan semua hasil pembangunan.

Selain itu, Bappenas juga akan mengawasi seluruh kegiatan pembangunan. Hal-hal yang dianggap menyeleweng selama proses pembangunan akan segera ditindak oleh badan ini. Bappenas juga nantinya akan menilai hasil kerja dari mandataris yg untuk dilaporkan ke MPRS.

Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia tengah mengalami inflasi. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan mata uang. Dengan dikeluarkan kebijakan devaluasi, diharapkan nilai tukar rupiah bisa meningkat.

Sayangnya kebijakan ini tidak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak taatnya pemerintah daerah terhadap kebijakan yang ditetapkan. Rakyat masih tetap kesulitan karena tidak memiliki banyak uang. Meskipun begitu, kebijakan devaluasi ini berhasil menurunkan harga barang.

3. Kesejahteraan Sosial

Tujuan demokrasi terpimpin selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya demokrasi terpimpin diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan menaikkan tarif hidup masyarakat.

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan guna memiliki masyarakat yang unggul secara sumber daya manusia. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Pada demokrasi terpimpin lebih menekankan pada kesepakatan saat pengambilan keputusan. Keputusan ini akan diambil setelah adanya dialog yang dilakukan antara pemerintah dan partai politik. Demokrasi terpimpin terfokus pada pencapaian sosial dan ekonomi.

Pemerintah berperan aktif dalam perencanaan serta mengatur pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan agar tujuan sosial dapat tercapai. Pada masa demokrasi terpimpin, keinginan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan izin untuk mendirikan perguruan tinggi di setiap provinsi. Perguruan tinggi yang telah ada juga diberikan izin untuk membuka jurusan-jurusan dan fakultas baru. Sementara itu, di masa ini pula didirikannya Institut Agama Islam.

Pendirian IAIN dikarenakan keinginan umat Islam untuk menempuh pendidikan. Begitupula dengan agama lain didirikan sejumlah perguruan tinggi teologi dan seminari. Sementara itu, peran nasakom begitu terasa di masa pemerintah demokrasi terpimpin.

Seluruh bidang kehidupan harus berada di bawah kendali politik. Bahkan kampus sekalipun pada masa ini menjadi sarana politik. Mahasiswa yang tidak mengikuti rapat atau demonstrasi nantinya akan dianggap sebagai pihak oposisi.

Pada masa ini terjadi penurunan kebebasan berpolitik. Di masa media masa banyak yang dicabut izinnya. Sayangnya meskipun memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat, pada masa ini justru banyak kekacauan yang terjadi.

Baik itu di dalam maupun luar negeri. Pada masa ini Indonesia mengalami konfrontasi dengan negara tetangga yakni Malaysia. Selain itu, pada masa ini pula terjadi kemerosotan ekonomi. Hal ini dikarenakan anggaran belanja yang banyak mengalami defisit.

4. Kemandirian Ekonomi

Demokrasi terpimpin berusaha untuk mendorong ekonomi secara mandiri. Dalam hal ini, negara tidak lagi bergantung pada pihak asing dalam hal pembangunan. Pemerintah juga berupaya untuk terus meningkatkan promosi di bidang pertanian, ekonomi hingga industri.

Untuk mewujudkan tujuan ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pemerintah mendirikan sebuah badan untuk mendukung percepatan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ini direncanakan dan diawasi oleh badan perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang didirikan ini tidak hanya dilakukan secara nasional melainkan juga dilakukan di daerah. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, pemerintah menyampaikan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam rangka mewujudkan ekonomi terpimpin.

Deklarasi ekonomi ini berusaha untuk mewujudkan ekonomi nasional yang mandiri dan terbebas dari imperialisme atau pihak asing. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rehabilitasi ekonomi setelah adanya pemberontakan yang dilakukan di sejumlah daerah.

Rehabilitasi ini kemudian diberi nama Konsep Djuanda yang dipimpin oleh Ir Djuanda. Sayangnya, sebelum terlaksana, konsep Djuanda ini tidak berjalan karena adanya kritikan yang dilayangkan oleh PKI. Konsep ini dianggap memiliki kerja sama dengan pihak asing yakni Amerika Serikat.

Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh anggaran belanja yang terus mengalami peningkatan sedangkan tidak adanya pemasukan. Semakin hari, dana cadangan mengalami penipisan. Meskipun begitu, presiden Soekarno tetap mempertahankan unik menghimpun dana revolusi.

Di mana dana ini digunakan untuk membiayai proyek yang tengah berjalan. Sayangnya karena terlalu fokus untuk membiayai proyek, keadaan ekonomi yang menjadi korban. Penghasilan dalam negara baik yang berasal dari devisa terus mengalami kemerosotan. Begitupun dengan nilai tukar rupiah yang terus menurun.

5. Modernisasi Sosial dan Budaya

Demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk merubah tatanan sosial ke arah kemajuan atau modern. Baik itu dalam hal nilai, norma maupun gaya hidup. Namun, dalam hal ini bukan berarti bertujuan untuk menghilangkan tradisi yang sudah ada.

Tradisi atau warisan budaya leluhur tetap dipertahankan. Untuk melestarikan warisan budaya, pemerintah melarang berbagai musik yang berasal dari barat. Imbasnya, beberapa pekerja seni pernah ditetapkan sebagai tahanan karena memainkan musik yang kebarat-baratan.

Pada masa itu, Presiden Soekarno mengecam berbagai musik barat. Baik itu musik rock, pop bahkan budaya dansa Cha Cha pun dilarang pada masa itu. Dengan adanya pelarangan terhadap musik barat, ternyata membawa dampak positif bagi para pekerja seni lokal.

Beberapa pekerja seni pada masa demokrasi terpimpin menghasilkan berbagai lagu daerah yang kemudian dipopulerkannya. Lagu-lagu daerah bisa dikenal dan berkembang pada masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kerusuhan di kalangan pedagang asing khususnya para pedagang yang berasal dari China. Bahkan pada saat itu dikeluarkan kebijakan yang melarang para pedagang Beijing untuk berdagang di pedesaan.

Dengan adanya pelarangan ini, para pedagang kemudian berpindah ke kota. Dengan adanya pelarangan ini, pemerintah Indonesia mendapatkan kecaman dari pemerintah Beijing. Hal ini dikarenakan imbas dari pelarangan pedagang Beijing yang dianggap dihalangi oleh tentara Indonesia.

6. Persatuan dan Kebersamaan

Tujuan demokrasi terpimpin selanjutnya adalah persatuan dan kebersamaan. Pemerintah berharap dapat membangun persatuan secara nasional serta memperkuat ikatan sosial masyarakat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan di antara masyarakat.

Dengan adanya rasa saling memiliki di antara warga negara, maka persatuan akan dengan mudah tercapai. Nilai persatuan dan kesatuan ini penting sekali dimiliki oleh suatu bangsa. Jika setiap warga negara tidak memiliki nilai persatuan maka pemerintah akan sulit menjalankan kebijakan.

Negara akan mengalami kekacauan karena adanya perselisihan dan ketegangan. Berbeda halnya jika nilai persatuan telah tertanam di masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan lebih mudah dijalankan.

Terlebih lagi jika masyarakat mau bahu membahu untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Namun, sayangnya pada masa ini terjadi kerusuhan di mana-mana. Pemerintah terlibat perseteruan dengan negara Malaysia.

Adanya konfrontasi dengan Malaysia membuat keadaan Indonesia menjadi kacau. Bahkan rumah kedutaan Malaysia ada saat itu dibakar oleh masa. Adanya kejadian ini membuat rumah kedutaan Indonesia di Malaysia juga dibakar.

Dengan adanya kejadian ini terputuslah hubungan kedua negara yang sudah terjalin lama. Selain terlibat konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah juga terlibat perseteruan dengan pedagang Beijing. Para pedagang Beijing dilarang untuk berjualan oleh pemerintah.

Akibatnya, pemerintah Indonesia terkena kecaman oleh pemerintah Beijing. Tidak hanya itu, pemerintah juga terlibat perseteruan di bidang kebudayaan dengan Lembaga Kebudayaan dan Manifesto kebudayaan.

Lembaga Kebudayaan ini memiliki hubungan dekat dengan Nasakom. Sementara itu, manifesto kebudayaan sangat anti dengan ajaran tersebut. Kelompok ini mendukung adanya Pancasila dan bertolak belakang dengan Nasakom. Manikebu sangat menolak dengan kehadiran ideologi dalam kebudayaan.

The post 6 Tujuan Demokrasi Terpimpin appeared first on HaloEdukasi.com.

Pada Pancasila mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Tentunya nilai ini sejalan dengan nilai pada agama yang meyakini bahwa tuhan itu ada. Hal ini dikarenakan Pancasila terbentuk dari seluruh nilai yang telah ada di masyarakat pada saat itu. Sebelum Indonesia terbentuk, Nusantara telah mengalami beberapa fase sejarah.

Seperti adanya sejarah kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan islam. Keberadaan kerajaan ini menjadi bukti bahwa agama telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebelum fase kerajaan, Indonesia meyakini adanya kekuatan gaib yang mengatur semesta. Hanya saja, saat itu belum jelas dikenal adanya agama. Oleh karena itu, Pancasila memiliki beberapa hubungan dengan agama sebagai berikut.

1. Sebagai Petunjuk dalam Kehidupan

Hubungan antara Pancasila dengan agama adalah sama-sama sebagai petunjuk dalam kehidupan. Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa. Segala sesuatu di negara ini harus berpatokan pada Pancasila. Begitupun dengan agama yang menjadi pedoman bagi para pemeluknya.

Agama mengajarkan para pemeluknya untuk bertingkah laku sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Tuhan. Baik Pancasila maupun agama sama-sama petunjuk yang bersifat universal dan mengikat. Artinya, petunjuk ini bersifat global atau menyeluruh. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap golongan tertentu.

Semua orang yang menganut ideologi Pancasila, maka harus menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip Pancasila. Begitupun dengan agama, semua pemeluk Agama harus berpatokan pada ajaran agama yang dianutnya. Baik Pancasila maupun agama dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Namun, keduanya saling berjalan beriringan sebagai pedoman.

Keduanya sama-sama penting bagi kehidupan bermasyarakat. Hubungan Pancasila dan agama merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Agama mengisi kekurangan nilai yang terdapat pada Pancasila. Agama menjadi pelengkap seluruh petunjuk dalam kehidupan.

2. Sebagai Upaya Peningkatan Moral

Di dalam Pancasila terdapat seperangkat nilai dan norma. Begitupun juga dengan agama, terdapat perintah dan larangan. Keberadaan nilai dan norma ini bertujuan untuk meningkatkan moral manusia. Nilai dan norma mengatur manusia untuk bertingkah laku menjadi lebih baik.

Pada nilai dan norma terdapat sejumlah perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Misalnya perintah untuk bersikap toleransi terhadap sesama. Hal ini sebagaimana terdapat pada sila yang pertama. Pancasila mengajarkan untuk menghargai segala perbedaan termasuk dalam menganut kepercayaan atau agama.

Sikap toleransi harus dimiliki oleh manusia agar tidak timbul adanya perpecahan. Begitupun dengan agama, yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Agama tidak pernah memaksa seseorang untuk menghardik kepercayaan atau agama orang lain.

Misalnya pada agama Islam tertulis potongan ayat lakum dinukum waliyadin. Di mana arti dari potongan ayat ini adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Potongan ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak mencampuri agama orang lain.

Baik nilai yang terdapat pada Pancasila dan agama, sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan moral para penganutnya. Pancasila mengajarkan untuk memanusiakan manusia seperti pada sila yang kedua.

Begitupun dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk memiliki sikap welas asih terhadap sesama. Pancasila mengajarkan untuk bersikap adil dalam kehidupan. Sama halnya dengan ajaran agama untuk tidak membedakan manusia. Bahkan di dalam agama Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.

3. Agama Memiliki Kedudukan Tinggi dalam Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang lahir melalui sebuah proses yang panjang. Pancasila menjadi ideologi yang cocok bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan sekularisme maupun liberal.

Hal ini terbukti dalam penerapan nilai Pancasila yang ada di dalam butir Pancasila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Pada butir sila pertama ini menjabarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang meyakini keberadaan tuhan.

Saat proses pembentukan Pancasila terdapat perdebatan antara tokoh nasionalis dengan tokoh Islam. Menurut para tokoh nasionalis yang diwakili oleh Ir Soekarno, meyakini bahwa keberadaan agama dan negara harus dipisah.

Agama merupakan hal yang berkaitan dengan spiritual sedangkan negara berhubungan dengan pemerintahan. Sementara itu, menurut tokoh Islam, keberadaan agama bukan hanya saja mengatur bidang urusan kepercayaan saja.

Di dalam agama juga mengatur hubungan masyarakat di dalam pemerintahan. Namun, sejatinya kedudukan agama di dalam Pancasila dipandang tinggi. Hal ini terbukti pada penerapan nilai Pancasila yang sejalan dengan ajaran agama.

Bahkan pada sila pertama, Pancasila mengatur hubungan beragama dan pemberian kebebasan dalam memeluknya. Nilai pada Pancasila ini sejauh ini tidak bertabrakan dengan ajaran agama. Bahkan nilai-nilai tersebut justru terlahir dari ajaran agama seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.

Kedudukan agama menempati posisi yang tinggi sebagaimana peletakan sila ketuhanan di urutan pertama. Sebelum pada prinsip kemanusiaan dan sebagainya, prinsip ketuhanan menjadi prinsip utama dalam Pancasila.

Hal ini membuktikan bahwa agama memiliki kedudukan yang penting di dalam Pancasila. Terbukti dengan ditempatkan pada urutan pertama dibandingkan dengan prinsip lainnya. Sebab, agama yang nantinya akan menjadi kepala dari segala prinsip kehidupan.

4. Pancasila Penjamin Agama

Pancasila memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Pancasila tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Selain itu, Pancasila juga menjamin kebebasan dalam beribadah.

Setiap orang berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar aturan ini maka akan dikenakan sanksi. Kebebasan dalam memeluk agama ini terdapat pada sila pertama Pancasila.

Di dalam sila pertama dijelaskan bahwa ketuhanan yang maha esa. Tidak tertuju pada satu agama melainkan universal selama agama itu diakui oleh negara. Setidaknya ada 6 agama yang memang diakui oleh negara.

Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada agama tertentu. Namun, bukan pula negara yang menganut paham anti agama. Oleh karena itu, pada kolom kartu tanda penduduk tertera agama yang dianut oleh si pemilik KTP.

Nilai ketuhanan pada sila pertama ini mengajarkan spirit toleransi. Setiap orang berhak untuk dihargai kepercayaannya. Tidak boleh ada yang menghalangi saat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Selama agama tersebut diakui, maka keberadaannya harus dihargai.

Begitupun dengan prinsip agama yang mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia. Sekalipun memiliki kepercayaan yang berbeda, seseorang wajib diperlakukan sama. Pancasila menjadi penjamin dalam kebebasan beragama.

Hal ini bukan hanya sebatas memberikan ruang aman dalam memeluk agama melainkan pemenuhan hak-hak. Termasuk ketenangan dalam menjalankan ibadah. Negara harus menjamin kebebasan dalam mendirikan bangunan ibadah. Kemudahan akses perizinan menjadi salah satu hak yang wajib ditunaikan oleh negara.

5. Nilai yang Saling Berhubungan

Hubungan Pancasila dengan agama adalah nilai yang saling berhubungan. Nilai dalam Pancasila merupakan buah dari nilai-nilai yang terdapat di dalam agama. Pancasila membutuhkan agama untuk melengkapi nilai-nilai yang ada.

Begitupun dengan agama membutuhkan Pancasila untuk bisa menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, nilai antara Pancasila dengan agama tidak bertentangan sama sekali. Bahkan nilai yang terdapat pada Pancasila sejatinya berasal dari ajaran agama.

Ada yang menyebutkan bahwa Pancasila sendiri ini berhubungan dengan ajaran agama Buddha. Di mana di dalam agama tersebut terkenal dengan ajaran moral atau Pancasyilla. Para penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti berzina, mencuri, berkata bohong dan sebagainya.

Di mana ajaran-ajaran ini terkandung dalam pengamalan Pancasila. Pada saat perumusan Pancasila terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan bunyi pada sila pertama Pancasila.

Di mana pada saat itu sila pertama Pancasila tidak mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan, Pancasila seharusnya bisa menjadi cermin dari perwujudan bangsa Indonesia.

Bunyi pada sila pertama dinilai menjurus pada salah satu agama saja sedangkan masyarakat Indonesia bukan hanya menganut satu agama saja. Maka dari itu, bunyi pada sila pertama kemudian diganti. Bunyi sila pertama ini diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi ini mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan agama.

6. Pancasila Sebagai Fasilitator Penerapan Agama

Hubungan antara Pancasila dengan agama adalah sebagai fasilitator. Pancasila menjadi fasilitator penerapan nilai-nilai pada ajaran agama. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa butir pada Pancasila merupakan representasi dari ajaran agama.

Hal ini berarti menandakan secara tidak langsung penerapan ajaran agama melalui Pancasila. Pancasila sebagai ideologi berarti semua kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Artinya, seluruh kegiatan berpatokan pada Pancasila yang terinspirasi dari ajaran agama.

Perintah dan larangan yang terdapat dalam agama diterapkan pada nilai-nilai Pancasila. Bahkan Pancasila sendiri dapat menjadi sumber hukum bagi kehidupan. Pancasila sebagai fasilitator penerapan agama dilihat dari kesamaan nilai yang diterapkan.

Pancasila berfungsi sebagai jembatan bagi penerapan nilai-nilai agama. Selain itu, Pancasila juga memberikan jalan untuk ajaran agama ditegakkan. Pancasila membantu para pemeluk agama untuk bisa hidup tenang dalam menjalankan ajarannya.

The post 6 Hubungan Pancasila dan Agama appeared first on HaloEdukasi.com.