Gelar tersebut diberikan oleh komunitas Tionghoa kepada Presiden Abdurrahman Wahid berkat jasanya yang dinilai dapat menempatkan ras Tionghoa setara dengan warga pribumi lainnya. Presiden Indonesia ini dilantik oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999.

Dalam pemilihannya Presiden Abdurrahman Wahid bersanding dengan Megawati Soekarno Putri, dan berhasil mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden keempat Indonesia ini membentuk sebuah kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional.

Untuk menjalankan visi misi yang direncanakan dalam masa jabatannya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk beberapa kebijakan berikut ini:

1. Kebijakan Pemisahan Polri dan TNI

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, beliau membuat sebuah kebijakan yang berisi mengenai pemisahan kekuasaan antara Polri dengan militer, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya ABRI sudah tidak menjadi entitas tunggal.

Adanya pemisahan tersebut, Abdurahman Wahid mengubah nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan usaha pemisahan tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya Polri dan TNI menjadi lebih fokus dalam melayani masyarakat dalam bidang keamanan.

Selain berdasarkan hal tersebut, pemisahan antara Polri dan TNI juga bertujuan untuk melakukan reformasi terhadap TNI. Sebab, TNI dibentuk untuk menjadi penjaga pertahanan.

Artinya TNI tidak akan terlibat dalam kegiatan politik apapun yang telah dibentuk pemerintah, dan tetap berusaha untuk berdiri netral dengan tidak memihak politik manapun.

2. Kebijakan Pengakuan Agama Konghucu

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah intruksi yang menyatakan bahwa konghucu bukan agama dan pemerintah juga tidak mengakuinya sebagai agama resmi.

Meskipun agama konghucu tidak diakui secara resmi oleh negara, namun pemerintah tetap memperbolehkan masyarakat untuk menganutnya. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, penganut agama konghucu telah dipulihkan hak-haknya sebagai warga sipil.

Dan sejak pemulihan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai agama resmi negara. Dengan pengakuan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid membebaskan para pemeluk Tionghoa untuk merayakan hari besarnya secara publik.

Kondisi tersebut yang menunjukkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sangat menghargai perbedaan yang ada, tidak kaget apabila beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralitas, sebab menjunjung tinggi toleransi

3. Kebijakan untuk Mengatasi Disintegrasi Irian Jaya di Papua

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengalami penuntutan mengenai referendum di Irian Jaya.

Untuk mengatasi tuntutan tersebut Presiden Abdurahman Wahid langsung berangkat ke Jayapura dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin masyarakat beserta dengan masyarakat Irian Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

Pemerintah berharap masyarakat puas terhadap keputusan tersebut, yang realisasinya sesuai dengan keinginan masyarakat Irian jaya.

4. Kebijakan Kebebasan Pers

Dalam masa pemeintahan Presiden Abdurahman Wahid, pemerintah Indonesia sangat menjunjung adanya kebebasan pers.

Hal tersebut didukung dengan dibubarkannya Departemen Penerangan yang sebelumnya ada. Dengan penghapusan Departemen Penerangan, pers di Indonesia mengalami berkembangan pesat.

5. Kebijakan Membangun Kerja Sama dengan Luar Negeri

Dalam masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid sangat aktif dalam membangun relasi dengan negara tetangga, terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Tak hanya itu saja, Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan upaya diplomasi ke berbagai negara dengan sangat intesif.

Kegiatan Abdurrahman Wahid itu pun menuai banyak dampak positif bagi Indonesia. Indonesia mengalami pemulihan secara ekonomi dan aliran investasi yang mengalir ke Indonesia juga besar.

Pemerintahan Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid mampu menjaga adanya stabilitas ekonomi yang ada.

Namun, dalam perkembangannya, kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami perselisihan dengan koalisi poros tengah dan anggota DPR.

Dalam pemerintahannya, beliau pernah memberlakukan sebuah dekret yang membahas mengenai:

• Pembubaran DPR/MPR.
• Mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat sepenuhnya.
• Melakukan pembekuan terhadap partai Golkar sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa yang diadakan oleh MPR.

The post 5 Kebijakan Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden appeared first on HaloEdukasi.com.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dus lahir di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur tanggal 7 September 1940 dari pasangan K.H Wahid Hasyim dan Hj. Sholehah.

Beliau menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid, Annita Hayatunnufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid.

Tahun 1944, beliau pindah ke Jakarta. Kegemarannya membaca, mendorong Gus Dur kecil mengayunkan langkah kakinya ke perpustakaan, baik perpustakaan pribadi milik ayahnya maupun perpustakaan umum.

Setahun kemudian, beliau kembali ke Jombang dan menetap di sana hingga tahun 1949. Di penghujung tahun 1949, beliau kembali ke Jakarta karena ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama.

Selama tinggal di Jakarta, beliau menempuh pendidikan dasarnya di SD KRIS dan SD Matraman Perwari. Tahun 1954, beliau masuk SMP.

Karena tidak naik kelas, beliau kemudian dikirim ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan agama di Pesantren Krapyak sekaligus belajar di SMP.

Setelah lulus dari bangku SMP tahun 1957, beliau pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Muslim di Tegalrejo. Tahun 1959 beliau lulus dan meneruskan pendidikannya di Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur.

Di samping menempuh pendidikan di Pesantren Jombang, beliau juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah.

Beliau juga bekerja sebagai seorang jurnalis untuk majalah Horizon dan Majalah Budaya Jaya.   

Tahun 1963, beliau memperoleh kesempatan untuk mempelajari Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir karena mendapat beasiswa dari Kementerian Agama. Selama di Mesir, beliau juga bekerja di Kedutaan Besar Indonesia.

Namun, semuanya tidak berjalan lancar karena pada tahun 1966 beliau diberitahu bahwa dirinya harus mengulang pendidikan prasarjana.

Beliau pun kemudian pindah ke Irak dan kuliah di Universitas Baghdad karena memperoleh beasiswa.

Tahun 1970, beliau berhasil lulus dari Universitas Baghdad dan pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun, keinginannya untuk kuliah di Universitas Leiden gagal karena pendidikan sebelumnya yang beliau peroleh dari Universitas Baghdad tidak diakui.

Setelah melanglangbuana kuliah di luar negeri, beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1971 dan bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebuireng, Jombang. Beliau juga aktif menulis dan menjadi kontributor di majalah Prisma.

Tahun 1974, beliau bekerja sebagai guru di Pesantren Tambakberas, Jombang dan bekerja sebagai guru Kitab Al Hikam di tahun 1975. 

Tahun 1977, beliau bergabung dengan Universitas Hasyim Asy’ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam.

Tahun 1979, beliau pindah ke Jakarta guna merintis Pesatren Ciganjur. Di tahun 1980, beliau mulai terlibat dalam NU dan menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Agama. Di kalangan NU, beliau dikenal sebagai reforman NU.

Kiprahnya di NU dimulai pada tahun 1982. Setahun kemudian, beliau menjadi salah satu anggota kelompok yang bertugas menyiapkan respon NU terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Beliau pun menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Tahun 1984, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepemimpinannya berlanjut hingga masa jabatan ketiga.

Namun jabatan sebagai ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI ke-4.

Pada Pemilu 1999, PDI-P menjadi partai pemenang pemilu dengan raihan suara mencapai 33 persen. Sedangkan PKB, partai besutan Gus Dur hanya memperoleh 12 persen suara.

Kemenangan PDI-P kala itu diperkirakan akan memuluskan langkah Megawati Sukarnoputri menjadi presiden.

Namun, akibat Poros Tengah yang dibentuk Amien Rais, Gus Dur-lah yang terpilih sebagai presiden RI ke-4 melalui Sidang Umum MPR. Sedangkan Megawati Sukarnoputri terpilih sebagai wakil presiden. 

Sebagai presiden, beliau hanya menjabat hingga tahun 2001. Akibat situasi dan kondisi politik saat itu, beliau dimakzulkan melalui Sidang Istimewa MPR dan digantikan oleh Megawati Sukarnoputri. 

Beliau meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 dalam usianya yang ke 69 akibat komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur.  

The post Biografi Abdurrahman Wahid Singkat appeared first on HaloEdukasi.com.