Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Teori Administrasi Publik

• Transparansi
  Yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
• Akuntabilitas
  Yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kondisional
  Yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
• Partisipatif
  Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta mayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
• Kesamaan Hak
  Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
• Keseimbangan hak dan kewajiban
  Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pembeli dan penerima pelayanan publik.

Tujuan Administrasi Publik

administrasi publik memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai yaitu keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Ada hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum seseorang mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

• Partisipasi sosial, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan administrasi publik itu sendiri.
• Tanggung jawab sosial, yaitu adanya  pertanggungjawaban yang dilakukan oleh administrasi publik kepada para khalayak umum.
• Dukungan sosial, yaitu adanya dukungan atau support terhadap kegiatan administrasi publik.
• Kontrol sosial, yaitu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan administrasi publik.

Sistem Administrasi Publik

• Sistem pemerintahan kabinet presidensial
  Dalam sistem presidensial, menteri-menteri kabinetnya bertanggung jawab kepada presiden, agar para menteri tidak berlindung di bawah kekuasaan presiden jika melakukan kesalahan, maka antara badan legislatif dan eksekutif harus saling mengawasi dengan ketat.
• Sistem Pemerintahan Kabinet Parlementer
  Dalam sistem parlementer, para menteri kabinetnya masing-masing bertanggung jawab kepada parlemen. Sehingga anggota parlemen dapat menjatuhkan setiap kesalahan masing-masing menteri.
• Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
  Merupakan bentuk pemerintahan negara yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer maupun sistem presidensial. Kelemahan pokok sistem parlementer adalah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saat pemerintah dapat menerima mosi tidak percaya dari parlemen.

Contoh Administrasi Publik

Berikut adalah beberapa contoh dari administrasi publik:

• Dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-MANDIRI).
• Diagnosis SDM teknologi informasi, SK pelaku teknologi informasi dipusat pengolahan data kepegawaian.
• Analisis kinerja pemungutan PBB di daerah istimewa Yogyakarta.
• Analisis hubungan antara pelatihan, karakteristik individu dengan kinerja petugas penyuluhan lapangan pertanian di dinas pertanian dan kelautan kota medan.
• Tinjauan atas kebijakan PPN pada usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berbadan hukum untuk memperluas objek pajak.

The post Administrasi Publik: Pengertian – Teori dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.