Jika ditelaah secata etimologis, kata grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu gratie atau grade yang berarti suatu anugerah atau rahmat dan dalam bahasa ilmu hukum diartikan sebagai suatu keringanan hukuman yang diberikan seorang kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan diberikan kepada terhukum secara individual bukan kelompok.

Pada Kamus Hukum kata grasi atau gratie menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu sendiri.

Adapun beberapa istilah lainnya yang memiliki pengertian hampir sama dengan kata grasi contohnya seperti penggunaan kata pardon di negara Amerika Serikat dan Filipina yang memiliki arti pengampunan. Serta istilah kata clemency atau executive clemency yang memiliki makna pengampunan secara luas.

Kata pardon sendiri lebih umum dijumpai kata pardon (indulto) dan derecho de garcia (right of grace), contohya seperti di negara Spanyol. Berbeda dengan negara di Inggris lebih sering dipergunakan istilah pardon dan Royal Prerogative Mercy atau clemency atau graces begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, dan Iran.

Penerapan penggunaan kata pardon dan clemency mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya digunakan istilah ‚pardon saja, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, dan Swiss.

Grasi sendiri di Indonesia memiliki beberapa istilah yaitu amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi. Secara etimologi, kata amnesti berasal dari Bahasa Yunani yang bermakna melupakan. Dalam Bahasa Indonesia sendiri amnesti memiliki arti sebagai suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti sangat jauh berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak.

Orang banyak yang dimaksudkan disini adalah sekelompok orang yang memperoleh hukuman terhadap suatu delik yang memiliki sifat politik, contohnya pemberontakan. Rehabilitasi berasal dari kata rehabilitation yang memiliki arti pengembalian hak.

Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim. Keputusan yang dimaksud apabila dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tersangka tersebut ternyata tidak bersalah sama sekali.

Undang- undang grasi

Fokus utama dari kegiatan rehabilitasi terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-Undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya. Adanya tindakan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan status sosial seseorang ditengah-tengah masyarakat.

Berbeda dengan remisi, remisi berasal dari kata remission yang artinya pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pengertian remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

• Pada Pasal 1 No 1

Pada Pasal 1 No 1 UU Grasi menyebutkan bahwa grasi adalah bentuk suatu pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) grasi sendiri diartikan sebagai ampunan yang diberikan oleh kepala negara (presiden) kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Pada penjelasan umum UU Grasi ditegaskan bahwa pemberian grasi bukanlah campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan.

Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

• Pasal 2 UU Grasi tahun 2010

Pada pasal 2 UU Grasi tahun 2010 menerangkan bahwa setelah diterima, Mahkamah Agung akan mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.

Selanjutnya, Presiden akan memberikan keputusan atas permohonan grasi yang diajukan setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan ini akan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

• Pasal 5 UU Grasi tahun 2010

Pada Pasal 5 UU Grasi tahun 2010 disebutkan bahwa yang dapat mengajukan grasi kepada presiden adalah terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini terpidana yang dapat dimohonkan grasinya termasuk seseorang dengan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Penting untuk dijadikan catatan bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali semasa seseorang menjalani hukuman.

Selain itu, grasi merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana. Oleh karenanya, seorang terpidana berhak mengajukan permohonan grasi pun berhak tidak mengajukannya. Dilain pihak Presiden berhak pula untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Bentuk yang diberikan dapat berupa keringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Syarat Pengajuan dan Cara Kerja Grasi

Apabila seseorang ingin memperoleh grasi, maka seseorang tersebut harus memenuhi persyaratan dalam pengajuan grasi tersebut. Syarat-syarat dalam pengajuan grasi sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Indonesia, antara lain:

• Pada saat mengajukan grasi maka sudah menjadi kewajiban bahwa permohonan diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, dan ditujukan kepada presiden
• Salinan dari permohonan grasi tersebut harus disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung pada tingkat tertinggi
• Permohonan dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana pada saat itu sedang menjalani pidana
• Dalam hal permohonan dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan salinannya
• Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung sebagai pemegang keputusan tertinggi

Sebagai jawaban kepada terpidana, Keputusan Presiden akan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapannya. Apabila seorang terpidana mati mengajukan grasi, pidana matinya tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Ada banyak kasus grasi baik yang dikababulkan maupun ditolak oleh presiden.

Contoh Pengajuan Grasi di Indonesia

Bebagai kasus pengajuan grasi baik yang dikabulkan presiden maupun yang ditolak oleh presiden akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

• Permohonan grasi yang dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo dapat disimak dalam Kepres Nomor 21/G Tahun 2003. Dalam keputusan grasi yang tertuang pada nomor tersebut adalah Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana kasus pembunuhan Antasari Azhar. Grasi yang diberikan berupa pengurangan masa tahanan selama enam tahun; dari pidana penjara 18 tahun menjadi 12 tahun.
• Presiden Jokowi juga pernah memberikan grasi kepada lima tahanan politik dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ia berkunjung ke Lapas Abepura, Provinsi Papua pada 9 Mei 2015. Pemberian grasi ini sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di bumi Cenderawasih tersebut.
• Pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo juga mengabulkan grasi kepada salah seorang terpidana mati Dwi Trisna Firmansyah. Grasi yang diberikan yaitu perubahan hukuman pidana mati menjadi seumur hidup.
• Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diberikan grasi kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana dengan hukuman 20 tahun kasus penyelundupan ganja 4,2 kilogram ke Bali pada 8 Oktober 2004. Saat itu, Corby mendapatkan grasi berupa pemotongan masa hukuman selama lima tahun. Dengan pengurangan tersebut, Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012.
• Masih pada pemerinatahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diberikan grasi kepada Meirika Franola alias Ola. Ola sebelumnya terbukti membawa 3,5 kilogram heroin dari London melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Agustus 2000 menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, SBY memberikan grasi, sehingga hidup Ola tid ak berakhir di hadapan regu tembak. Ola akhirnya menjalani hukuman seumur hidup. Akan tetapi, Ola ternyata terlibat dengan penangkapan seorang kurir narkoba bernama Nur Aisyah oleh Bea-Cukai di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Dalam pengadilan, Ola terbukti melakukan transaksi narkotika di lapas sehingga Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati terhadap Ola pada Desember 2015 lalu.

Tidak semua permohonan grasi selalu dikabulkan oleh presiden, adapun permohonan grasi yang tidak dikabulkan oleh presiden antara lain:

• Permohonan grasi terpidana mati mati kasus narkoba, Andrew Chan, seorang warga negara Australia yang terlibat dalam kasus narkoba dengan anggota yang terkenal dengan sebutan “Bali Nine” ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
• Permohonan grasi yang diajukan oleh Suud Rusli seorang terpidana mati pada kasus pembunuhan bos PT Asaba ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Permohonan ini ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan UU Grasi yang mengatur batasan pengajuan permohonan grasi. Dalam UU itu diatur pengajuan grasi boleh dilakukan paling lama 1 tahun setelah putusan inkrah.

The post Grasi : Pengertian, Syarat Pengajuan, dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Amnesti berasal dari bahasa Yunani, yaitu amnestia yang secara harfiah artinya melupakan. Amnesti merupakan tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan ataupun belum dijatuhkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Amnesti terbagi menjadi dua, yaitu amnesti hukum dan amnesti pajak

Amnesti dalam hukum memiliki karakteristik khas yaitu berlaku surut atau retroactibe yang hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan sebelum ditetapkan. Amnesti ini adalah hukum yang berdiri sendiri sehingga digunakan secara terbatas. Biasanya amnesti hukum diberikan oleh badan hukum tinggi negara seperti badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.  

Sedangkan amnesti pajak atau biasa disebut tax amnesty berdasarkan uu No 11 tahun 2016, amnesti pajak adalah penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dalam perpajakan dengan cara mengeluarkan harta dan membayar uang tebusan.

Dengan kata lain amnesti merupakan pengampunan pajak yang menghapus pajak terutang tanpa adanya sanksi berupa denda administrasi perpajakan dan saksi pidana. Jenis pajak yang mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty yaitu kewajiban pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak penghasilan, dan pajak penjualan terhadap barang-barang mewah.  

Syarat Pengajuan Amnesti

Syarat untuk pengajuan amnesti diantaranya adalah :

1. Amnesti Presiden atau Hukum

Amnesti hukum merupakan salah satu hak presiden dalam lingkup yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Syarat pengajuan amnesti yang dapat diberikan oleh presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana.

Setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung (MA) atas permintaan Menteri Hukum dan Ham, yang diatur sesuai pasal 1 undang-undang darurat republik Indonesia nomor 11 tahun 1954.

Sebelum amandemen undang-undang dasar 1945, amnesti merupakan salah satu hak absolut presiden di samping grasi, abolisi dan rehabilitasi. Tetapo setelah amandemen 1945, syarat pengajuan amnesti yaitu presiden harus mendapatkan pertimbangan dari MA atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah oleh presiden.

Namun, tidak semua hukuman pidana dapat diberikan amnesti, seperti hukum internasional. Mengenai hak asasi manusia dan humaniter yang melarang adanya pemberian amnesti terhadap kasus kejahatan internasional.

Contohnya genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak hanya itu, kejahatan penyiksaan, eksekusi ekstrayudisial, pemerkosaan, dan penghilangan paksa juga tidak diperbolehkan untuk mendapatkan amnesti.

2. Amnesti Pajak atau Tax Amnesty

Sedangkan untuk syarat pengajuan amnesti pajak atau tax amnesty yaitu:

• Mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak
• Sudah melunasi seluruh hutang atau tunggakan pajak
• Sudah melunasi pajak ketika terdapat pemeriksaan dugaan tertentu
• menyetorkan uang tebusan secara lunas yang dilakukan sebagai bentuk insentif atas penghapusan bergam pajak yang dibebankan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan amnesti pajak.
• Melampirkan spt pph atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
• Terakhir yaitu melakukan pencabutan permohonan yang sebelumnya pernah diajukan ke kementerian keuangan.

Cara Kerja Amnesti

Cara kerja amnesti pada umumnya yaitu dengan cara menghapuskan semua akibat hukum pidana terhadap penerima amnesti, sehingga kesalahan dari seseorang atau sekelompok orang yang berikan amnesti juga hilang.

Untuk amnesti Presiden atau hukum yang diberikan presiden cara kerjanya yaitu harus dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu.

Sedangkan cara kerja dari Amnesti Pajak, yaitu:

• Lapor amnesti pajak ke kantor pelayanan pajak terdekat secara langsung maupun untuk mengikuti amnesti pajak dan harus melakukan pelaporan sendiri dan tidak diwakilkan. Hal tersebut dikarenakan akan adanya proses pendataan pribadi yang bersifat rahasia. Namun, amnesti pajak juga bisa melapor secara online, yaitu melalui website resmi pajak online yang telah terintegrasi.
• Menyetorkan surat pernyataan kepemilikan aset pada petugas pajak, yang sudah melalui proses perhitungan penyusutan aset dalam akuntansi. Sehingga tidak ada nada kelebihan pembayaran pajak yang dibebankan, dan juga data-data serta dokumen yang diserah adalah data asli dan sah.
• Proses penghapusan dan pembebasan dari sanksi pajak baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang merupakan bagian dari kebijakan amnesti pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Contoh Amnesti

• Amnesti hukum atau Amnesti presiden

Pada kasus Baiq Nuril Maknun yang merupakan seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2019, presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, seorang terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE.  

Kasus ini dimulai pada tahun 2012, dimana Nuril menyebarkan rekaman pembicaraannya dengan kepala sekolahnya, Muslim, yang menceritakan pengalaman seksual kepada seorang perempuan, yang Nuril juga mengenal perempuan tersebut. Nuril yang merasa tindakan Muslim merupakan pelecehan dan berinisiatif merekam serta menyebarkannya.

Hal tersebut membuat Nuril di pecat dan dilaporkan oleh Muslim dengan pasal 22 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU ITE. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memutuskan Nuril bersalah dan dihukum penjara selama 6 bulan serta denda Rp.500 juta subsider kurungan 3 bulan. Pada tahun 2019, Nuril sempat mengajukan peninjauan kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Dan akhirnya Nuril dan kuasa hukumnya mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Pada 29 juli 2019, atas pertimbangan dari DPR, akhirnya presiden menandatangani keputusan presiden sebagai tanda pemberian amnesti kepada Nuril. Dengan amnesti tersebut, maka Nuril yang divonis oleh Mahkamah agung melanggar UU ITE pada tingkat kasasi, terbebas dari jerat hukum.

• Amnesti Pajak

Pak Wasno memiliki rumah dan rekening selama tahun 2016-2020, tetapi belum diungkapkan dalam SPT 2020. Semua lokasi rumahnya ada di Indonesia, rumah pak Wasno bernilai Rp.30 Miliar dan rekeningnya di bank bernilai Rp.10 miliar.

Pak Wasno ingin mengajukan amnesti atau melaporkan kekayaan rumahnya agar terhindar dari sanksi administrasi dalam program pengungkapan sukarela dengan perhitungan kebijakan II. Pak Wasno mendeklarasikan rekeningnya untuk dibelikan SBN.

Jadi tarif PPh final yang dikenakan kepada Pak Wasno yaitu 12%. Dan Kewajiban pajak pak Wasno yang harus disetorkan ke negara sebesar Rp.1,2 Miliar. Tidak hanya itu, pak Wasno juga dapat menyelesaikan urusan rumah dengan tarif PPh final 14%. Maka kewajiban pak Wasno atas rumahnya sebesar Rp4,2 Miliar.

The post Amnesti : Pengertian, Syarat Pengajuan, Cara Kerja, dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.