Salah satu bidang kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi. APBN adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan kembali pendapatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh elemen negara (baik pemerintah pusat maupun daerah) dan masyarakat, termasuk dunia usaha, terkena dampaknya. Misalnya, subsidi BBM semakin dirasakan  membebani APBN, sehingga subsidi BBM diganti dengan dana kompensasi subsidi publik.

Kebijakan ini berdampak pada perekonomian yang berarti biaya produksi meningkat yang berdampak pada tingkat harga di pasar. Sebaliknya, jika subsidi diberikan, maka akan menurunkan tingkat harga.

APBN mempengaruhi rencana sektor swasta dan meyakinkan lembaga lain tentang apa yang akan dilakukan negara ini di masa depan, dan lebih efektif bagi pemerintah untuk membuat keputusan di masa depan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, seperti namanya, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan UU No. 21/2011 APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi, yang dibahas, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh pemerintah kota dan DPRD sesuai dengan peraturan daerah.

Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian

Secara umum, APBD dapat didefinisikan sebagai bagian dari rencana keuangan tahunan dan dapat menjadi alat politik terpenting kota. Jika APBD ini digunakan sebagai alat penentuan pendapatan dan belanja.

Selain itu, APBD juga merupakan pedoman untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta pengesahan rencana pengeluaran di masa depan. Dengan demikian, dapat meminimalkan kesalahan, pemborosan, dan penyalahgunaan yang merugikan perekonomian daerah serta menjamin keadilan ekonomi dan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan APBD setiap daerah di Indonesia antara lain untuk mengatur pendapatan dan belanja daerah, meningkatkan efisiensi dan pemerataan penyediaan barang dan jasa publik, meningkatkan kejelasan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap DPRD dan publik, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah, dan memfasilitasi koordinasi antar departemen pemerintah daerah.

Selain itu, APBD harus terbuka, adil, jujur, dan objektif bagi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan harapan APBD dapat mempengaruhi perekonomian dalam banyak hal, antara lain:

• Mengurangi kemiskinan
• Memperluas lapangan kerja
• Membuka lapangan kerja dan investasi baru
• Pemerataan pendapatan masyarakat
• Kesejahteraan rakyat

Secara meluas kita bahas pengaruh APBD terhadap perekonomian diantaranya yaitu :

1. Peningkatan Kesejahteraan

Sebagian besar anggaran ditujukan untuk kemajuan negara, dengan asumsi percepatan kesejahteraan rakyat.

2. Pembangunan yang Berlangsung di Berbagai Sektor

APBN merupakan pedoman ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kegiatan pembangunan desa seperti pembukaan jalan

3. Mempengaruhi Rencana Sektor Swasta

Asumsi yang digunakan dalam APBN menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya.

4. Mempengaruhi Perdagangan Internasional

Kebijakan penetapan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri dan menjamin keseimbangan perdagangan internasional.

5. Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Pemerintah dengan sengaja mengubah biaya dan pendapatan untuk mencapai stabilitas keuangan. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan sektor pemerintah disebut  kebijakan fiskal.

APBD merupakan program pembangunan daerah jangka pendek kotamadya, sehingga dapat mengarahkan perekonomian daerah melalui program-program yang telah digariskan. Selain itu, seperti dilansir kemdikbud.go.id, APBD memiliki beberapa pengaruh terhadap perekonomian nasional, antara lain:

• Pembangunan berlangsung di berbagai sektor, APBD merupakan pedoman ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan ekonomi pertumbuhan dan laba per saham.
• Terhadap pengaruh rencana sektor swasta, asumsi yang digunakan dalam APBD menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya.
• Mempengaruhi perdagangan internasional, kebijakan tarif pajak ekspor diterapkan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri dan menjamin keseimbangan perdagangan internasional.
• Sebagai alat kebijakan fiskal, pemerintah daerah dengan sengaja memvariasikan biaya dan pendapatan untuk mencapai stabilitas keuangan. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan sektor pemerintah disebut kebijakan fiskal.

The post 5 Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian appeared first on HaloEdukasi.com.

APBN

Pengertian APBN

APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018)

Bertujuan untuk pembagunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya (1 Januari-31 Desember).

Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang kemudian disetujui oleh DPR.

Fungsi APBN

Sedangkan, fungsi APBN antara lain:

• Fungsi Perencanaan
  Anggaran negara jadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan.
• Fungsi Alokasi
  Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi Stabilisasi
  Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.
• Fungsi Pengawasan
  Anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan APBN

Tujuan dalam pembentukan APBN adalah berfungsi untuk melakukan pengaturan dan juga pendapatan devisa serta pengeluaran yang dimiliki oleh sebuah negara.

Sehingga akan melakukan peningkatan terhadap produksi yang ada dan juga mendapatkan kesempatan kerja guna untuk melakukan peningkatan dari pertumbuhan perkeonomian.

Dan juga dapat tercapai berbagai macam bentuk kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Mekanisme Penyusunan APBN

Mekanisme penyusunan APBN Pasal 13:

• Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
• Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
• Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Mekanisme penyusunan APBN Pasal 14:

• Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
• Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
• Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
• Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Susunan APBN

Sejak Tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).

1. Pendapatan Negara dan Hibah.

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber.

Secara umum yaitu:

• Penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh)
• Pajak pertambahan nilai (PPN)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Cukai, dan Pajak lainnya.

Serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi:

• Penerimaan dari sumber daya alam
• Setoran laba BUMN,
• Penerimaan bukan pajak lainnya.

Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerima anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000.

Pada sistem penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan.

Dalam administrasi penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya.

Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Belanja Negara.

Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.

Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

3. Defisit dan Surplus.

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran.

Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

Sejak tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun.

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu:

• Keseimbangan primer (primary balance)
  Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga.
• Keseimbangan umum (overall balance)
  Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

4. Pembiayaan.

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah:

pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Contoh Anggaran APBN

• Anggaran pendidikan dengan dikeluarkannya KIP atau Kartu Indonesia Pintar oleh pemerintah
• Anggaran kesehatan seperti KIS, BPJS dan lain sebagainya.

APBD

Pengertian APBD

Diambil dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan,.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Fungsi APBD

APBD punya fungsi yang sama seperti APBN, yakni:

• Fungsi alokasi
  Alokasi untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang sesuai kebutuhannya.
• Stabilisasi
  Stabilisasi untuk memenuhi kebijakan fiskal
• Distribusi
  Distribusi untuk menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk:
  • Subsidi
  • Premi
  • Dana pensiun.

Namun, fungsi stabilitas dan distribusi lebih efektif bila dilaksanakan pemerintah pusat dalam APBN.

Sedangkan pemerintah daerah biasanya lebih efektif melaksanakan fungsi alokasi karena pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat.

Selain 3 fungsi di atas, APBD juga berfungsi sebagai otorisasi yakni pedoman untuk melakukan pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan.

Perencanaan sebagai pedoman untuk melakukan rencana kegiatan pada tahun berjalan, serta pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Tujuan Penyusunan APBD

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN.

APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari.

Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBD (Pasal 18):

• Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
• DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
• Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,

Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mekanisme penyusunan APBD (Pasal 19):

• Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
• Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
• Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
• Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
• Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Susunan APBD

1. Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Pasal (79) UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal (3),(4) UU No. 25 Tahun 1999 dan Pasal (157) UU No.32 Tahun 2004.

Dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari :

• Pajak Daerah
• Dana Perimbangan
• Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah merupakan anggaran pengeluaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Contoh Anggaran APBD

• Biaya pembangunan infrastruktur
• Gaji PNS di daerah.

Sumber Penerimaan APBN dan APBD

Sumber Penerimaan Negara

Sumber penerimaan atau pendapatan negara adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Perpajakan

• Pendapatan Pajak Dalam Negeri
  Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa,
• Pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
• Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk, dan pendapatan bea keluar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yaitu semua penerimaan Pemerintahan Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam,

Bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), PNBP lainnya.

3. Penerimaan Hibah

Yaitu penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sumber Penerimaan Daerah

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  Meliputi:
  • Pajak daerah
  • Retribusi daerah
  • Bagian laba BUMD
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah.
• Dana Perimbangan
  Terdiri dari:
  • Dana Bagi Hasil
  • Dana Alokasi Umum
  • Dana Alokasi Khusus.
• Lain-lain pendapatan yang sah
  Seperti:
  • Pendapatan hibah
  • Pendapatan dana darurat
  • Dana bagi hasil pajak dari provinsi ke pada kabupaten/kota
  • Dana penyesuaian
  • Dana otonomi khusus.

Perbedaan APBN dan APBD

Perbedaannya adalah APBN mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.

Sedangkan APBD mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah. Selain itu APBN merupakan anggaran negara oleh DPR sedangkan APBD merupakan anggaran daerah oleh DPRD.

Pengaruh APBN dan APBD terhadap Ekonomi

Pengaruh APBD dan APBN terhadap perekonomian yaitu:

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
• Menstabilkan uang atau moneter negara
• Menimbulkan investasi dalam masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri
• Memperlancar distribusi pendapatan​ perkapita
• Memperluas kesempatan kerja.

The post APBN dan APBD: Pengertian – Fungsi dan Perbedaannya appeared first on HaloEdukasi.com.