Ada berbagai macam bentuk pemerintahan yang masih atau pernah digunakan di tiap-tiap negara. Salah satunya adalah bentuk oligarki yang akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini. 

Pengertian Oligarki

Oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana negaranya dipimpin oleh sekelompok elit kecil. Kelompok ini lah yang memegang kekuasaan politik di negara tersebut.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara oligarki adalah bangsa yang menerapkan bentuk pemerintahan oligarki. 

Kata oligarki diambil dari bahasa Yunani yakni kata “olígos (ὀλίγος)” yang artinya “sedikit” dan “arkho” (ἄρχω) yang artinya “memerintah”. Kedua kata ini kemudian digabungkan menjadi “Oligarkhía” (Ὀλιγαρχία) sehingga maknanya menjadi bentuk kekuasaan yang di tangan segelintir orang. 

Penggunaan istilah oligarki mengacu kepada kelompok orang-orang bangsawan dipelopori oleh filsuf Aristoteles. Ia menggunakan istilah ini untuk menunjuk penguasa yang jahat dan korupsi.

Dalam pelaksanaanya pemerintahan bentuk ini berdampingan dengan praktik tirani yakni bentuk kekuasaan yang penuh dengan penindasan. Bentuk pemerintahan oligarki juga dapat diartikan sebagai bentuk rusak dari aristokrasi. 

Sejarah Oligarki 

Bentuk pemerintahan oligarki sudah muncul bahkan sebelum adanya penanggalan Masehi. Bangsa yang pertama kali menggunakan pemerintahan oligarki adalah Athena pada abad ke 4 sebelum Masehi. Selain di Athena, Korintus dan Thebes juga identik dengan oligarki pada masanya. 

Kala itu para kaum bangasawan yang lebih kaya dan terpandang akan menyingkirkan bangsawan yang lainnya dari kursi kekuasaan. Para kaum elit tersebut akan saling bersaing untuk mendapatkan dukungan publik namun pada akhirnya mereka akan menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. 

Oligarki mulai berkurang pada abad ke 5 sebelum Masehi yakni awal bentuk demokrasi mulai diterapkan. Namun begitu oligarki masih diterapkan di berbagai tempat terutama di Romawi Kuno. 

Teori “Iron law of Oligarchy”

Teori “Iron law of oligarchy” adalah sebuah pandangan politik yang dicetuskan pertama kali oleh sosiolog Italia kelahiran Jerman yakni Robert Michels dalam bukunya tahun 1911. Dalam buku tersebut ia mengungkapkan bahwa pemerintahan oligarki tidak dapat dihindari.

Menyebutnya sebagai “Iron Law” atau Hukum Besi”  yang akan selalu ada  dalam setiap organisasi demokratis sebagai bagian dari “kebutuhan taktis dan teknis” dari organisasi tersebut. 

Semetara itu Teori Michels mengatakan bahwa oraganisasi apaun yang sangat demokratis pada awalnya akan berubah menjadi oligarki pada akhirnya terutama pada organisasi yang kompleks. Michael telah mengamati berbagai organisasi besar dan kompleks dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada dari organisasi tersebut yang menerapkan demokrasi secara murni. kekuasaan dalam suatu organisasi akan selalu didelegasikan kepada individu-individu dalam kelompok itu baik dipilih atau tidak. 

Pernyataan tersebut dilandasi beberapa faktor yaitu ketika birokrasi terjadi maka kekuasaan akan meningkat. Maksud dari kekuasaan adalah kekuasaan untuk korupsi. Faktor lainnya adalah karena birokrasi harus menciptakan keputusan besar setiap hari dan tidak bisa sejumlah besar orang yang tidak terorganisir. 

Oleh sebab itu diciptakanlah sentralisasi agar organisasi berjalan efisien. Pada akhirnya kekuasaan akan berakhir di tangan segelintir orang. Orang-orang ini kemudian akan melakukan segala cara untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Pada saat itulah tercipta oligarki. 

Tipe-tipe Oligarki

Oligarki dibagi ke dalam beberapa tipe berdasarkan kelompok yang menjadi penguasanya. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut. 

Oligarki Panglima 

Oligarki Panglima adalah ketika kekuasaan berada di tangan panglima. Para panglima ini membawahi pasukan militer yang dilengkapi dengan senjata sebagaimana oligarki identik dengan kekerasan. Dengan begitu panglima bisa menggunakan kekuatan tentaranya untuk merebut kekuasaan. 

Oligarki panglima akan saling menyerang antar satu panglima dengan yang lainnya. Namun, daripada mengklaim pendapatan mereka akan cenderung mengklaim harta. Contoh oligarki panglima yakni terjadi di Pegunungan Appalachia pada abad pertengahan di Eropa. 

Oligarki Penguasa Kolektif 

Selain dengan cara kekerasan, kekuasaan oligarki juga bisa didapatkan dari kolektif lembaga atau instansi yang memiliki norma dan aturan. Para penguasa ini akan saling bekerjasama dalam mempertahankan kekayaan mereka sehingga dapat mengendalikan suatu komunitas. 

Para penguasa ini membagi biaya kekuatan pemaksa antar yang mereka bayar dengan mereka gunakan sendiri terutama untuk wilayah pedesaan yang ada di luar ibukota. Pembayaran mereka cenderung akan diberikan secara langsung kepada aparat negara. 

Oligarki jenis ini melibatkan banyak aspek mulai dari  saudagar hingga finansial kota agar feodal tuan rumah dapat disingkirkan.  

Contoh oligarki penguasa kolektif pernah terjadi di Yunani-Roma dan Indonesia setelah kepresidenan Soeharto. 

Oligarki Sultanistik 

Oligarki Sultanistik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di satu tangan oligarki. Pada tipe ini oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa akan saling berkaitan. Oligarki ini akan bertindak kasar kepada penguasa utama saja sedangkan oligarki lainnya hanya menggantungkan harta kekayaan mereka kepada oligarki utama. Jenis ini juga pernah terjadi di Indonesia yakni pada era Soeharto. 

Oligarki Sipil 

Oligarki sipil sedikit berbeda dengan tipe oligarki sebelumnya dimana mereka tidak melakukan kekerasan dan tidak berkuasa secara langsung. Oligarki ini menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada lembaga non pribadi dan lembaga yang dianggap memiliki hukum yang kuat. 

Tujuan dari oligarki ini adalah mempertahankan kekayaan mereka dengan cara menghindari diri dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. 

Oligarki Putatif 

Oligarki putatif adalah kelompok perdagangan yang dapat diklasifikasikan sebagai oligarki. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang memiliki ciri-ciri dibawah ini. 

• Usaha tersebut dimiliki oleh pribadi dan termasuk sebuah perusahan terbesar di negaranya. 
• Mempunyai kekuatan politik yang cukup besar untuk kepentingan promosi dan hal pribadi lainnya. 
• Pemilik mengendalikan banyak bisnis, yang secara intensif mengkoordinasikan aktivitas mereka.

Oligarki Intelektual 

Oligarki intelektual adalah tipe oligarki yang paling baru yakni diperkenalkan oleh George Bernard Shaw pada tahun 1905 dalam dramanya yang berjudul  Major Barbara. Shaw menjelaskan oligarki intelektual adalah bentuk oligarki yang yang bertindak melawan kepentingan rakyat jelata. 

Oligarki ini memberikan senjata kepada kaum-kaum rendah untuk melawan pengacara, dokter, pendeta, sastrawan, profesor, artis, dan politisi. 

Ciri-ciri Negara Oligarki

Negara-negara yang menerapkan pemerintahan oligarki memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Dikuasai oleh Kelompok Kecil

Seperti definisinya,ciri utama dari negara penganut oligarki adalah kekuasaan politik berada di tangan kelompok kecil. Kelompok tersebut pada umumnya adalah kelompok masyarakat dengan kekayaan yang berlimpah. Dengan kekayaan yang mereka miliki akan memudahkan jalan mereka masuk ke dalam pemerintahan. 

• Sering Terjadi Konflik Sosial 

Di negara oligarki golongan yang kaya akan sangat berkuasa dan mereka cenderung hanya akan memperhatikan kedudukan dan kekayaannya saja. Sehingga kesenjangan baik sosial dan material akan terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu banyak terjadi konflik sosial di negara oligarki dimana penguasa semakin kaya sedangkan rakyatnya semakin miskin.

• Uang dan Kekuasaan Saling Terkait dengan Erat

Negara oligarki hanya berfokus pada kekuasaan dengan uang sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan. Dengan harta yang berlimpah maka akan tercipta motivasi, kapasitas, dan masalah politik bagi mereka yang kaya. Kelompok kaya ini akan mudah mendapatkan kekuasaan politik dan hanya akan menunjang para penguasa kaya saja.

• Mempertahankan Kekayaan Melalui Kekuasaan 

Ciri lain yang dapat terlihat dengan jelas di negara oligarki adalah para penguasa masuk kepintaran bukan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kekayaan mereka. 

Pengambil alihan kekuasan sama halnya dengan menyerahkan kekuasaan. Oleh sebab itu mereka akan mempertahankan kekayaannya agar terus berkuasa. 

Contoh Negara Oligarki 

Penerapan oligarki pada umumnya tidak berlangsung selama-lamanya melainkan ada eranya tertentu namun dengan kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan kata lain bisa terjadi dalam waktu sesaat namun tidak menutup kemungkin berlangsung dalam waktu yang lama. Berikut ini adalah negara-negara yang pernah menerapkan bentuk pemerintahan oligarki. 

Indonesia 

Indonesia ternyata pernah berada di bawah kekuasaan oligarki yakni pada masa Orde Baru. Pemerintahan oligarki ini runtuh ketika lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Menurut Winters, oligarki di Indonesia ada dua tipe yakni sultanistik dan penguasa kolektif. 

Namun menurut pandangan dari Richard Robison serta Vedi R. Hadiz, oligarki di Indonesia tidak runtuh secara keseluruhan meskipun pasca reformasi 98. Oligarki justru berubah menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme.

Sparta 

Sparta adalah salah satu kota di Yunani Kuno yang merupakan ibu kota Laconia. Kota ini hanya memperbolehkan para kaum bangsawa untuk memilih sedangkan rakyat biasa tidak memiliki hak pilih. Sparta juga memiliki majelis seperti Athena, tetapi keputusan utama berada di tangan “Dewan Sesepuh” dengan 2 raja dan 28  orang lainnya sebagai anggotanya. 

Dua raja berasal dari keluarga kerajaan sedangkan anggota-anggota lainnya ditunjuk oleh majelis. Untuk pria yang akan dipilih menjadi anggota Dewan Tetua, mereka harus berusia setidaknya 60 tahun dan berasal dari keluarga bangsawan.

Dewan Tetua memiliki kekuatan yang paling tinggi yaitu mempersiapkan undang-undang dan memiliki kekuatan untuk menghapus undang-undang yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, begitu hukum dipilih dan disahkan, hukum itu berlaku seumur hidup. 

Afrika Selatan 

Kekuasaan Afrika Selatan pernah berada di bawah kekuasaan kelompok kulit putih atau dikenal sebagai Apartheid. Kelompok ini adalah kelompok minoritas di Afrika Selatan namun berhasil memerintah orang kulit hitam sejak tahun 1948.  

Para penguasa politik pada masa ini hanya mendukung kelompok kulit putih saja sedangkan penduduk pribumi tersisihkan bahkan tertindas. Beruntungnya politik Apartheid ini sudah berakhir pada tahun 1994 sampai dengan 1999. 

Amerika Serikat 

Amerika Serikat modern  telah digambarkan sebagai pemerintahan yang oligarki. Hal ini didasarkan pada beberapa literatur yang telah menunjukkan bahwa elit ekonomi dan kelompok terorganisir yang mewakili kepentingan khusus memiliki dampak independen yang substansial terhadap kebijakan pemerintah AS.

Sementara warga negara biasa dan kelompok kepentingan berbasis massa memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali. 

The post Oligarki: Pengertian – Teori dan Jenisnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Setidaknya ada 10 bentuk pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas salah satu bentuk pemerintahan yakni Aristokrasi. 

Pengertian Negara Aristokrasi 

Istilah aristokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “aristokratia” yang artinya suatu wujud kebijakan yang baik. Aristoteles dan Plato adalah orang yang memperkenalkan istilah ini pertama kali. Negara aristokrasi adalah sebuah negara yang menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi.

Pada negara dengan bentuk pemerintahan ini dikuasai atau dipimpin oleh sekelompok bangsawan ataupun kelompok kecil yang mempunyai hak istimewa. 

Keluarga atau kelompok tersebut mendapatkan hak istimewa karena dianggap sebagai sekumpulan orang-orang yang paling bermoral dan memiliki intelektual paling sempurna. Kemampuan ini kan digunakan dalam mengatur masyarakat. 

Pada umumnya keluarga dari kelompok ini akan memiliki gelar seperti duke, Duchess, Baron, atau Baroness. Gelar-gelar ini diberikan kepada anggota keluarga yang masih satu garis keturunan dalam kurun waktu ratusan tahun. 

Gelar tersebut tidak hanya diberikan kepada penguasa negara saja tetapi juga untuk kelas bangsawan. Selain berdasarkan pada garis keturunan, anggota aristokrasi atau disebut aristokrat bisa didapatkan apabila orang tersebut memiliki intelektual yang baik, terbukti mempunyai kemampuan kepemimpinan, serta harta kekayaan yang dimilikinya. 

Namun pada era saat ini anggota aristokrasi hanya berdasarkan pada garis keturunan, kekayaan, status militer, status agama, pendidikan, atau perpaduan dari hal-hal tersebut. 

Sementara itu, dalam konstitusi Romawi konsep aristokrasi digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang memadupadankan antara monarki dengan demokrasi. Bentuk pemerintahan aristokrasi mendapat dukungan dari beberapa tokoh seperti Aristotle.

Anthony Ludovici, Charles Baudelaire, Julius Evola, Alexander Hamilton, Heraclitus, Theodor Herzl, D. H. Lawrence, Joseph de Maistre, Charles Maurras, Arthur Moeller van, den Bruck, Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset, Plato, Oswald Spengler, Alexis de, Tocqueville, Nicolás Gómez Dávila, Hans-Hermann Hoppe, dan Montesquieu. 

Sejarah Aristokrasi

Negara dengan bentuk pemerintahan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Aristokrasi muncul pertama kali di Yunani Kuno dimana pada saat itu perwakilan warga ditunjuk sebagai ketua senat atau organisasi politik lainnya.

Masyarakat Yunani enggan menggunakan sistem pemerintahan monarki namun pada saat itu sistem demokrasi sedang jatuh. Pada saat itulah bentuk pemerintahan aristokrasi muncul. 

Thomas Hobbes, dalam buku Leviathan tahun 1651 menjelaskan bahwa sistem aristokrasi adalah bentuk dari persemakmuran dimana pemerintahan hanya dijalankan oleh beberapa kelompok saja.

Pada awalnya pemilihan aristokrat hanya berdasarkan pada siapa yang layang untuk menjadi pemimpin kelompok mereka.

Namun syarat tersebut bertambah setelah terjadi perang seratus tahun pada abad pertengahan. Penguasa harus merelakan seseorang yang mempunyai keberanian, bangsawan, moralitas, dan kesopanan. 

Praktek aristokrasi kemudian diadopsi oleh hampir seluruh bangsa-bangsa di Eropa. Namun ketika memasuki abad ke 18 setelah Revolusi Perancis, sebagian besar bangsawan kehilangan tanah mereka. Kemudian muncul sebuah revolusi industri yang membawa kehidupan kelas menengah menjadi lebih makmur. 

Sejak masa itu, sebagian besar dari bangsawan kehilangan hak politiknya. Hingga pada akhir abad ke 19 hanya tersisa Inggris Jerman, Austria, dan Rusia yang masih menggunakan sistem aristokrasi.

Ciri-Ciri Negara Aristokrasi

Sebuah negara dengan bentuk pemerintahan aristokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Pemimpin negara berasal dari suatu kelompok kecil seperti kelompok bangsawan, negarawan, cendekiawan atau orang-orang tertentu yang dianggap memenuhi syarat. 
• Kelompok kecil tersebut mempunyai tujuan untuk mendirikan dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik. 
• Bertentangan dengan sistem pemerintahan demokrasi. 
• Banyak terjadi praktek KKN. 

Perbedaan Aristokrasi dengan Oligarki

Aristokrasi kerap disamakan dengan oligarki karena sistemnya yang hampir serupa. Namun keduanya memiliki perbedaan dimana aristokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh yang terbaik. Sementara itu oligarki yakni pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. 

Perbedaan lainnya adalah negara aristokrasi akan memilih pemimpin yang mempunyai darah kebangsawanan, tingkat superioritas moral dan intelektual yang didapatkan dari genetika keturunannya. Sedangkan bentuk oligarki lebih mengendapkan kelompok yang lebih kaya dari kelompok lainnya.

Contoh Negara Aristokrasi 

Saat ini tak banyak negara yang menganut sistem aristokrasi. Berikut ini adalah negara-negara yang menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi. 

Inggris

Inggris sudah menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi selama 1000 tahun yakni dimulai pada saat penaklukan Norman tahun 1066 Masehi dan masih dipertahankan hingga saat ini. Bentuk pemerintahan mereka dikenal sebagai aristokrasi dengan gelar bangsawan. 

Setelah penaklukan, William I membagi tanah menjadi beberapa rumah dibawah kepemimpinan kaum bangsawan Norman. Raja Henry III pada abad ke 13 mendirikan House of Lord yang masih digunakan hingga saat ini. House of Lord adalah kumpulan dari para bangsawan yang dipilih oleh raja Henry III sendiri. 

Sedangkan pada abad ke 14, sebuah rumah yang anggotanya berasal dari rakyat biasa yang terpilih dari kota-kota dan shire Inggris. Keduanya kemudian bergabung dan membentuk dewan parlemen Britania Raya. 

Dimulai sejak abad ke 14, Monarki Inggris telah menciptakan tingkatan bangsawan dengan gelar duke, marquess, earl, viscount, dan baron. Gelar tersebut baru akan diberikan ketika ada keluarga baru contohnya adalah Pangeran William yang baru mendapatkan gelar Duke of Cambridge oleh Ratu Elizabeth II ketika menikah. 

Selain itu Inggris juga memberikan gelar penghormatan kepada individu tertentu yang pada umumnya untuk rekan hidup mereka dan tidak dapat diwariskan. 

India

Saat ini India memang berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Namun praktik aristokrasi pernah diterapkan di India yakni pada era kekaisaran Mughal yang berkuasa dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada masa ini administrasi negara dan aturan hukum dikuasai oleh para kaum bangsawan. 

Para bangsawan tersebut juga mengemban tugas untuk mengurus urusan negara. Pejabat dari kelompok bangsawan ini ditunjuk dan dipilih secara langsung oleh pangeran. 

Rusia 

Sama seperti India, Rusia sebelum berbentuk republik seperti saat ini pernah menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi. Bentuk pemerintahan ini dimulai pada abad ke 14 yang dikenal dengan nama Dvoryanstvo. Kata tersebut diambil dari kata Rusia, dvor, yang berarti istana pangeran, adipati, atau tsar. 

Pemerintahan aristokrasi di Rusia berjaya pada abad ke 17 dimana sebagian besar kekaisaran Rusia dikuasai oleh para pemilik tanah.

Tsar Rusia Peter the Great yang memimpin pada saat itu mengubah sistem aristokrasi sesuai dengan maknanya yakni bukan berdasarkan pada keturunan tetapi dipilih berdasarkan penilaian layanan aktual mereka yang diberikan kepada ketsaran Rusia. 

Memasuki abad ke 18, hak istimewa aristokrasi Rusia dimodifikasikan dalam undang-undang yang dikenal sebagai Piagam Bangsawan. Dalam piagam ini tercantum aturan-aturan  organisasi aristokrasi, termasuk Majelis Bangsawan yang berdiri di setiap provinsi di Rusia.

Sayangnya masa kejayaan aristokrasi di Rusia hanya bertahan sampai dengan abad ke 19. Pemerintahan aristokrasi Rusia berubah menjadi kacau karena beberapa faktor.

Salah satunya adalah adanya reformasi politik seperti penghapusan perbudakan. Kekuasaan bangsawan di Rusia benar-benar berakhir pada Oktober 1917 yakni ketika terjadi Revolusi Rusia. Pemerintahan jatuh ke tangan kaum komunis Bolshevik. 

Prancis 

Prancis pada masa abad pertengahan adalah penganut dari bentuk pemerintahan aristokrasi. Para aristokrat sebagian besar mendapatkan hak politik dan kekuasaan mereka dari garis keturunan. Namun ada juga yang mendapatkannya melalui proses pernikahan. 

Aristokrat di Perancis pada masa itu memiliki hak untuk memiliki tanah, menggunakan pedang, berburu hingga terbebas dari pajak properti. Sebagai gantinya mereka mendapat tugas untuk melayani da harus setia kepada raja. Para aristokrat juga mendapatkan hak istimewa dan posisi tertentu dalam aspek agama sipil, dan militer.  

Pemerintahan aristokrasi di Perancis hampir tergeser pada tahun 1789 yakni pada masa revolusi. Namun pada tahun 1805, Perancis kembali menerapkan sistem aristokrasi dengan gelar bangsawan namun kekuasaannya tidak sebebas seperti sebelumnya. 

Revolusi Perancis kembali terjadi setelah 40 tahun berikutnya. Pada masa ini sistem aristokrasi benar-benar berakhir. Namun gelar tersebut masih terus berkelanjutan hingga pada tahun 1870 namun sudah tidak memiliki kekuasaan maupun hak istimewa lainnya. 

The post Negara Aristokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh appeared first on HaloEdukasi.com.

Di dunia ini ada 10 macam bentuk pemerintahan yang sudah terangkum pada penjelasan di bawah ini. 

1. Monarki 

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang paling tua dan paling awal di dunia ini. Negara dengan bentuk pemerintahan seperti ini memiliki kepala negara seorang Raja atau ratu dengan gelarnya masing-masing. Seperti Jepang yang memiliki gelar kaisar sedangkan di Brunei Darussalam menggunakan gelar sultan.  

Ciri yang dimiliki dari negara monarki adalah kepala negaranya seorang raja sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri, Raja tidak memiliki batasan kekuasaan, kebijakan kepala negara bisa diubah melalui lembaga legislatif, serta tidak ada kejelasan mengenai hukuman terhadap kepala negara. 

Bentuk pemerintahan monarki terbagi menjadi tiga tipe yaitu:

• Monarki Mutlak yakni bentuk pemerintahan dimana raja atau kepala negara tidak memiliki batasan kekuasaan. 
• Monarki Konstitusional yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. 
• Monarki Parlementer yaitu bentuk pemerintahan monarki yang di dalam pemerintahannya terdapat dewan perwakilan rakyat. 

Sementara itu contoh dari negara-negara monarki adalah Arab Saudi, Inggris, Jepang, Qatar, Kuwait, Brunei Darussalam dll. 

2. Tirani 

Tirani adalah bentuk dari pemerintahan aristokrat hanya saja memiliki konotasi negatif. Tirani atau tiran adalah istilah untuk menyebut penguasa tunggal dalam suatu negara dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Bentuk pemerintahan ini dianggap merugikan rakyatnya karena pemimpinnya hanya mementingkan pribadi. 

Bentuk pemerintahan juga termasuk pemerintahan yang sudah ada sejak dahulu. Tepatnya adalah dari Yunani ketika Tirani Yunani menggunakan prajurit sewaan di luar daerah kekuasaan mereka.

Contoh dari negara yang menganut bentuk pemerintahan ini adalah Jerman pada masa Adolf Hitler serta Uni Soviet ketika berada di bawah kekuasaan Joseph Stalin. 

3. Aristokrasi 

Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan kepala negara dipimpin oleh beberapa orang yang dianggap memenuhi kriteria. Orang-orang tersebut biasanya berasal dari kaum bangsawan ataupun cendikiawan. 

Kata aristokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni gabungan dari kata “aristo” yang berarti “terbaik” dan “kratia” yang berarti “untuk memimpin”.

Bentuk pemerintahan ini pun muncul pertama kali di Yunani pada tahun 1600an. Aristokrasi sempat mendominasi di seluruh negara-negara di Eropa pada abad 19. Namun saat ini sudah sedikit sekali negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan ini. 

Contoh negara yang pernah menerapkan pemerintahan aristokrasi adalah Perancis dan Rusia sebelum masa revolusi. 

4. Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di kelompok kecil tertentu berdasarkan pada kekayaan, kemiliteran atau keluarga yang paling berkuasa. Bentuk pemerintahan ini pertama kali muncul di Yunani Kuno. 

Oligarki berasal dari kata “oligo” yang berarti “sedikit” dan “archein” yang mempunyai makna memerintah. Menurut winters, oligarki memiliki dua dimensi yaitu kekuasaan dan kekayaan material yang tidak dapat dipecahkan dan diseimbangkan sebagai dimensi yang pertama. Sedangkan dimensi kedua adalah oligarki mempunyai kekuasaan yang luas dan sistematik meskipun berstatus minoritas. 

Ciri dari negara oligarki adalah kekuasaan dipegang oleh kelompok elit kecil, terdapat kesenjangan material yang menonjol serta lebih mengedepankan uang, harta dan kekuasaan. Pemerintahan oligarki pernah berjaya di Yunani Kuno pada tahun 600 sebelum Masehi.

Contoh negara lainnya adalah Afrika Selatan sebelum naiknya Mandela sebagai presiden pada tahun 1994. Pada saat itu Afrika Selatan berada dibawah kekuasaan bawah sistem apartheid kulit putih. 

5. Demokrasi 

Bentuk pemerintahan selanjutnya adalah demokrasi yang saat ini masih cukup banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Bentuk pemerintahan demokrasi pertama kali muncul pada tahun 508 SM di Athena Kuno.

Negara dengan bentuk pemerintahan seperti ini akan membagi sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, kepada seluruh warga negaranya secara merata. 

Pada negara demokrasi mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga rakyat juga berperan dalam menjalankan negaranya bahkan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Ciri dari negara ini dapat dilihat dari HAM setiap warganya yang dijamin dan dilindungi, persamaan di mata hukum, dan pemilihan yang bebas, adil dan jujur. 

Contoh dari negara demokrasi Norwegia, Islandia, Denmark, Australia, Swiss, Kanada, Uruguay, Amerika Serikat, Finlandia, Belanda, Indonesia dan masih banyak lagi. 

6. Teknokrasi 

Teknokrasi adalah sebuah bentuk negara yang mengandalkan para pakar teknis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Individu-individu yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu akan bersatu dan membentuk badan pemerintahan. 

Mereka akan dipilih secara birokratis yang berlandaskan pada pengetahuan dan performa khusus. Bentuk pemerintahan ini kontras dengan pemerintahan demokrasi terpilih. Pada awalnya teknokrasi digunakan dalam penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah sosial.

Contoh negara yang menerapkan ini adalah Uni Soviet dimana 89% anggota Politbiro adalah insinyur pada tahun 1986. China yang diketahui para pemimpin Partai Komunis China dulunya sebagian besar adalah seorang insinyur profesional.

7. Timokrasi

Bentuk pemerintahan timokrasi adalah negara dengan kondisi ideal tertingginya dan prinsipnya berdasarkan pada rasa  rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan dan penghargaan.

Istilah timokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni gabungan dari kata “time” dan “kratein” yang masing-masing memiliki arti penghargaan, kehormatan, martabat, pujaan dan memerintah atau mengatur. 

Plato mendefinisikan timokrasi sebagai kejayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan dalam Politik Aristoteles didefinisikan sebagai Kekuasaan sepenuhnya berasal dari kekayaan tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial atau sipil, dapat berubah bentuk dan menjadi plutokrasi di mana orang kaya berkuasa. 

Bentuk pemerintahan Timokrasi muncul pertama kali pada abad ke 6 sebelum Masehi di Athena dan diperkenalkan oleh Solon.

Ciri dari negara Timokrasi adalah kekuasaan dipegang oleh golongan orang kaya dan hanya pemilik properti saja yang bisa bergabung dalam pemerintahan, hak-hak politik dan tanggung jawab ekonomi tergantung pada keanggotaan salah satu dari empat tingkatan populasi. 

Contoh negara yang pernah menerapkan bentuk pemerintahan ini adalah Amerika Serikat pada masa awal kemerdekaan dimana hanya orang kaya saja yang dapat memilih.

8. Kleptokrasi 

Kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana pemerintahnya menggelapkan uang pajak atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Istilah lain dari bentuk pemerintahan ini adalah Thievokrasi. Kleptokrasi diambil dari kata kleptes yang berarti pencuri dan kratos yang artinya kekuasaan. 

Ciri-ciri dari negara kleptokrasi adalah tidak memiliki pengawasan eksternal, para penguasa kerap membelanjakan uang negara untuk hal-hal kemewahan, para penguasa mengalihkan dana ke nomer rekening pribadi mereka secara rahasia, sering terjadi di negara-negara berkemban atau di negara yang ekonominya sedang jatuh. 

Contohnya adalah Indonesia pada era Soeharto, Filipina pada masa Ferdinand Marcos, Nigeria pada masa kepemimpinan Sani Abacha dan lainnya. 

9. Oklokrasi 

Oklokrasi disebut juga dengan bentuk pemerintahan massa yaitu negara dengan kekuasaan berada ditangan sekelompok massa melakukan tindakan intimidasi terhadap pihak berwenang. Sekelompok kaum ini bukanlah orang-orang cendekiawan ataupun bangsawan melainkan orang-orang yang awam. 

Sederhananya oklokrasi adalah bentuk penyelewengan dari demokrasi yang terlalu bebas. Ciri dari negara ini adalah terjadi di negara demokrasi tetapi banyak terjadi huru hara dan kekacauan, banyak terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan negara. 

Contoh negara yang pernah mengalami bentuk pemerintahan ini adalah Amerika Serikat pada tahun 1930 yakni kekuasaan berada di keluarga mafia. 

10. Plutokrasi

Plutokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara berada di tangan kelompok orang kaya atau kapitalis. Mereka meyakini bahwa untuk mencapai sesuatu membutuhkan banyak biaya sehingga kekuasaan harus berada di tangan kelompok yang kaya. 

Istilah plutokrasi diambil dari Bahasa Yunani yakni kata “ploutos” yang berarti “kekayaan” dan “kratos” yang berarti “kekuasaan”. Awal mula pemerintahan dengan bentuk seperti ini adalah dari Yunani yang kemudian menyebar ke Genova, Italia.

Ciri dari negara ini adalah kaum kaya lebih mendapat perhatian dari pemerintah, kesenjangan si kaya dan si miskin terlihat jelas, mempunyai mekanisme tertentu yang dapat menambah kekayaan kelompoknya serta kekuasaan secara terbuka dikelola demi kepentingan tertentu kaum elit ekonomi lokal.

Contoh negara yang pernah menerapkan plutokrasi adalah kekaisaran Romawi Kuno, Belanda, dan Kekaisaran Jepang sebelum Perang Dunia II. 

The post 10 Macam Bentuk Pemerintahan dan Ciri-Cirinya appeared first on HaloEdukasi.com.