Namun, demokrasi sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa macam, demokrasi liberal adalah salah satunya, yakni sistem politik yang berfokus pada kebebasan individu untuk berpendapat dan berserikat serta memperoleh perlindungan hak.

Demokrasi liberal pada dasarnya sudah pernah digunakan dalam pemerintahan Indonesia pada tahun 1950-1959 sehingga setiap warganya memiliki peluang untuk berkuasa. Demokrasi liberal juga tidak pandang bulu (melihat suku, agama dan ras) dalam memperbolehkan setiap warga turut beraspirasi hingga menawarkan kesempatan berkuasa.

Hak untuk berkuasa pun dapat digunakan warga tanpa perlu khawatir mendapat diskriminasi karena memperoleh perlindungan hukum. Namun seperti sistem pemerintahan pada umumnya, penerapan jenis sistem apapun selalu akan memberi dampak pada berbagai aspek, tak terkecuali sistem demokrasi liberal.

Berikut berbagai kemungkinan dampak demokrasi liberal dalam bidang politik, baik secara positif maupun negatif.

Dampak Positif Demokrasi Liberal dalam Bidang Politik

Demokrasi liberal yang mengedepankan kebebasan individu walau terlalu bebas untuk dianut oleh pemerintahan Indonesia sebenarnya menawarkan beberapa sisi positif bagi bidang politik, seperti :

1. Peluang Rakyat Membentuk Partai

Demokrasi liberal memberi kebebasan seperti tidak terbatas bagi setiap individu warga negara untuk beraspirasi dan berserikat. Demokrasi jenis ini menjadi suatu keuntungan bagi rakyat untuk membentuk partai dengan orang-orang yang memiliki ideologi, visi dan misi yang sama. Hak mendirikan sebuah partai dimiliki oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang.

2. Kebebasan Beraspirasi

Demokrasi liberal berdampak positif dalam bidang politik karena tidak hanya orang-orang dalam pemerintahan yang boleh menyuarakan pendapat, tapi rakyat dengan bebas dapat beraspirasi. Suara rakyat penting bagi perkembangan dan kemajuan pemerintahan karena mampu memberi saran dan kritik bagi pemerintah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Keberadaan Partai Oposisi

Dalam demokrasi liberal yang membebaskan rakyat untuk menciptakan partai, multipartai pun kemudian muncul. Hal ini semula termasuk positif karena artinya tidak hanya ada satu partai saja yang dominan atau berkuasa, sebab ia memiliki oposisi atau partai lain sebagai pesaing.

Kompetisi antar partai untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan menjadi satu hal positif dari demokrasi liberal. Setiap kelompok partai memiliki peluang sama besar untuk maju dan meraih kekuasaan yang diinginkan tanpa adanya bentuk diskriminasi terhadap partai tertentu.

Dampak Negatif Demokrasi Liberal dalam Bidang Politik

Walau memberikan dampak positif pada bidang politik, tak dapat dipungkiri demokrasi liberal bukan sistem pemerintahan demokrasi yang pas untuk Indonesia menurut Soekarno. Dengan prioritas kebebasan individu yang sebebas mungkin dalam berbagai macam atau bahkan di seluruh aspek, berikut dampak negatif yang dapat ditimbulkan :

1. Perpecahan Nasional

Demokrasi liberal adalah jenis demokrasi yang pernah coba diterapkan di Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno walau hanya beberapa tahun. Soekarno menganggap sistem demokrasi liberal kurang sesuai dengan ideologi rakyat Indonesia karena konsep yang cenderung mengarah pada cara Barat.

Karena memrioritaskan kebebasan individu, kala itu tiap anggota kabinet memiliki hak untuk melakukan pengajuan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang kemudian benar-benar dimanfaatkan dan berakibat pada perpecahan. Setelah perpecahan nasional terjadi, ini menjadi alasan utama mengapa Soekarno kemudian mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin.

2. Persaingan Tidak Sehat

Demokrasi liberal mendukung adanya sistem multipartai, yakni keberadaan partai politik yang lebih banyak. Pada pemerintahan demokrasi liberal, tidak ada satu partai yang memiliki kekuatan paling besar untuk dengan bebas berkuasa. Karena satu partai tidak mampu berdiri sendiri untuk membentuk pemerintahan, maka terjadi koalisi antar partai.

Di Indonesia, adanya multipartai dimulai dari sejak tahun 1950 hingga tahun 1959 yang kemudian berakibat pada timbulnya konflik dan persaingan tidak sehat. Kebebasan berlebihan dalam bentuk adanya multipartai ini menunjukkan hasil yang tidak cukup baik untuk kondisi politik masa itu.

Masyarakat Indonesia dengan kebebasan dan hak yang dimiliki dapat mengeluarkan berbagai aspirasi serta pandangan yang kemudian membuat munculnya 30 partai lebih yang tercipta pada zaman itu. Karena terjadi perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan, kompetisi menjadi semakin tidak sehat seiring adanya koalisi maupun konflik antar partai. Partai-partai yang memiliki perbedaan pandangan atau ideologi kemudian dapat berselisih dan juga saling memengaruhi.

3. Ketidakstabilan Politik

Politik yang pada masa demokrasi liberal mulai tidak stabil semua akibat konflik antar partai karena kebebasan berlebihan, khususnya dalam membuat target maupun dalam hal merekrut anggota partai. Peran partai politik juga tidak lagi seperti yang semestinya, hal ini disebabkan oleh setiap partai yang begitu berambisi untuk mencapai target mereka masing-masing demi kepentingan pribadi/kelompok saja dan bukan karena untuk mencapai integrasi nasional.

Ketidakstabilan politik mulai terlihat pula dari cara partai-partai politik untuk menjatuhkan satu sama lain demi mencapai tujuan pribadi atau partai mereka sendiri. Hal ini kemudian dianggap kurang baik oleh Soekarno sehingga demokrasi liberal tidak lagi diberlakukan dan diganti dengan demokrasi terpimpin mulai tahun 1959.

The post Dampak Demokrasi Liberal dalam Bidang Politik appeared first on HaloEdukasi.com.

Demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang melibatkan peran besar rakyat dalam pengambilan keputusan perkara negara, maka demokrasi liberal adalah kebebasan bagi warga negara untuk beraspirasi dan berserikat namun hak privasi maupun hak asasi manusia memperoleh perlindungan. Demokrasi liberal tidak memandang latar belakang individu untuk berkesempatan menjadi pihak berkuasa atau memerintah.

Demokrasi liberal menitikberatkan pada konstitusi yang juga melindungi hak individu maupun kelompok dari kekuasaan pemerintah sehingga terdapat batasan pada kuasa pemerintahan. Di Indonesia, berikut ciri-ciri demokrasi liberal yang pernah dianut sebagai sistem politik.

1. Partisipasi Rakyat

Demokrasi liberal berciri utama pada keterlibatan rakyat dalam bidang politik, baik sebagai penyuara aspirasi maupun pemilih pemimpin yang semuanya berkaitan dengan masalah negara. Individu maupun kelompok memiliki hak berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk menciptakan sebuah partai.

Segala lapisan masyarakat pertama kali mengalami pemilu (pemilihan umum) di Indonesia pada tahun 1955 sehingga peserta dalam pemilih kala itu sangat beragam. Tidak sekadar beragam partai dengan tujuan dan ideologi yang bervariasi, individu pun diperbolehkan menjadi peserta sehingga kondisi politik masa itu benar-benar teramaikan.

2. Adanya Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)

Adanya perlindungan HAM bagi setiap individu yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya perlindungan, pengakuan HAM juga diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap hak individu dalam memilih, mengeluarkan pendapat, memiliki hak privasi, dan menjaga hak-hak lain.

3. Keberadaan Multipartai

Demokrasi liberal membebaskan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama untuk membentuk partai. Oleh sebab itu, Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi liberal memiliki multipartai yang bahkan pada kala itu bisa mencapai 30 partai lebih.

Multipartai adalah bukti bahwa demokrasi liberal memberi wadah bagi setiap individu maupun kelompok untuk memiliki pandangan, ideologi, tujuan, target, dan gagasan yang berbeda-beda. Siapa saja boleh menciptakan partainya sendiri dan bebas merekrut orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan misi.

4. Pemilu Bersifat Rahasia

Pada zaman demokrasi liberal, Indonesia mengadakan pemilu pertama kali tahun 1955 dengan proses pemungutan suara yang kerahasiaannya sangat terjaga. Terdapat periode tertentu untuk penyelenggaraan pemilu yang melibatkan berbagai macam peserta yang sama-sama bertujuan menduduki kursi pemerintahan.

5. Pembentukan Hukum Menyesuaikan Suara Mayoritas di Parlemen

Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, hukum terbentuk tergantung dari suara mayoritas di parlemen di mana kebijakan terkait hal ini pun mengalami banyak perubahan. Karena menyesuaikan suara mayoritas di parlemen, pemerintahan dapat mengganti kabinet cukup sering pada zaman dulu, yakni sebanyak 7 kali dalam 9 tahun sistem demokrasi liberal berjalan.

6. Keterbatasan Kekuasaan

Berlakunya kekuasaan pemerintah yang terbatas agar dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan pemerintah adalah upaya meminimalisir risiko adanya kelompok tunggal yang berkuasa. Melalui demokrasi liberal, keseimbangan dalam pemerintahan serta peran antara rakyat maupun pemerintah tetap terjaga baik.

7. Kebebasan Pers

Demokrasi liberal bercirikan juga adanya kebebasan pers yang ditunjukkan dari akses informasi dari banyak media yang tersedia bagi masyarakat. Pers berperan tidak sekadar memberi informasi kepada masyarakat, tapi juga sebagai pemantau kinerja pemerintah dan secara tidak langsung membantu rakyat dalam pembuatan keputusan bidang politik.

The post 7 Ciri-ciri Demokrasi Liberal di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam demokrasi liberal, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan terlibat dalam proses politik. Prinsip-prinsip demokrasi liberal berfokus pada melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempromosikan sistem politik yang terbuka dan transparan.

Demokrasi terpimpin atau Guided Democracy adalah istilah yang merujuk pada sistem politik di mana seorang pemimpin atau kelompok tertentu memiliki kendali kuat atas proses politik, sementara pemilihan dan partisipasi politik mungkin masih ada.

Perbedaan kunci dari dua demokrasi tersebut adalah tingkat kendali yang dimiliki oleh pemerintah dan pembatasan terhadap kebebasan dalam demokrasi terpimpin, sementara demokrasi liberal menekankan partisipasi rakyat dan kebebasan yang lebih besar.

Pentingnya demokrasi dalam suatu negara tergantung pada nilai-nilai demokratis yang dianut oleh masyarakat dan pemerintahnya. Demokrasi membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan inklusif serta mempromosikan hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah perbedaan dari demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

1. Kepemimpinan

Dalam demokrasi liberal, pemimpin seperti presiden atau perdana menteri umumnya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang adil dan kompetitif. Pemimpin dalam demokrasi liberal harus menjalani masa jabatan yang terbatas dan tunduk pada undang-undang dan prinsip demokratis.

Kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan mekanisme pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, pemimpin memiliki kendali yang lebih besar atas pemerintahan dan politik. Mereka seringkali memiliki otoritas yang sangat kuat dan mungkin tidak dipilih melalui proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Kemudian, pemimpin dalam demokrasi terpimpin seringkali dapat mengarahkan atau memandu kebijakan dan keputusan politik sesuai dengan agendanya serta cenderung memiliki kontrol yang kuat atas pemerintah dan institusi politik.

2. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia dalam demokrasi liberal dihormati dan dilindungi sebagai prinsip dasar. Hal itu mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan hak untuk pengadilan yang adil.

Sistem hukum biasanya memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia. Hakim dan lembaga yudikatif independen berperan dalam memastikan perlindungan hak-hak individu. Kemudian untuk demokrasi terpimpin, hak asasi manusia seringkali terbatas.

Pemerintah atau pemimpin dapat membatasi hak-hak individu untuk mempertahankan kendali politik serta seringkali menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia dapat dilanggar. Terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pemimpin, termasuk penahanan sewenang-wenang, penindasan oposisi politik, dan pembatasan kebebasan pers.

Perbedaan utamanya bahwa dalam demokrasi liberal, hak asasi manusia dihormati dan perlindungan hukum yang kuat disediakan, sedangkan dalam demokrasi terpimpin, hak asasi manusia seringkali terbatas dan dapat diabaikan demi menjaga kendali politik.

3. Kebebasan pers

Sistem demokrasi liberal, kebebasan pers dianggap sebagai hak fundamental dan dihormati. Media independen memiliki kebebasan untuk melaporkan, menyampaikan informasi, dan mengkritik pemerintah. Selain itu, terdapat upaya untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Informasi pemerintah seringkali tersedia untuk publik, dan akses media massa adalah bebas.

Kemudian untuk demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin sering memiliki kendali yang besar atas media. Media sering diarahkan atau dikendalikan untuk mendukung agenda politiknya. Kebebasan pers seringkali dibatasi atau ada pembatasan pada apa yang dapat dilaporkan atau diberitakan oleh media, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dihambat.

Jadi, dalam demokrasi liberal kebebasan pers dihormati dan diutamakan sebagai elemen penting dalam menjaga sistem demokratis yang sehat, sedangkan dalam demokrasi terpimpin, media seringkali diarahkan atau dikendalikan untuk mendukung pemerintah atau pemimpin, dan terdapat pembatasan pada kebebasan pers.

4. Ekonomi

Sistem ekonomi dalam demokrasi liberal lebih mendukung ekonomi pasar bebas di mana bisnis dan investasi swasta dihargai dan diberikan kebebasan untuk beroperasi. Hak-hak properti dan kontrak ditegakkan dengan kuat melalui sistem hukum yang independen.

Perlindungan hukum untuk usaha dan investasi sangat dihargai. Kemudian untuk demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin memiliki kontrol yang besar atas sektor ekonomi. Pemeringah dapat mengarahkan kebijakan ekonomi sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, pemerintah seringkali terlibat dalam mengatur sektor ekonomi, termasuk kepemilikan bisnis dan industri strategis. Intervensi ekonomi tersebut dapat mencakup nasionalisasi bisnis dan pembatasan investasi asing.

5. Peran masyarakat dalam politik dan pemilu

Di dalam demokrasi liberal masyarakat umum dihargai sebagai pemegang kekuasaan yang sejati. Masyarakat memiliki peran aktif dalam politik dengan hak untuk memilih perwakilan mereka, mengemukakan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilihan umum dalam demokrasi liberal berlangsung secara adil, transparan, dan kompetitif. Partisipasi publik dihargai, dan pemilihan umum seringkali menjadi wadah di mana warga negara dapat mengekspresikan preferensi politiknya.

Kemudian untuk demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin memiliki kendali yang lebih besar atas proses politik serta seringkali memandu atau mengendalikan kebijakan dan pemilihan politik sesuai dengan agendanya.

6. Ideologi

Demokrasi liberal didasarkan pada ideologi liberalisme politik yang menekankan prinsip-prinsip kebebasan individu, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan hukum yang kuat. Hal itu menempatkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak-hak individu sebagai prinsip utama. Selain itu demokrasi liberal menekankan konsep kedaulatan rakyat di mana kekuasaan politik ada di tangan rakyat, dan pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara. Hak politik, kebebasan berbicara, dan pemilihan umum yang adil adalah nilai-nilai penting.

Sedangkan demokrasi terpimpin adalah istilah yang digunakan dalam konteks otoriter atau pemerintahan yang cenderung otoriter. Ideologi yang dianut dalam demokrasi terpimpin bisa bervariasi, tetapi seringkali mencakup otoritarianisme, di mana kekuasaan terpusat di tangan pemimpin atau kelompok tertentu.

Prinsip-prinsip kebebasan politik dan hak asasi manusia sering dikesampingkan demi stabilitas dan kontrol politik yang kuat. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin tunggal sering dianggap sebagai otoritas tertinggi yang menentukan arah politik dan ekonomi. Ideologi tersebut seringkali menempatkan pemimpin di atas prinsip-prinsip demokratis.

secara garis besar, demokrasi liberal mendasarkan diri pada ideologi liberalisme politik yang menekankan hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan individu, sementara demokrasi terpimpin seringkali berakar pada ideologi yang menempatkan pemimpin atau kelompok tertentu di atas prinsip-prinsip demokratis.

7. Pengambilan keputusan 

Untuk demokrasi liberal, pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keputusan politik seringkali dicapai melalui pemilihan umum, di mana warga negara memilih perwakilannya. Keputusan politik dalam demokrasi liberal lebih transparan, dan prosesnya terbuka untuk pemeriksaan publik. Pemerintah dan perwakilan politik bertanggung jawab kepada rakyat.

Kemudian, untuk demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan seringkali dipusatkan pada pemimpin tunggal atau kelompok tertentu yang memiliki kendali politik yang besar. Keputusan politik dapat dibuat oleh pemimpin atau kelompok tersebut tanpa pertanggungjawaban yang kuat kepada masyarakat.

Proses pengambilan keputusan cenderung lebih tertutup dan tidak transparan. Jadi, perbedaan utama terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat kendali yang dimiliki oleh pemerintah atau pemimpin.

Demokrasi liberal menekankan partisipasi masyarakat dan transparansi, sementara demokrasi terpimpin seringkali menciptakan pengambilan keputusan yang lebih terpusat dengan kendali yang lebih besar di tangan pemimpin atau kelompok tertentu.

8. Partai politik dalam pemerintahan

Sistem politik dalam demokrasi piberal cenderung mendukung sistem multipartai di mana berbagai partai politik bersaing dalam pemilihan umum serta menciptakan persaingan politik yang sehat dan beragam. Partai politik dianggap sebagai wadah yang merepresentasikan beragam pandangan dan aspirasi politik dari masyarakat.

Partai politik berperan dalam pemilihan umum untuk mencapai dukungan publik dan memerankan peran yang signifikan dalam proses legislatif. Dalam demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin sering memiliki kendali yang lebih besar atas partai politik.

Selain itu juga dapat memengaruhi dan mengarahkan kebijakan partai sesuai dengan keinginannya. Partai politik seringkali dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah atau pemimpin, yang dapat memanipulasi proses pemilihan internal partai dan mencapai kontrol atas kebijakan partai.

Dalam demokrasi liberal, partai politik cenderung lebih independen dan merepresentasikan berbagai pandangan politik, sementara dalam demokrasi terpimpin, partai politik seringkali lebih terkait dengan pemerintah atau pemimpin, yang dapat mengendalikan secara lebih kuat.

Meskipun pemilihan mungkin dilaksanakan, pemimpin atau kelompok tertentu seringkali mengendalikan proses pemilihan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Hal itu mungkin melibatkan pembatasan pesaing politik atau manipulasi hasil pemilihan.

The post 8 Perbedaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin appeared first on HaloEdukasi.com.

Paham liberal pun berkembang menjadi suatu ideology bangsa. Paham tersebut berkaitan erat dengan Negara yang menerapkan prinsip demokrasi yang lebih dikenal dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal secara umum diterapkan untuk menjelaskan kepentingan sistem politik.

Konstitusi yang dipakai oleh Negara dengan demokrasi liberal biasanya berupa Republik dengan sistem presidensial atau monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Beberapa Negara dengan demokrasi liberal paling banyak datang dari benua Eropa. Hingga saat ini, paham demokrasi liberal bahkan telah meluas hingga benua Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania.

Lebih jelasnya, berikut terdapat beberapa Negara dengan demokrasi liberal yang masih diterapkan hingga kini.

1. Denmark

Sistem pemerintahan di Denmark memiliki sistem monarki konstitusional bernama konstitusi Denmark. Pemerintahan dijalankan dengan sistem politik parlementer yang bersifat perwakilan atau lebih dikenal dengan representative democracy.

Demokrasi liberal telah dijalankan oleh pemerintah Denmark sejak tahun 1849. Dengan menganut sistem multi partai membuat Denmark partisipasi warga Negara dalam politik hampir merata di seluruh daerah. Berdasarkan indeks demokrasi LDI 2022, Denmark bahkan menempati posisi pertama yang menerapkan secara penuh demokrasi liberal.

Dengan pencapaian skor di angka 0.89 membuktikan bahwa kebebasan warga Negara sangat berpengaruh pada pemerintahan.

2. Swedia

Swedia merupakan Negara dengan demokrasi liberal yang bersifat parlementer. Tidak ada pemilihan presiden teteapi pemilihan parlementer yang lebih diutamakan. Pemegang suara terbanyak akan menjadi perdana menteri yang bertugas menjalankan pemerintahan dan didukung oleh parlemen dalam mengambil kebijakan pemerintahan.

Partisipasi politik dari setiap warga Negara telah meningkat pesat selama sepuluh tahun terakhir. Jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu di tahun 2022 bahkan mencapai 84.21%. Selain itu, diketahui sejak 1950 jumlah pemilih di Swedia tidak pernah kurang dari 80% dari total penduduk yang berhak atas hak pilihnya di parlemen.

3. Norwegia

Pada tahun 2022, Norwegia bahkan menempati urutan pertama sebagai Negara dengan penerapan demokrasi terbaik dalam hal demokrasi secara umum. Sementara itu, berdasarkan data LDI 2022, indeks demokrasi liberal yang terlaksana di Norwegia menempati urutan ke tiga setelah Denmark dan Swedia.

Menurut sejarah, Denmark telah menjalankan demokrasi liberal sejak tahun 1814 dengan sistem parlementer. Perubahan besar yang terjadi di Norwegia dari sistem otokrasi sebelum 1814 berubah ke demokrasi berdampak terhadap kebebasan yang membawa kesejahteraan warga negaranya hingga kini.

4. Swiss

Paham demokrasi dalam menjalankan pemerintahan telah diterapkan Swiss sejak tahun 1830. Namun hanya berlaku untuk daerah Kanton Ticino. Kemudian paham tersebut meluas secara nasional dan diakui oleh setiap warga negara di sekitar tahun 1848.

Berbagai perubahan terjadi sejak tahun 1848. Swiss menerapkan sistem demokrasi berdasarkan sistem presidensial, kemudian berubah menjadi demokrasi parlementer, hingga akhirnya memutuskan untuk menganut paham demokrasi liberal penuh di tahun 1919 meskipun konteks liberal telah berjalan sejak 1848.

Selain itu, Swiss juga dianggap sebagai pencetus dan role model demokrasi liberal dengan adanya perubahan konstitusi berdasarkan monarki dan didukung dengan adanya pengakuan persamaan hak bagi wanita di tahun 1971.

5. Estonia

Estonia merupakan Negara dengan demokrasi liberal yang menganut sistem kesatuan republik parlementer yang disebut Riigikogu. Sebagai Negara republic, Estonia dipimpin oleh kepala Negara yang disebut presiden.

Presiden Estonia menunjuk perdana menteri yang telah disetujui sebagian besar suara dari Riigikogu dalam menjalankan pemerintahan. Sejak 2005, Estonia menjadi Negara pertama yang menjalankan pemilu secara daring dan telah berjalan beberapa periode hingga kini.

Kemajuan layanan pemerintahan secara daring di Estonia terbilang cukup pesat. Hal tersebut memudahkan setiap warga Negara mampu berpartisipasi dalam politik dan menyampaikan suaranya. Hingga kini, 99% layanan daring pemerintahan dapat diakses selama 24 jam untuk memudahkan penduduknya mengakses layanan pemerintahan.

6. Selandia Baru

Demokrasi parlementer di Selandia Baru yang berada di bawah kesatuan monarki konstitusional berdampak terhadap penerapan demokrasi liberal. Konsep demokrasi liberal di Selandia Baru juga berbeda dengan Negara lain dimana bertumpu pada demokrasi perwakilan.

Setiap suara sah dari warga negara memiliki hak untuk memilih setidaknnya satu perwakilan dari setiap parlemen yang akan menjalankan pemerintahan. Hal tersebut juga berlaku pada pemilihan umum di sektor pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemilu dilaksanakan dengan tiga jenis yaitu pemilihan parlemen, pemerintah daerah, dan referendum.

Meskipun berada di bawah kesatuan monarki konstitusional, keberadaan Raja Charles III sebagai kepala Negara bersifat netral terhadap politik dan pemerintahan. Kepala pemerintahan tetap dijalankan oleh perdana menteri bersama parlemen.

7. Belgia

Belgia menganut sistem politik yang dikemas dalam sistem federal dengan mengedepankan demokrasi perwakilan dibawah konstitusi monarki. Demokrasi perwakilan membawa Belgia dalam penerapan demokrasi liberal yang terbilang cukup sukses.

Dalam sepuluh tahun terakhir, indeks demokrasi liberal di Belgia tercatat mengalami kenaikan yang signifikan. Para pemilih di Belgia memiliki lima hak yang meliputi kandidat utama dan beberapa kandidat cadangan.

Meskipun memiliki hak dapat memilih lebih dari satu kandidat, pemilih tidak diperkenankan memilih kandidat dari partai yang sama. Partisipasi pada pemilu untuk setiap warga Negara hukumnya wajib dan tidak boleh dilanggar. Hal tersebut berdampak pada penerapan demokrasi liberal berdasarkan partisipasi politik warga Negara yang cenderung meningkat setiap tahun.

8. Irlandia

Sejak tahun 1918, Irlandia tercatat telah menerapkan paham demokrasi liberal dengan sistem demokrasi parlementer. Meskipun demikian, pengenalan pemilu telah dilaksanakan sejak tahun 1872 dimana 16% pemilih dengan jenis kelamin laki-laki melaksanakan pemilu secara rahasia.

Akhir perang dingin di tahun 1918 berdampak besar pada proses pelaksanaan demokrasi di Irlandia. Tahun 1973, Irlandia berhasil menjalankan demokrasi liberal penuh dimana perempuan dan siapapun yang berusia 18 tahun diijinkan memiliki hak pilih. Ketentuan tersebut berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan data V-Dem Democracy Report 2023 untuk data Liberal Democracy Indeks (LDI) 2022, Irlandia menempati posisi ke delapan diantara Negara dengan demokrasi liberal di seluruh dunia. Irlandia diklaim telah mengalami kestabilan penerapan demokrasi liberal selama sepuluh tahun terakhir.

Beberapa Negara di atas merupakan merupakan Negara dengan demokrasi liberal yang menduduki peringkat teratas dunia. Sama halnya dengan demokrasi yang berproses dari masa ke masa pada Negara-negara di atas, Indonesia juga pernah menerapkan sistem demokrasi liberal di tahun 1950 – 1959.

The post 8 Negara dengan Demokrasi Liberal appeared first on HaloEdukasi.com.

Kala itu, system demokrasi liberal di Indonesia menghasilkan system parlementer. Sistem tersebut cenderung melahirkan kabinet yang berubah-ubah hingga menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia.

Fakta tersebut menjelaskan adanya kekurangan pada penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Tidak heran jika selanjutnya diadakan evaluasi dan menghasilkan perubahan bentuk demokrasi yang dianut Indonesia hingga kini.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri jika penerapan demokrasi liberal di Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Diantaranya suara rakyat lebih didengar oleh pemerintah.

Kelebihan Demokrasi Liberal

Pada penerapannya, demokrasi liberal memiliki beberapa kelebihan. Terdapat beberapa diantaranya yang dirangkum dalam penjelasan singkat berikut.

1. Menjunjung tinggi hak warga Negara

Salah satu kelebihan demokrasi liberal adalah menjunjung tinggi hak warga Negara. Demokrasi ini mementingkan suara rakyat. Tidak heran jika suara rakyat lebih didengar dan berpengaruh lebih besar di pemerintahan.

Salah satu hal yang cukup menonjol dalam penerapan demokrasi liberal termasuk didalamnya partisipasi politik dari warga negara. Setiap warga Negara dibebaskan dalam pembentukan partai yang dapat memberikan pengaruh di pemerintahan.

Di Indonesia, salah satu akibat dari penerapan demokrasi liberal menyebabkan banyaknya partai yang terbentuk. Bahkan hampir semua jenis partai diijinkan oleh pemerintah. Mulai dari partai sosial hingga partai komunis.

2. Meningkatnya kebebasan individu

Salah satu kelebihan demokrasi liberal adalah meningkatnya kebebasan individu. Setiap warga Negara sadar akan hak mereka sehingga hal-hal yang menyangkut kebebasan individu meningkat di kalangan masyarakat.

Terlebih dengan adanya fakta bahwa pemerintahan menjunjung tinggi setiap hak warga Negara. Tidak hanya dapat berperan di masyarakat tetapi juga berperan di dalam pemerintahan. Kebebasan individu dalam masa demokrasi liberal tersebut juga terfasilitasi dengan baik.

Berbagai wadah politk muncul dengan mudah sehingga membuat siapapun dapat mendirikan partai. Dengan demikian mereka mampu menyalurkan pemikiran mereka terkait pemerintahan yang berjalan.

3. Pengawasan terhadap pemerintah lebih mudah

Salah satu kelebihan demokrasi liberal adalah terciptanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang lebih mudah. Suara setiap warga Negara menjadi lebih sensitive secara signifikan apabila telah sampai ke pemerintah.

Dikarenakan adanya kebebasan individu, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara tidak langsung dilakukan oleh rakyat. Masing-masing individu cenderung lebih kritis dalam melihat jalannya pemerintahan.

Tidak hanya itu, kebebasan individu membuat setiap individu lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Tidak heran jika pengawasan terhadap pemerintah cenderung lebih mudah dan tampak lebih transparan.

4. Terbatasnya kekuatan pemerintah

Salah satu kelebihan demokrasi liberal adalah semakin terbatasnya kekuatan pemerintah. Dengan keadaan tersebut maka kekuasaan pemerintah juga lebih terbatas secara signifikan.

Kekuatan pemerintah yang terbatas mengakibatkan timpangnya kekuatan kelompok tertentu. Kelompok yang berkuasa memiliki kesempatan yang lebih mudah dalam mengatur masyarakat.

Tidak jarang jika keputusan pemerintah justru dipengaruhi oleh kelompok yang lebih berkuasa. Hal tersebut dikarenakan paham terkait suara rakyat yang lebih didengar. Tidak heran jika hal tersebut mengakibatkan suara terbanyak pada kelompok tertentu menghasilkan kekuasaan lebih tinggi dibanding kekuatan pemerintah.

Kekurangan demokrasi liberal

Disamping kelebihan yang terjadi, kekurangan pada penerapan demokrasi liberal juga tidak dapat dipungkiri. Berikut terdapat beberapa kekurangan yang dimaksud yang terangkum dalam penjelasan singkat di bawah ini.

1. Meningkatnya rasa individualitas

Salah satu kekurangan demokrasi liberal adalah meningkatnya rasa individualitas pada masing-masing individu. Dengan adanya kebebasan individu yang meningkat hal tersebut justru meningkatkan individualitas secara signifikan.

Masing-masing individu tampak lebih mementingkan pendapatnya. Kebebasan individu yang ada membuat ego mereka semakin meningkat. Terlebih ketika suara masng-masing dari mereka ingin didengar dalam kelompoknya.

Individualitas yang tinggi menimbulkan rendahnya kerjasama antar individu. Kegiatan gotong royong yang sering muncul di Indonesia pun lambat laun berkurang.

2. Meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi

Salah satu kekurangan demokrasi liberal adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan adanya tingkat individualitas yang tinggi maka setiap individu cenderung mementingkan dirinya sendiri menuju kesuksesan.

Persaingan tersebut tidak dapat dipungkiri. Terlebih ketika nilai-nilai gotong royong mulai memudar. Setiap warga Negara cenderung fokus terhadap tujuannya sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain.

Kesenjangan sosial juga lebih terasa ketika seorang individu memasuki kelompok yang lebih berpengaruh dibanding kelompok lainnya dalam pemerintahan. Tidak heran jika kehidupan sosial masyarakat bergeser fungsinya menjadi persaingan individu dalam lingkungan sosial.

3. Penyalahgunaan kebebasan pers

Salah satu kekurangan demokrasi liberal adalah adanya penyalahgunaan kebebasan pers. Kebebasan individu membuat setiap warga Negara bebas berekspresi termasuk dalam kebebasan pers.

Kendali akan kebebasan berpendapat dari setiap warga Negara membuat siapapun lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Sama halnya dengan tekad setiap individu dalam menyampaikan suaranya di pemerintahan, kebebasan pers yang ada juga cenderung sulit dikendalikan.

Terlebih, beberapa pihak juga diketahui melakukan penyalahgunaan kebebasan pers tersebut untuk kepentingan mereka. Beberapa media disalahgunakan dalam menyebarkan berita bohong yang mampu memunculkan kekhawatiran di masyarakat luas.

4. Stabilitas Negara terganggu

Salah satu kekurangan demokrasi liberal adalah menjadikan stabilitas Negara terganggu. Pemerintah yang menerima semua pendapat dari setiap warga Negara cenderung lebih sibuk dalam mencari cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Fakta tersebut membuat pemerintahan tidak konsisten dalam membuat kebijakan yang seharusnya dibuat untuk kepentingan Negara. Terlebih, dengan munculnya beragam partai politik yang jumlahnya diluar kendali.

Keadaan tersebut juga menyebabkan politik di Indonesia tidak stabil. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakstabilan yang dipegang oleh pemerintah. Tidak hanya berdampak pada pemerintahan tetapi sektor lainnya juga terganggu.

Misalnya saja beberapa sektor ekonomi yang seharusnya dikelola Negara untuk kepentingan masyarakat. Ternyata dalam demokrasi liberal hal tersebut tidak berlaku. Kekuasaan pemerintah menjadi terbatas, bahkan pada pengelolaan sektor ekonomi.

Beberapa hal di atas merupakan kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, Indonesia berhasil mengganti system pemerintahan tersebut.

The post Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam demokrasi liberal, hak-hak individu dan kebebasan sipil diakui sebagai nilai yang fundamental. Hal tersebut termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak pilih, hak-hak hukum, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dan dijamin oleh hukum dan konstitusi negara. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, pluralisme politik, dan persaingan partai politik juga menjadi bagian integral dari demokrasi liberal.

Demokrasi liberal merupakan suatu bentuk demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme politik. Prinsip utama demokrasi liberal adalah perlindungan hak-hak individu, kebebasan sipil, dan supremasi hukum. Berikut adalah beberapa jenis demokrasi liberal yang umum ditemukan.

1. Demokrasi Liberal Parlementer

Jenis demokrasi liberal parlementer melibatkan pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat, yang kemudian membentuk parlemen atau lembaga legislatif. Pemerintahan yang dipimpin oleh partai politik atau koalisi yang mendapatkan mayoritas dalam parlemen akan membentuk pemerintahan.

Dalam demokrasi liberal parlementer, kepala negara biasanya dijabat oleh seorang kepala pemerintahan atau perdana menteri yang dipilih dari anggota parlemen. Kepala negara yang berperan sebagai simbolik, seperti seorang presiden, mungkin juga ada, tetapi peran eksekutif sehari-hari dijalankan oleh kepala pemerintahan yang merupakan anggota parlemen.

Sementara itu, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen, dan mereka harus mempertahankan kepercayaan parlemen dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, dapat terjadi pergantian kepemimpinan melalui pemilihan baru atau pengunduran diri.

Demokrasi liberal parlementer juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dan check and balances. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi secara independen, dan ada mekanisme pengawasan yang memastikan tidak ada kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu entitas. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.

2. Demokrasi Liberal Presidensial

Dalam demokrasi liberal presidensial, warga negara memilih langsung kepala negara (presiden) melalui pemilihan umum. Kepala negara ini memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Ciri khas dari demokrasi liberal presidensial adalah pemilihan langsung kepala negara atau presiden oleh rakyat. Presiden dipilih secara terpisah dari badan legislatif atau parlemen. Presiden biasanya memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, termasuk kekuasaan untuk mengambil keputusan politik, memimpin pemerintah, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam demokrasi liberal presidensial, prinsip pemisahan kekuasaan juga ditegakkan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi secara independen satu sama lain, dan ada mekanisme check and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga legislatif, seperti parlemen atau kongres, memiliki peran penting dalam membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintah.

3. Demokrasi Liberal Konsensus

Demokrasi liberal konsensus cenderung muncul di negara-negara dengan keragaman etnis, agama, atau budaya yang signifikan. Sistem ini menekankan pembagian kekuasaan yang proporsional antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Tujuan utama demokrasi liberal konsensus adalah menciptakan kesepakatan dan keseimbangan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Melalui dialog, perundingan, dan kompromi, tujuan ini diharapkan dapat mencapai stabilitas politik dan sosial yang lebih tinggi.

Demokrasi liberal konsensus juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya dan memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

Demokrasi liberal konsensus mengakui kompleksitas dan keragaman masyarakat serta berusaha untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan adil bagi semua kelompok. Dalam konteksnya, konsensus menjadi tujuan penting untuk mencapai stabilitas politik dan harmoni sosial di negara yang heterogen.

4. Demokrasi Liberal Pluralis

Dalam demokrasi liberal pluralis, pluralisme politik dan kebebasan berpendapat sangat dihargai. Sistem ini memungkinkan berbagai partai politik dengan pandangan dan agenda yang berbeda-beda untuk beroperasi dan bersaing secara adil dalam pemilihan umum.

Partai politik yang memperoleh mayoritas atau membentuk koalisi akan membentuk pemerintahan. Tujuan utama dari demokrasi liberal pluralis adalah menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdasarkan pada kebebasan dan kesetaraan.

Dalam konteks pluralisme politik, demokrasi liberal pluralis berupaya memastikan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka, mengajukan aspirasi mereka, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Selain itu, demokrasi liberal pluralis juga mencerminkan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan pemerintah. Lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bekerja secara independen dan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Melalui perlindungan hak-hak individu, pemisahan kekuasaan, dan inklusivitas politik, demokrasi liberal pluralis menciptakan ruang bagi pluralisme, perdebatan, dan pengambilan keputusan yang beragam dalam masyarakat.

5. Demokrasi Liberal Konstitusional

Jenis demokrasi ini didasarkan pada sebuah konstitusi yang mengatur batasan kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak individu. Konstitusi ini biasanya meliputi deklarasi hak-hak warga negara yang melindungi kebebasan sipil, kebebasan beragama, hak pilih, dan hak-hak lainnya.

Sistem ini mendorong pemisahan kekuasaan dan mengatur mekanisme penegakan hukum untuk memastikan supremasi hukum. Ciri khas dari demokrasi liberal konstitusional adalah adanya penekanan yang kuat pada prinsip supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan.

Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya harus tunduk pada ketentuan konstitusi dan tidak boleh melampaui batasan kekuasaan yang ditetapkan. Selain itu, keputusan-keputusan politik harus didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip yang diakui dalam konstitusi.

Demokrasi liberal konstitusional juga menerapkan prinsip check and balances, yang berarti ada keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini memastikan adanya pengawasan saling-menyaling antarlembaga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi liberal dapat memiliki variasi dan kombinasi dari berbagai jenis. Tujuan demokrasi liberal adalah untuk mencapai keseimbangan antara partisipasi politik yang luas, perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui prinsip-prinsip liberalisme politik.

Contoh Negara dengan Sistem Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal mengadopsi sistem politik yang melibatkan partisipasi politik aktif dari warga negara. Hal ini dicapai melalui pemilihan umum, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka dalam lembaga legislatif atau kepala negara. Berikut adalah enam contoh negara dengan sistem demokrasi liberal.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sistem demokrasi liberal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak-hak individu, pemisahan kekuasaan, pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan kebebasan ekonomi. Negara Amerika Serikat memiliki sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat.

2. Britania Raya.

Britania Raya adalah contoh negara dengan sistem demokrasi liberal parlementer. Sistem politiknya didasarkan pada kebebasan sipil, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemilihan umum. Parlemen merupakan badan legislatif utama, dan perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada Parlemen.

3. Kanada.

Kanada juga menerapkan sistem demokrasi liberal parlementer yang mirip dengan Britania Raya. Kanada memiliki parlemen sebagai badan legislatif utama, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi liberal, perlindungan hak-hak individu, dan pemilihan umum juga menjadi landasan sistem politik Kanada.

4. Jerman.

Jerman memiliki sistem demokrasi liberal parlementer yang dikenal sebagai Republik Federal Jerman. Negara jerman memiliki parlemen sebagai badan legislatif utama, dan kepala negara dijabat oleh seorang presiden yang memiliki peran seremonial. Jerman menganut prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemilihan umum.

5. Australia.

Australia menerapkan sistem demokrasi liberal parlementer mirip dengan Britania Raya dan Kanada. Parlemen merupakan badan legislatif utama, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Australia memiliki prinsip-prinsip demokrasi liberal, hak-hak individu yang dilindungi, dan pemilihan umum yang dijalankan secara demokratis.

Belanda. Belanda juga merupakan contoh negara dengan sistem demokrasi liberal. Negara ini menerapkan sistem parlementer, di mana parlemen adalah badan legislatif utama, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi liberal, hak-hak individu, dan pemilihan umum juga merupakan landasan sistem politik Belanda.

Sistem politik di setiap negara dapat bervariasi, serta implementasi demokrasi liberal juga dapat memiliki nuansa yang berbeda dalam setiap konteks nasional. Hal itu disebabkan keberagaman politik dalam demokrasi liberal adalah untuk mewujudkan perspektif yang beragam dalam proses pengambilan keputusan politik.

Sehingga, memungkinkan perdebatan dan diskusi terbuka tentang isu-isu publik yang beragam, sehingga memperkaya pemikiran dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum keputusan akhir diambil.

Demokrasi liberal menekankan pemisahan kekuasaan dan pengawasan pemerintah. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu entitas atau individu, melainkan terdistribusi secara merata antara berbagai lembaga negara, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Prinsip check and balances digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berlebihan atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, demokrasi liberal menggabungkan prinsip-prinsip yaitu :

• Demokrasi
• Kebebasan individu
• Perlindungan hak-hak sipil
• Pemisahan kekuasaan untuk menciptakan sistem politik yang mendorong partisipasi warga negara
• Melindungi hak-hak individu, dan
• Mengawasi kekuasaan pemerintah

The post 5 Jenis Demokrasi Liberal dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sebanyak 4 periode, yaitu demokrasi liberal/parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila era orde baru, dan demokrasi pancasila era reformasi (1998-sekarang).

Dari sistem demokrasi yang disebutkan di atas, masing-masing memiliki perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan demokrasi pancasila dengan sistem demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Simak pembahasan berikut ini.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dengan demikian, pemahaman mengenai demokrasi pancasila bersumber dari asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila.

Demokrasi Pancasila berasaskan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Demokrasi pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Artinya, demokrasi pancasila mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara karena kelompok mayoritas dan minoritas memiliki kedudukan yang sama.

Adapun prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

• Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kedaulatan di tangan rakyat
• Menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia
• Menganut sistem pembagian kekuasaan
• Menerapkan prinsip Rule of Law
• Menjamin otonomi daerah
• Berkeadilan sosial
• Mengusahakan kesejahteraan rakyat
• Sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak
• Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan

Berikut ini beberapa poin penting mengenai demokrasi Pancasila:

• Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengakui hak milik perorangan.
• Keputusan diperoleh melalui musyawarah mufakat.
• Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.
• Tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Demokrasi Liberal

Liberal berarti berpandangan bebas (luas dan terbuka). Demokrasi liberal dapat dipahami sebagai sistem politik yang mengedepankan kebebasan individu. Demokrasi liberal adalah sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Dengan demikian kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi sehingga pemerintah tidak berhak untuk bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Selain itu, sistem demokrasi ini membebaskan individu atau golongan dalam berpolitik dan berserikat.

Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional. Demokrasi liberal digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, dan sistem parlementer seperti Britania Raya dan negara-negara persemakmuran) atau sistem semipresidensial seperti Prancis. Dalam demokrasi liberal, parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar.

Berikut ini beberapa poin penting mengenai demokrasi liberal.

• Mengutamakan kepentingan pribadi dengan sepenuhnya mendukung usaha pribadi.
• Keputusan diperoleh dengan suara terbanyak (50+1)
• Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara.
• Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya.

Demokrasi Sosialis

Demokrasi sosialis adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Berikut beberapa poin penting mengenai demokrasi sosialis:

• Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
• Keputusan diperoleh berdasarkan kehendak mayoritas.
• Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
• Suara mayoritas menentukan segalanya.

The post Perbedaan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Sosialis appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Rakyat Sebagai Sumber Hukum

Asas yang paling mendasar dalam demokrasi liberal adalah menjadikan rakyat mereka sebagai sumber hukum. Maksud dari rakyat sebagai sumber hukum adalah rakyat memiliki wewenang untuk menentukan, membuat, serta mengembangkan landasan hukum yang akan diberlakukan di negara tersebut.

Rakyat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sudah mereka pilih. Bagi negara yang menerapkan demokrasi liberal setiap warga negaranya adalah objek hukum yang sama serta memiliki hak yang sama pula dan harus dilindungi.

2. Hak Individu

Demokrasi liberal selalu mengedepankan hak individu setiap warga negaranya. Negara tersebut akan selalu memperhatikan hak individu secara penuh sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi liberal. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berekspresi, hak untuk menyampaikan pendapat baik langsung maupun melalui perwakilan, hak untuk tidak beragama ataupun  memeluk agama, hak untuk memiliki keturunan dan juga hak untuk tidak memiliki keturunan, hak untuk hidup mati (euthanasia), hak untuk memiliki barang pribadi, hak untuk memilih pasangan hidup, hak untuk beribadah, dan beberapa hak individu lainnya.

3. Prinsip Liberalisme

Liberalisme yang diterapkan di masing-masing negara tidaklah selalu sama. Liberalisme terbagi menjadi dua jenis yakni liberalisme klasik dan liberalisme sosial. Liberalisme klasik yaitu paham yang menganggap pemerintah sebagai musuh dan penghambat warga negaranya. Sementara itu liberalisme sosial adalah kebalikan dari liberalisme klasik dimana pemerintah dianggap sebagai partner dalam mewujudkan hak-hak setiap warga negaranya.

4. Keterlibatan Rakyat dalam Pemerintahan  

Demokrasi liberal adalah paham yang mengakui kebebasan dan hak setiap individu. Tidak hanya diakui namun haknya juga akan dilindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut demokrasi liberal tetap melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan agar tidak mengganggu hak dari warga negaranya.

5. Pengakuan Hakikat dan Martabat Manusia

Selain mengakui adanya hak setiap individu, demokrasi liberal juga mengakui dan menjunjung tinggi serta melindungi harkat dan martabat setiap warganya. Contoh dari penerapan asas ini adalah setiap warga negara tersebut memiliki hak asasi manusia. 

The post 5 Asas Demokrasi Liberal yang Perlu dipahami appeared first on HaloEdukasi.com.

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu (dalam konteks demokrasi) secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Demokrasi liberal dilaksanakan pada kurun waktu 6 september 1950 – 10 Juli 1959. Diawali dengan peristiwa dibubarkanya RIS (Republik Indonesia Serikat). Dan diakhiri dengan dikeluarkannya dekrit presiden.

Sistem yang dianut oleh demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Dengan dasar hukum yang digunakan adalah UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

Kabinet Natsir

Kabinet Natsir berlangsung pada tanggal 6 September 1950 – 21 Maret 1951. Dengan program-program yang dibuat yaitu sebagai berikut:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

Kabinet Natsir berhasil melaksanakan perundingan Indonesia – Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kabinet Natsir jatuh dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari PNI (Partai Nasional Indonesia) menyangkut pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.

PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan partai Masyumi.

Kabinet Sukiman – Suwirjo

Kabinet Sukiman berlangsung pada tanggal 26 April 1951 hingga 3 April 1952. Dengan program-program yang dibuat yaitu sebagai berikut:

• Menjamin keamanan dan ketentraman
• Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agar sesuai dengan kepentingan petani
• Mempercepat persiapan pemilu
• Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Dalam pelaksanaanya kabinet Sukiman berhasil menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya pelaksanaan ini menjadi prioritas untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kabinet Sukiman – Suwirjo terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden karena penandatangan perjanjian MSA (Mutual Security Act) yang merupakan bantuan dana militer dan keuangan oleh Amerika Serikat. Penandatanganan ini dianggap melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo berlangsung selama 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini dibentuk dengan 17 menteri didalamnya. Kabinet Wilopo mengusung program Luar Negeri dan Dalam Negeri.

Program Luar Negeri yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda
• Pengembalian Irian Barat ke Indonesia
• Menjalankan Politik Luar Negeri yang bebas aktif

Program Dalam Negeri yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Menyelenggarakan pemilu
• Meningkatkan kemakmuran rakyat
• Meningkatkan pendidikan rakyat
• Pemulihan keamanan

Akibat peristiwa Tanjung Morawa dimana 5 petani tewas di tangan aparat munculah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Ali Sastroamijoyo

Kabinet Ali Sastroamijoyo disebut juga dengan kabinet Ali I dan kabinet Ali Wongso. Kabinet ini berlangsung dari 31 Juni 1953 dan berakhir pada 12 Agustus 1955. Dengan program-program yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menyelenggarakan pemilu
• Pembebasan Irian Barat secepatnya
• Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar)
• Penyelesaian pertikaian politik

Selama kabinet Ali I berlangsung mampu melaksanakan persiapan pemilu untuk memilih anggota yang diselenggarakan pada 29 September 1955. Selain itu Konferensi Asia Afrika pada tahu 1955 juga berhasil dilaksanakan pada masa kabinet Ali I

Sebab jatuhnya kabinet ini adalah adanya permasalahan dengan angkatan darat selepas peristiwa 17 oktober 1952. Hal lain yang menyebakan jatuhnya kabinet ini adalah karena kondisi ekonomi yang buruk, dimana terjadi inflasi dan banyak terjadi korupsi.

Kabinet Burhanudin Harahap

Kabinet Burhanudin Harahap berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga dengan program-program yang diusung adalah sebagai berikut:

• Mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah
• Melaksanakan pemilu berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
• Perjuangan mengembalikan Irian Barat
• Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan Politik Luar Negeri yang beas aktif

Selama kabinet ini berlangsung mampu meraih beberapa pencapaian yaitu:

• Menyelenggarakan Pemilu pertama kali yang demokratis
• Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Belanda
• Pemberantasan korupsi oleh polisi militer dengan menangkap para pejabat tinggi yang korup
• Terbinanya hubungan AD dengan Kabinet Burhanudin

Berakhirnya pemilu membuat tugas dari Kabinet Burhanudin berakhir karena pada saat proses pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap Kabinet Burhanudin sehingga kabinet pun jatuh.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Kabinet Ali Sastroamijoyo disebut juga dengan Kabinet Ali II. Kabinet ini berlangsung dari 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Program-program yang dibuat oleh Kabinet Ali II diantaranya adalah sebagai berikut:

• Perjuangan kembali Irian Barat
• Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya DPRD
• Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai
• Menyehatkan perimbangan keuangan negara
• Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional untuk kepentingan rakyat
• Pembatalan KMB
• Pemulihan keamanan dan ketertiban
• Menjalankan Politik Luar Negeri bebas aktif
• Melaksanakan keputusan konferensi Asia

Program yang dicapai pada Kabinet Ali II ini adalah pembatalan KMB yang merupakan hasil dari dukungan penuh Presiden dan dianggap sebagai titik tolak di periode “planning and investment”.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda berlangsung dari 9 April 1957 hingga 15 Juli 1959. Program yang diusung oleh Kabinet Djuanda disebut dengan Panca Karya yang berisi:

• Membentuk dewan Nasional
• Normalisasi keadaan RI
• Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
• Perjuangan kembali Irian Jaya
• Mempercepat proses pembangunan

Selama masa kepemimpinannya, Kabinet Djuanda mampu meraih program yang diusung, diantaranya adalah sebagai berikut:

• Mengatur kembali batas perairan Indonesia melalui ‘Deklarasi Djuanda’ yang mengatur mengenai laut pedalaman dan teritorial
• Mengadakan musyawarah Nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah
• Diadakan Munas Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tapi tidak menghasilkan keberhasilan

Kabinet Djuanda jatuh saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada saat inilah demokrasi liberal digantikan dengan demokrasi terpimpin.

Penyebab Jatuhnya Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal digantikan dengan Demokrasi Terpimpin saat presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Berikut adalah penyebab jatuhnya demokrasi liberal:

• Kegagalan konstituante untuk menetapkan undang-undang dasar. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang benar
• Adanya sifat egoisme partai
• Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional
• UUDS 1950 dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia
• Bertambahnya pergolakan di dalam negeri yang menjurus pada gerakan separatisme
• Banyak gangguan pada keamanan

The post Demokrasi Liberal di Indonesia: Kabinet dan Penyebab Jatuhnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Kondisi perekonomian saat itu pun terus mengalami kemerosotan nilai, karena pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 Miliar. Memasuki tahun 1951, perekonomian di Indonesia juga mengalami goncangan karena menurunnya volume perdagangan internasional.

Dengan berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem perekonomian liberal berupa pelaksanaan industrialisasi.

Sasaran yang ditekankan dalam pelaksanaan industrialisasi ini antara lain, pembangunan pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, serta percetakan.

Pemerintah Indonesia juga mengupayakan untuk melepaskan keterkaitan ekonominya dengan pemerintah Belanda melalui berbagai cara berikut.

Langkah Pemerintah untuk Bebas dari Ekonomi Belanda

Perundingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap Indonesia mampu untuk mengirimkan delegasinya untuk menuju Belanda dalam rangka merundingkan masalah ini.

Pada pelaksanaannya, Indonesia dan Belanda tidak memiliki titik temu kata sepakat.  Berikut rancangan persetujuan Finek yang diajukan oleh Indonesia kepada pihak Belanda:

• Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
• Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Usul yang diajukan oleh pemerintah Indonesia pun mengalami penolakan oleh Belanda. Yang mengakibatkan pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia–Belanda tepat pada 13 februari 1956 dengan tujuan untuk melepaskan keterkaitan ekonominya dengan Belanda.

Biro Perancang Nasional

Biro Perancang Nasional ini berhasil dibentuk pada kabinet Ali Sastrimidjojo II. Pembentukan Biro Perancang ini bertujuan untuk merancang pembangunan jangka pendek. Biro yang dibentuk pada kabinet Ali Sastromidjojo tersebut dipimpin oleh Djuanda.

Namun, badan ini memiliki masa kerja jabatan yang relatif singkat, sehingga berpengaruhi terhadap pelaksanaan tugas yang tidak maksimal.

Selain itu, ketidastabilan politik yang terjadi saat itu menjadi salah satu faktor penyebab kemrosotan ekonomi, meningkatnya inflasi, serta melambatnya pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Rencana Pembangunan Lima tahun merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh badan Biro Perancang Nasional. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada 1956-1961.

Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini mengalami banyak sekali permasalahan baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan.

Beberapa penyebab kegagalan RPLT antara lain sebagai berikut.

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Sehingga pada 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pendanaan untuk rencana ini diperkirakan mencapai Rp 12,5 milyar.

Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

Kehidupan ekonomi di Indonesia menghadapi masa sulit hingga tahun 1959. Dengan kondisi tersebut pemerintah berupaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal, dengan beberapa kebijakan berikut:

Gerakan Benteng

Kebijakan gerakan benteng ini dicetuskan oleh Soemiro Djojohadikusumo pada April 1950.

Inti dari kebijakan ini adalah memberikan bantuan dana kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun perekonomian nasional pada era demokrasi liberal.

Bantuan tersebut selain berupa dana, juga berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit yang ditawarkan pemerintah.

Selain, memberikan bantuan modal secara materiil, pemerintah juga berusaha untuk membangun kewirausahaan pribumi dalam bersaing dalam sistem perekonomian agar mampu membentengi perekonomian di Indonesia pasca proklamasi.

Gunting Syariffudin

Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit, Syarifudin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan Gunting Syarifudin.

Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pemotongan nilai uang (sanering) yang bernilai hampir Rp 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya.

Melalui kebijakan Gunting Syarifudin ini Syarifudin berniat untuk mencoba mengatasi tingginya inflasi, mengurangi besarnya beban utang luar negeri Indonesia, serta mengatasi defisit anggaran yang mencapai Rp 5,1 miliar yang terbilang sangat besar pada masa itu.

Istilah “gunting” dari kebijakan tersebut memang mengacu pada tindakan menggunting fisik uang kertas NICA untuk pecahan yang bernominal sebesar 5 gulden ke atas.

Pengguntingan terhadap nilai batas tersebut dinilai tidak akan membebani rakyat kecil sebab saat itu masyarakat yang memiliki uang dengan pecahan lebih dari 5 gulden adalah mereka yang berada pada level ekonomi menengah ke atas.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik belanda apapun bentuknya yang telah berada di indonesia. Hal tersebut nantinya akan diambil alih oleh atau ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik pemerintah Indonesia.

Pengalihan hak milik ini dipicu karena Belanda telah dinilai mengingkari janjinya dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat sesuai dengan kesepakatan KMB kepada Indonesia. Nasionalisasi tersebut dilakukan secara dua tahap,

Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, serta penguasaan atau yang lebih sering disebut dengan “di bawah pengawasan”.

Kedua, pemerintah mulai melakukan kebijakan yang pasti, yaitu dengan mengambil alih semua perusahaan milik Belanda yang didirikan di Indonesia, kemudian mengubah status kepemilikannya menjadi hak milik bangsa Indonesia.

Pelaksanaan tahap kedua ini dilandasi dengan dikeluarkannya Undang Undang yang membahas mengenai nasionalisasi perusahaan perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia.

Sistem Ekonomi Alibaba

Sistem ekonomi Alibaba dipimpin oleh Iskaq Tjokrohadisurjo pada pemerintahan kabinet Ali Sastromidjojo I.

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah terjalinnya kerja sama yang terjadi antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha non pribumi (Baba).

Kebijakan ini mampu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam upaya pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan sistem ekonomi Alibaba ini memiliki tiga langkah sebagai berikut:

• Pengusaha non pribumi harus dan wajib memberi pelatihan untuk pekerja pribumi supaya bisa menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara.
• Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara
• Pemerintah memberikan kredit dan lisensi untuk usaha-usaha swasta nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan Alibaba mengalami kegagalan. Berikut kegagalan penerapan sistem ekonomi Alibaba.

• Pengusaha non pribumi gagal untuk memberikan pelatihan terhadap pribumi.
• Banyak pengusaha pribumi melakukan pengalihan perusahaanya kepada pengusaha non pribumi.
• Pengusaha non pribumi hanya “Meminjam nama” dari pengusaha pribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah dan memenuhi kewajiban bekerjasama dengan pengusaha pribumi.

The post Perekonomian di Masa Demokrasi Liberal appeared first on HaloEdukasi.com.