Tidak heran jika penerapan demokrasi Pancasila sebelum masa itu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dalam penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru memiliki kelebihan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berikut Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru.

Kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru

1. Tercapainya tujuan Repelita

Salah satu kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya tujuan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Program tersebut digalakkan oleh pemerintah demi tercapainya pembangunan di setiap sector yang mendukung kemajuan Indonesia.

Selama masa orde baru, demokrasi Pancasila mendukung keberhasilan Repelita. Program tersebut telah dijalankan selama kurang lebih 30 tahun. Pusat pengembangan yang dikaji dalam program tersebut berkaitan dengan ekonomi makro yang mulai populer di Indonesia.

Repelita yang dimulai pada 1 April 1969 mampu membawa bangsa Indonesia kea rah perubahan ekonomi yang lebih baik di masa orde baru. Terlebih dengan adanya dukungan penerapan yang disesuaikan dengan demokrasi Pancasila kala itu.

2. Pertumbuhan ekonomi

Salah satu kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan tercapainya program repelita, pertumbuhan ekonomi di masa orde baru juga mengalami perubahan yang signifikan.

Penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun di masa orde lama. Hal tersebut dapat dilihat apda pendapatan perkapita Indonesia yang meningkat dari kisaran $70 di tahun 1967 ke angka $1000 di tahun 1996.

Peningkatan tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat secara signifikan pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru.

3. Program wajib belajar

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya program wajib belajar. Kala itu program yang dicanangkan pemerintah terkait dengan wajib belajar selama Sembilan tahun.

Tujuan program wajib belajar Sembilan tahun yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.

Program tersebut berhasil mengingkatkan angka partisipasi sekolah dan bebas buta huruf di Indonesia hingga 70% di tahun 1970. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1996 angka tersebut bahkan meningkat hingga 90%.

4. Program swasembada pangan

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya program swasembada pangan. Kesuksesan program ini cukup populer bagi bangsa Indonesia dan masih terkenang hingga kini. Penerapan demokrasi Pancasila yang mendukung program swasembada pangan meliputi beberapa aspek di dalamnya. Tidak hanya fokus pada peningkatan pangan, tetapi juga revolusi hijau.

Revolusi hijau tersebut membantu masyarakat meningkatkan sector pertanian mulai dari penggunaan bibit unggul, pupuk berkualitas, irigasi yang memadai, hingga mekanisasi yang mendukung suksesnya pertanian.

Kekurangan demokrasi Pancasila masa orde baru

1. Munculnya otoritarianisme

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dinilai menyelewengkan landasan yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru, pemerintah memiliki kuasa penuh terhadap lembaga Negara yang ada. Hal tersebut juga berimbas pada terbatasnya partai politik dan organisasi yang dianggap mengganggu kestabilan jalannya pemerintahan.

Munculnya sikap otoritarianisme pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru menyebabkan tidak adanya transparansi pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan peran warga Negara cenderung terbatas dalam pemerintahan.

2. Demokrasi tidak berjalan maksimal

Sejalan dengan munculnya otoritarianisme di pemerintahan, hal tersebut menciptakan terbatasnya kebebasan berpolitik bagi warga Negara. Munculnya partai yang tampak lebih dominan dibanding partai lain juga membuat penerapan demokrasi tidak berjalan maksimal dan menyimpang dari landasan demokrasi yang tertera pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, peran masyarakat sebagai warga Negara yang seharusnya turut berpartisipasi dalam menjalankan demokrasi cenderung terbatas. Peran penerapan demokrasi Pancasila menjadi tidak berjalan sesuai amanah yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme

Hal tersebut menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di kalangan masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang muncul pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru juga menyebabkan kerugian lainnya. Misalnya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang tidak maksimal dari pemerintah.

Tidak hanya ditinjau dari pelayanan public, fasilitas umum yang tersedia juga cenderung memiliki fungsi yang tidak optimal. Terlebih ketika beberapa sector Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak dijalankan sesuai amanahnya.

4. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM tidak hanya memicu kerusuhan tetapi juga ketakutan dan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat. Di masa orde baru, penerapan demokrasi Pancasila dianggap mengalami penyimpangan karena pelanggaran HAM disinyalir telah menimbulkan hilangnya rasa keadilan dan kemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih terkenang hingga kini adalah peristiwa G30S/PKI di tahun 1965, tragedi Malari 1974, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Lampung 1991, hingga pengusiran yang melibatkan penganiayaan pada etnis Tionghoa di tahun 1998.

The post Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru appeared first on HaloEdukasi.com.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalankan pemerintahan. Nilai-nilai yang dimiliki pancasila dijadikan landasan dalam kepemimpinan Negara yang diharapkan mampu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Dalam penerapannya selama ini, demokrasi Pancasila juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila.

Kelebihan demokrasi Pancasila masa reformasi

Masa reformasi memberikan dampak perubahan yang signifikan pada bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, demokrasi Pancasila yang telah dianut sebelumnya di masa orde baru juga mengalami perubahan tatanan ke arah yang lebih baik. Tidak heran, jika penerapan demokrasi Pancasila pada masa reformasi memiliki kelebihan tersendiri.

1. Demokrasi lebih terbuka

Berbeda dengan demokrasi Pancasila di masa orde baru yang bersifat sentralistik, di masa reformasi demokrasi tidak mutllak dikendalikan oleh presiden yaitu demokrasi lebih terbuka. Masa reformasi mengubah bentuk demokrasi Pancasila di masa orde baru yang dianggap menyimpang.

Perubahan tatanan juga berpengaruh terhadap partisipasi setoap warga Negara dalam berdemokrasi. Masa reformasi menerapkan kembali nilai-nilai pancasila dimana setiap warga Negara berhak atas kebebasan demokrasi yang mereka anut selama masih sejalan dengan nilai-nilai dan landasan Pancasila dan UUD 45.

2. Kebebasan berpendapat

Sebagai mana telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, setiap warga Negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Sejalan dengan isi pasal dalam UUD 45 tersebut, masa reformasi mengubah adanya keterbatasan berpendapat yang sebelumnya terjadi pada demokrasi Pancasila di masa orde baru.

Demokrasi Pancasila di masa orde baru dianggap menyimpang akibat adanya keterbatasan berpendapat tersebut. Kala itu, setiap warga Negara yang menyampaikan pendapatnya dianggap mengganggu kestabilan Negara. Tidak jarang, warga Negara yang menyampaikan pendapatnya terkait pemerintahan akan dikenai sanksi.

3. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi

Angka korupsi yang cenderung meningkat pada penerapan demokrasi Pancasila di masa orde baru perlahan dilakukan upaya pemberantasan di masa reformasi. Sejalan dengan pemahaman kebebasan berpendapat yang ada, muncul organisasi yang secara langsung bertugas dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal tersebut dikarenakan penerapan demokrasi Pancasila di masa orde baru disalahgunakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada penerapan demokrasi Pancasila di masa orde baru yang merajalela meningkatkan kesadaran warga Negara di masa reformasi terkait kerugian yang dialami Negara.

4. Menstabilkan perekonomian Negara

Setelah berakhirnya orde baru, demokrasi Pancasila di masa reformasi turut memperbaiki perekonomian Negara. Hal tersebut, salah satunya dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Penerapan demokrasi Pancasila yang disalahgunakan di masa orde baru membuat beberapa sumber daya penting dikuasai untuk kepentingan orang-orang tertentu. Pemanfaatn sumber daya tersebut pada masa reformasi dikembalikan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Kekurangan demokrasi Pancasila masa reformasi

Terlepas dari perubahan yang terjadi dari masa orde baru ke masa reformasi, penerapan demokrasi Pancasila di masa reformasi ternyata masih memiliki beberapa kekurangan.

Meskipun demikian, kekurangan tersebut seolah masih berusaha diperbaiki oleh setiap warga Negara hingga kini demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai landasan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Berikut terdapat beberapa kekurangan demokrasi Pancasila masa reformasi.

1. Lambatnya birokrasi

Sistem pemerintahan yang mementingkan keputusan birokrasi dianggap lambat sehingga menghambat jalannya bisnis. Birokrasi yang dianggap berbelit-belit dianggap menghambat proses perijinan dalam legitimasi bisnis.

Hal tersebut dianggap sebagai penghambat dimana proses perijinan cenderung memakan waktu yang tidak sedikit. Susunan birokrasi yang cukup kompleks menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis seringkali hak tersebut dianggap sebagai proses yang rumit dan menghambat regulasi bisnis.

2. Pertumbuhan ekonomi tidak merata

Meskipun beberapa sector ekonomi berhasil kembali dikuasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat, kenyataannya tidak berjalan sesuai harapan. Ketimpangan akan kemajuan ekonomi di daerah perkotaan yang semakin maju dan daerah pedesaan yang semakin tertinggal berdampak dengan signifikan.

Hal tersebut menyebabkan urbanisasi yang tepusat pada daerah perkotaan. Tidak heran jika daerah perkotaan mendapatkan tekanan infrastruktur untuk mendukung adanya laju urbanisasi yang menigkat pesat.

3. Kasus korupsi di tingkat pejabat

Meskipun korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa orde baru telah dihentikan tetapi korupsi di kalangan pejabat justru merajalela. Kasus korupsi meningkat di kalangan para pejabat tinggi pemerintah dari berbagai sector.

Hal tersebut membuat kestabilan ekonomi Negara cukup terganggu. Tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga di kalangan bisnis yang terkait dengan pengelolaan Negara.

4. Timbulnya masalah sosial baru

Di bandingkan dengan masa orde baru, masalah sosial yang muncul di masa penerapan demokrasi Pancasila masa reformasi ternyata lebih kompleks. Angka pengangguran yang terus meningkat menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di masyarakat. Selain itu, masalah kesetaraan gender juga masih menjadi masalah sosial yang sulit dipecahkan.

Hingga kini perbaikan mengenai penerapan demokrasi Pancasila selalu diupayakan untuk menciptakan kesejahteraan Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan landasan pada nilai-nilai Pancasila.

The post Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Pancasila Masa Reformasi appeared first on HaloEdukasi.com.

Akan tetapi, bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya sistem pemerintahan orde baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai unversal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menompang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun.

Kenyataan bahwa orde baru mewarisi suasana kehidupan demokrasi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan da keamanan yang porak poranda, telah menyebabkan penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menajdi bersifat imperatif.

Kestabilan politik menjadi satu keharusan untuk menata kembali kehidupan bersama berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara terencana dan bertahap. Pada tahap awal pembangunan orde baru banyak yang menilai sebagai era baru kebebasan politik.

Pada awal orde baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara negara dengan masyarakat. Namun, perkembangan ini tidak berlangsung lama. Sistem politik orde baru secara perlahan mulai berubah. Sejak Golkar, partai politik yang dimotori pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada tahun 1971, perilaku politik pemerintah mulai menunjukkan regulas politik yang ketat.

Kemenangan Golkar yang didukung oleh militer memberikan wewenang yang kuat kepada pemerintah untuk melakukan beberapa langkah politik seperti birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Akibat kebijakan ini peranan pemerintah semakin kuat dan otonom, sedangkan masyarakat semakin terabaikan dari kekuasaan dan formulasi kebijakan.

Tanda praktik demokrasi orde baru

Praktik politik orde baru ditandai oleh beberapa hal penting, diantaranya :

• Militer sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan melalui pemfungsian dwi fungsi TNI, yakni peran sosial politik dan peran pertahanan keamanan. Melalui pemfungsian dwifungsi inilah TNI menjadi basis dan sekaligus penopang kekuasaan orde baru, selain Golkar.
• Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional
• Stabilitas dan integrasi nasional
• Birokrasi patrimonialisme

Kelebihan demokrasi orde baru

Meskipun demikian, model demokrasi orde baru yang khas, mengandung kekuatan sekaligus juga kelemahan dan efektivitas pemerintahan. Diantara beberapa kekuatan model demokrasi orde baru adalah.

1. Konsensus didalam atau antarlembaga politik menjadi relatif lebih mudah dicapai. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut diisi oleh para pelaku politik yang cenderung memiliki keseragaman sikap. Lembaga eksekutif maupun legislatif cenderung tidak memiliki kendala berarti dalam merumuskan berbagai kebijakan politik.
2. Keseragam elit politik yang terintegrasi di dalam elemen-elemen negara terjadi dan dalam batas-batas tertentu mempertinggi efektivitas dan mempermudah kelancaran regulasi negara terhadap masyarakat sipil.
3. Kesinambungan dan konsisten kebijakan politik relatif terjamin, mengingat adanya dominasi berkelanjutan dari satu kekuatan politik tertentu.
4. Mendorong terciptanya pemerintahan yang stabil.

Kelemahan demokrasi orde baru

Di lain sisi, model demokrasi yang khas juga mengandung sejumlah kelemahan, yaitu :

1. Model demokrasi orde baru menyumbat akses menuju kekuasaan dan formulasi kebijakan politik bagi kekuatan-kekuatan politik populis da egaliter.
2. Demokrasi orde baru cenderung tidak akomodatif terhadap pluralitas masyarakat, sebab pluralitas cenderung disederhanakan dan direduksi ke dalam keinginan kekuatan politik tertentu.
3. Hakikat mendasar partai politik sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat menjadi kabur, sehingga partai politik muncul dalam wajahnya yang semu.
4. Demokrasi orde baru bertumpu pada satu kekuatan politik ini cenderung berbahaya karena potensi mengarah pada terbentuknya one party authoritarian.

Ketidakpuasan di kalangan masyarakat mulai muncul, terutama melihat proses pembangunan ekonomi yang kapitalis dengan masuknya modal asing sehingga memunculkan peristiwa malari tahun 1974 yang dipicu oleh kekecewaan para mahasiswa terhadap dominasi modal asing khususnya Jepang di Indonesia.

Sejak itu, perkembangan politik mengalami represi, dan baru mulai menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 1980-an. Melalui pengelolaan sistem politik yang hegemonik, secara sistematis pemerintahan orde baru berhasil memegang peranan penting dalam proses akumulasi modal serta penataan politik melalui dominasi peran militer, birokrat dan teknokrat sebagai pilar penyangga kekuasaan.

Pemerintahan orde baru secara perlahan juga berhasil mendorong proses transformasi kultur dan ideologi sehingga dapat meredam gejolak-gejolak konflik primordial, penyatuan ideologi dalam masyarakat, institusionalisasi politik sehingga semakin memperkuat kekuasaan rezim Orde Baru.

The post Demokrasi Pancasila Orde Baru : Kelebihan dan Kelemahannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sebanyak 4 periode, yaitu demokrasi liberal/parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila era orde baru, dan demokrasi pancasila era reformasi (1998-sekarang).

Dari sistem demokrasi yang disebutkan di atas, masing-masing memiliki perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan demokrasi pancasila dengan sistem demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Simak pembahasan berikut ini.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dengan demikian, pemahaman mengenai demokrasi pancasila bersumber dari asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila.

Demokrasi Pancasila berasaskan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Demokrasi pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Artinya, demokrasi pancasila mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara karena kelompok mayoritas dan minoritas memiliki kedudukan yang sama.

Adapun prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

• Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kedaulatan di tangan rakyat
• Menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia
• Menganut sistem pembagian kekuasaan
• Menerapkan prinsip Rule of Law
• Menjamin otonomi daerah
• Berkeadilan sosial
• Mengusahakan kesejahteraan rakyat
• Sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak
• Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan

Berikut ini beberapa poin penting mengenai demokrasi Pancasila:

• Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengakui hak milik perorangan.
• Keputusan diperoleh melalui musyawarah mufakat.
• Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.
• Tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Demokrasi Liberal

Liberal berarti berpandangan bebas (luas dan terbuka). Demokrasi liberal dapat dipahami sebagai sistem politik yang mengedepankan kebebasan individu. Demokrasi liberal adalah sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Dengan demikian kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi sehingga pemerintah tidak berhak untuk bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Selain itu, sistem demokrasi ini membebaskan individu atau golongan dalam berpolitik dan berserikat.

Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional. Demokrasi liberal digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, dan sistem parlementer seperti Britania Raya dan negara-negara persemakmuran) atau sistem semipresidensial seperti Prancis. Dalam demokrasi liberal, parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar.

Berikut ini beberapa poin penting mengenai demokrasi liberal.

• Mengutamakan kepentingan pribadi dengan sepenuhnya mendukung usaha pribadi.
• Keputusan diperoleh dengan suara terbanyak (50+1)
• Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara.
• Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya.

Demokrasi Sosialis

Demokrasi sosialis adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Berikut beberapa poin penting mengenai demokrasi sosialis:

• Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
• Keputusan diperoleh berdasarkan kehendak mayoritas.
• Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
• Suara mayoritas menentukan segalanya.

The post Perbedaan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Sosialis appeared first on HaloEdukasi.com.