Sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sebanyak 4 periode, yaitu demokrasi liberal/parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila era orde baru, dan demokrasi pancasila era reformasi (1998-sekarang).

Dari sistem demokrasi yang disebutkan di atas, masing-masing memiliki perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan demokrasi pancasila dengan sistem demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Simak pembahasan berikut ini.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dengan demikian, pemahaman mengenai demokrasi pancasila bersumber dari asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila.

Demokrasi Pancasila berasaskan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Demokrasi pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Artinya, demokrasi pancasila mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara karena kelompok mayoritas dan minoritas memiliki kedudukan yang sama.

Adapun prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

• Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kedaulatan di tangan rakyat
• Menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia
• Menganut sistem pembagian kekuasaan
• Menerapkan prinsip Rule of Law
• Menjamin otonomi daerah
• Berkeadilan sosial
• Mengusahakan kesejahteraan rakyat
• Sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak
• Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan

Berikut ini beberapa poin penting mengenai demokrasi Pancasila:

• Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengakui hak milik perorangan.
• Keputusan diperoleh melalui musyawarah mufakat.
• Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.
• Tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Demokrasi Liberal

Liberal berarti berpandangan bebas (luas dan terbuka). Demokrasi liberal dapat dipahami sebagai sistem politik yang mengedepankan kebebasan individu. Demokrasi liberal adalah sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Dengan demikian kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi sehingga pemerintah tidak berhak untuk bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Selain itu, sistem demokrasi ini membebaskan individu atau golongan dalam berpolitik dan berserikat.

Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional. Demokrasi liberal digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, dan sistem parlementer seperti Britania Raya dan negara-negara persemakmuran) atau sistem semipresidensial seperti Prancis. Dalam demokrasi liberal, parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar.

Berikut ini beberapa poin penting mengenai demokrasi liberal.

• Mengutamakan kepentingan pribadi dengan sepenuhnya mendukung usaha pribadi.
• Keputusan diperoleh dengan suara terbanyak (50+1)
• Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara.
• Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya.

Demokrasi Sosialis

Demokrasi sosialis adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Berikut beberapa poin penting mengenai demokrasi sosialis:

• Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
• Keputusan diperoleh berdasarkan kehendak mayoritas.
• Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
• Suara mayoritas menentukan segalanya.

The post Perbedaan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Sosialis appeared first on HaloEdukasi.com.