Sistem ekonomi komando merupakan sebuah sistem dimana pemerintah pusat yang akan menentukan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Berbeda dengan sistem ekonomi masyarakat kapitalis yang dapat dengan bebas memilih dan membeli produk yang disukai, namun sistem ekonomi komando justru sebaliknya.

Jika pemerintah tidak menyetujui suatu produk atau apapun, maka tidak akan ditemukan produk tersebut karena tidak mendapat izin negara. Dalam ekonomi komando, pemerintah memutuskan berapa banyak barang yang akan diproduksi, apa yang akan diproduksi, dan menentukan harga jualnya.

Sistem ekonomi ini diterapkan di beberapa negara di dunia, antara lain :

1. Korea Utara

Korea Utara sudah menerapkan sistem ekonomi komando sejak dipimpin oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Negara ini salah satu contoh negara yang paling menonjol dari ekonomi komando. Seluruh aktivitas pengoperasian negara ini dikelola oleh pemerintah pusat yang memperkerjakan penduduk Korea Utara sendiri sebagai pegawai negeri.

Sistem ekonomi yang semacam ini membuat penduduk menjadi bergantung kepada pemerintah, khususnya menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, tempat tinggal, pekerjaan juga kesehatan.

Hasil dari pendapatan negara ini dialokasikan untuk pembiayaan pembuatan bom hidrogen dan teknologi nuklir yang menyebabkan Korea Utara kesulitan melakukan perdagangan antar negara karena banyak negara enggan melakukan kerja sama dengan Korea Utara.

2. Kuba

Kuba adalah salah satu negara yang terletak di Hindia Barat tepatnya di Kepulauan Karibia. Kuba juga pernah dikuasai oleh Spanyol yang pada saat itu masih menggunakan sistem komando. Kuba sempat mengalami krisis pangan yang akut ketika Uni Soviet runtuh, karena Kuba bergantung pada ekspor dari Uni Soviet.

Untuk mengatasi krisis pangan yang parah ini, pemerintah Kuba mencari solusi dengan menjadikan lahan pemerintah sebagai lahan umum yang dikelola bersama masyarakat. Kuba menggunakan sistem ekonomi komando yang terpusat guna produksi dan distribusi dapat dikontrol dengan baik.

Panen bahan makanan pun mulai menunjukkan perkembangan dan peningkatan hingga ketersediaan pangan mulai tercukupi. Dengan latar belakang penggunaan sistem ekonomi terpusat ini, membuat Kuba tetap menerapkan sistem ekonomi komando dengan baik.

3. China

Salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia ini menerapkan sistem ekonomi komando ketika masa kepemimpinan Mao Zedong. Di bawah partai komunis negara, China membuat kebijakan baru bernama Sosialisme Pasar yang mana status kaya milik kaum sosialis dan miskin bukan bagian dari sosialis.

Penentuan kebijakan ini menjadi kunci keberhasilan ekonomi negeri Jiran Tiongkok ini. Bentuk sistem ekonomi komando China terlihat pada bentuk kekuasaan pemerintah pada sistem perbankan, perdagangan, kebijakan fiskal, dan pengendalian devisa negara.

4. Vietnam

Vietnam juga memiliki partai tunggal yakni, Partai Komunis Vietnam layaknya China. Karena Vietnam negara komunis satu partai di mana pemerintah menentukan alokasi sumber daya melalui negara. Vietnam memonopoli penuh dalam bidang ekonomi dan politik.

Dalam masa pertempuran blok barat dan blok timur, Vietnam percaya bahwa sistem ekonomi sosialis mampu memenangkannya. Pada awal penerapannya, sistem ini tidak berhasil dilakukan karena sektor pertanian sebagai penyokong ekonomi utama memiliki produktivitas rendah yang membuat Vietnam kerap mengalami krisis.

Untuk meningkatkan perekonomian negara, perlahan Vietnam mulai terbuka dan bekerja sama dengan negara lain. Langkah ini diwujudkan Vietnam dengan membuka relasi dengan investor asing negara lain agar aktivitas perdagangan mampu memperbaiki kondisi ekonomi negara meskipun tetap dengan sistem ekonomi komando yang diterapkannya.

5. Myanmar

Salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Myanmar adalah contoh negara dengan sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah pusat. Negara ini memiliki hasil industri, pertanian, farmasi dan pupuk yang cukup tinggi, dimana pemerintah berhak memonopoli perdagangan internasional pada komoditas utama.

Komoditi ekspor utama dan terbesar Myanmar saat ini yaitu beras, dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, beberapa komoditas lainnya masih diberikan kewenangan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian negara.

6. Rumania

Rumania juga merupakan negara dengan sistem ekonomi komando. Aktivitas perekonomian negara ini mayoritas diatur oleh pusat sehingga produksi barang hanya dapat ditentukan dan dilakukan atas perintah dari pemerintahan.

Dalam sistem ini, pemerintahan pusat Rumania memegang kendali semua alat produksi, yang mana kepemilikan alat produksi oleh individu tidaklah diakui. Pemerintah Rumania percaya bahwa dengan menerapkan sistem ekonomi yang terpusat ini, kestabilan ekonomi dapat terjaga baik.  

7. Rusia

Sebelum menggunakan sistem ekonomi terbuka dan melakukan pembaruan, Rusia dulunya sebagai contoh negara dengan sistem ekonomi terpusat. Negara ini menerapkan sistem ekonomi yang ditunjukkan dengan berbagai kegiatan ekonomi didominasi oleh pemerintah pusat.

Namun, sistem ini dirasa tidak mampu menghasilkan target pemasukan yang diharapkan pada masa itu, sehingga Rusia mengambil langkah dengan mengganti sistem ekonomi yang awalnya terpusat menjadi glanost (keterbukaan) dan perestroika (pembaruan) untuk menyeimbangkan ekonomi negara.

8. Peru

Selain negara pecahan Uni Soviet yaitu Rusia, ada beberapa negara yang dulunya pernah menggunakan sistem ekonomi komando. Sebagai contoh, suku Inca di Peru merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi komando.

Penerapan sistem ini terjadi pada abad ke-16, yang pada masa itu sistem ekonomi belum melibatkan uang melainkan berupa tukar menukar barang dan hasil pasar. Sistem ini diterapkan dengan membagi hasil produksi ke semua wilayah.

Jika ada suatu wilayah yang menghasilkan barang cukup banyak, maka barang tersebut akan didistribusikan ke wilayah lainnya. Selain itu, sistem ekonomi yang dianut oleh suku Inca ini mengatur proses produksi dengan memberikan tugas produksi yang berbeda pada setiap kelompok yang ada. Suku Inca percaya dengan pengendalian ekonomi yang semacam ini mampu menyejahterakan semua warga suku Inca.

9. Jerman

Contoh negara dengan sistem ekonomi komando terakhir yaitu Jerman. Jerman pada masa kekuasaan Hitler Nazi menggunakan sistem ekonomi terpusat dengan adanya staf birokrasi yang otoriter. Pada saat itu, Hitler yang memiliki kuasa untuk memerintahkan berapa jumlah barang yang akan diproduksi dan berapa banyak jasa yang dibutuhkan.

Kebijakan sistem ekonomi komando ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran serta pemerintah merasa sangat diuntungkan. Dengan penentuan produksi barang oleh pemerintah pusat, maka harga barang dan tenaga kerja juga ditetapkan oleh pusat. Dalam hal ini, ekonomi negara mampu dikendalikan secara memusat oleh Hitler Nazi.

The post 9 Negara Dengan Sistem Ekonomi Komando appeared first on HaloEdukasi.com.

Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor budaya, wilayah, demografi, jumlah penduduk dan sistem yang dianut oleh masyarakat. Negara-negara yang secara konsisten menggunakan sistem ekonomi komando adalah Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam.

Sistem ekonomi komando sering  disebut sebagai sistem ekonomi terpusat atau berorientasi (sosialis). Dalam sistem ekonomi ini, semua sumber daya, baik produksi maupun modal, dikuasai oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kendali penuh atas jumlah barang dan jasa yang beredar, bagaimana produk diproduksi, menentukan nilai atau harga barang, dan sebagainya. Dengan kata lain, individu atau pihak swasta tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan.

Tentu saja, sistem ekonomi ini juga memiliki kelebihan dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Untuk memudahkan pemahaman, bagian berikut mengkaji manfaat sistem ekonomi komando dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara.

1. Mengurangi Pengangguran

Kelebihan sistem ekonomi komando dan dampaknya bagi masyarakat dan negara mengurangi pengangguran. Dengan menganut sistem ekonomi komando, pengangguran di suatu negara juga dapat diminimalisir.

Ini karena pemerintah mengendalikan semua faktor produksi dan sumber daya. Di Korea Utara, misalnya, pegawai BUMN adalah warga negara. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mencari pekerjaan, karena pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan di BUMN.

2. Tanggung Jawab Ekonomi Kepada Pemerintah

Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah memiliki kendali penuh atas perekonomiannya, sehingga pemerintah memikul tanggung jawab besar atas apa yang terjadi dalam perekonomian pemerintah negara.

Pemerintah yang dapat berinovasi dalam kebijakannya dapat menjaga stabilitas dan meningkatkan perekonomian negara. Dalam sistem ini, pemerintah juga bertujuan untuk mengontrol perekonomian untuk menjamin kesejahteraan warga.

3. Dengan Sistem Ekonomi Komando, Jaminan yang Lebih Baik Bagi Masyarakat

Kesejahteraan rakyat negara yang menganut sistem ekonomi komando ini terjamin. Sebagaimana diketahui, sumber daya dan faktor-faktor produksi dikuasai oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan warga.

4. Kemudahan Ekuitas dan Kontrol Harga

Pelajari lebih lanjut tentang menentukan biaya produksi. Karena sistem ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, harga produk dan jasa akan mudah dikendalikan.

Kontraktor atau pihak lain tidak bisa seenaknya menaikkan harga hanya untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, harga akan stabil dan kebutuhan ekonomi juga dapat dipenuhi dengan mudah.

5. Inflasi Mudah Dikendalikan dengan Sistem Ekonomi Komando

Inflasi di negara-negara yang mengikuti sistem ini akan relatif stabil dan mudah dikendalikan. Memang, dengan sistem ini, negara jarang akan mengalami krisis. Selain itu, berfungsinya produksi dan distribusi  juga akan mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut di mata negara lain.

6. Pasar Internal akan Berjalan Lancar

Adanya total government memungkinkan pemerintah untuk secara bebas mengatur regulasi di pasar internal. Tentunya pemerintah yang menganut sistem ini akan memproduksi barang untuk dijual di pasar dalam negeri dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, namun tetap mendapatkan keuntungan.

Negara-negara yang menggunakan sistem ini akan jarang melakukan impor, sehingga pasar barang dalam negeri akan berjalan  lancar.

Beberapa keuntungan dari sistem ekonomi komando akan membantu Anda untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang sistem ekonomi. Keistimewaan yang ada tentunya berdampak menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan negaranya.

Namun, jangan lupa bahwa sistem ekonomi komando juga memiliki kelemahan yang juga harus Anda waspadai. Selain berdampak pada rakyat, sistem ekonomi  juga harus berdampak pada bisnis swasta negara.

Apapun sistem yang mereka gunakan, pelaku bisnis harus beradaptasi dengan regulasi ekonomi negara, salah satunya dengan menggunakan teknologi untuk menjalankan bisnisnya secara lebih efisien.

Kekurangan dari Sistem Ekonomi Komando

• Mobilisasi yang cepat sering berarti bahwa sistem tersebut mengurangi kebutuhan masyarakat lainnya. Misalnya, pemerintah memberi tahu pekerja pekerjaan apa yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan sesuatu.
• Namun di sisi lain, barang-barang manufaktur tidak selalu berdasarkan permintaan konsumen. Pada akhirnya, banyak orang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah pasar gelap. Dengan cara itu mereka dapat membeli dan menjual barang-barang yang tidak diproduksi oleh ekonomi. Upaya para pemimpin untuk mengendalikan pasar ini akan mengurangi dukungan mereka.
• Negara-negara seringkali memproduksi satu produk secara berlebihan, tetapi tidak memproduksinya bersama-sama dengan produk lain yang terkadang diperlukan. Sulit bagi perencana pusat untuk mendapatkan informasi terkini tentang permintaan konsumen. Juga, harga ditentukan oleh rencana pusat. Mereka tidak lagi mengukur atau melacak permintaan. Sebaliknya, alokasi seringkali menjadi kebutuhan dan solusi.
• Ekonomi komando menghambat inovasi. Mereka menghargai para pemimpin bisnis yang mengikuti pedoman standar. Tidak mungkin mengambil risiko untuk menciptakan solusi dan inisiatif baru.
• Pemerintah tidak mengakui hak individu.
• Pemerintah cenderung memonopoli segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi sehingga merugikan warganya.
• Negara-negara yang menganut ekonomi komando seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat.
• Pemerintah membatasi kreativitas, prakarsa dan pembangunan masyarakat sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk maju.
• Banyak  barang kebutuhan yang tidak tersedia di pasar.
• Sistem pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelolanya.

The post Kelebihan Sistem Ekonomi Komando dan Kekurangannya appeared first on HaloEdukasi.com.