Pada masa ini dikenal dengan istilah demokrasi liberal. Penerapan sistem demokrasi liberal sendiri dimulai setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Setelah dibubarkan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya sistem ekonomi liberal, maka secara otomatis perekonomian Indonesia menjadi liberal. Sayangnya, penerapan sistem liberal ini menimbulkan banyak masalah. Bahkan sistem liberal dinilai tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan pada masa ekonomi liberal. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Terdapat sejumlah tokoh yang menjadi pendorong sistem liberal. Berikut ini tokoh-tokoh yang berpengaruh pada sistem ekonomi liberal di Indonesia.

Mr Iskak Tjokroadisurjo

Mr Iskak Tjokroadisurjo merupakan seorang pakar hukum serta politisi. Laki-laki kelahiran 11 Juli 1896 ini merupakan salah satu pendiri dari Partai Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

Ia mencetuskan ide sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali Baba. Ali Baba sendiri merupakan sistem ekonomi yang berusaha untuk membangkitkan wiraswasta lokal Indonesia.

Ali sendiri digambarkan sebagai pengusaha pribumi Nusantara sementara itu, baba digambarkan sebagai sosok pengusaha luar atau asing yang dalam hal ini adalah pengusaha Tionghoa. Tujuan diadakan sistem yakni untuk memprioritaskan kebijakan ekonomi nasional guna menggantikan sistem ekonomi warisan kolonial Belanda.

Pelaksanaan dari sistem ekonomi Ali Baba adalah bagaimana cara pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui kerja sama antara pengusaha pribumi dam pengusaha non pribumi melalui program Ali Baba dalam program kerja sama ini.

Pengusaha lokal diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan miliki Pengusaha non pribumi sampai menduduki jabatan minimal menjadi staff. Selain mengeluarkan kebijakan Ali Baba, Mr Iskak Tjokroadisurjo juga membuat kebijakan proteksi untuk pengusaha lokal.

Sistem perekonomian Ali Baba merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonomi yang carut marut pada masa demokrasi liberal. Ketika setelah adanya pengakuan dari Belanda, Indonesia menanggung beban utang sebagaimana yang disebutkan dalam konferensi meja bundar.

Jumlah utang luar negara Indonesia mencapai 1,5 triliun dan utang dalam negerinya mencapai 2,5 triliun rupiah. Selain itu, banyak pula muncul gerakan di beberapa wilayah Indonesia menggangu keamanan negara dan membuat negara mengeluarkan banyak pengeluaran untuk operasi militer memberantas pemberontakan.

Terjadinya pergantian kabinet semakin memperparah keadaan ekonomi Indonesia ditambah lagi Indonesia belum memiliki tatanan ekonomi yang baik. Apalagi kegiatan ekspor yang hanya bertumpu pada dua sektor yakni pertanian dan perkebunan.

Sistem ekonomi Ali Baba bertujuan agar pengusaha pribumi dapat bersaing dengan pengusaha asing. Selain itu, dengan mendorong pengusaha pribumi untuk berkembang, nantinya pengusaha pribumi akan memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi nasional.

Untuk memajukan pengusaha pribumi pemerintah mengadakan berbagai macam pelatihan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa kredit lunak yang diberikan kepada pengusaha pribumi. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.

Dengan adanya sistem ekonomi Ali Baba para pengusaha mulai berkembang. Selain itu bank swasta dan perusahaan perkapalan swasta nasional ikut berkembang karena kredit yang diberikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini juga memberikan dampak yang negatif seperti munculnya penjualan lisensi secara ilegal.

Tidak hanya itu, beberapa hal lain juga membuat sistem ekonomi ini menjadi gagal seperti para pengusaha pribumi yang putar arah dengan mengalihkan usahanya menjadi non pribumi. Kredit yang diberikan pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kredit yang semula ditujukan untuk mendorong kegiatan produksi justru digunakan untuk konsumsi. Para pengusaha lokal yang gagal memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga pengaruh sistem ekonomi ini tidak begitu terasa bagi perekonomian Indonesia.

Maka dari itu, untuk mengeluhkan keadaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan lain di antaranya sebagai berikut.

• Gunting Syarifudin

Kebijakan Gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai mata uang atau sanering. Kebijakan ini digagas oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat yakni Syarifuddin Prawiranegara. Tujuan adanya gunting Syarifuddin untuk menanggulangi defisit anggaran sebanyak 5,1 miliar rupiah dan mengatasi masalah jangka pendek.

Tindakan Gunting Syarifuddin ini dilakukan dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga bernilai setengahnya. Dengan pemotongan ini tidak akan berdampak bagi rakyat kecil. Sebab, uang senilai Rp 2,50 hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas.

Nasionalisasi De Javasche Bank merupakan proses pemindahan hak kepemilikan badan usaha Belanda yang ada di Indonesia ke pemerintahan Indonesia. Adanya Nasionalisasi De Javasche Bank dikarenakan bank sirkulasi yang ada di Indonesia dikelola oleh orang Belanda.

Dan adanya aturan mengenai pemberian kredit yang harus didiskusikan dengan pemerintah Belanda. Hal inilah yang kemudian akan menghambat kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Perundingan masalah finansial ekonomi yang ada di antara Indonesia dengan Belanda berusaha dituntaskan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada kabinet ini mengirimkan seorang delegasi ke Jenewa, Swiss. Delegasi dari Indonesia sendiri dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung.

Pada tanggal 7 Januari dicapai rencana persetujuan Finek. Sayangnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan tersebut. Kemudian Indonesia mengambil langkah secara sepihak dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 1956.

Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo

Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo merupakan seorang ekonom sekaligus politikus Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan serta Menteri Riset pada era Orde Lama dan Orde Baru. Soemitro termasuk golongan orang yang mendukung adanya modal dan investor asing ke Indonesia.

Pada masa kabinet Natsir, ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri. Programnya berfokus kepada industrialisasi yang berlawanan dengan arah kebijakan menteri Keuangan saat itu yakni Syafruddin Prawiranegara. Di mana Syafruddin Prawiranegara kebijakannya lebih mengarah kepada pengembangan pertanian.

Soemitro menyusun Rencana Urgensi Perekonomian atau Sumitro Plan yang diterbitkan pada tahun 1951. Rencana ini meliputi penggunaan uang negara guna membangun sejumlah fasilitas industri di pulau Jawa dan Sumatra dalam dua tahun. Selama masa kabinet Natsir, Soemitro melakukan penarikan investasi asing dalam mendirikan pabrik di Indonesia.

Hal ini dilakukan Soemitro dengan cara berkeliling ke luar negeri terutama Belanda. Salah satu program yang dicetuskan oleh Soemitro yakni program benteng. Program ini mengatur lisensi impor barang tertentu yang harus dimiliki oleh pengusaha pribumi. Sebenarnya Soemitro lebih menyukai konsep pasar bebas sebagaimana dalam sistem liberal.

Soemitro merupakan penggagas dari sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng adalah usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional sehingga dapat memperbaiki perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi ini digagas ketika masa kabinet Natsir. Sistem ekonomi ini meliputi beberapa hal sebagai berikut.

• Untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan pribumi.
• Memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional bagi para pengusaha pribumi.
• Memberikan bimbingan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi yang lemah secara modal.
• Mendorong agar pengusaha pribumi dapat berkembang sehingga bisa menjadi sosok pengusaha yang maju.

Pelaksanaan gerakan benteng ini berlangsung sejak bulan April 1950. Selama tiga tahun, terdapat kurang lebih 700 perusahaan pribumi yang mendapatkan bantuan kredit dari program gerakan benteng ini. Sayangnya, tujuan dari adanya program ini tidak berjalan dengan baik karena beberapa faktor.

Faktor tersebut yakni :

• Pengusaha lokal tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing karena cenderung konsumtif,
• Terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah sehingga kurang mandiri dalam mengembang usahanya, dan
• Para pengusaha menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk perkembangan usaha justru digunakan untuk kegiatan konsumtif.

Pada tahun 1952, Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Selama masa kabinet Wilopo, proses nasionalisasi terhadap bank Indonesia selesai dilakukan. Ia mewajibkan semua direksi bank Indonesia harus berkebangsaan Indonesia. Selain itu, ia juga melakukan perluasan cakupan program Benteng yang semula 10 persen produk impor menjadi lebih dari 50 persen.

Pada tahun 1953 kabinet Wilopo jatuh dan beberapa tokoh gagal membentuk kabinet setelahnya. Kemudian ia ditunjuk oleh Burhanuddin Harahap sebagai menteri keuangan namun penunjukan ini ditentang oleh Partai Nasional Indonesia sehingga mandat tersebut dikembalikan oleh Burhanuddin. Pada akhirnya posisi Soemitro digantikan oleh Ong Eng Die saat Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Selama masa kabinet ini, Soemitro menjadi sosok yang gemar mengkritisi pemerintah. Ia juga melemparkan tuduhan bahwa kebijakan kabinet saat itu bertujuan untuk mengusir modal asing dari Indonesia khususnya Belanda.

Saat kabinet Burhanuddin Harahap, Soemitro kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1955. Pada saat itu ia memutuskan untuk mengakhiri program benteng karena inflasi yang merajalela sehingga merusak stabilitas ekonomi.

Pada masa kabinet ini, Soemitro memiliki beberapa program yakni pengurangan belanja pemerintah yang mengurangi defisit anggaran sehingga secara perlahan inflasi dapat terkendali. Beberapa bulan sebelum kabinet Burhanuddin jatuh, Soemitro meminjamkan dana pemerintah ke sejumlah perusahaan-perusahaan yang terkait partai-partai politik.

Tindakan yang dilakukan Soemitro ini ternyata memicu partai-partai oposisi menuntut pembubaran kabinet Burhanuddin lebih cepat dari jadwalnya. Pada akhirnya kabinet Burhanuddin jatuh dan para menteri di kabinet ini termasuk Soemitro tidak dimasukkan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Pada masa Demokrasi Liberal, Soemitro dianggap menjadi menteri yang paling berkuasa dari Partai Nasional Indonesia. Beberapa program yang diajukannya berhasil membuat keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Tujuan kebijakan yang dikeluarkan Soemitro yakni untuk meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri seraya memperbaiki neraca perdagangan.

Soemitro juga menjadi sosok yang mendukung iklim investasi asing. Ia pernah mengatakan bahwa mengusir invetasi asing sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Ia sangat percaya bahwa invetasi asing akan berdampak bagi perkembangan ekonomi Indonesian.

Oleh sebab itu, ia melakukan lobi kepada beberapa investor asing guna mengembangkan sumber daya Indonesia. Ia melakukan lobi kepada investor asing dengan iming-iming keringanan pajak.

The post 2 Tokoh Liberal Indonesia yang Berperan Penting Bagi Perekonomian appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya adalah pengertian dari sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal tidak bergantung pada pemerintah, melainkan bergantung pada individu. Pada umumnya, sistem ekonomi liberal memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sistem ekonomi liberal juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi, supaya tidak terjadi monopoli oleh pihak swasta maka pemerintah mungkin saja melakukan intervensi. Ekonomi liberal dicetuskan oleh tokoh terkenal yakni, Adam Smith.

Berikut ini beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal, sebagai berikut:

• Amerika Serikat
• Australia
• Belanda
• Inggris
• Spanyol
• Rusia
• Denmark
• Taiwan
• HongKong
• Jepang
• Korea Selatan
• Filipina
• Thailand
• Singapura
• Afrika Selatan

Tujuan Ekonomi Liberal

Berikut ini tujuan dari ekonomi liberal, yaitu:

1. Memberikan dan mengembangkan kebebasan kepada setiap pelaku usaha dalam bersaing secara sehat di pasar
2. Hak milik pribadi atas semua faktor produksi akan diakui
3. Harga pasar diperoleh dari penertiban pasar yang dilakukan suatu negara melalui kebijakan UU

Contoh Sistem Ekonomi Liberal

1. Pemerintah Tidak Ikut Campur dalam Perekonomian

Pada sistem ekonomi liberal, pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Artinya, pemerintah berperan sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah dalam sistem ekonomi liberal hanya dapat berperan membantu dalam perbaikan jalan, jembatan, dan sekolah.

Sehingga, masyarakat umum atau pihak swasta yang memiliki peran penuh terkait perekonomian negara. Pihak swasta juga bebas menentukan jenis usaha tanpa mengikuti kebijakan dari pemerintah.

2. Bebas Berinisiatif dan Berkreativitas dalam Kegiatan Ekonomi

Masyarakat bebas dalam berinisiatif dan berkreativitas dalam kegiatan ekonomi. Tidak ada batasan untuk menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat. Apalagi jika barang atau jasa tersebut diminati dan memperoleh keuntungan yang besar.

Pada sistem ekonomi liberal, tidak heran jika dalam negara sangat mudah untuk menemukan UMKM, baik dari skala kecil, menengah hingga besar. Karena adanya pengaruh daya saing dari setiap masyarakat, maka ekonomi yang bergerak juga berkembang secara kreatif.

3. Sumber Produksi Dikuasai oleh Pihak Swasta

Sumber produksi dalam sistem ekonomi liberal dikuasai penuh oleh pihak swasta. Kekuasaan yang dimiliki oleh pihak swasta termasuk untuk memproduksi, mendistribusikan dan menjual kepada konsumen. Bahkan, bahan baku dan modal dikuasai oleh masyarakat atau pihak swasta.

Oleh karena itu, masyarakat atau pihak swasta berhak untuk menentukan harga. Sehingga pihak swasta dapat mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari usaha yang dijalankan.

4. Diakuinya Hak Milik dari Kelompok atau Perorangan oleh Negara

Hak milik dari kelompok atau perorangan yang terlibat dalam kegiatan perekonomian diakui oleh negara. Hal ini merupakan usaha dan dukungan dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya pengakuan hak milik tersebut dari negara, maka masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pengakuan tersebut memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengembangkan usahanya. Selain dapat memperbesar dan memperluas skala usaha, devisa negara juga akan semakin besar karena adanya sumbangan dari pihak swasta.

5. Golongan Pemberi Kerja dan Pencari Kerja

Dalam sistem ekonomi liberal, terdapat golongan pemberi kerja dan golongan pencari kerja. Golongan pemberi kerja adalah masyarakat yang memiliki usaha sendiri. Sedangkan golongan pencari kerja adalah masyarakat yang melamar pekerjaan di perusahaan yang dimiliki golongan pemberi kerja.

Biasanya golongan pemberi kerja adalah kelompok masyarakat dengan ekonomi dan pendapatan yang tinggi. Dan golongan pencari kerja biasanya berasal dari kelompok menengah ke bawah. Dengan adanya golongan pemberi kerja maka lapangan kerja akan semakin banyak dan pencari kerja dapat bekerja di perusahaan sesuai keahlian.

6. Efektivitas dan Efisiensi yang Tinggi dalam Kegiatan Produksi

Pada sistem ekonomi liberal, daya saing antar unit individu sangat tinggi. Sehingga menyebabkan perlombaan dalam memproduksi produk yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihak swasta akan memproduksi barang atau jasa dalam waktu singkat dan dijual lebih murah dibandingkan pihak lain. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang besar.

7. Persaingan Ketat Antar Masyarakat

Pada sistem ekonomi liberal, tentu adanya persaingan antar masyarakat. Persaingan antar masyarakat ini dapat dilihat dari produksi barang atau jasa dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Semakin banyak yang terjual maka semakin besar keuntungan yang diperoleh.

Setiap pihak swasta akan berusaha untuk memproduksi, mendistribusi, dan menjual barang atau jasa ke konsumen. Karena ketatnya persaingan maka tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu bertahan karena keterbatasan modal dan pengetahuan.

8. Kesenjangan Sosial dalam Masyarakat

Pada negara yang menganut sistem ekonomi liberal memiliki kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi akan mudah untuk memproduksi barang atau jasa yang tinggi karena memiliki modal. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki ekonomi rendah akan mengalami kesulitan karena keterbatasan modal.

9. Menghasilkan Produk yang Berkualitas Tinggi

Pada sistem ekonomi liberal para masyarakat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk memproduksi barang atau jasa dengan kualitas tinggi. Dengan peningkatan kualitas, maka usaha tersebut mungkin akan menembus pasar global.

10. Berorientasi Memperoleh Keuntungan

Pada sistem ekonomi liberal, setiap masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan hak milik dan berkreativitas. Sehingga semakin kreatif produk yang diproduksi maka keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar.

The post 10 Contoh Sistem Ekonomi Liberal appeared first on HaloEdukasi.com.