Terdapat berbagai macam aspek yang dapat dipelajari dan dianalisa dalam sosiologi, dan politik termasuk diantaranya. Ini karena masyarakat terlibat dan berperan dalam berbagai aspek, baik itu ekonomi, komunikasi, sosial, maupun politik.

Hubungan sosiologi dengan ilmu politik tidak dapat dipisahkan dan oleh sebab itu terdapat ilmu sosiologi politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan politik, baik itu terkait dengan latar belakang, pola kehidupan, susunan sosial, maupun kelompok sosial masyarakat yang menentukan kebijakan atau keputusan apa saja yang diambil dalam bidang/ilmu politik.

1. Latar Belakang Sosial

Sosiologi selalu berhubungan dengan ilmu politik karena untuk proses perancangan kebijakan politik perlu didahului dengan pengenalan akan latar belakang sosial kelompok masyarakat tertentu. Keputusan dalam bidang politik penting untuk didasari dari pengetahuan akan latar belakang sosial agar sesuai dan tepat sasaran.

Seperti misalnya pembentukan atau pengembangan program oleh pemerintah yang bertujuan membantu sebuah kelompok masyarakat menyelesaikan masalah terkait sejarah, seni dan budaya. Agar keputusan pemerintah relevan dan efektif, informasi latar belakang sosial kelompok atau komunitas tersebut harus sudah dikantongi oleh pemerintah.

2. Pola Kehidupan Sosial

Ilmu sosiologi memelajari dan mengamati setiap perilaku manusia, baik individu maupun saat berada dalam suatu kelompok di tengah masyarakat. Perilaku dalam setiap interaksi yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan ilmu politik.

Pola dari setiap interaksi tersebut berhubungan dengan pemahaman nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Pemerintah baru dapat menentukan kebijakan tertentu ketika telah menyesuaikannya dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat tersebut.

Tidak hanya merancang kebijakan berdasarkan nilai dan norma, ilmu politik yang telah memperoleh pemahaman pilihan masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam memutuskan hal-hal penting sesuai dengan aspirasi, suara, gagasan, atau pendapat masyarakat demi terwujudnya keinginan mereka.

3. Susunan Sosial

Hubungan sosiologi dengan ilmu politik dapat terlihat pula dari bagaimana ilmu sosiologi menganalisa kelas dan kelompok sosial yang eksis di dalam masyarakat. Masyarakat tempat kita tinggal sangat beragam, penuh dengan dinamika, dan terbagi dengan kelas sosial.

Setiap kebijakan politik dapat dibuat berdasarkan hasil analisa sosiologi terkait kelas sosial, dinamika dalam masyarakat, serta informasi tentang kesenjangan sosial. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan program-program yang berguna dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut.

4. Kelompok Sosial

Hubungan sosiologi dengan ilmu politik begitu berpengaruh karena sosiologi adalah tentang bagaimana memahami kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dalam proses perancangan keputusan atau kebijakan politik, hal tersebut juga menjadi dasar penting.

Pemerintah baru dapat menentukan kebijakan tertentu ketika telah mendapat wawasan kelompok seperti apa yang terlibat. Dalam hal ini, kelompok agama atau kelompok etnis tertentu adalah contohnya; dan pembuatan kebijakan seharusnya dapat memberi dampak positif kepada kelompok-kelompok ini.

Ilmu sosiologi dan ilmu politik saling melengkapi karena dengan sosiologi yang memelajari latar belakang sosial, pola kehidupan sosial, susunan sosial, serta kelompok sosial dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui kebijakan politik yang pemerintah ciptakan.

The post Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Politik appeared first on HaloEdukasi.com.

Ada berbagai macam bentuk pemerintahan yang masih atau pernah digunakan di tiap-tiap negara. Salah satunya adalah bentuk oligarki yang akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini. 

Pengertian Oligarki

Oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana negaranya dipimpin oleh sekelompok elit kecil. Kelompok ini lah yang memegang kekuasaan politik di negara tersebut.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara oligarki adalah bangsa yang menerapkan bentuk pemerintahan oligarki. 

Kata oligarki diambil dari bahasa Yunani yakni kata “olígos (ὀλίγος)” yang artinya “sedikit” dan “arkho” (ἄρχω) yang artinya “memerintah”. Kedua kata ini kemudian digabungkan menjadi “Oligarkhía” (Ὀλιγαρχία) sehingga maknanya menjadi bentuk kekuasaan yang di tangan segelintir orang. 

Penggunaan istilah oligarki mengacu kepada kelompok orang-orang bangsawan dipelopori oleh filsuf Aristoteles. Ia menggunakan istilah ini untuk menunjuk penguasa yang jahat dan korupsi.

Dalam pelaksanaanya pemerintahan bentuk ini berdampingan dengan praktik tirani yakni bentuk kekuasaan yang penuh dengan penindasan. Bentuk pemerintahan oligarki juga dapat diartikan sebagai bentuk rusak dari aristokrasi. 

Sejarah Oligarki 

Bentuk pemerintahan oligarki sudah muncul bahkan sebelum adanya penanggalan Masehi. Bangsa yang pertama kali menggunakan pemerintahan oligarki adalah Athena pada abad ke 4 sebelum Masehi. Selain di Athena, Korintus dan Thebes juga identik dengan oligarki pada masanya. 

Kala itu para kaum bangasawan yang lebih kaya dan terpandang akan menyingkirkan bangsawan yang lainnya dari kursi kekuasaan. Para kaum elit tersebut akan saling bersaing untuk mendapatkan dukungan publik namun pada akhirnya mereka akan menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. 

Oligarki mulai berkurang pada abad ke 5 sebelum Masehi yakni awal bentuk demokrasi mulai diterapkan. Namun begitu oligarki masih diterapkan di berbagai tempat terutama di Romawi Kuno. 

Teori “Iron law of Oligarchy”

Teori “Iron law of oligarchy” adalah sebuah pandangan politik yang dicetuskan pertama kali oleh sosiolog Italia kelahiran Jerman yakni Robert Michels dalam bukunya tahun 1911. Dalam buku tersebut ia mengungkapkan bahwa pemerintahan oligarki tidak dapat dihindari.

Menyebutnya sebagai “Iron Law” atau Hukum Besi”  yang akan selalu ada  dalam setiap organisasi demokratis sebagai bagian dari “kebutuhan taktis dan teknis” dari organisasi tersebut. 

Semetara itu Teori Michels mengatakan bahwa oraganisasi apaun yang sangat demokratis pada awalnya akan berubah menjadi oligarki pada akhirnya terutama pada organisasi yang kompleks. Michael telah mengamati berbagai organisasi besar dan kompleks dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada dari organisasi tersebut yang menerapkan demokrasi secara murni. kekuasaan dalam suatu organisasi akan selalu didelegasikan kepada individu-individu dalam kelompok itu baik dipilih atau tidak. 

Pernyataan tersebut dilandasi beberapa faktor yaitu ketika birokrasi terjadi maka kekuasaan akan meningkat. Maksud dari kekuasaan adalah kekuasaan untuk korupsi. Faktor lainnya adalah karena birokrasi harus menciptakan keputusan besar setiap hari dan tidak bisa sejumlah besar orang yang tidak terorganisir. 

Oleh sebab itu diciptakanlah sentralisasi agar organisasi berjalan efisien. Pada akhirnya kekuasaan akan berakhir di tangan segelintir orang. Orang-orang ini kemudian akan melakukan segala cara untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Pada saat itulah tercipta oligarki. 

Tipe-tipe Oligarki

Oligarki dibagi ke dalam beberapa tipe berdasarkan kelompok yang menjadi penguasanya. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut. 

Oligarki Panglima 

Oligarki Panglima adalah ketika kekuasaan berada di tangan panglima. Para panglima ini membawahi pasukan militer yang dilengkapi dengan senjata sebagaimana oligarki identik dengan kekerasan. Dengan begitu panglima bisa menggunakan kekuatan tentaranya untuk merebut kekuasaan. 

Oligarki panglima akan saling menyerang antar satu panglima dengan yang lainnya. Namun, daripada mengklaim pendapatan mereka akan cenderung mengklaim harta. Contoh oligarki panglima yakni terjadi di Pegunungan Appalachia pada abad pertengahan di Eropa. 

Oligarki Penguasa Kolektif 

Selain dengan cara kekerasan, kekuasaan oligarki juga bisa didapatkan dari kolektif lembaga atau instansi yang memiliki norma dan aturan. Para penguasa ini akan saling bekerjasama dalam mempertahankan kekayaan mereka sehingga dapat mengendalikan suatu komunitas. 

Para penguasa ini membagi biaya kekuatan pemaksa antar yang mereka bayar dengan mereka gunakan sendiri terutama untuk wilayah pedesaan yang ada di luar ibukota. Pembayaran mereka cenderung akan diberikan secara langsung kepada aparat negara. 

Oligarki jenis ini melibatkan banyak aspek mulai dari  saudagar hingga finansial kota agar feodal tuan rumah dapat disingkirkan.  

Contoh oligarki penguasa kolektif pernah terjadi di Yunani-Roma dan Indonesia setelah kepresidenan Soeharto. 

Oligarki Sultanistik 

Oligarki Sultanistik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di satu tangan oligarki. Pada tipe ini oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa akan saling berkaitan. Oligarki ini akan bertindak kasar kepada penguasa utama saja sedangkan oligarki lainnya hanya menggantungkan harta kekayaan mereka kepada oligarki utama. Jenis ini juga pernah terjadi di Indonesia yakni pada era Soeharto. 

Oligarki Sipil 

Oligarki sipil sedikit berbeda dengan tipe oligarki sebelumnya dimana mereka tidak melakukan kekerasan dan tidak berkuasa secara langsung. Oligarki ini menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada lembaga non pribadi dan lembaga yang dianggap memiliki hukum yang kuat. 

Tujuan dari oligarki ini adalah mempertahankan kekayaan mereka dengan cara menghindari diri dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. 

Oligarki Putatif 

Oligarki putatif adalah kelompok perdagangan yang dapat diklasifikasikan sebagai oligarki. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang memiliki ciri-ciri dibawah ini. 

• Usaha tersebut dimiliki oleh pribadi dan termasuk sebuah perusahan terbesar di negaranya. 
• Mempunyai kekuatan politik yang cukup besar untuk kepentingan promosi dan hal pribadi lainnya. 
• Pemilik mengendalikan banyak bisnis, yang secara intensif mengkoordinasikan aktivitas mereka.

Oligarki Intelektual 

Oligarki intelektual adalah tipe oligarki yang paling baru yakni diperkenalkan oleh George Bernard Shaw pada tahun 1905 dalam dramanya yang berjudul  Major Barbara. Shaw menjelaskan oligarki intelektual adalah bentuk oligarki yang yang bertindak melawan kepentingan rakyat jelata. 

Oligarki ini memberikan senjata kepada kaum-kaum rendah untuk melawan pengacara, dokter, pendeta, sastrawan, profesor, artis, dan politisi. 

Ciri-ciri Negara Oligarki

Negara-negara yang menerapkan pemerintahan oligarki memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Dikuasai oleh Kelompok Kecil

Seperti definisinya,ciri utama dari negara penganut oligarki adalah kekuasaan politik berada di tangan kelompok kecil. Kelompok tersebut pada umumnya adalah kelompok masyarakat dengan kekayaan yang berlimpah. Dengan kekayaan yang mereka miliki akan memudahkan jalan mereka masuk ke dalam pemerintahan. 

• Sering Terjadi Konflik Sosial 

Di negara oligarki golongan yang kaya akan sangat berkuasa dan mereka cenderung hanya akan memperhatikan kedudukan dan kekayaannya saja. Sehingga kesenjangan baik sosial dan material akan terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu banyak terjadi konflik sosial di negara oligarki dimana penguasa semakin kaya sedangkan rakyatnya semakin miskin.

• Uang dan Kekuasaan Saling Terkait dengan Erat

Negara oligarki hanya berfokus pada kekuasaan dengan uang sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan. Dengan harta yang berlimpah maka akan tercipta motivasi, kapasitas, dan masalah politik bagi mereka yang kaya. Kelompok kaya ini akan mudah mendapatkan kekuasaan politik dan hanya akan menunjang para penguasa kaya saja.

• Mempertahankan Kekayaan Melalui Kekuasaan 

Ciri lain yang dapat terlihat dengan jelas di negara oligarki adalah para penguasa masuk kepintaran bukan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kekayaan mereka. 

Pengambil alihan kekuasan sama halnya dengan menyerahkan kekuasaan. Oleh sebab itu mereka akan mempertahankan kekayaannya agar terus berkuasa. 

Contoh Negara Oligarki 

Penerapan oligarki pada umumnya tidak berlangsung selama-lamanya melainkan ada eranya tertentu namun dengan kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan kata lain bisa terjadi dalam waktu sesaat namun tidak menutup kemungkin berlangsung dalam waktu yang lama. Berikut ini adalah negara-negara yang pernah menerapkan bentuk pemerintahan oligarki. 

Indonesia 

Indonesia ternyata pernah berada di bawah kekuasaan oligarki yakni pada masa Orde Baru. Pemerintahan oligarki ini runtuh ketika lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Menurut Winters, oligarki di Indonesia ada dua tipe yakni sultanistik dan penguasa kolektif. 

Namun menurut pandangan dari Richard Robison serta Vedi R. Hadiz, oligarki di Indonesia tidak runtuh secara keseluruhan meskipun pasca reformasi 98. Oligarki justru berubah menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme.

Sparta 

Sparta adalah salah satu kota di Yunani Kuno yang merupakan ibu kota Laconia. Kota ini hanya memperbolehkan para kaum bangsawa untuk memilih sedangkan rakyat biasa tidak memiliki hak pilih. Sparta juga memiliki majelis seperti Athena, tetapi keputusan utama berada di tangan “Dewan Sesepuh” dengan 2 raja dan 28  orang lainnya sebagai anggotanya. 

Dua raja berasal dari keluarga kerajaan sedangkan anggota-anggota lainnya ditunjuk oleh majelis. Untuk pria yang akan dipilih menjadi anggota Dewan Tetua, mereka harus berusia setidaknya 60 tahun dan berasal dari keluarga bangsawan.

Dewan Tetua memiliki kekuatan yang paling tinggi yaitu mempersiapkan undang-undang dan memiliki kekuatan untuk menghapus undang-undang yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, begitu hukum dipilih dan disahkan, hukum itu berlaku seumur hidup. 

Afrika Selatan 

Kekuasaan Afrika Selatan pernah berada di bawah kekuasaan kelompok kulit putih atau dikenal sebagai Apartheid. Kelompok ini adalah kelompok minoritas di Afrika Selatan namun berhasil memerintah orang kulit hitam sejak tahun 1948.  

Para penguasa politik pada masa ini hanya mendukung kelompok kulit putih saja sedangkan penduduk pribumi tersisihkan bahkan tertindas. Beruntungnya politik Apartheid ini sudah berakhir pada tahun 1994 sampai dengan 1999. 

Amerika Serikat 

Amerika Serikat modern  telah digambarkan sebagai pemerintahan yang oligarki. Hal ini didasarkan pada beberapa literatur yang telah menunjukkan bahwa elit ekonomi dan kelompok terorganisir yang mewakili kepentingan khusus memiliki dampak independen yang substansial terhadap kebijakan pemerintah AS.

Sementara warga negara biasa dan kelompok kepentingan berbasis massa memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali. 

The post Oligarki: Pengertian – Teori dan Jenisnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Teori Administrasi Publik

• Transparansi
  Yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
• Akuntabilitas
  Yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kondisional
  Yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
• Partisipatif
  Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta mayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
• Kesamaan Hak
  Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
• Keseimbangan hak dan kewajiban
  Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pembeli dan penerima pelayanan publik.

Tujuan Administrasi Publik

administrasi publik memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai yaitu keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Ada hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum seseorang mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

• Partisipasi sosial, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan administrasi publik itu sendiri.
• Tanggung jawab sosial, yaitu adanya  pertanggungjawaban yang dilakukan oleh administrasi publik kepada para khalayak umum.
• Dukungan sosial, yaitu adanya dukungan atau support terhadap kegiatan administrasi publik.
• Kontrol sosial, yaitu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan administrasi publik.

Sistem Administrasi Publik

• Sistem pemerintahan kabinet presidensial
  Dalam sistem presidensial, menteri-menteri kabinetnya bertanggung jawab kepada presiden, agar para menteri tidak berlindung di bawah kekuasaan presiden jika melakukan kesalahan, maka antara badan legislatif dan eksekutif harus saling mengawasi dengan ketat.
• Sistem Pemerintahan Kabinet Parlementer
  Dalam sistem parlementer, para menteri kabinetnya masing-masing bertanggung jawab kepada parlemen. Sehingga anggota parlemen dapat menjatuhkan setiap kesalahan masing-masing menteri.
• Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
  Merupakan bentuk pemerintahan negara yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer maupun sistem presidensial. Kelemahan pokok sistem parlementer adalah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saat pemerintah dapat menerima mosi tidak percaya dari parlemen.

Contoh Administrasi Publik

Berikut adalah beberapa contoh dari administrasi publik:

• Dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-MANDIRI).
• Diagnosis SDM teknologi informasi, SK pelaku teknologi informasi dipusat pengolahan data kepegawaian.
• Analisis kinerja pemungutan PBB di daerah istimewa Yogyakarta.
• Analisis hubungan antara pelatihan, karakteristik individu dengan kinerja petugas penyuluhan lapangan pertanian di dinas pertanian dan kelautan kota medan.
• Tinjauan atas kebijakan PPN pada usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berbadan hukum untuk memperluas objek pajak.

The post Administrasi Publik: Pengertian – Teori dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Usaha tersebut dapat dicapai jika memiliki kekuasaan di wilayah tertentu yang dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian dari sumber daya yang ada.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa terdapat beberapa konsep dasar ilmu politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi.  

1. Negara

Sebagian ahli seperti Roger F. Soltau dan J. Barents berpendapat bahwa inti dari ilmu politik adalah negara dengan pusat kajian pada lembaga-lembaga kenegaraan dan bentuk formalnya.

Negara sendiri oleh Miriam Budiardjo diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.   

2. Kekuasaan

Para ahli seperti Harold D. Lasswell, A.Kaplan, dan Deliar Noer berpendapat bahwa inti dari ilmu politik adalah kekuasaan yakni memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.

3. Pengambilan Keputusan

Konsep dasar ilmu politik selanjutnya adalah keputuan atau pengambilan keputusan. Menurut Miriam Budiardjo, pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.  

Dalam ilmu politik, pengambilan keputusan terkait dengan berbagai macam keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.

Keputusan-keputusan tersebut umumnya menyangkut tujuan masyarakat atau kebijakan untuk mencapai tujuan itu.

4. Kebijakan Umum

Dalam ilmu politik, konsep kebijakan umum merujuk pada tujuan bersama yang hendak dicapai melalui usaha bersama serta rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah.

Kebijakan sendiri menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

5. Pembagian atau Alokasi

Dalam ilmu politik, konsep pembagian atau alokasi berkaitan erat dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Pembagian atau alokasi sendiri diartikan sebagai pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat.

The post 5 Konsep Dasar Ilmu Politik dan Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Meskipun keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, akan tetapi ilmu politik dan ilmu pemerintahan adalah dua studi ilmu yang berbeda.

Mungkin banyak diantara kita yang belum memahami, apa saja sih perbedaan antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu?

Berikut ini adalah perbedaan mendasar dari ilmu politik dan ilmu pemerintahan yang perlu diketahui:

1. Berdasarkan Definisi

Ilmu politik adalah cabang ilmu yang membahas tentang politik, baik itu berupa teori-teori politik dan praktek politik serta deskripsi, analisis sistem politik, dan perilaku politik.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan suatu organisasi pemerintahan, baik itu lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif ataupun organisasi lainnya dalam pemerintahan sebagaimana yang telah diatur oleh UU.

2. Berdasarkan Cakupan

Kajian ilmu politik memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan ilmu pemerintahan.

Ilmu politik mempelajari mengenai kekuasaan, kepentingan rakyat, dan juga hal-hal yang terkait dengannya.

Sementara itu, cakupan dari ilmu pemerintahan adalah mengenai hubungan-hubungan pemerintahan, peristiwa dan gejala dalam pemerintahan.

Jadi ilmu yang dipelajari lebih terspesialisasi pada praktek dan manajemen sebuah pemerintahan. Ilmu pemerintahan sendiri adalah merupakan bagian dari ilmu politik.

3. Berdasarkan Subjek yang dipelajari

Pada ilmu politik, subjek ilmu yang dipelajari adalah politik secara umum seperti ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi, dan juga ilmu sosiologi.

Sedangkan ilmu pemerintahan fokus mempelajari tentang bagaimana mengelola kekuasaan atau pemerintahan, seperti pengantar ilmu politik, pendidikan kewarganegaraan, pengantar ilmu pemerintahan, ekologi pemerintahan, statistik sosial, hukum tata pemerintahan, sistem hukum indonesia, etika politik dan pemerintahan, dan lain sebagainya.

4. Berdasarkan Prospek Kerja

Bidang karir yang cocok bagi lulusan ilmu politik antara lain yaitu menjadi diplomat, Pegawai Negeri Sipil, politisi, pengamat politik, jurnalis, penyiar, atase perdagangan luar negeri,dan lain sebagainya.

Sementara itu, prospek kerja bagi lulusan ilmu pemerintahan juga cukup beragam, seperti menjadi politisi, pengamat pemerintahan, konsultan politik, wartawan, dosen, hubungan kemasyarakatan, dan pegawai pemerintahan.

Ilmu politik dan ilmu pemerintahan sendiri adalah bagian dari ilmu-ilmu kenegaraan.

Meski berbeda, namun diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik dan saling mengisi yang cukup erat.

Jika dengan ilmu politik orang belajar tentang kekuasaan, termasuk cara meraih kekuasaan tersebut, maka dengan ilmu pemerintahan orang belajar mengenai bagaimana cara mengelola kekuasaan yang telah diraih.

The post 4 Perbedaan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan dari Berbagai Aspek appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Politik Etis

Politik Etis adalah politik yang memperjuangkan pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi yang berada di daerah jajahan.

Pengertian lainnya menyebutkan politik etis adalah sebuah pemikiran yang menjelaskan tentang tanggung jawab moral pemerintah kolonial untuk kesejahteraan bumiputera. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik sistem tanam paksa.

Latar Belakang Politik Etis

Latar belakang keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi pemicu munculnya politik etis, terutama pendidikan pribumi yang bukan dari kalangan bangsawan.

Di bidang ekonomi tanah-tanah banyak dikuasai oleh perantauan tanah dan rakyat biasa hanya menjadi penyewa dan pekerja tanah.

Di bidang politik masalah yang muncul adalah sentralisasi politik yang kuat.

Tidak adanya pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan pribumi yang sangat minim.

Pada tahun 1890, Politik Etis muncul oleh desakan golongan liberal di dalam parlemen Belanda.

Usulan golongan ini adalah agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada rakyat Indonesia.

Karena masyarakat Indonesia sudah bekerja keras memberi kekayaan kepada Belanda dengan menjalankan program tanam paksa.

Desakan itu muncul karena adanya pemikiran bahwa negeri Belanda sudah berhutang banyak kepada kekayaan bangsa Indonesia.

Desakan tersebut memunculkan keputusan yang diutarakan di dalam pidato negara pada tahun 1901.

Ratu Belanda pada saat itu Ratu Wilhelmina menyebutkan bahwa “Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”.

Pidato tersebut menandai awal kebijakan untuk memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik etis dimulai pada tahun 1901, berisi 3 perlakuan yaitu pendidikan, irigasi dan transmigrasi.

Tokoh-tokoh Politik Etis

Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda muncul atas inisatif sosok-sosok yang peduli dengan nasib rakyat Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang memperjuangkan hadirnya Politik Etis.

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)

Memiliki nama lain Multatuli, beliau adalah seorang penulis Belanda.

Karyanya yang terkenal adalah Max Havelaar (1860) yaitu sebuah novel satir yang berisi kritik atas perlakuan buruk Belanda kepada orang-orang pribumi di Hindia Belanda.

2. Pieter Brooshooft (1845-1921)

Salah seorang tokoh politik etis adalah Pieter Brooshooft. Beliau adalah seorang wartawan dan sastrawan.

Pada tahun 1887 Brooshooft mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa.

Ia menuliskan laporan tentang keadaan di Hindia Belanda tentang kebijakan tanam paksa.

Laporan yang berisi fakta-fakta akibat tanam paksa tersebut akhirnya menuntun politisi-politisi untuk menyuarakan kepentingan Hindia Belanda di parlemen.

3. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)

Dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda, pada usia belia bertolak ke Hindia Belanda.

Kegelisahannya ditulis di sebuah majalah De Gids berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan).

Tulisan tersebut berisi bukti konkrit yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman.

Kemakmukran negeri Belanda didapatkan dari hasil kolonialisme di Hindia Belanda.

Sementara itu keadaan di negara jajahan tidak makmur bahkan miskin dan terbelakang, jadi sudah semestinya kekayaan tersebut dikembalikan

4. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

Namanya sering disingkat menjadi J.H. Abendanon, beliau adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda.

Ditugaskan ke Hindia Belanda pada tahun 1900 untuk melaksanakan Politik Etis.

Dimulai tahun 1900 di bawah kepemimpinannya mulai berdiri sekolah-sekolah untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa.

5. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)

Memiliki nama lengkap Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker.

Lahir di Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.

Sebagai salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20.

Ia adalah penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda serta penggagas nama “Nusantara”.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis memiliki 2 pandangan, dari sudut Pemerintah Belanda dan Indonesia.

Tujuan kebijakan politik etis menurut pemerintah belanda bertujuan untuk membalas jasa atas kebijakan tanam paksa.

Pada saat itu tanam paksa dapat menyelamatkan negeri Belanda dari krisis moneter.

Sudut pandang lain tujuan politik etis yaitu untuk menciptakan kaum terpelajar agar keahliannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda.

Politik etis juga memiliki sisi yang justru memunculkan inisiatif dan menciptakan tokoh-tokoh penting yang pada akhirnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Isi Politik Etis

Berikut adalah isi dari Politik Etis

1. Irigate (Pengairan dan Infrastruktur)

Pengairan dan infrastruktur adalah program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat di bidang pertanian dan perkebunan.

Salah satunya dengan dibangunnya waduk-waduk besar penampung air hujan untuk petanian.

Selain itu juga melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Infrastruktur juga turut dibangun untuk menunjang transportasi komoditi hasil pertanian.

2. Educate (Pendidikan)

Pendidikan adalah program untuk meningkatkan mutu SDM dan mengurangi jumlah buta huruf.

Tujuannya bagi pemerintah Belanda yaitu mendapatkan tenaga kerja yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda juga yatu mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dengan upah minim.

Hal ini menguntungkan karena jika mendatangkan pekerja dari Eropa membutuhkan biaya yang mahal.

Pemerintah Belanda kemudian mendirikan sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah, sekolah kelas II untuk pribumi kelas menegah.

3. Emigrate (Transmigrasi)

Emigrate atau Transmigrasi adalah program pemerataan penduduk Jawa dan Madura.

Karena dua wilayah ini telah padat, pada tahun 1900 jumlahnya mencapai 14 juta jiwa.

Jumlah perkebunan di wilayah jawa dan madura juga semakin banyak dan membuat kawasan pemukiman semakin sempit.

Maka dibuatlah pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan sekaligus membuka perkebunan baru yang membutuhkan pengelola dan pegawai.

Dari ke 3 program itu pendidikan adalah prioritas, karena dianggap sebagai dasar yang dapat menguatkan ke dua program yang lain.

Penyimpangan Politik Etis

Dalam pelaksanaannya, politik etis tidak berjalan dengan semestinya. Banyak penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan politik etis. Berikut beberapa contoh penyimpangan yang terjadi.

Hanya sebagian kecil kaum pribumi yg mendapat keuntungan dan kedudukan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Politik Etis mendapat dukungan dari kalangan kapitalis dan industrialis mengalami banyak penyimpangan.

Irigasi yang tadinya ditujukan untuk kepentingan pribumi pada prakteknya justru lebih banyak dibangun untuk mengairi perkebunan swasta Belanda.

Dalam sektor pendidikan juga lebih banyak diperuntukkan untuk kepentingan mendapatkan tenaga terampil yang murah.

Sekolah yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang kaya.

Pemerintah Belanda juga memiliki pandangan bahwa hanya orang pribumi yang memiliki hak dari pelaksanaan politik etis.

Hal ini ditentang oleh Ernest Douwes dekker, salah satu tokoh pencetus politik etis.

Menurut pandangannya politik etis semestinya ditujukan bagi semua pendidik hindia belanda.

Termasuk juga orang-orang eropa yang sudah lama menetap dan juga para tionghoa yang juga berjasa bagi pemerintah belanda.

Transmigrasi lebih ditujukan ke daerah-daerah yang menjadi pengembangan perkebunan-perkebunan swasta seperti ke wilayah Deli, Sumatera Timur.

Sedangkan transmigrasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi.

Dampak Politik Etis bagi Bangsa Indonesia

• Pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan rel kereta api dapat memudahkan perpindahan manusia dan barang.
• Pembangunan infrastruktur pertanian dan perkebunan yaitu adanya bendungan bermanfaat bagi pengairan.
• Berdirinya sekolah-sekolah untuk pribumi

Pemerintah Belanda mendirikan beberapa sekolah antara lain:

• Hollandsch Indlandsche School (HIS) setingkat SD untuk kalangan kelas atas
• Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setingkat SMP untuk kelas bawah.
• Algemeene Middlebare School (AMS) setingkat SMU
• Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra
• Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik)
• School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.

Politik etis memberi dampak pada pemikiran masyarakat yang semakin kritis dan berani.

Rakyat mulai berpikir untuk mendapatkan haknya sebagai bangsa Indonesia.

Politik etis menumbuhkan generasi pemikir yang semakin menyadari tentang hak asasi.

Semakin banyak kaum terpelajar dan cendekiawan yang memiliki tujuan memperjuangkan kemerdekaan.

Yang pada akhirnya menjadi pelopor Pergerakan Nasional antara lain dr. Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.

The post Politik Etis: Pengertian – Tujuan dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.

Sama halnya dengan Partai Politik yang dibentuk oleh serikat atau orang-orang yang hendak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Bagaimana partai politik bisa ada? dan untuk apa ada partai politik? Simak penjelasannya.

Pengertian Partai Politik

Pengertian Secara Umum

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu.

Terbentuknya Partai politik juga berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Pengertian Menurut KBBI

Pengertian partai politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

Kelompok atau serikat orang yang mengajukan kehendaknya, berkumpul untuk membentuk partai politik sebagai tindakan partisipasi aktif di pemerintahan.

Pengertian Menurut Undang Undang

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.

Untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan rumusan Pancasila dan rumusan UUD 1945.

Pengertian Menurut Para Ahli

• Menurut Miriam Budiardjo
  Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
• Menurut Carl J. Friedric
  Arti parpol merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dimana konsekuensinya, para anggota partai mendapat keuntungan baik secara idiil maupun materiil.

Secara keseluruhan dapat kita ambil kesimpulan bahwa partai politik adalah dasar kesamaan kehendak dan tujuan yang tertuang dalam ideologi politik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan nantinya.

Sejarah Partai Politik

Partai Politik di Dunia

Semua dimulai pada tahun 1714 di Inggris. Sebuah revolusi diam-diam terjadi dengan adanya pindah tangan dari sebuah dinasti kuno yang penuh dengan ancaman dan kekerasan kepada suatu kelompok yang nantinya membentuk politik modern sampai hari ini.

Dunia pada abad tersebut terbagi kepada berbagai faksi. Faksi yang terbesar di Inggris pada jaman itu adalah faksi Tory. Tema dari kekuasaan mereka dipenuhi oleh aksi feodal.

Kepemilikan tanah di jaminkan secara generasi, sedangkan para pekerjanya juga menjamin loyalitas dari cucu-cucunya.

Kekuasaan faksi Tory berada di kaum yang tidak terpelajar, sehingga monopoli Tory, walaupun sangat tersebar di seluruh Inggris, hanya berujung di kekuasaan para tuan tanah kecil di kota-kota kecil.

Sementara itu, terdapat juga kaum yang terpelajar di kota-kota besar dimana distrik manufaktur dan perdagangan bersatu untuk membuat faksi Whigs

Dan saat itu kepemimpinan faksi Tory dan Whigs di Parlemen Inggris harus berakhir pada tahun 1760 saat kehilangan kepercayaan dari keluarga kerajaan.

Meskipun demikian, faksi ini tetap memiliki pengaruh besar. Namun saat masa Revolusi Amerika dan politik modern dunia muncul di tahun 1784, faksi Whigs kembali muncul dan menganjurkan kebebasan bagi penjajah Amerika.

Mereka melihat diri mereka sebagai pelindung kebebasan Inggris dan memandang masyarakat sebagai seperangkat hubungan yang saling tergantung secara hierarkis dan memandang rendah penggunaan paksa pemaksaan negara.

Berawal dari Inggris, Eropa, hingga Amerika Serikat, praktik partai politik pun menyebar ke seluruh dunia baik dengan alasan praktik politik maupun kebutuhan untuk menggalang kekuatan politik dalam rangka melawan kolonialisme barat.

Kini partai politik sepertinya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik mayoritas negara di dunia.

Negara yang terkenal otoriter pun memiliki sistem partai yang canggih meskipun hanya memperbolehkan satu tipe partai.

Partai Politik di Indonesia

• Masa penjajahan Belanda
  Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau pun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.           
• Masa penjajahan Jepang
  Masa ini semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.      
• Masa Merdeka
  Mulai 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Fungsi Partai Politik

• Parpol Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masayarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.

Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

• Parpol Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara.

Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut.

Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

• Parpol Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik atau pun sistem pemerintah.

Dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan atau pun beberapa jabatan politik atau pun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.

Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat atau pun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

• Parpol Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR / DPRD / Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Tujuan Partai Politik

Menurut Surbakti, fungsi utama dari partai politik ialah mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi yang tertentu.

Namun dari itu, partai politik juga dapat melaksanakan sejumlah fungsi yang lainnya.

Fungsi lain tersebut adalah sosialisasi politik, merekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik, dan juga kontrol politik.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pasal 10, tujuan dari partai politik secara khusus ialah:

• Meningkatkan partisipasi politik anggota atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahannya.
• Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta negara.
• Membangun sikap dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta negara.

Peran Partai Politik

• Parpol Merumuskan Kebijakan Publik. Partai politik yang memenangi pemilihan umum akan mendapat suara mayoritas pada perwakilannya di parlemen.
• Parpol Memberikan Stabilitas Politik. Peran partai politik selanjutnya adalah memberikan stabilitas politik suatu negara.
• Mengikuti Pemilihan Umum, Sudah barang tentu jika partai politik dibuat untuk mengikuti pemilihan umum di Indonesia.
• Ikut Menjalankan Pemerintahan. Seperti disinggung sebelumnya, partai politik terbagi menjadi dua yakni partai mayoritas dan partai minoritas yang sama-sama terlibat menjalankan pemerintahan.
• Berperan sebagai Oposisi. Partai minoritas atau yang kalah dalam pemilihan umum akan berperan sebagai oposisi dari pemerintah yang berkuasa.
• Membentuk Opini Publik. Peran partai politik biasanya memiliki kepanjangan tangan di berbagai infrastruktur politik lainnya seperti pada kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok sosial tertentu.
• Membuat Mungkin Sistem Parlementer. Sistem parlementer adalah sistem yang terdiri dari wakil rakyat. Partai politik bertugas mengatur wakil-wakil rakyat ini sejak dini.
• Membantu Perekrutan Pemimpin. Perekrutan anggota partai politik sebaiknya memiliki ketentuan berintegritas, berpendidikan dan cerdas karena hal ini merupakan perekrutan calon pemimpin sejak dini.
• Merancang Undang-undang. Partai berkuasa atau mayoritas yang terpilih turut menjalankan pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah dalam membuat atau merancang Undang-undang.
• Akses ke Pemerintah. Ada stigma yang terbangun di masyarakat bahwa mendekati pejabat pemerintah adalah hal yang susah. Ada jarak berupa kesejahteraan dan ekonomi, biasanya. Oleh karena itu, adanya partai politik memberi masyarakat harapan bahwa ada akses ke pemerintah untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini merupakan fungsi parpol yang signifikan dalam demokrasi modern.

Klasifikasi Partai Politik

• Partai Massa
  Partai yang selalu mendasarkan kekuatan pada jumlah anggotanya. Disiplin  dan kualitas anggota partai kurang mendapat perhatian.
• Partai Kader
  Partai yang mementingkan kualitas, loyalitas, dan disiplin anggotanya.
• Partai Lindungan
  Partai yang memiliki organisasi nasional yang kendor. Maksud utamanya hanyalah untuk memenangkan pemilu dengan mencari dukungan anggotanya.
• Partai Asas
  Partai yang biasanya memiliki pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dengan berpedoman pada doktrin partai yang kuat dan mengikat.
• Partai Program
  Partai yang berorientasi pada program yang konkret untuk diperjuangkan menjadi program national.

Contoh Partai Politik di indonesia

Berikut nama Partai Politik yang sudah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai NasDem
3. Partai Pemuda Indonesia
4. Partai Hati Nurani Rakyat
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
7. Partai Kongres
8. Partai Serikat Rakyat Independen
9. Partai Kebangkitan Bangsa
10. Partai Indonesia Sejahtera
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Pemersatu Bangsa
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Golongan Karya
15. Partai Karya Republik
16. Partai Nasional Republik
17. Partai Keadilan sejahtera
18. Partai Gerindra
19. Partai Demokrasi Pembaruan
20. Partai Buruh
21. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
22. Partai Pelopor
23. Partai Republiku
24. Partai Demokrat
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Republik Nusantara
27. Partai Islam
28. Partai PNI Marhaenisme
29. Partai Karya Peduli Bangsa
30. Partai Persatuan Pembangunan
31. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia
32. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
33. Partai Aksi Rakyat
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Merdeka
36. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
37. Partai Republik
38. Partai Kedaulatan
39. Partai Persatuan Nasional
40. Partai Patriot
41. Partai Bhinneka Indonesia
42. Partai Peduli Rakyat Nasional
43. Partai Barisan Nasional
44. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia
45. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah  Indonesia
46. Partai Matahari Bangsa

Cara Membuat Partai Politik

Berikut Ini Adalah Syarat-syarat Pembuatan Partai Politik Di Indonesia:

• Harus ada minimal 50 orang warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun untuk mendirikan dan membentuk partai politik baru. Akta pendirian dibuat di depan notaris, memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, juga kepengurusan tingkat nasional.
• Membentuk kepengurusan minimal di 15 provinsi, atau 50 persen dari jumlah provinsi di Indonesia. Termasuk, pengurus cabang tingkat kabupaten/kota madya minimal 50 persen pada setiap provinsi itu dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten / kota yang bersangkutan.
• Nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak boleh sama dengan partai politik lain.
• Mempunyai kantor yang tetap.
• Mendaftarkan akta notaris pendirian partai kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
• Departemen Kehakiman melakukan verifikasi atas akta dan syarat pendirian partai serta kepengurusannya, berikut nama, lambang, dan tanda gambar.
• Komite Pemilihan Umum bertugas menyaring partai peserta pemilu. KPU menetapkan dan melaksanakan tata cara penelitian keabsahan syarat-syarat partai sesuai dengan UU Partai dan UU Pemilu, yaitu: memiliki pengurus lengkap minimal di 2/3 jumlah provinsi dan di 2/3 jumlah kabupaten / kota madya serta memiliki 1.000 anggota pada setiap kepengurusan partai di tingkat cabang, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Masing-masing kepengurusan di tingkat daerah dan cabang ini harus punya kantor tetap. Partai juga harus mengajukan nama dan tanda gambar.
• Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Pemilu, partai itu tidak dapat menjadi peserta pemilu.

The post Partai Politik: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Kedua kekuatan saling bertentangan dan berlomba menyusun dan mengembangkan kekuatan secara politis maupun militer. Situasi pertentangan ini disebut perang dingin.

Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia memilih salah satu blok, Blok Barat atau Blok Timur.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah juga memihak salah satu blok? Mari simak penjelasannya berikut ini.

Pengertian Politik Bebas Aktif

Pengertian Secara Umum

Republik Indonesia bukan penganut politik luar negeri netral karena menolak untuk mengaitkan dirinya kepada negara atau kekuatan mana pun.

Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian.

Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak.

Indonesia menganut “politik bebas aktif”. Bebas berarti Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional.

Dengan aktif dimaksudkan bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan. Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB.

Artinya, Politik Bebas Aktif adalah sikap atau langkah yang dilakukan untuk tidak memihak pihak mana pun dan sekuat tenaga untuk mengutamakan perdamaian serta kemerdekaan dunia atas penjajahan.

Pengertian Menurut Para Ahli

• Hudson
  Menyatakan bahwa pengertian politik luar negeri bebas aktif adalah sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan dengan negara tersebut.
• JR. Childs
  Pengertian politik luar negeri bebas aktif adalah pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara.

Kesimpulannya, menurut ahli di atas Politik Bebas aktif adalah sikap suatu negara terhadap negara lain untuk menjadi panduan, sebagaimana dapat bergaul dengan negara tersebut secara bebas dan aktif.

Sejarah Politik Bebas Aktif

Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur) pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada.

Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidato nya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret – 2 April 1947.

Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa atau pun ras yang ada di dunia.

Dengan demikian di dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan perang dingin tersebut.

Tujuan Politik Bebas Aktif

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs. Mohammad Hatta dalam bukunya Politik Luar Negeri Republik Indonesia merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut:

• Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
• Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
• Meningkatkan perdamaian nasional karena hanya dengan keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
• Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara kita.

Jadi jelas artinya, bahwa tujuan bebas aktif ini adalah sikap saling menguntungkan yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia luar, bahwa dengan perdamaian semua dapat terwujud.

Semua bertanggung jawab terhadap negaranya masing-masing dan bergaul secara damai.

Landasan Politik Bebas Aktif

Landasan Ideal

Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri indonesia adalah pancasila.

Sebab, nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

M. Hatta mengatakan bahwa pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia karena kedudukan pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia.

Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”.

Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia.

Landasan Operasional

Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat di operasional kan dalam politik luar negeri Indonesia.

Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional.

Sejak awal kemerdekaan hingga masa orde lama, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno.

Contoh Politik Bebas Aktif

Berikut beberapa contoh dari Politik Bebas Aktif yang dilakukan Indonesia terhadap negara lain:

• Penyelenggara Konferensi Asia-Afrika yang pernah dilaksanakan pada Tahun 1955. Konferensi ini menciptakan sebuah deklarasi bandung. Dimana Konferensi ini telah dihadiri oleh beberapa negara di wilayah Asia-Afrika yang mana mereka ikut merasa senasib.
• Indonesia merupakan salah satu pendiri dari Gerakan Non Blok pada Tahun 1961. Munculnya gerakan ini untuk meredakan proses dari ketegangan yang telah ada diantara wilayah blok timur dan juga wilayah blok barat yang memiliki pemikiran yang berbeda.
• Indonesia juga Aktif dan ikut serta dalam mendirikan ASEAN yaitu sebuah organisasi politik yang berdiri diantara beberapa negara di wilayah Asia Tenggara.
• Turut dalam menyelesaikan perselisihan di wilayah Kamboja, adanya sebuah perang saudara di wilayah Bosnia, perseteruan yang terjadi antara pemerintah Filipina dan pemerintah Bangsa Moro.

The post Politik Bebas Aktif: Pengertian – Tujuan dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik merupakan kelompok politik yang berada di masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik negara.

Infrastruktur politik sering juga disebut dengan substruktur atau mesin politik publik.

Biasanya kelompok politik tersebut, terbentuk dengan sendirinya dan langsung berperan menjadi pelaku politik non formal yang memiliki pengaruh dalam kebijakan negara.

Tugas dan peran Infrastruktur politik dalam pemerintahan tidak diatur secara resmi oleh konstitusi atau undang-undang negara.

Infrastruktur politik sering digunakan sebagai forum dalam pemilihan pemimpin ditingkat desa dan nasional.

Fungsi Infrastruktur Politik

Fungsi dalam infrastruktur politik, yaitu:

• Untuk menyediakan pendidikan politik terhadap rakyat dari pusat hingga ke wilayah pedalaman.
• Untuk mempertemukan agar dapat menyatukan berbagai hal dalam partai politik maupun dalam komunitas tertentu.
• Untuk dapat menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah.
• Untuk digunakan sebagai alat komunikasi politik antara masyarakat, golongan, institusi maupun lembaga negara.

Tujuan Infrastruktur Politik

Tujuan dari dibentuknya infrastruktur politik, yaitu:

• Agar semua rakyat dapat ikut serta menentukan kebijakan politik yang diambil lembaga negara sekecil apa pun minimal di wilayahnya sendiri.
• Agar dapat mempertemukan kepentingan yang sama sehingga lebih mudah tersalurkan dan menjadi sebuah tindakan nyata.
• Agar dapat mempermudakan menyalurkan aspirasi rakyat kedalam lembaga pemerintah yang terkait karena tidak semua rakyat berpartisipasi langsung dalam politik.
• Agar dapat melahirkan pempimpin yang berkompeten dan menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan masyarakat secara umum.
• Agar rakyat dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah maupun isu politik yang sedang berlangsung.

Komponen Infrastruktur Politik

Komponen-komponen yang ada dalam infrastruktur politik, yaitu:

1. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu komponen dalam infrastruktur politik yang memiliki fungsi dalam menentukan wakil rakyat dalam lembaga legistatif negara.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok sosial masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya.

Kelompok kepentingan akan menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan pada lembaga pemerintahan.

Biasanya tujuan aktivitas dalam kelompok kepentingan terbatas dengan sasaran yang monolitis dan memiliki usaha yang tidak berlebihan.

3. Kelompok Penekan

Kelompok penekan merupakan kelompok yang akan memberikan kritikan untuk pelaku politik yang lain dengan tujuan untuk memajukan dunia perpolitikan.

Umumnya kelompok penekan lebih terorganisir untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui cara persuasi dan propaganda.

Namun kadang kelompok penekan akan muncul lebih dominan dibandingkan dengan partai politik, terutama ketika partai politik dianggap tidak bisa mengangkat dan menjalankan isu yang sedang di perjuangkan.

3. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik merupakan komponen infrastruktur politik yang dapat mempengaruhi kelompok politik lain hingga ke lembaga negara.

Media komunikasi politik berguna untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan sosialisasi politik serta dapat dimanfaatkan untuk membentuk asumsi masyarakat terhadap isu politik yang sedang terjadi.

Bentuk media komunikasi politik seperti televisi, radio, internet, serta media sosial.

Jenis-jenis Infrastruktur Politik

Jenis dalam infrastruktur politik, yaitu:

1. Infrastruktur Keras

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang mempunyai kegunaannya berasal dari bentuk fisik yang nyata dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

2. Infrastruktur Keras Non Fisik

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak mempunyai bentuk fisik yang jelas dan nyata.

Biasanya infrastruktur keras non fisik hanya dapat dirasakan manfaatnya serta berguna dan mendukung keberadaan infrastuktur keras lainnya dan berkaitan dengan permasalahan kepuasan publik.

3. Infrastruktur Lunak

Infrastruktur lunak merupakan infrastruktur yang berbentuk kelembagaan atau kerangka institusi yang berkaitan erat dengan kegiatan pelayanan didalam masyarakat yang disediakan oleh pemerintah.

Contoh Infrastruktur Politik

Infrakstruktur politik memiliki beberapa contoh, yaitu:

1. Partai Politik

Partai Politik merupakan salah satu contoh infrastruktur politik yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang.

Partai politik terdiri dari sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir.

Kelompok tersebut terdiri dari orang orang yang mempunyai ideologi tertentu, dan mempunyai tujuan yang sama.

Biasanya partai politik akan berperan sebagai institusi yang berhubungan erat dengan masyarakat.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah organisasi yang anggotanya berasal dari masyarakat dan dengan sukarela atau bukan hasil paksaan untuk melakukan kegiatan tertentu demi tujuan kemanusiaan.

3. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atau bukan hasil paksaan.

Organisasi masyarakat terbentuk berdasarkan kesamaan aspirasi dan tujuan untuk berpartisipasi agar tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Perbedaan Infrastruktur Politik dengan Suprastruktur Politik

Perbedaan yang dapat membedakan infrastruktur dengan suprastruktur, yaitu:

Infrastruktur politik terdiri dari berbagai macam bentuk politik dalam masyarakat yang memiliki peran aktif pada kehidupan politik suatu negara.

Sedangkan suprastruktur politik merupakan bentuk politik yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan pemerintah untuk menjalankan politik pada negara.

Infrastruktur politik tidak dapat dilakukan secara resmi dari konstitusi maupun UUD yang terdapat pada sebuah negara.

Sedangkan suprastruktur politik diatur secara resmi oleh negara baik tugas maupun perannya.

Infrastruktur politim memiliki bentuk seperti partai politik, lembagaa swadaya masyarakat maupun organisasi masyarakat.

Sedangkan suprastruktur berbentuk lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

The post Infrastruktur Politik: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik merupakan suatu struktur pemerintahan dalam berpolitik terdiri dari lembaga yang bekerja secara independen berdasarkan pada tingkat yang tinggi dalam negara beserta hubungan dan kekuasaannya satu sama lain.

Dimana kekuasaan yang diberikan kepada anggota partai politik tidak lepas dari lembaga negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Fungsi Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik memiliki berbagai macam fungsi, seperti untuk sarana pendidikan, komunikasi politik, seleksi kepemimpinan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Seperti yang tercantum di pembukaan UUD 1945, sarana pendidikan menjadi faktor penting.

Pendidikan politik dapat membuat setiap warga negara mendapatkan pendidikan politik yang tepat melalui suprastruktur tersebut sehingga menjadi lebih berperan aktif dalam bernegara.

Komunikasi politik dalam suprastruktur polituk seperti menyeleksi kepemimpinan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Aspirasi rakyat tersebut ditampung oleh komponen suprastruktur politik dari golongan paling bawah dan di salurkan ke pejabat yang lebih tinggi sehingga akan menghasilkan keputusan politik yang sesuai aspirasi rakyat.

Tujuan Suprastruktur Politik

Tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya suprastruktur politik, yaitu:

• Untuk pembagian kekuasaan
  Agar dapat menghindari penyalahgunaan wewenang dan pemimpin ditaktor dengan diawasi oleh lembaga negara yang berwenang.
• Untuk mempermudah pengorganisasian negara
  Agar mendapatkan kemudahan baik bagi pejabat publik maupun untuk rakyat dengan setiap bidang dalam organisasi negara diberikan tugas dan wewenang masing-masing.
• Untuk menyalurkan aspirasi
  Agar menghasilkan keputusan politik yang sesuai aspirasi rakyat terutama dari rakyat paling bawah dengan menyampaikan ke lembaga negara di masing-masing daerah.
• Untuk mencapai pembangunan
  Seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat.

Unsur dan Komponen Suprastruktur Politik

Dalam subsrastruktur politik, unsur dan komponennya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan sebuah lembaga yang diatas legislatif dengan pelaksana undang-undang dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga yang dapat menerima aspirasi rakyat dengan disusun dari landasan undang-undang dan peraturannya.

Contoh dari lembaga legislatif, yaitu:

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Lembaga yudikatif memiliki tujuan untuk mengadili para pelanggar undang-undang dengan hak terikat oleh hukum konstitusi.

Contoh dari lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Contoh Suprastruktur Politik

Contoh dari suprastruktur politik yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Lembaga Konstitutif

Salah satu contoh lembaga konstitutif yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

Majelis Perwakilan Rakyat semenjak amandemen memiliki kedudukan sama dengan semua lembaga.

Majelis Perwakilan Rakyat memiliki tugas yaitu memutuskan perubahan pada UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memilih calon pengganti Presiden dan Wakil Presiden sementara apabila menyelesaikan masa jabatan sebelum masa tugas berakhir.

Anggota dari Majelis Perwakilan Rakyat merupakan gabungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang telah dipilih secara langsung dari pemilihan umum.

2. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan rencana program pembangunan serta membuat kebijakan, seperti membuat RUU yang diajukan ke DPR kemudian sama-sama mengesahkannya.

Pada tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diadakan dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kedudukan Presiden dan Wakil Presiden setara dengan Majelis Perwakilan Rakyat.

Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh para Menteri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya undang-undang dan dapat memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Makhamah Agung menjadi lembaga tertinggi dan membawahi semua masalah hukum yang terjadi di Indonesia baik bidang pidana dan perdata.

Namun, anggotanya dipilih langsung oleh presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang merupakan lembaga tinggi kehakiman.

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk dalam pengujian UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dapat membubarkan sebuah partai politik, serta memutuskan hasil dari pemilihan umum.

Pemilihan dalam Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Agung yang dipilih oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen.

Komisi Yudisial memiliki tugas menentukan pemilihan Hakim Agung di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta menjaga martabat semua hakim dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

6. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan pemeriksa keuangan merupakan lembaga yang berperan dalam bidang keuangan bertugas untuk mengatur tata cara pelaporan keuangan serta memeriksa laporan keuangan semua lembaga negara.

7. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat DPR merupakan lembaga legislatif yang tugas dan wewangnya diatur oleh UUD 1945.

Tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membuat undang-undang yang dapat diusulkan oleh Presiden maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan bersama Presiden.

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, sejak jaman reformasi dipilih dalam pemilihan umum lima tahun sekali oleh rakyat, sehingga kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

8. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disingkat dengan DPD merupakan lembaga baru dalam lembaga legislatif yang dapat membawa aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dewan Perwakilan Daerah dipilih bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap lima tahun sekali, namun Dewan Perwakilan Daerah tidak dipilih oleh partai namun berdasarkan perwakilan dari daerah masing-masing.

Hubungan Suprastruktur Politik dengan Infrastruktur Politik

Hubungan antara suprastruktur politik dengan infrakstruktur politik memiliki hubungan timbal balik dan saling ketergantungan, yaitu:

1. Dalam Struktur dan Kedaulatan

Dalam struktur dan kedaulatan hubungan suprastruktur dan infrakstruktur politik sebagai negara yang memiliki kedaulatan rakyat memiliki hubungan keterikatan.

Dimana suprastruktur merupakan bagian dari infrastruktur sehingga meskipun kedudukannya lebih tinggi, anggota didalamnya dipilih oleh rakyat sehingga suprastruktur tidak bisa berlaku sewenang-wenangnya.

2. Dalam Pembuat Kebijakan

Dalam pembuat kebijakan, suprastruktur politik akan berperan sebagai pembuat kebijakan yang dipengaruhi oleh lembaga infrastruktur karena organisasi dalam infrastruktur lahir dari masyarakat.

Biasanya segala aspirasi rakyat akan dibawa oleh lembaga infrastruktur sehingga lembaga suprastruktur dapat membuat kebijakan yang terbaik bagi pemerintahan dan rakyat.

3. Dalam Hubungan yang Harmonis

Dalam hubungan yang harmonis, suprastruktur dan infrastruktur politik memiliki hubungan yang saling mendukung.

Dimana jika terjadi kesalahpahaman maka harus diselesaikan secara musyawarah agar budaya politik yang aspiratif dapat tercapai.

4. Dalam Saling Mempengaruhi

Dalam saling mempengaruhi, hubungan suprastruktur dan infrastruktur mirip seperti hubungan timbal balik dimana infrastruktur mempengaruhi suprastruktur dalam memberi masukan dan nasihat serta menyampaikan aspirasi dari rakyat dengan kebijakan tertentu.

Sehingga segala keputusan dan kebijakan yang telah disahkan oleh suprastruktur akan mempengaruhi semua yang berada dibawahnya agar dapat mengatur jalannya infrastruktur.

The post Suprastruktur Politik: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.