Meski setelah penggulingan kekuasaan Sukarno pada 1966 dan kesepakatan perdamaian akhir ditandatangani pada 11 Agustus 1966, Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan Malaysia.

Latar Belakang

Iklim Politik

Sebelum konfrontasi Indonesia-Malaysia pecah, Sukarno telah berusaha mengembangkan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan berfokus pada akuisisi Nugini Belanda. Selama periode 1950-1962, Indonesia tanpa henti mengejar klaimnya atas Nugini Belanda.

Pada 1958, terjadi pemberontakan Permesta di Indonesia timur dan deklarasi PRRI (pemerintahan revolusioner pemberontak di Sumatera) yang membuat kekuatan militer Indonesia paling menonjol di Asia Tenggara.

Tahun 1962 merupakan klimaks dari perselisihan diplomatik Indonesia ke Nugini Belanda, dengan bantuan persenjataan dari Uni Soviet dan kampanye besar-besaran infiltrasi udara dan laut ke Nugini Belanda, yang membawa Indonesia pada kemenangan diplomatik yang cukup besar sehingga mampu memperkuat persepi diri sebagai kekuatan regional terkemuka.  

Kemenangan diplomatik ini membuat Indonesia menaruh perhatiannya pada proposal Inggris (Mei 1961) yang mengusulkan pembentukan federasi yang lebih besar bernama Malaysia, meliputi negara bagian Malaya, Singapura, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Brunei.

Pertemuan demi pertemuan antara pihak Indonesia dan Brunei dilakukan guna mencari jalan tengah dari kebimbangan yang dialami keduanya. Hingga didapatkan hasil berupa Indonesia akan mulai melatih pasukan sukarelawan di Kalimantan, yaitu Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU).

Pada 8 Desember 1962, terjadi pemberontakan Brunei yang dilakukan oleh TNKU. Sementara peran Indonesia di dalamnya masih menjadi perdebatan karena pihak Indonesia menyangkal keterlibatannya secara langsung, meski tetap bersimpati terhadap tujuan TNKU untuk menggoyahkan rencana pembentukan negara federasi Malaysia.

Wilayah dan Penduduk

Pada 1961, Pulau Kalimantan dibagi menjadi 4 negara bagian terpisah, yang meliputi Kalimantan (4 provinsi di wilayah Indonesia), Brunei, Borneo Selatan (sekarang Sabah), dan Sarawak.

Populasi di tiga wilayah Inggris berjumlah sekitar 1,5 juta orang, dan sekitar setengahnya adalah orang Dayak. Sarawak memiliki populasi sekitar 900.000, sementara Sabah 600.000 dan Brunei sekitar 80.000. 

Di antara populasi non-Dayak di Sarawak, 31% merupakan etnis Tionghoa, dan 19% lainnya adalah Melayu. Sedangkan di antara non-Dayak di Sabah, 21% populasinya adalah Tionghoa, dan 7% adalah Melayu. Di Brunei, populasi non-Dayak adalah 28% Tionghoa dan 54% Melayu. 

Wilayah Sarawak dibagi menjadi 5 bagian administratif. Sabah yang dulu beribukota di Jesselton (Kota Kinabalu), terbagi menjadi beberapa karesidenan. Sementara orang-orang dari Pedalaman dan Tawau bermukim di perbatasan.

Kalimantan yang secara teritorial milik Indonesia terbagi menjadi 4 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kurangnya akses penghubung antara Kalimantan dan Timur menyebabkan pergerakan dari keduanya terhambat, baik darat, air maupun udara.

Oposisi Sarawak

Sarawak terbagi menjadi 3 oposisi, yaitu keompok sayap kiri dan komunis (Liga Anti-Fasis) yang telah muncul sejak 1930-an dan 1940-an di antara etnis Tionghoa dan urban Sarawak. Yang terakhir adalah kelompok komunis lainnya yang dipimpin oleh Wu Chan.

Kelompok-kelompok ini merupakan inti dari dua gerakan gerilya, yaitu Komunis Tentara rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) anti-Malaysia dan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS). Keduanya didominasi oleh etnis Tionghoa yang berpihak pada Dayak, namun hanya sedikit mendapat dukungan etnis Melayu.

Selama pemberontakan, organisasi Komunis Sarawak bergabung dengan pemberontakan Brunei mendukung dan mempropagandakan penyatuan semua wilayah kekuasaan Inggris membentuk negara Kalimantan Utara yang merdeka.

Konfrontasi

Awal Mula Pecahnya Konfik

Pada 27 Juli 1963, Presiden Sukarno menyatakan bahwa dia akan menghancurkan Malaysia (Ganyang Malaysia) jika proposal pembentukan negara Federasi Malaysia tetap dijalankan.

Untuk menyelesaikan pemberontakan ini, calon negara anggota Malaysia mengadakan KTT dengan perwakilan Indonesia dan Filipina di Manila pada 30 Juli 1963. Dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia dan Filipina secara resmi menyetujui pembentukan negara Malaysia jika mayoritas penduduk Kalimantan Utara dan Sarawak menyetujui voting yang diselenggarakan oleh PBB.

Hingga pada 31 Agustus 1963, pemerintah Malaya menyatakan berdirinya negara Malaysia. Namun, berdasarkan kesimpulan dari KTT Manila, Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman mengumumkan bahwa negara Malaysia yang diusulkan baru akan muncul pada 16 September 1963, terlepas dari laporan terbaru PBB.

Beberapa menit setelah diumumkannya pendirian negara Malaysia secara resmi, Indonesia bereaksi secara brtutal yaitu mengusir Duta Besar Malaysia dari Jakarta. Dua hari kemudian, suatu kelompok yang diorganisir oleh PKI membakar keduataan Inggris di Jakarta.

Kampanye Infiltrasi yang Tetap Berlangsung

Meski telah menyepakati perdamaian antara Indonesia dan Malaysia, pihak Indonesia tetap mempertahankan kampanye infiltrasinya. Seorang kepala desa melaporkan adanya penyerangan dari sekitar 50 orang pada 15 Agustus 1963 di Divisi 3.

Serangkaian operasi, seperti patroli dan penyergapan dilakukan selama satu bulan oleh divisi 2/6 Gurkha, yang menewaskan 15 orang dan 3 lainnya ditangkap. Para tahan mengatakan bahwa dalam seminggu akan ada lagi sekitar 300 penyerang dan 600 penyerang di dua minggu berikutnya.

Sukarno selanjutnya melakukan kesepakatan perdamaian dengan pemerintah Malaysia, namun, pada akhir Januari dia menyatakan siap untuk gencatan senjata selanjutnya, meski selalu menyangkal keterlibatan langsung Indonesia dalam konflik tersebut.

Pertemuan demi pertemuan dilakukan. Pada KTT yang diselenggarakan di Thailand mengalami kegagalan akibat pelanggaran perbatasan terus saja berlanjut dari pihak Sukarno.

Serangkaian serangan yang disengaja oleh pasukan Indonesia terhadap Malaysia sebenarnya tidak meningkatkan kredensial “anti-imperialis” Sukarno, meski pemerintah Indonesia melimpahkan kesalahan tersebut ke Korps Komando AL yang dianggap bertindak secara mandiri.

Perluasan Konflik ke Semenanjung Malaysia

Hingga satu tahun selanjutnya permusuhan Indonesia-Malaysia terus berkobar, dan pada 3 Mei 1964 Sukarno menyerukan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang berisikan pembelaan terhadap Revolusi Indonesia dan dukungan terhadap revolusi bangsa Melayu, Sarawak, Singapura, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia.

Hal ini diserukan oleh Sukarno bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1964, di mana pasukan Indonesia memulai aksi kampanye infiltrasi udara dan laut di Semenanjung Malaysia.

Di hari tersebut, sekitar 100 orang yang terdiri dari pasukan terjun payung PGT dan KKO, bersama dengan sekitar selusin komunis Malaysia menyeberangi Selat Malaka dan mendarat di Pontianak pada malam hari yang dibagi menjadi 3 rombongan. Alih-alih disambut dan dianggap sebagai pasukan pembebas, mereka justru ditahan oleh pasukan Persemakmuran.

Pada 2 September 1964, 3 pesawat tipe Lockheed C-130 Hercules diberangkatkan dari Jakarta menuju Semenanjung Malaysia dengan penerbangan rendah guna menghindari deteksi radar. Pada malam berikutnya, 2 dari 3 pesawat tadi berhasil mendarat dan menerjunkan pasukan terjun payung PGT di sekitar Labis, Johor (100 mil utara Singapura).

Sementara 1 pesawat lainnya jatuh ke Selat Malaka setelah mencoba menghindari intersepsi dari RAF Javellin FAW 9 yang diluncurkan dari RAF Tengah. Karena sedang terjadi badai petir, sebanyak 96 pasukan terjun payung mendarat di dekat 1/10 Gurkha.

Pasukan dari Malaysia dipimpin oleh 4 Brigade Malaysia, yang membutuhkan 1 bulan bagi mereka untuk menangkap 90 daro 96 penerjun payung dari Indonesia.  Ekspansi konflik ini mengakibatkan terjadinya Krisis Selat Sunda yaitu perubahan jadwal kegiatan transit kapal induk Inggris HMS Victorious di Selat Sunda dan rusaknya 2 kapal penyerang.

Menjelang bulan-bulan terakhir tahun 1964, konflik Indonesia-Malaysia mengalami kebuntuan kembali, di mana pasukan Persemakmuran telah menghentikan kampanye penyusupan pasukan Indonesia ke Kalimantan dan Semenanjung Malaysia. Hal tersebut terjadi selama 3 minggu berturut-turut tanpa adanya kepastian dari kedua belah pihak.

Namun, konflik mulai memanas ketika pasukan Persemakmuran melaporkan adanya peningkatan pasukan infiltrasi Indonesia di Kalimantan seberang Kuching pada Desember 1964. sebanyak 2 batalion Inggris dikerahkan guna menambah kekuatan bagi pasukan Persemakmuran.

Operasi Claret

Dari Juni 1964 hingga awal 1966, terjadi serangkaian serangan lintas batas rahasia oleh pasukan Persemakmuran Inggris, yaitu Angkatan Udara Inggris, Resimen Angkatan Udara Khusus Australia, Layanan Udara Khusus Selandia Baru, dan infanteri reguler, di Kalimantan, yang disebut dengan Operasi Claret.

Selama fase awal konflik, pasukan Malaysia dan Persemakmuran Inggris hanya berusaha untuk mengontrol perbatasan guna melindungi pusat populasi dari serangan pasukan Indonesia. Namun, sejak 1965, mereka memutuskan untuk bertindak lebih agresif dengan melintasi perbatasan guna mendapatkan informasi dan dalam operasi pengejaran para penyusup Indonesia.

Pereda Ketegangan Sementara

Pada 30 September 1965, tepatnya malam hari, terjadi percobaan kudeta di Jakarta yang menewaskan 7 petinggi militer Indonesia. Dalam kebingungannya, Sukarno menyerahkan kekuasaan komando dan kendali darurat Jakarta serta angkatan bersenjata pada Suharto.

Selama beberapa bulan berikutnya, terjadi serangkaian pemenjaraan dan hukuman mati bagi anggota dan simpatisan PKI di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan konsolidasi kekuasaan Suharto secara bertahap yang memungkinkannya membentuk kabinet baru pada Maret 1967 dan marginalisasi terhadap Sukarno.

Satu tahun sebelum itu, pada 28 Mei 1966, dalam KTT di Bangkok, pemerintah Malaysia dan menyatakan bahwa konflik dari kedua negara sudah usai. Pada awal tahun 1966, jeda politik Indonesia mulai stabil yang mana telah menghentikan operasi besar RPKAD untuk menangkap tawanan Inggris, bahkan RPKAD bergabung dengan PGRS untuk membentuk pasukan gerilya di Sabah dan Sarawak. 

Namun, selama Suharto naik ke tampuk kekuasaan, operasi Claret masih tetap berlanjut. Pada Maret 1966, salah satu batalion di Gurkha terlibat dalam beberapa pertempuran sengit dalam kampanye tersebut selama dua penyerbuan ke Kalimantan.

Sejalan dengan itu, pasukan Indonesia melakukan penyerangan ke daerah perbatasan, termasuk upaya tembakan balik baterai terhadap posisi senjata 105 mm di Brigade Pusat. Rentetan konflik terus berlanjut hingga akhir bulan Juni yang merupakan serangan terakhir dari kedua negara.

Sekitar 80 orang yang dipimpin oleh Letnan Sombi dan 600 orang dari Raider Company dengan cepat menuju Brunei yang kemudian dikejar dan disergap oleh pasukan dari batalion 1/7 Gurkha. Menanggapi hal ini, operasi Claret terakhir diluncurkan dan juga merupakan penyergapan oleh artileri 38 Light Battery.

Pasukan Persemakmuran Inggris

Wilayah Komando

Markas utama pasukan Inggris berada di Markas Besar Brigade Komando 3 di Kuching, dengan cakupan kekuasaan dan tanggung jawab atas bagian barat Sarawak, Di visi 1, 2, dan 3. Sementara Markas Brigade Infanteri Gurkha 99 yang ada di Brunei bertanggung jawan atas Divisi Timur 4 dan 5, serta wilayah Brunei dan sabah.

Namun, kedua markas tersebut dikerahkan oleh pemerintah Inggris dari Singapura sejak akhir 1962 sebagai tanggapan atas pemberontakan Brunei. Dengan pasukan awal yang hanya ada 5 batalion infanteri Inggris dan Gurkha yang berbasis di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan satu kuadron mobil lapis baja.

Sementara pasukan Angkatan Udara berbasis di Kalimantan, yang terdiri dari detasemen dan skuadron yang ditempatkan di Malaya dan Singapura. Termasuk sebuah pesawat angkut Twin Pioneer dan Single Pioneer, 3 pesawat angkut tipe Blackburn Beverly dan Handley Page Hasting, dan 12 helikopter dari berbagai jenis.

Namun, karena sumber daya terus mengalami penambahan, ukuran pasukan akhirnya diperluas, dan pada akhir 1964, pasukan Inggris mencapai 14.000 orang yang dibagi menjadi 3 brigade.

Sebelum konfrontasi pecah, belum ada unit dari pasukan Inggris yang ditempatkan di Sabah dan Sarawak. Namun, setelah konfrontasi mulai memanas, terjadi pengerahan 3 unit Angkatan Darat Inggris, yaitu Unit Timur Jauh (termasuk Australia dan Selandia Baru), Unit Gurkha, dan Unit yang berbasis di Inggris.

Selama konflik berlangsung, mereka bertugas untuk menyediakan berbagai jenis pesawat yang nantinya ditempatkan di Malaya dan Singapura ketika ada serangan mendadak dari Indonesia. Termasuk juga dukungan transportasi rutin ke Kuching dan labuan.

Dukungan sumber daya berupa ratusan pasukan juga dikerahkan melalui laut maupun udara. Patroli dilakukan dengan membersihkan area pendaratan di hutan-hutan lebat, serta patroli di daerah pesisir dan perairan di daerah pedalaman, seperti Teluk Wallace.

Menjelang akhir 1964, pasukan Indonesia yang dikerahkan di sepanjang perbatasan Kalimantan meningkat secara signifikan, yaitu dari 2.500 menjadi 15.000 hingga 30.000 0rang. Selama itu pula, pasukan persemakmuran Inggris juga lebih banyak mengerahkan pasukannya.

Strategi Perang

Dalam melawan pasukan Indonesia, pemerintah Inggris telah banyak menggunakan strategi atau tektik perang, seperti penggunaan intelijen. Mereka menggunakan Royal Signals untuk menyadap komunikasi militer Indonesia, di mana sistem Cyphers telah dienkripsi oleh Badan Intelligence Corps yang berbasis di Government Communications Headquarters (GCHQ) di Singapura.

Salah satunya adalah sistem RAF Chia Keng yang terhubung langsung dengan markas RAF Far East Air Force di RAF Changi, yang mungkin juga telah digunakan untuk merencanakan berbagai strategi dalam operasi lintas batas Claret.

Selain itu, mereka menerapkan berbagai strategi dengan belajar dari kekalahan-kekalahan yang mereka alami. Jenderal Walker, sebagai komandan baru di wilayah komando kalimantan, dengan segera ia menginstruksikan beberapa taktik kepada prajuritnya, berdasarkan pengalamannya di Malayan Emergency, diantaranya:

• Melakukan operasi terpadu, dengan menggabungkan kekuatan angkatan bersenjata dari ketiga matra, seperti darat, udara, dan laut.
• Penggunaan informasi yang aktual dan faktual, yang berguna dalam pengintaian secara terus menerus dan pengumpulan intelijen.
• Selalu mengedepankan kecepatan, mobilitas, dan fleksibilitas.
• Dominasi terhadap medan, terutama hutan
• Selalu berusaha memenangkan hati dan pikiran rakyat.

Operasi Psikologis Inggris

Melalui artikel yang ditulis oleh Paul Lashmar dan Oliver James dan dimuat dalam The Independent (1997), telah diungkap tentang peran kantor Luar Negeri Inggris dan Badan Intelijen Rahasia (MI6) selama konfrontasi Indonesia-Malaysia berlangsung.

Dituliskan bahwa kedua organisasi tersebut berperan penting dalam proses penggulingan Presiden Sukarno. Untuk melemahkan rezim Sukarno, Departemen Riset Informasi Kantor Luar Negeri (IRD) berkoordinasi dengan militer Inggris dalam upaya operasi psikologis (psyops).

Mereka melakukan berbagai propaganda hitam, seperti kebobrokan Partai Komunis Indonesia, adu domba terhadap Tionghoa Indonesia, dan memberitakan jika Sukarno sedang dalam keadaan terburuknya. Ini merupakan upaya duplikasi terhadap keberhasilan kampanye psyops Inggris dalam peristiwa Malaya Emergency. 

Uapaya ini merupakan kolaborasi dari banyak pihak, yaitu Komisi Tinggi Inggris di Singapura melalui BBC, Associated Press, dan The New York Times mengajukan laporan tentang krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Manipulasi yang coba diterapkan juga termasuk dalam pemberitaan BBC bahwa komunis berencana membantai warga Jakarta.

Penyelesaian

Penggantian Sukarno oleh Suharto menurunkan minat Indonesia untuk melanjutkan perang dengan Malaysia dan secara bertahap mereda. Negosiasi perdamaian antar keduanya telah dimulai sejak Mei 1996, sebelum akhirnya diratifikasi pada 11 Agustus 1996.

Meski demikian, pihak Indonesia tetap melakukan beberapa serangan amfibi dan lintas udara terhadap Malaya, namun tetap terbatas pada jumlah durasi dan sebagian besar merupakan konflik darat. Dari 17.000 pasukan Persemakmuran Inggris, sebanyak 280 orang tewas dan 180 lainnya luka-luka. Di mana dari sebagian besar mereka merupakan warga Inggris. 

Secara keseluruhan, sebanyak 36 warga sipil tewas, 53 luka-luka dan 4 ditangkap, dengan sebagian besar adalah penduduk lokal. Sementara dari pihak Indonesia, korban tewas diperkirakan sebanyak 590 orang, 222 luka-luka dan 771 ditangkap.

The post Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Latar Belakang – Konfrontasi dan Penyelesaian appeared first on HaloEdukasi.com.

Indonesia resmi bergabung dan menjadi anggota ke 60 PBB setelah 5 tahun merdeka. Namun hubungan Indonesia dengan PBB tidak berjalan dengan mudah.

Karena beberapa alasan Indonesia memutuskan keluar dari PBB tepat pada tanggal 1 Januari 1965. Dengan keputusan tersebut, Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang pernah keluar dari PBB. 

Namun pada akhirnya Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan statusnya yakni sebagai anggota tetap. Indonesia kembali ke PBB pada tanggal 28 September 1966 yakni pada masa Orde Baru. Mengapa Indonesia yang secara tegas menyatakan keluar kembali ke PBB? tentu ada alasan dan beberapa faktor yang mendorong yakni sebagai berikut. 

1. Hubungan Indonesia dan Malaysia yang Membaik

Salah satu alasan kuat keluarnya Indonesia dari PBB adalah masuknya Malaysia yang merupakan negara boneka Inggris sebagai anggota tidak tetap PBB. Keputusan tersebut sangat ditentang oleh Ir. Soekarno namun setelah masa kepemimpinan berakhir kondisi telah berubah.

Sejak masa Orde Baru yakni era kepresidenan Soeharto hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi baik. Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan kerja sama dan hubungan diplomatik yang baik. 

Segala hal yang membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi renggang sudah ditinggalkan. Sudah saatnya menumbuhkan rasa saling menghormati agar negara semakin maju.

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dicapai melalui hasil Perundingan Bangkok dalam Jakarta Accord yang ditandatangani pada 11 Agustus 1966. Isi dari hasil Perundingan Bangkok antara lain: 

• Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
• Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
• Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

2. Ruang Gerak Indonesia Menjadi Sempit

Pada saat PBB memutuskan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara anggota sebenarnya mendapat pertentangan dari negara lain selain Indonesia.

Namun keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB juga sangat disayangkan oleh negara lain mengingatkan kala itu Indonesia baru saja merdeka. Oleh karena kita masih banyak membutuhkan kerja sama dengan lainnya. 

Sejak tidak lagi menjadi anggota PBB tentu hubungan Indonesia dengan negara lain juga merenggang serta ruang geraknya tidak sebebas dulu. Indonesia tidak dapat menentukan memenuhi segala kebutuhan negaranya karena membutuhkan kerja sama negara lain. 

3. Meneruskan Hubungan Kerja Sama dengan PBB 

Bukan hanya Indonesia saja yang membutuhkan PBB namun PBB juga membutuhkan Indonesia. Artinya ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara keduanya. Hubungan tersebut dicerminkan pada aktifnya Indonesia dalam membantu PBB untuk mendamaikan negara-negara konflik terutama negara Islam dan negara di Asia Tenggara. 

Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sungguh-sungguh dalam menjunjung tinggi nilai toleransi. Sikap tersebut bisa menjadi contoh nyata bagi negara anggota PBB yang lainnya. Pada saat Indonesia keluar masih terjadi konflik antara suku, ras dan agama di beberapa negara bahkan terjadi invasi Afghanistan oleh Amerika Serikat.

Tindakan tindakan melanggar HAM tersebut mendorong Indonesia untuk kembali bergabung dengan Indonesia agar bisa berpartisipasi kembali untuk menyelesaikan masalah. Tentu dengan menjadi anggota PBB maka jalannya akan lebih mudah. 

4. Menyuarakan Perdamaian Dalam Sidang ke-21 PBB

PBB memiliki agenda tahunan yakni sidang yang diikuti oleh seluruh anggota melalui perwakilannya. Dalam sidang tersebut setiap perwakilan dapat menyampaikan suara dan pendapatnya. Karena Indonesia sudah bukan lagi negara anggota maka tidak ada perwakilan dalam persidangan ke 21 tersebut. 

Padahal salah satu tujuan negara Indonesia adalah menciptakan perdamaian abadi dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di seluruh dunia. Sedangkan masih ada negara lain yang mendapat penindasan dari negara lain yakni Palestina.

Keinginan untuk membantu Palestina semakin kuat karena banyak saudara-saudara umat muslim disana. Untuk itu lah Indonesia merasa harus kembali ke PBB untuk memberikan suara perdamaian. 

5. Permintaan Dewan Pertahanan dan Keamanan Luar Negeri 

Usia Indonesia masih sangat muda kalau itu dan belum memiliki kekuatan militer yang mumpuni sehingga rawan terhadap serangan.

Penyerangan tersebut bisa terjadi kapan saja dan sangat mungkin mengancam kedaulatan bangsa. Meskipun saat itu Indonesia sudah menjadi negara dengan angkatan darat terkuat di Asia Tenggara namun tetap saja masih membutuhkan bantuan dari negara lainnya. 

Terlebih lagi setelah keluar dari PBB banyak negara yang lain yang menyudutkan Indonesia. Oleh sebab itu lah untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia Dewan Keamanan dan Pertahanan Luar Negeri mendesak pemerintah agar kembali ke PBB. 

6. Persamaan Indonesia dan PBB

Indonesia dan PBB memiliki banyak persamaan menurut Abdul Ghani. Persamaan tersebut antara lain adalah cita-cita keduanya yakni mewujudkan kemerdekaan yang sejati bagi setiap bangsa di dunia. Selain itu baik Indonesia maupun PBB sama-sama lahir setelah Perang Dunia II berakhir. 

7. PBB Banyak Membantu Indonesia

Selama Indonesia menjadi negara anggota PBB banyak membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah dan mewujudkan cita-cita nasional. Contohnya adalah pada saat Agresi Militer Belanda I, membentuk Komisi Tiga Negara, memerdekakan Irian Barat, serta menyuarakan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera dalam sidang PBB. 

The post 7 Alasan Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB appeared first on HaloEdukasi.com.

Organisasi ini adalah organisasi internasional terbesar yang bermarkas di New York, Amerika Serikat dan sudah berdiri sejak 24 Oktober 1945. Tujuan dari berdirinya PBB adalah untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan tidak adanya lagi peperangan serta membantu negara-negara anggotanya untuk berkembang. 

Namun pada tanggal 20 Januari 1965, Indonesia secara resmi mengeluarkan diri dari PBB. Apa yang melatarbelakangi Keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-bangsa? Simak ulasan di bawah ini. 

1. Rencana Pembentukan Negara Federasi Malaysia

Alasan pertama yang menguatkan Indonesia untuk keluar dari PBB adalah Malaysia. Kala itu terdapat rencana untuk mendirikan negara federasi Malaysia yakni gabungan antara Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei Darussalam. 

Negara yang rencananya dibentuk pada tahun 1961 ini tidak disetujui oleh presiden pertama kita yakni Ir. Soekarno. Ir. Soekarno berpendapat pembentukan negara tersebut merupakan upaya neo-kolonialisme dari Inggris. Pertentangan ini mendapat dukungan Dari Filipina dan juga China

2. Bergabungnya Malaysia sebagai Anggota PBB

Setelah adanya rencana pembentukan negara federasi Malaysia Ir. Soekarno dengan tegas mengatakan ketidaksetujuannya. Pernyataan tersebut disampaikan pada tanggal 1 Desember 1964 melalui perwakilan Indonesia di PBB untuk Sekretaris Jenderal PBB yakni U Thant. 

Namun ternyata pernyataan yang berisikan ancaman tersebut tidak ditanggapi oleh PBB. Sebaliknya, pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia resmi bergabung dengan PBB. Meski status Malaysia di PBB adalah sebagai anggota tidak tetap namun tidak dapat dibenarkan karena Malaysia merupakan negara boneka Inggris.

Hal itu berbahaya bagi revolusi Indonesia dan bukan hal yang tidak mungkin Malaysia suatu saat mengambil suara yang sama dengan Inggris. 

3. Citra Buruk AS di Indonesia

Amerika Serikat memiliki jejak yang kurang baik di Indonesia. Hal itu dikarenakan negara adidaya ini pernah membenci Islam yang mana adalah agama mayoritas rakyat Indonesia.

Sementara itu markas besar PBB berada di New York, Amerika Serikat. Dengan kekuatan militer nya yang paling kuat itu, Ir. soekarno khawatir akan terjadi hal-hal yang merugikan negara kita. 

Hal buruk yang dikhawatirkan seperti AS akan mempengaruhi negara-negara lain untuk satu suara demi kepentingannya sendiri. Kekhawatiran Ir. Soekarno berdasarkan pada jejak pengaruh di negara konflik seperti penyebab perang Suriah dan Amerika Serikat serta Afganistan yang diinvasi oleh Amerika Serikat. Tindakan-tindakan tersebut tentu mengundang amarah seluruh muslim dunia termasuk Indonesia. 

4. Hubungan Amerika Serikat dengan Israel

Amerika Serikat menjalin hubungan baik dan persahabatan dengan negara-negara lainnya di dunia. Salah satu negara sahabat Amerika Serikat adalah Israel yang merupakan negara gabungan liberal dan Yahudi. Negara ini kerap melakukan penindasan utamanya untuk Palestina. 

Di sisi lain, posisi kesekretariatan PBB selalu dipegang oleh Amerika Serikat. Hal ini memberikan efek buruk yakni dukungan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan misi PBB. Dukungan tersebut dapat terlihat salah satunya adalah pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel. 

5. Sikap PBB yang Tidak Adil 

Anggota PBB berasal dari seluruh penjuru dunia. Sudah sepatutnya apapun bentuk permasalahan negara anggotanya, PBB harus bersikap adil. Namun beberapa kali PBB justru bersikap tidak adil. Setelah pernyataan dan ancaman dari Indonesia yang tidak ditanggapi, pendapat dari China dihiraukan PBB. 

Suara China justru kalah dengan suara Amerika Serikat. Hal tersebut diduga karena perbedaan ideologi yang dimiliki keduanya di mana China berpegan pada komunisme sedangkan Amerika Serikat berpegang pada liberalisme.

Sikap tersebut tentu membuat Indonesia merasa tidak nyaman karena menunjukan adanya kesenjangan terhadap mereka yang berbeda. 

The post 5 Alasan Indonesia Keluar dari PBB pada 1965 appeared first on HaloEdukasi.com.

Namun tahukah kamu sebelum kembali ke bentuk kesatuan Indonesia pernah menjadi sebuah negara serikat yakni pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Perubahan bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi serikat didasarkan pada hasil keputusan sidang Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. 

Artinya Indonesia dalam kurun waktu tersebut memiliki beberapa negara bagian di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat dibentuk pada 27 Desember 1949. Saat itu kedudukan ibukota negara berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemimpin dari negara ini adalah Assaat Datuk Mudo yang dipilih oleh Ir. Soekarno.

Assaat dibantu oleh dua orang Perdana Menteri yakni Soesanto Tirtoprodjo yang hanya menjabat sampai 16 Januari 1950 kemudian dilanjut oleh Abdul Halim sampai 6 September 1950.

Wilayah yang masuk ke dalam RI sebanyak Jawa Tengah, Banten, Tapanuli, Aceh, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Tengah, dan Yogyakarta.

2. Negara Indonesia Timur 

Dibandingkan dengan negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur lebih dahulu didirikan yakni pada tanggal 24 Desember 1949. Pembentukan dilakukan setelah 2 konferensi yakni Konferensi Malino 16–22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar 7-24 Desember 1946.

Pada awalnya negara ini memiliki nama Indonesia Timur Raya nama diganti dengan menghilangkan kata “Raya” sehingga menjadi hanya Indonesia Timur saja. 

Presiden dari negara yang beribukota di Makassar ini adalah Tjokorda Gde Raka Soekawati dan beberapa kali mengalami Perdana Menteri di antaranya Nadjamuddin Daeng Malewa (13 Januari 1947–11 Oktober 1947), Semuel Jusof Warouw (11 Oktober 1947–15 Desember 1947), Ida Anak Agung Gde Agung (15 Desember 1947–27 Desember 1949), J.E. Tatengkeng (27 Desember 1949–14 Maret 1950), D.P. Diapari (14 Maret 1950–10 Mei 1950), Martinus Putuhena (10 Mei 1950–17 Agustus 1950.

Sementara itu wilayah negara seluas 349.088 km persegi ini meliputi Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor dan Kepulauan, Maluku Selatan, dan Maluku Utara.

Namun hasil keputusan Konferensi Denpasar wilayah negera ini adalah Keresidenan Sulawesi Selatan, Keresidenan Sulawesi Utara, Keresidenan Bali, Keresidenan Lombok dan dan keresidenan Maluku. Penyebab dibubarkannya NIT ini adalah karena adanya gerakan republik yang pro-NKRI.

3. Negara Pasundan

Negara Pasundan adalah negara yang dulu menjadi bagian dari negera federal Republik Indonesia Serikat yang ibukotanya Bandung. Negara ini dibentuk pada 25 Februari 1948 dan resmi dibubarkan pada 11 Maret 1950. Pada awalnya negara ini bernama Jawa Barat namun berganti menjadi Pasundan pada 24 April 1948. 

Selama berdiri negara ini dikepalai oleh Presiden Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema dengan Perdana Menterinya yakni Adil Puradiredja (8 Mei 1948–10 Januari 1949),  Djumhana Wiriaatmadja (10 Januari 1949–30 Januari 1949), Djumhana Wiriaatmadja ( 30 Januari–11 Januari 1950), Anwar Tjokroaminoto, dan (11 Januari 1950–23Jamuari 1950).

Negara seluas 35.900 km persegi ini terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok federalis dipimpin oleh RAA Musa Suria Kertalegawa yang ingin melepaskan diri dari Indonesia dan kelompok republiken dipimpin oleh Raden Aria Wiranatakusumah yang mendukung RI.

Wilayah-wilayah yang termasuk bagian dari negeri Pasundan adalah DKI Jakarta, beberapa daerah di Banten, Jawa Barat. Alasan pembubaran negara ini adalah karena rakyat merasa hanya diperalat oleh bangsa Belanda. 

4. Negera Jawa Timur

Negara Jawa Timur berdiri 3 hari setelah  resolusi Konferensi Djawa Timoer di Bondowoso yang berlangsung di Bondowoso pada 23 November 1948 dan dibubarkan pada 9 Maret 1950. Pencetus dari negara ini adalah gubernur Belanda di Jawa Timur yakni Van der Plas. Negara Jawa Timur memiliki luas 22.200 dengan pusat ibukota berada di Surabaya.

Daerah-daerah yang termasuk wilayah negara Jawa Barat ada 14 wilayah yang mana 12 diantaranya adalah wilayah kabupaten di Jawa Timur dan 2 lainnya adalah kota praja Malang dan Surabaya.

Tokoh yang dipilih untuk menjadi presiden adalah R.T.P. Achmad Kusumonegoro yang dilantik oleh Dr. Beel. Pembubaran negara Jawa Timur dikarenakan desakan masyarakat yang tidak puas dengan bentuk negara bagian sehingga akhirnya memilih kembali ke NKRI. 

5. Negera Madura 

Negara Madura juga merupakan bentukan dari Gubernur Belanda di Jawa Timur yakni Van der Plas pada tanggal 23 Januari 1948 namun baru diresmikan Belanda pada 27 hari berikutnya.

Sama seperti negara bagian RIS lainnya, Jawa Timur pun memilih untuk bergabung dengan RI pada 9 Maret 1950. 

Wali negara yang dipercaya untuk mengepalai negara ini adalah Wali Negara Madura, R.A.A. Tjakraningrat XII. Sementara itu wilayah kekuasaannya yakni seluas 5.500 yakni hanya di Pulau Madura dan pulau kecil sekitarnya.

Pusat pemerintahan dari negara Madura berada di Pamekasan. Negara ini dibubarkan karena banyaknya masyarakat yang justru mendukung untuk bergabung dengan Republik Indonesia. 

6. Negara Sumatera Timur

Negara Sumatera Timur adalah negara bagian Republik ndonesia Serikat yang didirikan pada 25 Desember 1947 dan dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Asal muasal terbentuknya negeri ini adalah karena adanya kelompok anti-Republik yang beranggotakan para bangsawan Melayu, sebagain raja kerajaan Simalungun, para kepala suku Karo dan tokoh masyarakat Tionghoa.

Setelah terbentuk negara ini kemudian memilih presidennya yakni Tengku Mansoer bangsawan dari Kesultanan Asahan dan ibukotanya berada di Medan. Tengku Mansur tidak bantu oleh seorang perdana menteri. 

Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 17.500 km persegi yang mencakup seluruh Sumatera Timur dan beberapa kawasan di Riau termasuk Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan, Kesultanan Siak, Kesultanan Riau-Lingga, Kerajaan Tamian, Kerajaan Pelalawan, dan Kerajaan Indragiri.

Alasan negara Sumatera Timur dibubarkan adalah karena kaya akan hasil bumi nya yakni minyak serta hasil perkebunannya sehingga banyak negara yang ingin menguasai Sumatera Timur. Untuk melindungi kekayaan mereka dan perasaan senasib maka NST resmi bubar dan bergabung dengan NKRI.

7. Negara Sumatera Selatan 

Sumatera Selatan juga pernah menjadi sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dibentuk setelah Konferensi Malino pada 30 Agustus 1948 dan dipimpin oleh Abdul Malik. Luas wilayah negara ini yakni sebesar 74.000 km persegi yang meliputi Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Palembang sebagai ibukotanya.

Negara Sumatera Selatan kemudian dibubarkan dan bergabung dengan Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 1950. Keputusan tesebut diambil karena melihat negeri ini sangat lemah serta diwarnai dengan kekacauan politik dimana terjadi pemaksaan dalam pemerintahan. 

The post 7 Negara Bagian Republik Indonesia Serikat dan Alasan Pembubaran appeared first on HaloEdukasi.com.

Namun tahukah kamu sebelum memiliki puluhan provinsi, melalui pengesahan PPKI tanggal 19 Agustus 1945 Indonesia hanya memiliki 8 Provinsi. Apa saja ke 8 Provinsi tersebut? berikut ini rangkumannya. 

1. Provinsi Sumatera 

Saat ini Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Pada masa pendudukan Belanda hingga awal kemerdekaan Sumatera hanya terdiri dari satu provinsi saja dan mencakup seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Wilayah yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Gouvernement van Sumatra memiliki pusat kota di Medan. 

Setelah kemerdekaan namanya kemudian dinasionalisasikan menjadi Sumatera dengan tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi ini pertama kali dipimpin oleh seorang gubernur bernama Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada tahun-tahun selanjutnya, Sumatera terus mengalami pemekaran seperti tahun 1948, 1949, 1950, 1956 dan yang terbaru pada tahun 2002

2. Provinsi Jawa Barat 

Pulau Jawa kini terbagi ke dalam 6 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada awalnya pulau ini hanya memiliki 3 provinsi saja yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Jawa Barat sebelum jatuh ke tangan Indonesia sudah didirikan oleh Belanda pada 1 Januari 1926. 

Saat itu Jawa Barat menjadi daerah tingkat I dengan pusat kota Jakarta kemudian berpindah ke Bandung. Jawa Barat kemudian dibagi menjadi beberapa karesidenan yakni Jakarta dipimpin oleh residen Sewaka, Banten dipimpin oleh residen Tirta Suyatna, Cirebon dipimpin oleh residen Dr.Mujani, dan Bogor dipimpin oleh R.I.M Sirodz. Sementara itu gubernur yang pertama kali menjabat di Jawa Barat adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo. Jawa Barat kemudian mengalami beberapa pemekaran yakni pada daerah DKI Jakarta (1959), DIY (1965), dan Banten (2000)

3. Provinsi Jawa Tengah 

Jawa Tengah juga masuk sebagai provinsi paling awal di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, wilayah seluas 32.800,69 km² ini sudah didirikan oleh Belanda pada tahun 1905 dengan 5 daerah keresidenannya yakni Semarang, Pekalongan, Pati, kedu dan Banyumas. 

Setelah berhasil mengusir Jepang, Jawa Tengah jatuh ke tangan Indonesia dan dipimpin oleh Gubernur Raden Panji Soeroso. Hingga saat ini wilayah Jawa Tengah masih sama seperti awal kemerdekaan dan belum mengalami pemekaran provinsi seperti Jawa Barat. Meski sudah dibentuk sejak era kolonial namun berdasarkan keputusan UU. No 10 tahun 1950 hari jadi Jawa Tengah jatuh pada tanggal 15 Agustus 1950.

4. Jawa Timur 

Provinsi lainnya di Pulau Jawa yang paling awal adalah Jawa Timur. Wilayahnya pun masih sama sejak awal kemerdekaan hingga saat ini dan belum ada pemekaran seperti provinsi lainnya. Pada 26 November 1948 saat Belanda kembali menguasai Indonesia, Jawa Timur dibentuk menjadi sebuah negara sendiri bernama negara Jawa Timur. 

Negara Jawa Timur tidak bertahan lama yakni hanya berlangsung selama 16 Bulan. Tepatnya pada tanggal 25 Februari 1950 Jawa Timur kembali menjadi provinsi di Indonesia yang kala itu berbentuk serikat. Meski demikian gubernur Jatim pertama yakni RMT Ario Soerjo tidak memilih di antara tanggal penting tersebut sebagai hari jadi Jawa Timur melainkan tanggal 12 Oktober. 

Pusat pemerintahan Jawa Timur sempat mengalami perubahan yakni dari Surabaya ke Kediri kemudian pindah lagi ke Malang karena kondisi kota yang kacau pada saat itu. 

5. Sunda Kecil

Nama Sunda Kecil mungkin saat ini sudah sangat jarang disebutkan karena namanya sudah diubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Perubahan tersebut diatur dalam UU Darurat No. 9 tahun 1954. Provinsi seluas 47.932 km² sebelum terbagi menjadi 3 Provinsi (Bali, NTT dan NTB) merupakan sebuah provinsi tunggal. 

Wilayahnya mencakup seluruh Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Pulau Timor atau saat ini Timor Leste yang telah melepaskan diri dan berdiri sebagai negara sendiri. Gubernur pertama yang memimpin Sunda Kecil ialah I Goesti Ketoet Poedja. Provinsi Sunda Kecil kemudian mengalami pemekaran pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64.

6. Provinsi Kalimantan 

Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Papua. Kalimantan pada masa awal kemerdekaan merupakan provinsi tunggal yang wilayah meliputi seluruh pulau Kalimantan. Pada saat itu gubernur yang memimpin adalah Pangeran Mohammad Noor. 

Pada masa itu Kalimantan masih dikenal sebagai Pulau Borneo. Namun nama tersebut diubah karena “Borneo” merupakan pemberian dari bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Sementara itu Kalimantan berasal dari kata “Kalamanthana” dari bahasa Sansekerta yang artinya “hawa panas”. Nama tersebut kemudian digunakan secara resmi hingga hari ini. 

Provinsi Kalimantan tidak lagi menjadi provinsi tunggal sejak 1957 karena dimekarkan menjadi 3 provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Provinsi di Kalimantan semakin bertambah pada tahun berikutnya yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

7. Provinsi Maluku 

Maluku merupakan sebuah provinsi yang ada di Kepulauan Maluku yang dikenal kaya akan hasil rempah-rempahnya. Bahkan Maluku dahulu merupakan pusat perdagangan terpenting di dunia. Maluku pun menjadi tempat berdirinya beberapa kerajaan besar seperti kerajaan Tidore, kerajaan Maluku Utara, kerajaan Ternate dan kerajaan Bacan. setelah mencapai kemerdekaan Maluku pun bergabung dengan Indonesia dan menjadi salah satu provinsi paling awal. 

Provinsi seluas 46.914,03 km persegi ini menjadi wilayah swatantra tingkat I berdasarkan keputusan UU No. 20 tahun 1958. Pada tahun 1999 provinsi tunggal ini dimekarkan menjadi dua bagian yakni provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pada awal berdiri Maluku dipimpin oleh seorang gubernur yakni Mr. Johannes Latuharhary dengan pusatnya berada di kota Ambon.

8. Provinsi Sulawesi

Provinsi paling awal yang terakhir adalah Sulawesi yang kala itu wilayahnya mencakup seluruh pulau. Provinsi ini dipimpin oleh Gubernur GSSJ Ratulangi. Saat ini provinsi ini telah mengalami pemekaran menjadi 6 provinsi yaitu Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Sepuluh tahun kemudian provinsi ini mengalami pemekaran pada Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi provinsi sendiri. 

Pemekaran lainnya adalah Sulawesi Utara pada tahun 1960 yang kemudian juga dimekarkan lagi tahun 1964 menjadi provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo pada tahun 2000. Satu provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat yang dibentuk pada tahun 1962. 

The post 8 Provinsi Paling Awal di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.