Sayangngnya potensi kekayaan sebesar itu tidak dimanfaatkan dengan penuh. Hanya sekitar 10 % kekayaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dengan potensi kekayaan tersebut seharusnya Indonesia memiliki sejumlah kebijakan yang dapat mendukung Indonesia sebagai negara maritim.

Berikut ini kebijakan Indonesia dalam ekonomi Maritim.

1. Kebijakan Membangun Jalan Tol Laut

Tol laut merupakan salah bentuk nyata pemerintah dalam menerapkan ekonomi Maritim dengan meningkatkan pelayanan pada daerah 3T tertinggal, terdepan dan paling luar dari perbatasan. Tol laut juga dapat menjadi angkatan laut yang melakukan pelayaran secara rutin dan terjadwal mengarungi wilayah barat hingga timur Indonesia.

Dengan adanya tol laut ini pemerintah dapat memastikan semua logistik dapat terpenuhi dengan lancar baik kebutuhan yang bersifat maupun barang lainnya ke seluruh Indonesia. Dengan adanya tol laut dapat dirasakan adanya pengurangan selisih harga antar pulau.

Selama ini akses kebutuhan pokok yang sulit ternyata dapat membuat kenaikan sejumlah harga yang sangat nyata pada sejumlah daerah khususnya daerah 3T Indonesia. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perkembangan ekonomi di sejumlah daerah.

Tol laut pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Ada 15 trayek yang sudah mulai beroperasi dan menghubungkan berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Adapun trayek tersebut di antaranya adalah

• Trayek T-1 rute Teluk Bayur – Pulau Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – Pulau Enggano – Bengkulu PP
• Trayek T-6 rute Tanjung perak – Tidore – Morotai – PP dan T-15 rute Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI menjadi pihak operator program laut serta melibatkan beberapa BUMN lainnya seperti Indonesia Ferry dan Djakarta Lloyd, ASDP serta beberapa perusahaan pelayaran swasta lainnya. Selain memiliki perkembangan pada rutenya program laut jug berkembang untuk mengangkut kontainer serta hewan ternak.

Di mana pihak PELNI yang ditugaskan untuk dapat menjalankan CM Camara Nusantara 1 dari Kupang, NTT menuju Tanjung Priok, Jakarta dengan tujuan agar dapat mengangkut hewan sapi. Kegiatan ini dilakukan mulai 10 November 2015.

Kapal ternak yang ditugaskan langsung ke pihak PELNI ini memiliki tujuan untuk memenuhi penawaran keperluan daging yang ada di daerah ibu kota dan sekitarnya. Selama empat tahun beroperasi kapal ternak ini sudah menjalankan 84 Voyage dengan muatan sebanyak 40.300 ekor sapi dari Kupang menuju Tanjung Priok yang selanjutnya akan disalurkan ke wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Sama seperti kapal penumpang pada umumnya, kapal ternak ini memiliki jadwal yang tetap dan teratur saat berlayar. Maka dari itu, ternak yang dikirim melalui kapal ternak memiliki kepastian waktu sehingga para peternak dapat mempersiapkan dan mengirim hewan ternaknya. Selain itu, melalui kapal ternak ini, keadaan hewan ternak lebih terjamin sampai ke pelabuhan tujuan.

2. Kebijakan Membangun Pelabuhan Laut Dalam

Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan memiliki akses perdagangan internasional, keberadaan pelabuhan sangat penting. Hal ini dikarenakan pelabuhan menjadi jalur utama dalam proses perdagangan yang terjadi di antara pulau-pulau di Indonesia.

Terutama dalam kegiatan proses muat barang. Semua pelabuhan memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang lebih dominan menguasai kegiatan muat barang. Begitu pentingnya sebuah pelabuhan bagi perdagangan, maka harus dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang.

Pada umumnya, fasilitas yang terdapat dalam sebuah pelabuhan yakni alur pelayaran, kolam pelabuhan, gudang lapangan penumpukan, tambatan atau dermaga, gedung terminal, gedung kantor serta fasilitas penunjang lainnya seperti lapangan parkir.

Selain itu, terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti peralatan pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan bongkar muat. Terdapat pula berbagai utilitas pelabuhan seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, sarana telekomunikasi, saluran pembuangan serta instalasi limbah dan sampah.

Jika ditinjau secara fisik keberadaan pelabuhan bisanya dipakai untuk tempat berlabuhnya sebuah kapal, tempat menaik turunkan penumpang dan bongkar muat barang. Maka dari itu, keberadaan pelabuhan hanyalah dipandang sebagai terminal tempat kapal berlabuh dengan berbagai fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan di sekitar pelabuhan.

3. Kebijakan Industri Perkapalan Dalam Negeri

Kerap kali barang produksi dalam negeri diklaim tidak memiliki daya saing dengan barang-barang dari luar. Sama seperti halnya industri galangan kapal dari dalam negeri yang kerap mendapatkan tudingan seperti. Hal ini didasari karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi modern.

Dengan adanya pengembangan industri galangan kapal, hal ini selaras dengan kebijakan tol laut yang diterapkan pemerintah. Keberadaan industri galangan kapal membantu kelancaran arus logistik sehingga peredarannya lebih efisien.

Keberadaan industri galangan kapal Indonesia sudah mengalami berbagai kemajuan. Sebagaimana yang dicatat oleh kementrian perindustrian Indonesia bahwa terjadi peningkatan jumlah galangan kapal buatan dalam negeri menjadi lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi yang menyentuh angka sekitar satu juta DWT pada tahun pertama.

Selain itu, setiap tahunnya kapasitas produksi industri galangan kapal mencapai 12 juta DWT guna reparasi kapal. Pencapaian ini membuktikan bahwa industri galangan kapal Indonesia terus mengalami perbaikan ke arah lebih baik.

Untuk itu, guna mendorong kemandirian pada sektor industri jangka pendek dan menengah, pemerintah terus mendorong adanya peningkatan produksi industri galangan kapal. Usaha ini dilakukan untuk mendukung upaya maksimal penggunaan produk dalam negeri dan memperbaiki perdagangan nasional dengan cara mengganti barang-barang impor seperti pengadaan kapal.

Keberadaan industri perkapalan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyatukan wilayah Indonesia yang tersebar. Maka dari itu, keberadaan industri galangan merupakan wujud nyata dari harapan tersebut.

Upaya menyatukan wilayah Indonesia ini bertujuan agar kepentingan negara dalam mewujudkan konektivitas antar tiap wilayah tercapai sehingga kesejahteraan dapat merata. Diharapkan dengan adanya penguatan sarana transportasi kelautan dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Melakukan Kerja Sama dalam ASEAN Connectivity

Kita tau bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang berada di kawasan Asia tenggara sehingga masuk dalam keanggotaan ASEAN. Keberadaan Indonesia dalam ASEAN memiliki sejumlah keuntungan terutama dalam hal ekonomi maritim.

Dalam program ASEAN Connectivity terdapat sebuah program untuk mempersiapkan lima pelabuhan besar. Adapun lima pelabuhan besar yang ditetapkan di antaranya Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta serta pelabuhan-pelabuhan yang berada di Makasar, Kalimantan dan Surabaya.

Di dalam ASEAN setidaknya ada 47 pelabuhan yang dikembangkan. Di mana 14 di antaranya berada di Indonesia. Keberadaan lima pelabuhan besar di Indonesia sudah siap untuk digunakan dalam ASEAN Connectivity yang di dalamnya memiliki sejumlah proyek penting penunjang ekonomi maritim.

Keberadaan proyek penting tentunya dapat menguntungkan dunia perekonomian Indonesia karena di dalamnya terdapat sejumlah investor dari pihak swasta.

5. Perubahan Basis Pembangunan Nasional

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi maritim adalah dengan merubah arah pembangunan nasional. Perubahan basis ini dapat dilakukan dengan merubah pembangunan berbasis daratan menjadi berbasis kelautan.

Dengan adanya perubahan ini dapat memicu percepatan pembangunan berbagai fasilitas penunjang transportasi kelautan. Contohnya seperti pembangunan yang terjadi pada pelabuhan Patimban pada tahun 2020.

Pelabuhan ini dibangun di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini berguna bagi percepatan arus transportasi kelautan. Bahkan saat ini pelabuhan ini menjadi pelabuhan ekspor yang besar di Indonesia.

6. Memacu Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ketersambungan Maritim

Adanya percepatan pengembangan infrastruktur merupakan contoh nyata dari pengembangan ekonomi Maritim. Contohnya seperti dibangunnya sebuah pelabuhan. Di mana pelabuhan merupakan tempat awal dan lalu lalang transportasi laut.

Dengan dibangunnya pelabuhan yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti dermaga, gudang dan lainnya maka akan membuat peningkatan kegiatan di pelabuhan. Percepatan pembangunan infrasturktur dapat memberikan banyak manfaat dan mendatangkan pelung guna peningkatan ekonomi maritim.

Seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Semakin banyak kegiatan yang terjadi di pelabuhan maka akan semakin banyak orang yang dibutuhkan di pelabuhan. Dengan begitu, penyerapan lapangan kerja akan terjadi terutama bagi masyarakat sekitar pelabuhan.

Tidak hanya itu, dengan percepatan pembangunan dapat meningkat lalu lintas penumpang, peningkatan kegiatan ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Ada banyak pelabuhan di Indonesia di mana terdapat beberapa pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor dan impor.

Adapun pelabuhan utama tersebut adalah pelabuhan Tanjung perak, pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung emas, pelabuhan merak, pelabuhan Samarinda, pelabuhan Bontang, pelabuhan Cilacap, pelabuhan Banjarmasin, pelabuhan Tuban dan lainnya.

7. Penyesuaian Regulasi dengan Seluruh Pihak

Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan ekonomi Maritim adalah dengan menyesuaikan regulasi dengan berbagai seluruh pihak baik dalam maupun luar negeri. Terdapat empat hak lintas di perairan Indonesia yang meliputi hak lintas damai, hak lintas transit, hak akses komunikasi dan hak lintas ALKI.

Hak lintas damai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 UNCLOS tahun 1982, yakni akan memberikan hak kepada seluruh negara baik negara berpantai ataupun tidak berpantai. Menikmati hal lintas damai lewat laut teritorial sebagaimana dalam pasal 18 yang menjelaskan lintas sebagai pelayaran lewat laut teritorial.

Adapun regulasi lain seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Di mana indonesia menjadi negara kepulauan yang dinamakan archipelagic state pertama di dunia dengan memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Di mana kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS selat Sunda dan selat Lombok saat ini masuk ke dalam ALKI 1 dan ALKI 2.

Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI sendiri merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas untuk dimasuki kapal-kapal internasional dan tertuang dalam perjanjian PBB mengenai Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982.

8. Penerapan Lima Pilar Utama dalam Industri Maritim Indonesia

Guna mensukseskan industri maritim Indonesia, Jokowi meluncurkan poros Maritim yang dinamakan Doktrin Jokowi atau World Maritime Fulcrum dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang diadakan di Nay Pyi Taw, Myanmar. Di dalam doktrin tersebut terdapat lima pilar utama dalam pembangunan sektor industri maritim di Indonesia.

• Pembangunan budaya maritim di Indonesia

Pembangunan fisik harus disertai dengan pembangunan manusia. Kalimat tersebut benar adanya karena manusia sebagai penggerak pembangunan dan objek pembangunan. Maka dari itu, salah satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Maritim Indonesia adalah dengan pentingnya menyadari bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar.

Kesadaran akan identitas bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya laut yang melimpah. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus menjaga semua itu dengan turut serta dalam upaya pembangunan ekonomi maritim. Tanpa adanya kesadaran, maka pembangunan tidak akan berhasil.

• Pengelolaan sumber daya laut yang terjaga

Salah satu hal yang mendukung upaya pembangunan adalah adanya kebijakan. Keberadaan kebijakan harusnya dapat mudah diterapkan sehingga akan terjalin kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah. Kerja sama yang baik ini dapat meningkatkan penguasaan potensi laut.

Namun, di samping itu hal yang harus diperhatikan adalah kegiatan eksploitasi laut yang berlebihan. Kegiatan penguasaan laut harus dilaksanakan secara aman sehingga industri perikanan akan tetap terjaga keberadaannya. Maka dari itu, salah satu komponen utama dalam hal ini adalah nelayan. Nelayan perlu diajak kerja sama dalam memanfaatkan laut guna mendukung ekonomi Maritim.

• Prioritas pengembangan infrastruktur dan konektivitas

Pada pilar ketiga ini yang menjadi fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang keberadaan laut sebagai sumber kegiatan ekonomi. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan agar kegiatan ekonomi Maritim dapat berjalan dengan lancar.

Contohnya yakni pada kebijakan pengembangan tol laut. Keberadaan tol laut sangat berperan penting dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Tidak hanya itu, masalah lain seperti logistik, industri bidang perkapalan dan pariwisata maritim juga perlu diperhatikan.

• Pembangunan diplomasi Maritim

Seorang diplomat merupakan sosok yang menjadi perwakilan negara untuk mengatasi sejumlah masalah dengan negara lain. Tidak menutup kemungkinan di wilayah laut dapat terjadi konflik. Bahkan beberapa kasus pernah terjadi seperti pencurian ikan yang dilakukan negara lain, pengombakan, pencemaran lingkungan laut dan tindakan ilegal lainnya.

Hal ini diakibatkan sistem keamanan laut tidak ketat. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya diplomasi laut yang berperan mengatasi dan menengahi masalah yang akan terjadi di laut.

• Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim

Selain adanya diplomasi, hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik laut adalah dengan membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim ini dapat dilakukan dengan menyiapkan anggota dan sejumlah fasilitas penunjang seperti kapal perang.

Terlebih lagi Indonesia sudah dapat memproduksi sendiri kapal perang. Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim merupakan sebuah upaya untuk mewaspadai sejumlah praktik ilegal yang dapat mengganggu perkembangan ekonomi Maritim Indonesia.

The post 8 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pelaku ekonomi yang menjalankan perannya masing – masing, salah satunya adalah peran rumah tangga pemerintah. Peran ini merupakan salah satu peran yang memiliki tugas penting dalam pengendalian dan menjalankan roda ekonomi.

Pasalnya peran rumah tangga pemerintah memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan ekonomi demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan antara lain :

• Kebijakan Fiskal : kegiatan perekonomian pemerintah terkait pendapatan dan pengeluaran negara.
• Kebijakan Moneter : kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam mengatur laju inflasi.
• Keuangan Internasional : kebijakan yang mengacu pada kegiatan ekonomi dalam lingkup internasional seperti perdagangan internasional maupun kerja sama lainnya.

Adapun tiga peran utama dalam peran rumah tangga pemerintah antara lain regulator atau pengendali ekonomi, produsen, dan juga konsumen. Berikut penjelasannya.

1. Peran Rumah Tangga Pemerintah Regulator atau Pengendali Perekonomian

Peran yang pertama adalah sebagai regulator atau pengendali perekonomian yang mengatur perekonomian dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan meminimalisir terjadinya kesenjangan.

Rumah tangga pemerintah akan terus menjamin keadilan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menciptakan sebuah aturan atau regulasi misalnya dengan pasokan subsidi bagi perusahaan dalam negeri untuk menjaga mutu dan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Tak hanya itu, perannya sebagai regulator sangat berpengaruh terhadap penentuan besaran pajak progresif dalam menciptakan kebijakan yang adil. Contohnya adalah pemungutan pajak tinggi bagi orang kaya, dan pajak rendah bagi masyarakat yang kurang mampu, hingga tidak dipungut pajak sama sekali.

2. Peran Rumah Tangga Pemerintah Produsen

Peran rumah tangga pemerintah yang kedua adalah sebagai produsen yang berperan penting dalam melakukan produksi baik barang maupun jasa. Rumah tangga produsen dilakukan oleh lembaga pemerintahan.

Di Indonesia sendiri, rumah tangga produsen berbentuk Badan Usaha Miliki Negara atau yang biasa disebut dengan BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang bernaung di bawah pemerintahan, misalnya seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Kereta Api Indonesia.

3. Peran Rumah Tangga Pemerintah Konsumen

Peran rumah tangga yang terakhir adalah sebagai konsumen yang serupa dengan peran rumah tangga keluarga. Dalam menjalankan perannya, rumah tangga pemerintah membutuhkan bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perokonomian.

Sederhananya misalnya kantor pemerintahan yang membutuhkan alat tulis dalam kegiatan dan pekerjaan sehari – hari. Kebutuhan seperti itulah yang dikerjakan rumah tangga pemerintah konsumen dengan membeli seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dari produsen.

Fungsi Rumah Tangga Pemerintah

Adapun beberapa fungsi rumah tangga pemerintah yang perlu kita ketahui untuk lebih memahami apa itu rumah tangga pemerintah, antara lain sebagai berikut.

• Mendorong adanya peningkatan terkait pertumbuhan dan juga perkembangan lapangan kerja.
• Bertanggung jawab penuh atas maju atau mundurnya kondisi perekonomian di masyarakat.
• Menyusun kebijakan dan regulasi ekonomi guna mempertahankan stabilitas ekonomi.
• Pengendalian terhadap naik turun (inflasi) harga dan juga tingkat harga.
• Memiliki peran sebagai supplier sekaligus demander.
• Memanfaatkan hasil pajak dalam membantu pembangunan fasilitas umum.
• Memungut pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis Pelaku

Pada bagian terakhir kami akan membahas mengenai jenis pelaku ekonomi khususnya yang ada di Indonesia. Terdapat empat jenis pelaku ekonomi di negara kita ini antara lain rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri dengan perannya masing – masing.

Contoh kegiatan pelaku ekonomi yang sederhana misalnya saja ibu rumah tangga yang sedang bertransaksi dan melakukan pembelian bahan makanan pokok seperti beras dan telur. Dari sini kita tahu bahwa peran rumah tangga pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.

• Rumah Tangga Konsumen

Sebelum lebih lanjut, mari kita bahas jenis yang pertama yakni rumah tangga konsumen yang merupakan seseorang atau sekelompok orang, yang melakukan kegiatan konsumsi baik barang maupun jasa, yang telah disediakan oleh produsen dengan dukungan peran lainnya untuk menyediakan faktor – faktor produksi.

Beberapa faktor produksi yang dimaksud antara lain sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, modal, hingga tanah atau lahan. Rumah tangga produsen nantinya akan memberikan balas jasa kepada penyedia faktor produksi tersebut, dengan kata lain rumah tangga konsumen.

Balas jasa yang dimaksud di sini dapat berupa bunga modal, laba usaha, upah, hingga biaya sewa. Pasalnya, rumah tangga konsumen juga memiliki tanggung jawab yang harus ditanggung seperti beban pajak dari pemerintah.

• Rumah Tangga Produsen

Jenis pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen yang merupakan sebuah organisasi maupun badan usaha yang dibangun dan didirikan oleh seseorang hingga sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan barang maupun jasa, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam hal ini, rumah tangga produsen memiliki dua peran utama yang sangat penting yaitu sebagai produsen sekaligus konsumen. Rumah tangga produsen harus menghasilkan dan memproduksi suatu barang atau jasa ketika menjalankan perannya sebagai produsen.

Setelah diproduksi, barang atau jasa tersebut kemudian disalurkan atau didistribusikan pada para pelaku lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan ketika berperan menjadi konsumen, rumah tangga produsen mengonsumsi beberapa faktor produksi yang telah diberikan oleh rumah tangga konsumen. Beberapa faktor tersebut akan diolah dalam kegiatan produksi dan beban pajak yang ditentukan pemerintah harus ditanggungnya.

• Rumah Tangga Pemerintah

Jenis selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan barang maupun jasa dalam memenuhi kepentingan publik. Adapun tiga peran utama dalam jenis ini antara lain sebagai konsumen, produsen, hingga pengendali perekonomian.

Tak jauh berbeda dengan jenis pelaku yang lain, jenis pelaku rumah tangga pemerintah juga berperan dalam memproduksi barang maupun jasa untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik. Namun, produksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintah, lebih tepatnya BUMN.

Ketika berperan sebagai konsumen, jenis ini akan melakukan upaya alokasi dana untuk memenuhi segala faktor produksi. Sedangkan ketika berperan sebagai pengendali, rumah tangga pemerintah akan menetapkan kebijakan terkait ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, hingga ekonomi internasional.

• Masyarakat Luar Negeri

Dengan adanya masyarakat luar negeri, kegiatan ekonomi seperti ekspor maupun impor akan terpengaruh. Terutama perihal devisa yang akan diterima pemerintah dalam kegiatan tersebut. Devisa itu sendiri merupakan sumber pendapatan negara dalam menjaga kestabilan keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

The post 3 Peran Rumah Tangga Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi appeared first on HaloEdukasi.com.

Ekonomi Awal Kemerdekaan

Era konomi awal kemerdekaan ini berlangsung mulai tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, seluruh kegiatan produksi, perdagangan dan juga kondisi ekonomi Indonesia terbilang masih belum stabil yang diakibatkan karena kondisi konflik di awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi di masa awal kemerdekaan dapat digambarkan sebagai berikut:

• Kasitas produksi menurun. Hal itu disebabkan karena aktivitas sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berhenti. Sehingga menyebabkan adanya keterbatasan pada kapasistas produksi dan infrastruktur pendukung.
• Aset produktif yang rusak akibat perang.
• Terjadi inflasi yang tinggi karena kelangkaan barang.
• Peningkatan uang beredar secara tidak terkendali yang bertujuan untuk menutup defisit anggaran.
• Kegiatan ekspor dan impor terpaksa berhenti akibat blokade dari Belanda.
• Mata uang yang beragam. Misal mata uang versi Pemerintah RI, Jepang dan De Javasche Bank.
• Adanya pergerakan penduduk besar-besaran antar daerah.

Indonesianisasi Ekonomi

Era ini berlangsung mulai dari tahun 1950 hingga 1957. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul, pada masa ini mulai diatasi dengan kebijakan ekomomi yang ditetapkan oleh pemerintah. pemerintah berupaya untuk menggeser dominasi ekonomi dari Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Adapun program-program yang sudah dijalankan yakni:

• Program benteng
  Program benteng dijalankan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir mulai dari Agustus 1950 hingga 1957. Program ini merupakan sebagai alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir dari bumiputera. Jadi, seluruh importir berasal dari masyarakat Indonesia.
• Sistem Alibaba
  Sistem Alibaba dibuat pada masa pemeritah Kabinet Ali Sastroatmidjojo I pada tahun 1953 hingga 1955. Program ini merupakan di mana pengusaha-penguasa etnis China atau Tionghoa diharuskan memberi pelatihan kepada penguasa bumiputera.
• Gelombang nasionalisasi
  Gelombang nasionalisasi merupakan kebijakan yang ditetapkan juga pada masa indonesiasnisasi di mana terdapat perubahan nama dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Misal, pada bidang perbankan ada perubahan pada nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, , Escompto menjadi Bank Dagang Negara, dan Nederlandse Handelsbank (NHB) menjadi Bank Umum Negara.
• Gunting Uang Sjafruddin Kendalikan Inflasi
  Kebijakan ini ditetapkan pada 10 Maret 1950 yang bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi. Hal itu dikarenkan peningkatan uang beredar yang tidak terkendali sehingga berpotensi menambah laju inflasi dan juga membahayakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan ini dengan menggunting uang menjadi dua di mana lembar pertama tetap berlaku untuk kegiatan ekonomi namun dengan nilai yang hanya setengah harga saja. Misal, yang tadinya Rp10 menjadi Rp5. Dan untuk potongan lembar kedua dapat ditukar dengan obligasi (bunga 3%). Kebijakan ini ternyata berdampak positif karena laju uang yang beredar perdesember 1950 turun menjadi 19,8% di mana sebelumnya 64,7%.

Era Ekonomi Terpimpin

Ketidakstabilan di masa parlementer ternyata mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin yakni pada tahun 1957 hingga 1965. Walaupun di era ini telah menunjukkan prestasi di awal, namun sistem ini justru memicu terjadinya gejolah seperti hiperinflasi yakni kenaikan harga barang yang secara drastis. Adapun langkah penanganannya terbagi menjadi dua tahap yaitu:

Tahap I pada 25 Agustus 1959

• Penurunan nilai mata uang yang berlaku pada uang kertas.
• Pembekuan giro.
• Menurunkan nilai rupah terhadap 1 dolar Amerika.

Tahap II pada 13 Desember 1965

• Penyederhanaan mata uang sesuai Keppres RI No. 27 tahun 1965 yakni terbit Rp1.
• Seluruh jenis nilai uang seperti Rp10.000, Rp5.000, dan Rp1.000 tidak berlaku.

The post Kebijakan Ekonomi Orde Lama, Kebijakan Lama yang Perlu dipelajari dalam Sejarah Ekonomi appeared first on HaloEdukasi.com.

Oleh karenanya, apabila terdapat permasalahan yang menyangkut aspek moneter harus segera diselesaikan dengan tepat, baik dari pihak pemerintahnya ataupun dari masyarakat yang terkait. Salah satu kebijakan yang bisa ditetapkan untuk mengatasi permasalahan moneter dan fiskal adalah kebijakan diskonto.

Kebijakan ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan inflasi yang ada di suatu negara. Lalu,apa sih sebenarnya kebijakan diskonto ini? Berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai kebijakan diskonto.

Pengertian Kebijakan Diskonto

Kebijakan diskonto merupakan salah satu kebijakan yang berkaitan dengan kondisi moneter suatu negara. Kebijakan diskonto ini secara umum biasanya diterapkan oleh suatu bank sentral yang berperan sebagai lembaga keuangan dalam suatu negara.

Kebijakan diskonto ini akan diterapkan oleh bank sentral apabila keadaan atau kondisi moneter yang ada pada suatu negara hendak menuju pada kondisi inflasi. Tentunya sebelumnya, pihak bank sentral ini telah melakukan pengamatan secara keseluruhan terhadap kondisi moneter di negara terkait.

Sehingga apabila dirasa laju dari inflasi di suatu negara perlahan meninggi ataupun jumlah peredaran dari mata uang nya lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pihak bank akan melakukan upaya tertentu untuk mengatasinya.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan terhadap suku bunga dari bank terkait untuk bisa mengendalikan permasalahan moneter yang ada. Secara umum, kebijakan diskonto adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemotongan atau bunga yang wajib dibayarkan oleh mereka mereka yang menjual surat wesel atau surat dagang dan sejenisnya sebelum jatuh tempo.

Namun, disisi lain, seperti yang dipaparkan, diskonto bisa diartikan sebagai suatu kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi peredaran mata uang yang ada di masyarakat.

Tujuan Penerapan Kebijakan Diskonto

Adapun beberapa tujuan dari penerapan kebijakan diskonto saat terjadi kondisi inflasi di suatu negara.

• Tujuan utama dari penerapan kebijakan diskonto ini adalah untuk memperlancar likuiditas dari uang masyarakat.
• Kebijakan diskonto ditujukan sebagai pengontrol segala kegiatan ataupun aktivitas yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat. Sehingga terjadi pemerataan dalam bidang perekonomian masyarakat.
• Untuk mengurangi jumlah uang yang telah beredar di masyarakat dengan meningkatkan suku bunga yang ada.
• Menekan masyarakat secara tidak langsung untuk menyimpan uangnya di bank.
• Mengatasi permasalahan moneter, terutama yang berkaitan dengan laju inflasi yang ada.

Contoh Penerapan Kebijakan Diskonto

Adapun  beberapa contoh penerapan dari kebijakan diskonto dalam kehidupan masyarakat.

• Melakukan jual beli surat surat berharga
• Kebijakan bank untuk meningkatkan jumlah suku bank yang ada.
• Kebijakan bank untuk menurunkan jumlah suku bank dari yang sudah ditetapkan.

Dampak Penerapan Kebijakan Diskonto

Adapun beberapa dampak yang timbul dari upaya penerapan kebijakan diskonto ini bagi perekonomian nasional.

• Meningkatkan antusias masyarakat umum untuk menyimpan uangnya di bank.
• Meminimalisir jumlah peredaran mata uang di masyarakat umum.
• Sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka inflasi di suatu negara.
• Permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan perekonomian semakin mudah untuk dikendalikan.
• Melancarkan likuiditas negara.
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan perekonomian yang ada.
• Menyetabilkan kondisi perekonomian negara.

Kesimpulan

Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di suatu negara. Yang mana penerapan dari kebijakan tersebut didasarkan pada terjadinya inflasi yang ada. Lembaga keuangan terkait akan melakukan pengamatan secara intensif mengenai kondisi perekonomian yang ada.

Apabila dalam pengamatan tersebut dideteksi timbulnya permasalahan ekonomi, seperti inflasi ini. Pihak pemerintah dan lembaga perekonomian terkait akan menetapkan kebijakan yang sesuai guna menangani permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan kebijakan diskonto ini.

Tujuan utama dari diterapkannya kebijakan diskonto ini ialah untuk mengurangi peredaran mata uang yang ada di masyarakat. Untuk mencapai tujuan utama itu, pihak bank sentral selaku lembaga keuanga terkait akan menerapkan penurunan dan peningkatan jumlah dari suku bank yang telah berlaku.

Namun, tetap penerapan dari peningkatan ataupun penurunan dari suku bunga bank tersebut disesuaiakan dengan kondisi yang ada.

The post Kebijakan Diskonto: Pengertian – Tujuan dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.