Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berikut ini adalah contoh program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin:

1. Program Pelatihan Keterampilan

Program ini menyediakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang tertentu, seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, atau manajemen usaha. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu masyrakat miskin memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha sendiri.

2. Program Bantuan Modal Usaha

Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro atau kecil. Bantuan modal dapat berupa pinjaman dengan bunga rendah, hibah modal, atau akses ke lembaga keuangan yang memahami kebutuhan masyarakat miskin.

3. Program Pengembangan Pasar

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas produk atau jasa yang ditawarkannya. Program ini dapat melibatkan pendampingan dalam pemasaran, akses ke jaringan bisnis, pelatihan pemasaran, atau peningkatan kualitas produk.

4. Program Pemberdayaan Perempuan

Program ini fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan miskin. Ini bisa meliputi pelatihan keterampilan khusus untuk perempuan, bantuan modal usaha, dukungan dalam mengorganisir kelompok usaha bersama, dan akses ke pasar yang adil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya ekonomi.

5. Program Pengembangan Keuangan Inklusif

Program ini bertujuan untuk memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Program ini melibatkan pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan akses ke tabungan, kredit mikro, dan asuransi yang terjangkau.

6. Program Penyuluhan dan Pendidikan Keuangan

Program ini menyediakan penyuluhan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat miskin. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan, tabungan, investasi, dan perencanaan keuangan untuk membantu dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan lebih baik.

7. Program Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar yang penting, seperti akses ke air bersih, sanitasi, energi, atau transportasi. Dengan meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar, diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Contoh details dari kebijakan publik dibidang sosial sebagai berikut.

Kebijakan Pendidikan Inklusif

Program Kebijakan Pendidikan Inklusif sebagaimana memiliki tujuan seperti telah di atas. Berikut ini adalah contoh kebijakan pendidikan inklusif:

2. Kebijakan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan. Ini dapat melibatkan penyediaan aksesibilitas fisik, seperti rampa, lift, atau toilet yang ramah disabilitas, serta aksesibilitas informasi, seperti buku teks alternatif atau bantuan teknologi.

3. Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Kurikulum

Kebijakan ini mencakup pengembangan kurikulum yang inklusif, yang memperhatikan keberagaman dan kebutuhan siswa dengan memberikan ruang bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Kurikulum inklusif dapat mencakup pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penilaian yang beragam, dan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu.

4. Kebijakan Penyediaan Dukungan Individual

Kebijakan ini menekankan pentingnya memberikan dukungan individual kepada siswa dengan kebutuhan khusus agar dapat belajar secara efektif. Dukungan ini dapat berupa pendampingan atau pendampingan khusus, pemberian alat bantu belajar, dukungan psikologis, atau program pendukung lainnya.

5. Kebijakan Pelatihan Guru dan Keterlibatan Orang Tua

Kebijakan ini melibatkan pelatihan guru dalam pendekatan pendidikan inklusif, pengenalan teknik mengajar yang inklusif, serta peningkatan pemahaman tentang kebutuhan khusus siswa. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif dengan memberikan dukungan dan informasi kepada para wali murid.

6. Kebijakan Pencegahan Diskriminasi dan Pelecehan

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus di lingkungan pendidikan. Hal ini dapat melibatkan penerapan aturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak siswa, pelatihan bagi staf dan guru tentang kesetaraan dan inklusivitas, serta tindakan disiplin yang tegas terhadap pelaku diskriminasi atau pelecehan.

7. Kebijakan Kemitraan dengan Organisasi dan Lembaga Terkait

Kebijakan ini mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan dengan organisasi dan lembaga terkait, seperti lembaga penyandang disabilitas, lembaga bimbingan konseling, atau lembaga riset pendidikan. Kemitraan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan sumber daya tambahan dalam mendukung pendidikan inklusif.

Kebijakan pendidikan inklusif akan bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan lokal. Penting untuk mempertimbangkan keberagaman siswa dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan Perlindungan Anak

Selanjutnya adalah contoh details dari kebijakan perlindungan anak. Berikut ini adalah contoh kebijakan perlindungan anak:

1. Kebijakan Perlindungan Anak dalam Hukum

Kebijakan ini mencakup pembuatan dan penguatan undang-undang yang melindungi hak-hak anak, seperti hukum perlindungan anak, hukum adopsi, hukum tentang kekerasan terhadap anak, dan hukum tentang perdagangan anak. Tujuannya adalah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak: Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak melalui pendidikan, kesadaran, dan kampanye pencegahan. Kebijakan ini dapat meliputi program pelatihan untuk guru dan orang tua, peningkatan pemahaman tentang hak anak, kampanye anti-kekerasan, serta penguatan sistem pengaduan dan penegakan hukum terkait kasus kekerasan terhadap anak.

2. Kebijakan Pelayanan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mencakup penyediaan pelayanan yang komprehensif bagi anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Ini meliputi penanganan medis, konseling psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial bagi anak-anak yang terkena dampak. Kebijakan ini juga dapat melibatkan pembentukan lembaga perlindungan anak, seperti lembaga khusus penanganan kasus kekerasan anak.

3. Kebijakan Peningkatan Akses Pendidikan Anak

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Ini mencakup program peningkatan akses sekolah, pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan, serta program inklusi pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

4. Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Kebijakan ini berfokus pada perlindungan anak dalam penggunaan teknologi digital dan internet. Kebijakan ini mencakup regulasi tentang perlindungan privasi anak, pencegahan eksploitasi seksual online, kampanye kesadaran tentang keamanan digital, serta pelatihan bagi anak-anak dan orang tua mengenai penggunaan yang aman dan bertanggung jawab terhadap teknologi.

5. Kebijakan Pemberdayaan Anak

Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan anak sebagai subjek yang aktif dalam mengambil keputusan dan melibatkan anak dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingannya. Ini meliputi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, pendidikan mengenai hak-hak anak, serta promosi partisipasi anak dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan perlindungan anak harus didukung oleh kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum, guna menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak.

Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyrakat juga menjadi salah satu poin dari kebijakan publik dibidang sosial. Berikut ini adalah contoh kebijakan kesehatan masyarakat:

1. Program Vaksinasi Massal

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan mendorong vaksinasi massal bagi seluruh populasi, terutama untuk melawan penyakit menular seperti COVID-19, influenza, polio, hepatitis, dan lainnya. Program ini melibatkan perencanaan distribusi vaksin, pelatihan tenaga kesehatan, kampanye kesadaran, serta pembentukan infrastruktur vaksinasi yang efektif.

2. Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular

Kebijakan ini mencakup upaya pencegahan, pemantauan, dan pengendalian penyakit menular seperti malaria, tuberculosis, HIV/AIDS, demam berdarah, dan lainnya. Kebijakan ini melibatkan pemantauan epidemiologi, pendidikan kesehatan masyarakat, pengobatan dan perawatan yang terjangkau, serta peningkatan infrastruktur kesehatan yang memadai.

3. Kebijakan Kesehatan Reproduksi

Kebijakan ini mencakup akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk program perencanaan keluarga, pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual, dukungan kehamilan yang sehat, serta penanganan komplikasi obstetri dan neonatal. Kebijakan ini juga dapat melibatkan pendidikan seksual komprehensif dan promosi kesehatan reproduksi.

4. Kebijakan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Kebijakan ini fokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan gangguan pernapasan kronis. Kebijakan ini mencakup promosi gaya hidup sehat, pendidikan kesehatan masyarakat, pengendalian faktor risiko seperti merokok, alkohol, kurangnya aktivitas fisik, serta meningkatkan akses ke pelayanan deteksi dini dan pengobatan yang tepat.

5. Kebijakan Kesehatan Lingkungan

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menjaga kualitas lingkungan yang baik. Ini meliputi pengendalian polusi udara dan air, pengelolaan limbah, pengawasan kualitas makanan, pengendalian vektor penyakit, serta penerapan regulasi terkait lingkungan yang sehat.

6. Kebijakan Kesehatan Mental

Kebijakan ini mencakup pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, gangguan jiwa, dan penyalahgunaan zat. Kebijakan ini melibatkan promosi kesehatan mental, akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau, dukungan psikososial, dan pemberdayaan individu dengan gangguan mental.

7. Kebijakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan ini melibatkan perencanaan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi kejadiandarurat kesehatan masyarakat, seperti wabah penyakit, bencana alam, atau ancaman kesehatan global. Kebijakan ini mencakup sistem peringatan dini, pengorganisasian respons dan penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, serta pemulihan dan pembangunan kembali setelah kejadian darurat.

Kebijakan kesehatan masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat, dan sering kali melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui upaya pencegahan, promosi, pengobatan, dan perlindungan terhadap kesehatan yang lebih baik.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Lansia

Tingginya kemiskinan dalam kategori usia lansia mendorong adanya kebijakan publik penanggulangan kemiskinan untuk usia lansia. Berikut ini adalah contoh kebijakan penanggulangan kemiskinan lansia:

1. Program Bantuan Sosial Lansia

Kebijakan ini mencakup program pemberian bantuan sosial kepada lansia yang berada dalam kondisi kemiskinan. Bantuan tersebut dapat berupa tunjangan sosial, kartu identitas lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, subsidi kebutuhan pokok seperti pangan, perumahan, dan transportasi, serta akses prioritas ke layanan kesehatan.

2. Program Pelayanan Kesehatan Khusus Lansia

Kebijakan ini berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan yang khusus untuk lansia miskin. Program ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, akses terhadap obat-obatan dan perawatan medis, dukungan psikososial, serta pelayanan rehabilitasi dan perawatan jangka panjang bagi lansia yang membutuhkan.

3. Program Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Lansia

Kebijakan ini mencakup program pelatihan keterampilan untuk lansia miskin agar para lansia dapat meningkatkan potensi ekonominya. Program ini dapat meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan kerja, atau pengembangan usaha mikro untuk memungkinkan lansia memperoleh penghasilan yang stabil.

4. Program Perumahan dan Perawatan Lansia

Kebijakan ini mencakup penyediaan akses perumahan yang terjangkau dan layanan perawatan untuk lansia miskin. Program ini dapat melibatkan pembangunan rumah susun lansia, rumah jompo, atau fasilitas perawatan jangka panjang yang terjangkau. Tujuannya adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan perawatan yang adekuat bagi lansia yang tidak memiliki keluarga yang dapat merawat dirinya sendiri.

5. Program Pendidikan Kesehatan dan Kesadaran Lansia

Kebijakan ini mencakup program pendidikan kesehatan dan kesadaran khusus untuk lansia miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para lansia tentang kesehatan, gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pengelolaan kondisi kronis. Program ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, seminar, kelompok diskusi, atau pelatihan kesehatan komunitas.

6. Program Pemberdayaan Sosial dan Partisipasi Lansia

Kebijakan ini mencakup program pemberdayaan sosial dan partisipasi lansia miskin dalam kehidupan masyarakat. Program ini meliputi kegiatan sosial, kegiatan kesenian atau olahraga, kelompok dukungan lansia, dan pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi sosial lansia miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan lansia perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk menjamin keberlanjutan dan keefektifan program-program tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan Kesetaraan Gender

Isu kesetaraan gender yang kini semakin kencang menjadikan poin ini memiliki titik tersendiri untuk dijadikan sebagai bentuk kebijakan publik dibidang sosial. Berikut ini adalah contoh kebijakan kesetaraan gender:

1. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja yang setara, dan kesejahteraan ekonomi. Ini dapat melibatkan inisiatif seperti program pelatihan keterampilan khusus perempuan, dukungan modal usaha, kredit mikro, akses ke pasar dan teknologi, serta pemisahan kebijakan yang menghambat kesetaraan gender dalam akses ekonomi.

2. Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk politik, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil.

Hal ini dapat dilakukan melalui quota perempuan, pembentukan jaringan dan mentorship, program pelatihan kepemimpinan, serta penguatan kapasitas perempuan dalam advokasi dan partisipasi politik.

3. Kebijakan Perlindungan Terhadap Kekerasan Gender

Kebijakan ini mencakup upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap kekerasan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan trafficking. Kebijakan ini melibatkan perbaikan sistem hukum, peningkatan akses ke layanan pendukung, pendidikan tentang kesetaraan gender, serta kampanye kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan gender.

4. Kebijakan Kesetaraan Akses Pendidikan

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses dan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Ini melibatkan upaya untuk mengatasi disparitas gender dalam akses terhadap pendidikan, seperti program beasiswa khusus perempuan, program kesejahteraan siswa, pelatihan guru tentang kesetaraan gender, dan pembangunan fasilitas pendidikan yang ramah gender.

5. Kebijakan Kesetaraan Gaji dan Kondisi Kerja

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki serta meningkatkan kondisi kerja yang setara. Ini melibatkan penegakan hukum yang ketat terkait gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara, transparansi upah, perlindungan terhadap diskriminasi gender di tempat kerja, serta pemberian hak dan jaminan sosial yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

6. Kebijakan Kesetaraan Gender dalam Kesehatan dan Reproduksi

Kebijakan ini mencakup akses dan pelayanan kesehatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, informasi tentang kesehatan seksual, dan kontrol kelahiran. Kebijakan ini jugamendukung peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas, pendidikan kesehatan reproduksi, serta dukungan dalam menghadapi isu-isu kesehatan khusus perempuan.

7. Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Gender dalam Hukum

Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam hukum dan sistem keadilan. Ini melibatkan revisi dan penguatan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang perkawinan, perceraian, kepemilikan tanah, warisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesetaraan akses ke keadilan.

8. Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Gender

Kebijakan ini melibatkan integrasi pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum dan pengajaran di semua tingkat pendidikan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman tentang kesetaraan gender, menghilangkan stereotip gender, dan memperkuat peran pendidikan dalam membangun kesadaran dan sikap yang mendukung kesetaraan gender.

Kebijakan kesetaraan gender perlu diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah mencapai kesetaraan gender yang nyata dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan.

Kebijakan Pengentasan Tunawisma

Tunawisma yang angkanya terus meningkat terumata di kota-kota besar Indonesia memerlukan ruang kebijakan publik tersendiri. Berikut ini adalah contoh kebijakan pengentasan tunawisma:

1. Program Pemukiman Permanen bagi Tunawisma

Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan pemukiman permanen bagi tunawisma, baik melalui pembangunan rumah susun, perumahan sosial, atau program penyewaan dengan subsidi. Program ini melibatkan peningkatan aksesibilitas perumahan yang terjangkau dan layak bagi tunawisma, termasuk fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

2. Program Pelayanan Kesehatan bagi Tunawisma

Kebijakan ini mencakup penyediaan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi tunawisma, termasuk layanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan kesehatan mental, dan rehabilitasi medis. Program ini juga dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga kesehatan, lembaga masyarakat sipil, dan relawan untuk memberikan layanan yang tepat bagi tunawisma.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada tunawisma, sehingga para tunawisma dapat meningkatkan kemampuan ekonominya dan memperoleh pekerjaan yang layak. Program ini meliputi pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan program pendidikan dasar serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

4. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan ini mencakup program pengembangan kesejahteraan sosial yang berfokus pada tunawisma, seperti pemberian bantuan sosial tunai, kartu identitas tunawisma untuk mengakses layanan kesehatan dan sosial, bantuan pangan, dan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Program ini juga dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga masyarakat sipil dalam memberikan dukungan sosial yang berkelanjutan.

5. Program Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan dan mereintegrasi tunawisma ke dalam masyarakat. Program ini mencakup dukungan psikososial, pelayanan rehabilitasi, bimbingan dan konseling, serta program pengembangan kemampuan sosial dan kemandirian. Selain itu, program ini juga melibatkan advokasi untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap tunawisma dalam masyarakat.

6. Kebijakan Pencegahan dan Pengurangan Tunawisma

Kebijakan ini berfokus pada pencegahan dan pengurangan jumlah orang yang menjadi tunawisma. Ini melibatkan program-program pencegahan seperti bantuan keuangan bagi keluarga yang berisiko menjadi tunawisma, pemberian akses perumahan yang terjangkau, pendampingan dalam pencarian pekerjaan, dan penguatan sistem pendukung sosial bagi keluarga yang rentan terhadap tunawisma.

Kebijakan pengentasan tunawisma perlu diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Tujuan utamanya adalah memberikan pemukiman yang layak, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan sosial yang diperlukan bagi tunawisma sehingga diharapkan dapat mengatasi kondisi kehidupan yang sulit dan memperoleh kemandirian secara ekonomi dan sosial.

The post 6 Contoh Kebijakan Publik di Bidang Sosial appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Thomas R Dye

Kebijakan publik merupakan kegiatan atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik harus mencakup semua aspek tidak hanya pada hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah tetapi juga apa yang baik untuk sebuah negara.

Kebijakan publik baik dilaksanakan atau tidak memiliki dampak besar terhadap masyarakat dalam suatu negara. Dye juga mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah alasan atau sebab pengambilan kebijakan publik, dan hasilnya. Definisi kebijakan publik oleh Dye dianggap ringkas namun substansial atau padat isinya.

2. James E. Anderson

Menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat-pejabat pemerintahan yang bertujuan agar dilaksanakan serta diikuti secara luas. Menurut Anderson terdapat proses penetapan kebijakan publik yaitu problem formulation, formulation, adoption, implementation dan evaluation.

Aktor-aktor kebijakan publi dibagi kedalam dua kelompok yaitu para pemeran serta resmi seperti agen-agen pemerintah atau birokrasi, presiden legislatif yudikatif. Selanjutnya yang termasuk dalam pemeran serta tidak resmi seperti kelompok kelompok kepentingan partai politik, dan warga negara individu.

3. Carl J Federick

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan ataupun kegiatan yang diusulkan seseorang individu anggota masyarakat, organisasi atau pemerintah.

4. Udoji

Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang memiliki sanksi dan mengarah pada suatu tujuan tertentu berkenaan dengan suatu masalah yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

5. Kartasasmita

Kebijakan publik merupakan sebuah upaya untuk memahami dan mengartikan apa saja hal yang dilakukan atau untuk tidak dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruhnya.

6. Irfan Islamy

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah baik akan dilakukan ataupun tidak dilakukan yang mempunyai tujuan dan berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

7. Aminullah

Kebijakan public menurut Aminullah, adalah suatu rangkaian upaya strategis, menyeluruh dan jangka panjang untuk mempengaruhi sistem atau tujuan yang diinginkan.

8. Said Zainal Abidin

Kebijakan publik merupakan sebuah upaya yang luas dan strategis dan tidak bersifat spesifik dan sempit yang berfungsi menjadi pedoman umum kebijakan dan keputusan.

9. Riant Nugroho

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara khususnya pemerintah sebagai sebuah strategi untuk merealisasikan tujuan negara. Kebijakan publik juga merupakan sebuah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Riant Nugroho juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

10. AG. Subarsono

Kebijakan publik adalah kumpulan aktivitas atau kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diwujudkan dalam serangkaian kegiatan. Beberapa aktivitas politik mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adaptasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

11. Leo Agustino

Dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008), Leo Agustino mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang secara nyata dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur dan menangani masalah dan mengandung sebuah pola aktivitas yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah.

12. William N. Dunn

Kebijakan publik merupakan pola yang sangat kompleks berdasarkan keputusan dan pilihan kolektif yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan terhadap satu sama lain yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan.

Dunn juga menerangkan hubungan tiga elemen sistem kebijakan yang menjadi modal dasar proses kebijakan sebagai analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan. William Dunn juga menerangkan tentang evaluasi kebijakan.

13. Charles Lindblom

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian upaya yang dirumuskan oleh aktor-aktor dalam pembentukan kebijakan publik.

14. William J

Kebijakan publik merupakan serangkaian upaya keputusan yang dibuat oleh seorang aktor mengenai tujuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.

Kebijakan publik pada umumnya tidak hanya satu keputusan, namun berisi sejumlah keputusan. Keputusan-keputusan tersebut memiliki tujuan dan cara mencapainya yang dirancang secara jelas.

15. Larry N. Gerston

Kebijakan publik adalah gabungan yang terdiri dari berbagai keputusan, tindakan, dan komitmen yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemangku kekuasaan di dalam pemerintahan atau yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Gerston kebijakan publik tidak hanya berisi kumpulan keputusan namun juga komitmen dan tindakan nyata dari pejabat yang ada dalam pemerintahan.

16. Philip Mooper

Kebijakan publik merupakan konsep central jawaban atas berbagai permasalahan. Menurut Philipp Mooper, kebijakan publik dirancang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu. Pembuat kebijakan public mempunyai perhatian khusus terhadap dua hal pokok yaitu masalah dan alternatif pemecahan masalah.

17. Woll

Kebijakan publik serangkaian upaya atau kegiatan pemerintah yang dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Upaya atau aktivitas pemecahan masalah dapat dilakukan secara langsung maupun melalui beberapa instansi yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

18. David Easton

Kebijakan publik Easton, merupakan alokasi dari nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat. Maksudnya bahwa hanya pemilik otoritas dalam sebuah sistem pemerintahan yang sah yang dapat memutuskan atau membuat kebijakan kepada masyarakat.

19. Robert Eyestone

Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara instansi atau lembaga pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik dapat mencakup banyak hal dan permasalahan sehingga dapat dikatakan kebijakan publik merupakan konsep yang sangat luas.

20. Ralph C Chandler dan Jack C. Plano

Kebijakan publik merupakan upaya untuk memanfaatkan secara strategis sumber daya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik atau masalah pemerintah.

Kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung yang ada dalam masyarakat.

The post 20 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli appeared first on HaloEdukasi.com.

Peraturan tersebut berisikan mengenai tata tertib dan sejumlah pelanggaran dalam rangka mewujudkan ketertiban publik. Peraturan publik itu dinamakan dengan kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi setiap orang yang berada dalam lingkup warga negara.

Kebijakan publik ditujukan secara umum kepada warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Yang mana dalam penerapannya kebijakan publik bersifat memaksa dan mengatur.

Adapun beberapa pengertian mengenai kebijakan publik menurut para ahli.

• Menurut Leo Agustino, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan “kesulitan-kesulitan” dan kemungkinan-kemungkinan “kesempatan-kesempatan” dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
• Menurut William N. Dunn, Kebijakan Publik “Publik Policy” adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
• Menurut Anderson, Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
• Menurut Dunn, Dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.
• Menurut Winarno, Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Bentuk Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri atas tiga kelompok menurut “Tangkilisan, 2003:2”. Tiga kelompok tersebut terdiri atas sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum merupakan sebuah kebijakan yang dianggap paling mendasari terbentuknya kebijakan lainnya. Semua hal yang telah tercantum dalam kebijakan publik makro tidaklah boleh ditentang dengan peraturan perundang undangan lainnya.

Hal itu dikarenakan kebijakan publik makro telah dijadikan sebagai sumber dari pembentukan peraturan lainnya. Partisipan yang berkewajiban untuk menegakkan kebijakan makro termasuk presiden, eksekutif, legislatif, media komunikasi, juru bicara kelompok, dan lainnya.

Contoh Kebijakan Makro dalam bidang kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MenKes/Per/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dan berikut contoh lain kebijakan publik makro ialah

• Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945.
• Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
• Peraturan pemerintah.
• Peraturan presiden.
• Peraturan daerah.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah merupakan sebuah kebijakan yang dijadikan sebagai penjelas atau penjabar dari kebijakan sebelumnya yang masih mendasar.

Seperti yang kita tahu, dalam UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang masih membutuhkan penjelas lainnya untuk dapat dimengerti.

Sebab secara umum, UUD 1945 masih bersifat abstrak yang memerlukan kebijakan lainnya untuk memperjelas. Dalam proses pelaksanaan kebijakan meso dapat digunakan oleh umum atau perseorangan.

Yang dalam kata lain, diperuntukan untuk memperkuat dukungan dalam lingkungan bisnis dan juga untuk mengubah bentuk struktural suatu otonomi daerah.

Pembentukan kebijakan Meso dilatarbelangi alasan bahwa tidak semua orang peduli terhadap kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebanyakan masyarakat hanya tertarik pada satu bidang kebijakan saja.

Sebagai contoh misalnya pejabat atau warga negara yang benar-benar tertarik dalam kebijakan pelayaran maritim mungkin memiliki minat yang kecil atau bahkan tidak ada dalam kebijakan kesehatan.

Padahal dalam pelaksanaannya kebijakan publik meso ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro merupakan kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan atau implementasikan dari kebijakan publik yang secara strata masih berada di atasnya.

Dalam penyelenggaraanya kebijakan mikro lebih melibatkan pada  upaya yang dilakukan oleh individu tertentu, suatu perusahaan, atau komunitas tertentu.

Yang mana hal ini hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak mereka sendiri. Dalam suatu kebijakan mikro, pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu instansi tertentu cenderung memiliki peraturan-peraturan atau undang-undang pribadi yang dalam pembentukannya tanpa campur tangan dari pemerintah.

Seperti halnya suatu perusahaan ingin membuat keputusan yang menguntungkan bagi perusahaannya sendiri yang ditujukan bagi beberapa pihak dalam kebijakan mikro ini.

Oleh karenanya, tindakan dan keputusan pemerintah tidak begitu diperhatikan selama campur tangan dari pemerintah tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi penganut kebijakan mikro.

Bentuk kebijakan mikro ini dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah sistem ilmu yang memiliki beberapa subsistem di dalamnya. Apabila dilihat dari segi struktur.

Kebijakan publik terbagi atas lima unsur kebijakan. Berikut merupakan unsur unsur kebijakan publik.

1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang mana dalam mencapai orientasi itu diperlukan beberapa tujuan.

Tujuan dari kebijakan publik yang tepat harulah memenuhi keempat syarat sebagai berikut.

• Apa yang diinginkan untuk dicapai
• Bersifat rasional atau realistis (rational or realistic)
• Jelas (clear)
• Berorientasi kedepan (future oriented)

2. Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan gagal atau berhasilnya sebuah kebijakan yang telah ditentukan. Kesalahan dalam mengidentifikasi permasalahan secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses penyelenggaraan kebijakan.

Apabila suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, maka ini berarti sebagian kebijakan telah dianggap mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Namun, apabila terjadi kesalahan dalam proses mengidentifikasi masalah, maka dapat menimbulkan keterperosokan kebijakan pada anggapan bahwa sebuah gejala sebagai masalah.

3. Tuntutan (Demand)

Secara umum sudah diketahui, bahwa partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk memajukan sebuah kebijakan. Partisipasi itu dapat berbentuk dukungan, tuntutan ataupun sekedar tantangan atau kritik. Seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal.

Kedua sifat ini tergantung pada tingkat keperluanya, gerahnya masyarakat dan sikap pemerintah dalam menggapai tuntutan itu. Tuntutan dapat terjadi akibat beberapa faktor berikut ini.

• Karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses kebijakan , sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
• Karena munculnya kebutuhan baru setelah tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

4. Dampak (Impact)

Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan pastilah berdampak pada bidang kehidupan yang dituju.

Seperti kebijakan yang mengatur mengenai investasi, perpajakan, atau pengeluaran pemerintah untuk membiayai program rutin atau pembangunan dan sebagainya.

Tindakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah itu  membawa pengaruh pada pertambahan atau pengurangan yang berlipat ganda. Hal itu berdampak atas pertambahan pendapatan masyarakat secara menyeluruh

5. Sarana (Policy Instrument)

Suatu kebijakan dalam proses penyelenggaraannya sangat memerlukan sarana ataupun media. Sarana tersebut dapat berupa kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis serta perubahan kebijakan itu sendiri.

Fungsi Kebijakan Publik

Terdapat berbagai fungsi dalam kebijakan publik ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

• Ketertiban

Dari pembentukan hingga pelaksanaannya, kebijakan publik ditujukan untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat. Yang mana seperti yang kita tahu, kebijakan publik dibentuk oleh pemerintah dengan beriorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama kenyamanan dan keamanan masyarakat.

• Melancarkan Penyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha

Pembentukan kebijakan publik juga dilakukan untuk melancarkan proses administratif dan preseden administrasi. Setiap kebijakan dicatat sehingga tujuan,  implementasi, dan hasilnya dapat dengan jelas dinilai.

• Petunjuk Program Kegiatan

Kebijakan publik juga ditujukan sebagai petunjuk mengenai program kegiatan. Yang mana pembentukan sebuah kebijakan oleh pemerintah haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi ke depanya. Oleh karenanya, kebijakan publik juga berisikan rencana rencana yang akan dicapai dalam jangka panjang.

• Sebagai Bentuk Arahan Kepada Pelaksana

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat juga ditujukan sebagai arahan serta petunjuk bagi peraturan pelaksana lainnya. Yang mana seperti yang kita tahu, kebijakan seperti UUD 1945 masih bersifat abstrak. Dalam artian dalam proses pengimplementasiannya masih memerlukan peraturan penjelas lainnya.

• Menjamin Hak Asasi

Dalam pengimplementasiannya, kebijakan publik juga ditegakkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya kebijakan publik yang mengatur, pemerintah berharap dapat meminimalisir angka pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

The post Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur dan Fungsi appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi secara umum

Secara umum implementasi diartikan sebagai penerapan.

Pengertian implementasi menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.

Pengertian implementasi menurut para ahli

Adapun pengertian implementasi menurut para ahli di antaranya adalah sebagai berikut.

• D. van Meter dan C. van Horn dalam Sore dan Sobirin (2017 : 121)
  Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 
• Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Sore dan Sobirin (2017)
  Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
• Michael Howlett dan M. Ramesh dalam Suharto (2007)
  Mereka menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut.
  • Hakekat dan perumusan masalah kebijakan
  • Keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah
  • Ukuran kelompok-kelompok sasaran
  • Tingkat perubahan perilaku yang diharapkan.
• Syaukani dkk
  Implementasi adalah rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup hal-hal berikut.
  • Pertama, menyiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
  • Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
  • Ketiga, menghantarkan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat.
• Uddin B. Sore dan Sobirin (2017)
  Mereka menyatakan bahwa secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Arti implementasi lainnya adalah untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, sesuatu tersebut dapat pula merujuk pada keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Teori Implementasi

Terdapat beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli yang secara khusus mengupas tentang implementasi, utamanya implementasi kebijakan. Teori-teori yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.

• Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa terdapat tiga variabel yang memengaruhi kebijakan implementasi yaitu karakteristik masalah atau tractability of the problems, karakteristik kebijakan/undang-undang atau ability of statute to structure implementation, dan variabel lingkungan atau non-statutory variables affecting implementation.   
• Teori D. van Meter dan C. van Horn yang menyatakan bahwa kinerja implementasi dipengaruhi oleh lima faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, serta ekonomi dan politik.
• Teori George C. Edward (Edward III) yang menyatakan bahwa suatu implementasi kebijakan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.   
• Teori Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan implementasi atau context of implementation.   

Tujuan Implementasi

Menurut Rahmat Alyakin Dachi (2017), tujuan implementasi adalah menghasilkan perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa jika sebuah kebijakan dibuat untuk mengintervensi kehidupan publik, maka implementasi adalah bentuk nyata dari tindakan intervensi itu sendiri.

Contoh Implementasi

Salah satu contoh implementasi adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain sebagai berikut.

• Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di seluruh Indonesia mencapai 600-800 juta per tahun yang berkonstribusi pada peningkatan dan pembangunan infrastruktur desa.
• Musyawarah desa merupakan lembaga demokrasi dan pembuat kebijakan strategis di. Desa
• BUM Desa adalah salah satu pilihan untuk mengembangkan ekonomi lokal berbasis aset desa yang dibentuk sebagai upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

The post Implementasi: Pengertian – Teori dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.