Meski sudah berakhir namun kebijakan ini akan terus ada dalam catatan sejarah Jepang bahkan dunia. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan Sakoku Jepang. 

Apa itu Kebijakan Sakoku?

Kebijakan Sakoku adalah salah satu kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah Jepang pada masa keshogunan Tokugawa lebih tepatnya kebijakan luar negeri. Politik luar negeri ini dikenal juga dengan istilah lain yaitu politik isolasi Jepang.

Disebut isolasi karena memang dalam peraturannya orang asing dilarang memasuki wilayah Jepang begitu juga dengan warganya yang tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan orang dari bangsa lain dan juga tidak diperkenankan untuk meninggalkan Jepang. 

Kebijakan ini berlaku sejak tahun 1633 dan baru berakhir pada tahun 1853. Kata Sakoku (鎖国) sendiri memiliki arti secara harfiah yakni terkunci atau terantai. Istilah ini baru pertama kali digunakan pada tahun 1801 yakni oleh sastrawan Shitsuki Tadao dalam bukunya yang berjudul Sakoku-ron (鎖国論).  

Pada saat itu Shitsuki Tadao sedang menerjemahkan karya dari penjelajah barat yakni Engelbert Kaempfer. Dalam catatan perjalanannya pada abad ke 7 Masehi itu, ia menceritakan tentang negara Jepang. Dalam catatan tersebut istilah yang digunakan oleh Kaempfer sebenarnya adalah  kaikin (海禁) yang artinya pembatasan laut. 

Latar Belakang Kebijakan Sakoku

Kebijakan Sakoku bermula dari kedatangan bangsa Portugis ke Jepang pada masa perang saudara di Jepang atau dikenal dengan istilah sengoku. Kedatangan bangsa barat ini ternyata membawa pengaruh kepada rakyat Jepang, seperti mulai adanya senjata api. Tak hanya itu kedatangan Portugis juga disertai dengan agama Kristen sehingga mulai berkembang di sana.

Penganut agama Kristen Katolik di Jepang justru terlibat konflik seperti yang terjadi pada pemberontakan Shimabara yang dipimpin oleh Shiro Amakusa. Pemberontakan yang terjadi  pada tahun 1638 ini didukung oleh bangsa Portugis. Sasaran dari bentrok ini adalah  biara-biara dan kuil-kuil Shinto. 

Sejak saat itu lah Tokugawa menganggap bahwa tujuan kedatangan bangsa Portugis adalah imperialisme di Jepang. Tokugawa meyakini bangsa Portugis mencari kekayaan, penyebaran agama dan mencari kejayaan atau dikenal dengan istilah misi Gold, Glory Gospel.

Hal tersebut tentu mengancam pemerintahan Tokugawa yang pada saat itu menganut sistem feodal yakni kekuasaan negara berada di tangan kaum bangsawan. Kondisi diperburuk dengan rakyat Jepang pada saat itu belum mengenal akan rasa nasionalisme karena sebagian besar kebudayaannya berasal dari China. Faktor-faktor ini lah yang akan menyebabkan Jepang mudah dikuasai oleh bangsa lain. 

Dominasi-dominasi negara Eropa di Jepang sudah mulai dicurigai keshogunan Tokugawa pada Zaman Azuchi Momoyama yaitu Toyotomi Hideyoshi yakni sekitar tahun 1573 sampai 1603. Untuk mencegah pengaruh barat yang lebih besar lagi keshogunan mengambil langkah awal yakni melarang adanya penyebaran agama Kristen di Jepang terutama Nagasaki.

Langkah tersebut kemudian berlanjut dengan munculnya larangan penduduk Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri. Pada akhirnya Jepang memberlakukan politik isolasi dengan tidak diperbolehkannya bangsa lain masuk ke wilayahnya yang kemudian dikenal sebagai Sakoku. 

Berjalannya Kebijakan Sakoku

Jepang pada saat itu tidak benar-benar mengisolasi diri namun lebih tepatnya memperketat hubungan luar negeri mereka.

Jepang masih melakukan hubungan luar negeri namun pada negara tertentu yakni orang-orang Han dan Belanda yakni pada hanya pada bidang pabrik atau kantor dagang yang berlokasi di Dejima, Nagasaki.

Sedangkan hubungan dagang dengan korea dihubungkan melalui domain Tsushima atau sekarang adalah bagian dari Prefektur Nagasaki. 

Keshogunan Tokugawa juga melakukan hubungan dagang dengan Ainu melalui domain Matsumae di Hokkaido dan dengan Kerajaan Ryūkyū di Kep. Amami melalui domain Satsuma atau sekarang adalah Prefektur Kagoshima. 

Jika diperhatikan hanya ada di satu negara yang berada jauh dari Jepang yang diperbolehkan berinteraksi dengan mereka yakni Belanda di Eropa. Perlu diketahui bahwa sebelum diperbolehkan masuk ke Jepang, Okugawa terlebih dahulu memberikan syarat yakni Belanda harus mematuhi peraturan Fumie yang artinya adalah “menginjak gambar”. 

Peraturan ini adalah cara Tokugawa untuk mengetahui bahwa orang barat yang datang ke Nagasaki bukanlah seorang misionaris atau penyebar agama dalam hal ini adalah Kristen. 

Sebelum menginjakkan kaki di Nagasaki mereka harus menginjak gambar orang-orang suci kristen seperti Yesus dan Bunda Maria. 

Dari cara ini hanya orang-orang sarekat dagang Belanda lah yang tidak mencampurkan urusan agama dengan perniagaan mereka. Meskipun Belanda bisa memasuki Jepang namun mereka hanya boleh berada di wilayah Dejima.

Begitu juga kantor dagangnya yang hanya boleh berada di pinggir pulau Dejima, Prefektur Nagasaki. Orang-orang Belanda boleh bepergian dari Dejima hanya satu tahun sekali yaitu ke pusat shogun yakni di Kyoto. Di sana mereka akan melakukan fumie untuk membuktikan bahwa tidak ada misionaris. 

Meski mengisolasi diri dari bangsa lain, Jepang tetap berusaha mengimbangi ketertinggalannya terutama dalam hal pengetahuan. Caranya adalah dengan mempelajarinya dari orang-orang Belanda yang ada di Dezima.

Kapal-kapal VOC yang berlabuh di pulau tersebut diwajibkan untuk memberikan apa saja perkembangan ilmu sains dari negeri barat.

Peraturan lainnya yang diberlakukan pada masa kebijakan Sakoku adalah jika ada orang yang mencoba pergi dari Jepang secara diam-diam maka dia harus dieksekusi, kapal yang terlibat harus disita dan pemiliknya ditangkap, dan jika ada orang Jepang yang kembali dari luar negeri setelah tinggal di sana maka dia juga harus dihukum mati.

Kebijakan Dagang Pada Masa Sakoku 

Pada masa periode Sakoku, Jepang berdagang dengan lima entitas, melalui empat gerbang atau dikenal juga dengan istilah domain. Pintu terbesar adalah perdagangan swasta Cina di Nagasaki yang juga berdagang dengan Kerajaan Ryūky. Di pintu ini juga perusahaan Hindia Timur Belanda juga diperbolehkan untuk beroperasi. 

Domain kedua adalah di Hokkaido yang dikuasai oleh klan Matsumae yakni tempat perdagangan dengan orang-orang Ainu. Pedagang Jepang juga terjalin dengan Dinasti Joseon atau Korea melalui Melalui daimyo klan Sō dari Tsushima. Sementara itu selama periode Edo, Kerajaan Ryūky berada di bawah kendali daimyo klan Shimazu dari Domain Satsuma. 

Berdasarkan Tashiro Kazui yakni ahli sejarah Jepang membagi perdagangan antara Jepang dan entitas ini dibagi menjadi dua jenis yakni Grup A dan Grup B. Grup A ditempati oleh China dan Belanda yang hubungannya berada di bawah yurisdiksi langsung Bakufu di Nagasaki.

Sementara itu Grup B terdiri atas Dinasti Joseon dan Kerajaan Ryūkyū yang berada di bawah kendali domain Tsushima yakni klan Sō dan Satsuma yaitu klan Shimazu”. 

Dua kelompok dagang ini menggunakan pola perdagangan masuk dan keluar. Sebagian besar produk yang diperdagangkan dari Jepang ke Korea dan Kerajaan Ryūky akhirnya dikirim ke Cina.  Klan yang dipercaya untuk mengendalikan mereka membangun kota perdagangan di luar wilayah Jepang.  

Dampak dari Kebijakan Sakoko 

Kebijakan Sakoku berlangsung dalam kurun waktu 2 abad yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan penduduk di Jepang. Dampak yang ditimbulkan ada yang positif dan ada yang negatif. 

Dampak Positif 

Berkat dari diterapkannya politik isolasi ini masyarakat Jepang bisa mengembankan pola pikirnya terutama dalam hal nasionalisme. Pada masa Sakoku masyarakat Jepang memiliki waktu untuk mengenali jati diri mereka dan juga bangsa lain. Dengan diterapkannya politik ini perang besar dapat dihindari. 

Perkembangan Jepang mulai terlihat dari segi budaya mereka dimana geisha,  Kabuki, origami, ikebana, kerajinan tembikar, ukiran dan pahatan, boneka bunraku, tarian tradisional, kabuki, noh, rakogu, serta permainan dan makanan tradisional mereka mulai kembali bangkit.

Begitu juga dalam bidang kesusastraan dan kereligiusan mereka yang mulai berkembangnya ajaran asli Jepang yakni Shinto. Pada masa ini Jepang mengandalkan sektor agraria mereka oleh sebab itu para petani hidup makmur. 

Dampak Negatif

Sisi lain dari banyaknya manfaat yang dihadirkan setelah penerapan politik isolasi Sakoku adalah banyak negara yang meninggalkan Jepang.

Hal ini tentu dikarenakan Jepang hanya berfokus pada urusan negeri sendiri saja. Namun hal ini menyebabkan tertinggalnya Jepang dengan perkembangan dunia luar selama lebih dari 200 tahun. 

Jepang memang maju dalam hal pertaniannya, namun negara-negara lain sudah mulai beralih ke era industri serta memiliki teknologi-teknologi canggih lainnya. 

Berakhirnya Kebijakan Sakoku

Lokasi Jepang berada di jalur perdagangan global Asia. Dengan adanya politik isolasi ini tentu menghambat perjalanan kapal-kapal dagang bangsa barat. Oleh sebab itu banyak negara-negara yang mendesak shogun agar membuka diri dengan bangsa lain. 

Salah satu negara yang gencar mendesak Jepang adalah Amerika Serikat. Melalui komandan Angkatan Lautnya yakni Matthew Perry, AS tiba di Jepang pada tahun 1853 dengan membawa 4 kapal besar dan canggih. Matthew Perry membawa surat perjanjian dari Presiden Amerika Serikat untuk pemerintahan Jepang yang ditulis dalam 3 bahasa yakni Inggris, Belanda dan China. 

Percobaan pertama Amerika Serikat gagal dan kembali lagi pada tahun 1854. Setelah melalui perundingan dan beberapa persyaratan, akhirnya Shogun Tokugawa mengakhiri politik isolasinya. Alasannya adalah Jepang mulai menyadari bahwa negaranya tertinggal jauh.   

Perjanjian Amerika Serikat dengan Jepang dilakukan sebanyak dua kali. Perjanjian pertama disebut dengan Nichibei Washin Joyaku yang isinya adalah kapal–kapal Amerika diizinkan untuk berlabuh di dua pelabuhan yaitu pelabuhan Shimoda di Provinsi Shizuoka dan pelabuhan Hakodate di Hokkaido.

Tujuan dari perjanjian ini adalah supaya kapal-kapal tersebut dapat mengisi bahan bakar, air, dan makanan dalam pelayarannya terutama dari Kanton di China ke Amerika. 

Sedangkan perjanjian kedua dilakukan pada tahun 1856 yang dikenal sebagai Ii Naosuke yakni perjanjian persahabatan dan perdagangan antara kelompok bakufu Jepang dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Belanda. Dalam perjanjian tersebut semakin banyak pelabuhan yang dibuka diantaranya adalah Kanagawa di Yokohama, Hakodate, Nagasaki, Niigata dan Hyogo di Kobe. 

Ternyata kekhawatiran keshogunan yang sudah ada sejak dahulu benar-benar terjadi. Dimana Jepang mengalami kebangkrutan ekonomi yang kemudian dimanfaatkan kelompok kontra Shogun untuk menggulingkannya.

Akibatnya banyak terjadi pemberontakan yang berujung pada terjadinya Revolusi Meiji atau lebih dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Pasca revolusi ini pemerintahan Jepang kembali ke tangan kaisar dan berhasil memodernisasi negerinya. 

The post Kebijakan Sakoku (Politik Isolasi): Pengertian –Latar Belakang dan Dampaknya  appeared first on HaloEdukasi.com.