Justru, setelah itu, pemerintah Belanda gencar melakukan serangan untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak enggan menerima kenyataan bahwa Indonesia merdeka. Alhasil, terjadilah beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan Belanda. Salah satunya agresi militer Belanda.

Kekerasan yang dilakukan oleh Belanda mendapatkan kecaman dari banyak pihak terlebih masyarakat dunia. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menyatakan resolusi uang mengecam serangan militer yang dilakukan Belanda. Selain itu, PBB juga menyarankan adanya perundingan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dengan cara damai.

Perjanjian Meja Bundar menghasilkan beberapa dokumen seperti piagam kedaulatan, statuta persatuan, kesepakatan ekonomi dan kesepakatan urusan sosial dan militer. Perjanjian meja bundar telah menyebabkan banyak dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah sebagai berikut.

Dampak Positif Konferensi Meja Bundar

1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara terbuka

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam konferensi meja bundar adalah diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Dengan adanya konferensi meja bundar, hal tersebut dapat tercapai.

Salah satu isi perjanjian konferensi meja bundar menyatakan bahwa “kerajaan Netherlands menyerahkan kedaulatan atas Indonesia secara sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut. Maka dari itu, Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang merdeka dan berdaulat”.

Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan atas dasar ketentuan pada konstitusi yang telah dibuat. Rancangan konstitusi tersebut telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan Republik Indonesia Serikat sendiri akan diserahkan oleh Netherlands selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Setelah adanya konferensi meja bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan politik kepada Indonesia di dua tempat. Di Indonesia, penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J Lovink dari Belanda yang merupakan wakil tinggi Mahkota Belanda. Penyerahan ini dilakukan di Istana Merdeka.

Sedangkan penyerahan kedaulatan yang dilakukan di. Belanda diwakili oleh Muhammad Hatta dan dari Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr Willem Dress, Mr E.M.J.A Sassen yang menjabat sebagai Menteri Sebrang Laut.

Sayangnya, saat serah wilayah terima kedaulatan, wilayah Papua bagian barat tidak termasuk di dalamnya. Padahal, Indonesia berharap bahwa Papua bagian barat dan semua daerah bekas Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia Serikat.

Namun, Belanda memiliki keinginan untuk menjadikan wilayah Papua bagian barat menjadi negara yang terpisah. Keputusan ini dibuat dengan alasan, wilayah Papua bagian barat memiliki banyak perbedaan etnis. Sampai konferensi meja bundar di tutup, permasalahan mengenai Papua barat belum diselesaikan.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Papua bagian barat bukanlah bagian dari serah terima wilayah kedaulatan Republik Indonesia Seikat. Masalah mengenai hal tersebut akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun.

2. Belanda menarik semua tentara Belanda yang ada di Indonesia

Salah satu hal yang disepakati dalam perundingan meja bundar adalah mengenai urusan militer. Dalam perundingan meja bundar, Belanda telah menyepakati bahwa mereka akan menarik mundur seluruh tentara Belanda yang ada di wilayah Indonesia.

Penarikan tentara tersebut akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semula, saat terjadinya peperangan antara Indonesia dan Belanda, Belanda mengirimkan banyak tentara pada wilayah-wilayah Indonesia.

Keberadaan tentara tersebut untuk mengawasi pergerakan Indonesia. Mereka masih bersikukuh bahwa Indonesia masih termasuk dalam negara jajahan mereka. Sebab, Jepang telah menyerah kepada Belanda tanpa syarat. Otomatis, Indonesia sebagai wilayah jajahan Jepang akan jatuh ke tangan Belanda.

3. Berakhirnya konflik militer yang terjadi antara Indonesia-Belanda

Dengan ditutupnya konferensi meja bundar menandakan bahwa berakhirnya upaya militer yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Belanda. Sebelum terjadinya beberapa perundungan, Belanda beberapa kali sempat melancarkan senjata kepada Indonesia.

Hal ini lantas dibalas oleh Indonesian meskipun tidak sebanding. Seperti yang terjadi pada agresi militer pertama yang dilakukan Belanda. Agresi militer pertama yang dilakukan Belanda telah menyebabkan banyak kerugian.

Indonesia mengalami kekurangan pasukan karena telah gugur dalam agresi. Selain itu Indonesia juga mengalami kerugian materiil karena biaya yang dilakukan selama perang berlangsung.

Berbagai upaya yang dilakukan bertujuan untuk menggagalkan kedualtan Indonesia. Namun, dengan adanya konferensi meja bundar, yang menyatakan Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia membuat Belanda menghentikan segala aktivitas militer.

Penyerahan kedaulatan sendiri dilakukan di dua tempat yakni di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana Merdeka Indonesia. Sedangkan di Belanda dilakukan di ruang tahta Amsterdam.

4. Indonesia mengadakan pembangunan secara besar-besaran

Pemerintahan sementara Indonesia dilantik pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian, ditentukan seorang presiden dan perdana menterinya. Ir Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat sedangkan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri. Mohammad Hatta kemudian membentuk kabinet Republik Indonesia Serikat. Setelah adanya pemerintahan yang baru, roda pemerintahan mulai dijalankan.

Pemerintah mulai mengadakan beberapa program yang dapat membantu perkembangan Indonesia. Dengan adanya konflik antara Indonesia dan Belanda telah menghambat proses pembangunan. Padahal, ketika kemerdekaan telah dirancangkan adanya pembangunan mengejar ketertinggalan Indonesia selama penjajahan.

Namun, sayangnya hal tersebut hanyalah rencana. Sebab, kedatangan Belanda menghambat adanya pembangunan. Baru setelah adanya konferensi meja bundar, pemerintah, Indonesia mulai melakukan pembangunan besar-besaran.

5. Kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia namun diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat

Salah satu dampak positif dari adanya konferensi meja bundar adalah ditariknya kapal perang Belanda. Selama ini, selain menggunakan tentara yang mengawasi wilayah Indonesia, Belanda juga menggunakan kapal perang.

Kapal perang digunakan untuk memperlancar misi Belanda dalam menggagalkan kedaulatan Indonesia. Namun, setelah adanya konferensi meja bundar, Belanda menarik kapal perangnya. Sebab, Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia.

Namun, kapal perang tersebut tidak dibawa ke negeri Belanda melainkan diserahkan untuk Republik Indonesia Serikat. Penyerahan ini tentunya menjadi kentungan bagi Indonesia karena mempunyai investasi perang.

Dampak negatif konferensi meja bundar

1. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat

Salah satu dampak negatif dari adanya konferensi meja bundar adalah terbentuknya republik Indonesia serikat. Terbentuknya sistem pemerintahan baru ini tidak sesuai dengan cita-cita sebuah negara demokrasi. Selain itu, RIS membuat Indonesia memiliki beberapa negara bagian.

Dengan adanya negara bagian membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Selama ini, kesatuan Republik merupakan bentuk dan sistem pemerintahan yang telah disepakati oleh para pendahulu. Namun, dengan adanya Republik Indonesia Serikat membuat Indonesia seolah mengkhianati kesepakatan para pendahulu.

Selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Makanya, bentuk pemerintahan serikat tidak berlangsung lama di Indonesia.

2. Indonesia terpecah ke dalam beberapa negara bagian

Salah satu dampak adanya Republik Indonesia Serikat adalah adanya negara-negara bagian. Indonesia terpecah ke dalam beberapa negara bagian yakni Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan dan Jakarta, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan lainnya.

Keberadaan negara-negara bagian ini membuat Indonesia menjadi terpecah. Pemerintahan tidak lagi berpatokan pada satu melainkan negara bagian mempunyai kewenangan tersendiri.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebenarnya dengan adanya Republik Indonesia Serikat merupakan taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia.

3. Indonesia masih termasuk ke dalam bagian pemerintahan Belanda

Salah satu isi konferensi meja bundar adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Ini Indonesia-Belanda berada di bawah pemerintahan Ratu Belanda.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya penafsiran dari Belanda bahwa Indonesia masih termasuk ke dalam negara Bagian Belanda. Meskipun Belanda telah mengakui kedaulatan negara Indonesia. Penafsiran tersebut di kemudian hari menyebabkan banyak pertentangan.

4. Seluruh Utang Belanda menjadi tanggung jawab Indonesia

Salah satu dampak yang paling dirugikan dari Konferensi Meja Bundar adalah kewajiban membayar utang. Delegasi Indonesia marah dan tidak setuju mengenai pernyataan Republik Indonesia Seikat harus membayar biaya uang digunakan Belanda dalam tindakan militer pada Indonesia.

Perundingan mengenai utang ini berlangsung lama. Masing-masing delegasi menyampaikan perhitungan mengenai biaya yang dikeluarkan selama perang. Selain itu, juga mengajukan pendapat mengenai kewajiban RIS untuk membayar utang yang telah dibuat Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang.

Berkat intervensi dari anggora Amerika serikat dalam komisi PBB untuk RIS, akhirnya membuat delegasi RIS bersedia membayar sebagian utang Belanda. Pembayaran utang Belanda sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kedaulatan.

Pada tanggal 24 Oktober 1949, disepakati RIS menanggung sekitar 4,3 mikir gulden utang pemerintah Belanda. Pada akhirnya selama kurun waktu 1950-1956 Indonesia membayar sebanyak 4 miliar gulden untuk utang Belanda. Namun, setelahnya RIS tidak lagi membayar utang tersebut.

5. Masalah Irian Barat tertunda penyelesaiannya

Selain mengenai utang, permasalahan yang berkepanjangan lainny adalah mengenai masalah Irian Barat. Dalam penyerahan kedaulatan, Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam wilayah RIS.

Hal ini lantas menyebabkan Indonesia menuntut agar Irian Barat dimasukkan ke dalam wilayah RIS. Namun, pihak Belanda menjawab bahwasanya Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam RIS karena wilayah tersebut banyak etnik dan tidak memiliki keterkaitan dengan etnik RIS.

Banyak pendapat yang mendukung penyerahan Irian Barat namun Belanda tetap menolak memasukkan Irian Barat ke dalamnya. Belanda tidak akan mengubah poin yang sebelumnya telah disepakati jika masalah Irian Barat disepakati oleh forum. Akhirnya, pada tanggal 1 November 1949, kesepakatan mengenai Irian Barat berhasil didapatkan.

Status Irian Barat ditangguhkan sampai adanya perundingan RIS dengan Belanda dalam waktu satu tahun ke depan setelah adanya penyerahan kedaulatan. Hal inilah yang membuat proses penyelesaian Irian Barat terhambat.

The post 10 Dampak Konferensi Meja Bundar Bagi Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Dimana Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah negara. Sehingga munculnya asumsi bahwa ada negara di dalam negara. Namun, keputusan pengubahan bentuk negara Indonesia ini sendiri mengalami berbagai penolakan dari masyarakat Indonesia.

Bentuk negara serikat dirasa sangat menyimpang dari prinsip dan tujuan NKRI. Banyak dari masyarakat Indonesia yang menuntut dikembalikannya bentuk negara Indonesia seperti awal didirikannya. Berikut merupakan pemaparan mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS).

Latar Belakang Terbentuknya RIS

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaan secara resmi. Momentum itu dijadikan oleh masyarakat Indonesia sebagai titik balik dari perjuangan mereka. Kekalahan Jepang atas sekutu memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia.

Namun, hal tersebut pun menjadi peluang untuk Belanda kembali di Indonesia. Bangsa Indonesia tidak dapat bernapas lega setelah menyatakan kemerdekaannya. Sebab pada saat yang bersamaan, Belanda datang untuk mengambil kembali daerah kekuasaannya terdahulu.

Hal itu didasari atas ketidaksukaan bangsa Belanda melihat Indonesia telah merdeka. Untuk dapat melancarkan strateginya itu, Belanda mencari cari strategis yang tepat untuk dapat menguasai Indonesia seperti sedia kala.

Seperti yang kita tahu, bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah mempertegas dirinya untuk membenci bangsa Belanda. Yang mana hal tersebut menjadi hal yang sulit untuk Belanda menguasai kembali Indonesia.

Untuk dapat menguasai Indonesia kembali, Belanda memutuskan untuk membentuk Komite Indonesia Serikat. Pembentukan Komite itu bertujuan untuk merubah bentuk kesatuan Indonesia menjadi bentuk negara federasi atau serikat.

Selain itu, dengan bentuk negara Indonesia yang berbentuk federasi dapat mempermudah pemerintah belanda untuk membumi hanguskan Indonesia.

Negara federal sendiri merupakan tata cara kenegaraan yang menimbulkan asumsi adanya negara di dalam sebuah negara. Yang mana dalam sistem pembagian kekuasannya dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.

Pemerintah pusat memiliki wewenang yang penuh untuk mengatur urusan luar negeri, moneter, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan negara bagiannya, memiliki hak untuk mengatur seluruh kepentingan dalam negeri dan sebagian urusan luar negeri.

Secara umum, negara federal merupakan negara yang terbentuk atas berbagai negara bagian.

Setiap negara bagian diberi hak untuk dapat mengatur pemerintahannya sendiri serta membentuk undang undang sendiri. Pembentukan negara federal di Indonesia diawali dengan diprakarsainya penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda (M.C. Ricklefs, 2005: 450).  

Dalam kongres tersebut membahas mengenai pembentukan negara negara federal yang ada di wilayah Indonesia. Pembentukan negara federal menjadi asal mula dibentuknya negara boneka oleh Belanda.

Yang mana negara-negara boneka itu diperuntukan untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia.

Selain itu dengan terbentuknya negara negara boneka, Belanda akan semakin mudah untuk mengadu domba bangsa Indonesia dengan pratik politiknya.

Hal itu bertepatan dengan kembalinya pada pemimpin Indonesia ke Yogyakarta. Diadakan perundingan mengenai negara federal itu bersama dengan BFO.

Dalam perundingan itu juga membahas mengenai peralihan bentuk negara Indonesia, yang berawal dari bentuk kesatuan menjadi bentuk negara serikat.

Selain itu, dalam akhir perundingannya dihasilkan sebuah kesepakatan mengenai bentuk negara Republik Indonesia Serikat,

• Negara Indonesia Serikat ditetapkan sebagai RIS yang berdasarkan demokrasi dan federalisme.
• Dalam sistem pemerintahannya, RIS akan dikepalai seorang Presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri federalisme.
• Akan dibentuk dua badan perwakilan. Yang mana kedua badan tersebut mencakup sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat).
• Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 592-595).

Setelah diadakannya perundingan yang ada di Yogyakarta itu, kembali dilanjutkan dengan mengadakan sebuah konferensi.

Yang mana dalam pelaksanaannya, konferensi itu membahas mengenai permasalahan permasalahan yang ada atas pokok pokok persetujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kedua belah pihak mengatakan setujua atas pembentukan panitia persiapan nasional.

Yang mana panitia itu akan bertugas untuk menyelenggarakan suasana tertib baik setelah maupun sebelum konferensi meja bundar dilangsungkan.

Salah satu keputusan yang disepakati dalam penyelanggaraan konferensi meja bundar itu adalah dengan diputuskannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Tujuan Dibentuknya RIS

Pengubahan bentuk negara Indonesia  menjadi negara serikat telah resmi diputusan melalui perundingan konferensi meja bundar.

Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian, serta 3 daerah yang telah ditetapkan menjadi daerah kekuasaan.

Seperti yang kita tahu, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat ini ditujukan Belanda untuk memecah belah persatuan rakyat Indonesia.

Dengan kondisi wilayah Indonesia yang telah dibagi menjadi beberapa negara bagian, membuat belanda berasumsi sangat mudah untuk mengadu domba para masyarakat Indonesia. Ketiga negara kekuasaaan RIS mencakup,

Daerah kekuasaan RIS yang pertama, terdiri atas:

1. Negara Pasundan
2. Republik Indonesia
3. Negara Jawa Timur
4. Negara Indonesia Timur
5. Negara Madura
6. Negara Sumatera Selatan
7. Negara Sumatera Timur

Daerah kekuasaan RIS yang kedua, terdiri atas:

1. Negara Riau
2. Negara Jawa Tengah
3. Negara Dayak Besar
4. Negara Bangka
5. Negara Belitung
6. Negara Kalimantan Timur
7. Negara Kalimantan Barat
8. Negara Kalimantan Tenggara
9. Negara Banjar

Daerah kekuasaan RIS yang ketiga, mencakup wilayah-wilayah yang tidak tercantum sebagai wilayah negara bagian.

Jalannya Pemerintahan RIS

Terbentuknya RIS pertama kali, maka harus bersiap dalam mengatur pemerintahannya. Yang mana saat itu yang menjadi polemik politik pertama kali adalah permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang sesegera mungkin.

Pemerintah federal harus segera memutuskan hasil dari komisi politik dan konstitusional mengenai permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan.

Permasalahan itu muncul akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah Belanda yang telah melakukan pembuangan masyarakat pribumi ke luar Indonesia.

Dan upaya tersebut juga didukung dengan usaha belanda untuk mendatangkan masyarakat Belanda ke Indoneisa guna membentuk negara Hindia Belanda.

Permasalahan yang ada tidak sampai disitu saja, pemerintah RIS juga harus menghadapi persoalan mengenai “negara hukum”.

Dan masalah terakhir yang melanda pemerintahan RIS adalah permasalahan angkatan perang. Dengan berbagai permasalahan yang ada, sistem pemerintahan RIS dirasa belum sepenuhnya matang.

Permasalahan politik itu juga diperparah dengan adanya permasalahan administrasi yang timbul. Hal tersebut dapat dilihat secara administrasi bahwa setiap wilayah yang ada tidak memiliki keteraturan pedoman.

Banyak pegawai negeri sipil yang berasal dari negara bagian lebih memilih untuk mentaati peraturan yang bersumber dari ibukota daripada daerah asalnya.

Yang mana dalam perkembangannya, hal tersebut menimbulkan sistem administrasi ganda yang membingungkan. Pembentukan berbagai negara bagian oleh Belanda pada dasarnya tidak pernah dianggap dan diakui eksistensinya oleh pemerintahan RI di Yogyakarta.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah pemerintahan bayangan di setiap negara bagian.

Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada masyarakat. Yang mana tindakan tersebut dikenal sebagai sebagai Bijenkomst voor Federaal Overleg (BFO).

Semua tindakan bayangan itu mendapat dukungan penuh dari kaum republikeun yang ada dalam pemerintahan RIS. Salah satu wujud dukungan kaum republikeun dapat terlihat mulai dari presiden RIS yakni Soekarno.

Sangat jelas terlihat bahwa Presiden Soekarno merupakan seorang republikeun yang mendukung dikembalikannya negara kesatuan. Selain itu, perdana menteri Moh. Hatta beserta dengan kabinetnya juga didominasi oleh kaum republikeun.

Namun, dari semua kabinet Hatta yang benar-benar mendukung Indonesia dengan bentuk negara federal hanyalah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede.

Oleh karena itu, secara politik dan administratif, kaum republikeun sudah menguasai kepemerinatahan negara RIS. Meskipun begitu masih terdapat sisi lainnya yang tetap berambisi untuk mengembalikan tubuh pemerintahan dan Negara Republik Indonesia menjadi negara kesatuan.

Kuatnya gerakan persatuan juga didukung dengan mayoritas masyarakat yang tidak mendukung pembentukan negara negara bagian.

Ketika Belanda mulai melepaskan kontrolnya terhadap negara negara bagian, rakyat Indonesia langsung bergerak menuntut untuk dikembalikannya bentuk semula dari NKRI.

Gerakan semacam itu kemudian menuntut agar daerahnya digabungkan kepada RI (Haryono Rinardi, 2010).

Penyebab Berakhirnya Pemerintahan RIS

Dalam perkembangannya, pemerintahan Republik Indonesia Serikat tidak dapat untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebab, seperti:

• Munculnya Disintegrasi Kedaulatan Republik Indonesia Serikat

Terdapat beberapa wilayah di bagian RIS yang melakukan pemberontakan besar besaran. Yang mana pemberontakan itu sangat mengancam kedaulatan RIS.

Beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa RIS, yaitu gerakan angkatan perang ratu adil (APRA), pemberontakan Andi Aziz, serta pendirian negara Republik Maluku Selatan atau RMS.

• Ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat

Selama pemerintahan Indonesia berbentuk federal banyak muncul desakan-desakan dari masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia menuntut untuk dikembalikannya negara-negara bagian ke dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut bersesuaian dengan prinsip awal bangsa Indonesia.

• Munculnya berbagai permasalahan

Permasalahan yang pertama kali muncul adalah permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang sesegera mungkin.

Pemerintah federal harus segera memutuskan hasil dari komisi politik dan konstitusional mengenai permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan.

Selain itu, di akhir masa kekuasaannya, pemerintah RIS harus dihadapkan dengan berbagai permasalahan keuangan.

The post Republik Indonesia Serikat (RIS): Latar Belakang, Tujuan dan Pembubaran appeared first on HaloEdukasi.com.