Sayangngnya potensi kekayaan sebesar itu tidak dimanfaatkan dengan penuh. Hanya sekitar 10 % kekayaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dengan potensi kekayaan tersebut seharusnya Indonesia memiliki sejumlah kebijakan yang dapat mendukung Indonesia sebagai negara maritim.

Berikut ini kebijakan Indonesia dalam ekonomi Maritim.

1. Kebijakan Membangun Jalan Tol Laut

Tol laut merupakan salah bentuk nyata pemerintah dalam menerapkan ekonomi Maritim dengan meningkatkan pelayanan pada daerah 3T tertinggal, terdepan dan paling luar dari perbatasan. Tol laut juga dapat menjadi angkatan laut yang melakukan pelayaran secara rutin dan terjadwal mengarungi wilayah barat hingga timur Indonesia.

Dengan adanya tol laut ini pemerintah dapat memastikan semua logistik dapat terpenuhi dengan lancar baik kebutuhan yang bersifat maupun barang lainnya ke seluruh Indonesia. Dengan adanya tol laut dapat dirasakan adanya pengurangan selisih harga antar pulau.

Selama ini akses kebutuhan pokok yang sulit ternyata dapat membuat kenaikan sejumlah harga yang sangat nyata pada sejumlah daerah khususnya daerah 3T Indonesia. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perkembangan ekonomi di sejumlah daerah.

Tol laut pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Ada 15 trayek yang sudah mulai beroperasi dan menghubungkan berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Adapun trayek tersebut di antaranya adalah

• Trayek T-1 rute Teluk Bayur – Pulau Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – Pulau Enggano – Bengkulu PP
• Trayek T-6 rute Tanjung perak – Tidore – Morotai – PP dan T-15 rute Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI menjadi pihak operator program laut serta melibatkan beberapa BUMN lainnya seperti Indonesia Ferry dan Djakarta Lloyd, ASDP serta beberapa perusahaan pelayaran swasta lainnya. Selain memiliki perkembangan pada rutenya program laut jug berkembang untuk mengangkut kontainer serta hewan ternak.

Di mana pihak PELNI yang ditugaskan untuk dapat menjalankan CM Camara Nusantara 1 dari Kupang, NTT menuju Tanjung Priok, Jakarta dengan tujuan agar dapat mengangkut hewan sapi. Kegiatan ini dilakukan mulai 10 November 2015.

Kapal ternak yang ditugaskan langsung ke pihak PELNI ini memiliki tujuan untuk memenuhi penawaran keperluan daging yang ada di daerah ibu kota dan sekitarnya. Selama empat tahun beroperasi kapal ternak ini sudah menjalankan 84 Voyage dengan muatan sebanyak 40.300 ekor sapi dari Kupang menuju Tanjung Priok yang selanjutnya akan disalurkan ke wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Sama seperti kapal penumpang pada umumnya, kapal ternak ini memiliki jadwal yang tetap dan teratur saat berlayar. Maka dari itu, ternak yang dikirim melalui kapal ternak memiliki kepastian waktu sehingga para peternak dapat mempersiapkan dan mengirim hewan ternaknya. Selain itu, melalui kapal ternak ini, keadaan hewan ternak lebih terjamin sampai ke pelabuhan tujuan.

2. Kebijakan Membangun Pelabuhan Laut Dalam

Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan memiliki akses perdagangan internasional, keberadaan pelabuhan sangat penting. Hal ini dikarenakan pelabuhan menjadi jalur utama dalam proses perdagangan yang terjadi di antara pulau-pulau di Indonesia.

Terutama dalam kegiatan proses muat barang. Semua pelabuhan memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang lebih dominan menguasai kegiatan muat barang. Begitu pentingnya sebuah pelabuhan bagi perdagangan, maka harus dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang.

Pada umumnya, fasilitas yang terdapat dalam sebuah pelabuhan yakni alur pelayaran, kolam pelabuhan, gudang lapangan penumpukan, tambatan atau dermaga, gedung terminal, gedung kantor serta fasilitas penunjang lainnya seperti lapangan parkir.

Selain itu, terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti peralatan pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan bongkar muat. Terdapat pula berbagai utilitas pelabuhan seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, sarana telekomunikasi, saluran pembuangan serta instalasi limbah dan sampah.

Jika ditinjau secara fisik keberadaan pelabuhan bisanya dipakai untuk tempat berlabuhnya sebuah kapal, tempat menaik turunkan penumpang dan bongkar muat barang. Maka dari itu, keberadaan pelabuhan hanyalah dipandang sebagai terminal tempat kapal berlabuh dengan berbagai fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan di sekitar pelabuhan.

3. Kebijakan Industri Perkapalan Dalam Negeri

Kerap kali barang produksi dalam negeri diklaim tidak memiliki daya saing dengan barang-barang dari luar. Sama seperti halnya industri galangan kapal dari dalam negeri yang kerap mendapatkan tudingan seperti. Hal ini didasari karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi modern.

Dengan adanya pengembangan industri galangan kapal, hal ini selaras dengan kebijakan tol laut yang diterapkan pemerintah. Keberadaan industri galangan kapal membantu kelancaran arus logistik sehingga peredarannya lebih efisien.

Keberadaan industri galangan kapal Indonesia sudah mengalami berbagai kemajuan. Sebagaimana yang dicatat oleh kementrian perindustrian Indonesia bahwa terjadi peningkatan jumlah galangan kapal buatan dalam negeri menjadi lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi yang menyentuh angka sekitar satu juta DWT pada tahun pertama.

Selain itu, setiap tahunnya kapasitas produksi industri galangan kapal mencapai 12 juta DWT guna reparasi kapal. Pencapaian ini membuktikan bahwa industri galangan kapal Indonesia terus mengalami perbaikan ke arah lebih baik.

Untuk itu, guna mendorong kemandirian pada sektor industri jangka pendek dan menengah, pemerintah terus mendorong adanya peningkatan produksi industri galangan kapal. Usaha ini dilakukan untuk mendukung upaya maksimal penggunaan produk dalam negeri dan memperbaiki perdagangan nasional dengan cara mengganti barang-barang impor seperti pengadaan kapal.

Keberadaan industri perkapalan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyatukan wilayah Indonesia yang tersebar. Maka dari itu, keberadaan industri galangan merupakan wujud nyata dari harapan tersebut.

Upaya menyatukan wilayah Indonesia ini bertujuan agar kepentingan negara dalam mewujudkan konektivitas antar tiap wilayah tercapai sehingga kesejahteraan dapat merata. Diharapkan dengan adanya penguatan sarana transportasi kelautan dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Melakukan Kerja Sama dalam ASEAN Connectivity

Kita tau bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang berada di kawasan Asia tenggara sehingga masuk dalam keanggotaan ASEAN. Keberadaan Indonesia dalam ASEAN memiliki sejumlah keuntungan terutama dalam hal ekonomi maritim.

Dalam program ASEAN Connectivity terdapat sebuah program untuk mempersiapkan lima pelabuhan besar. Adapun lima pelabuhan besar yang ditetapkan di antaranya Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta serta pelabuhan-pelabuhan yang berada di Makasar, Kalimantan dan Surabaya.

Di dalam ASEAN setidaknya ada 47 pelabuhan yang dikembangkan. Di mana 14 di antaranya berada di Indonesia. Keberadaan lima pelabuhan besar di Indonesia sudah siap untuk digunakan dalam ASEAN Connectivity yang di dalamnya memiliki sejumlah proyek penting penunjang ekonomi maritim.

Keberadaan proyek penting tentunya dapat menguntungkan dunia perekonomian Indonesia karena di dalamnya terdapat sejumlah investor dari pihak swasta.

5. Perubahan Basis Pembangunan Nasional

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi maritim adalah dengan merubah arah pembangunan nasional. Perubahan basis ini dapat dilakukan dengan merubah pembangunan berbasis daratan menjadi berbasis kelautan.

Dengan adanya perubahan ini dapat memicu percepatan pembangunan berbagai fasilitas penunjang transportasi kelautan. Contohnya seperti pembangunan yang terjadi pada pelabuhan Patimban pada tahun 2020.

Pelabuhan ini dibangun di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini berguna bagi percepatan arus transportasi kelautan. Bahkan saat ini pelabuhan ini menjadi pelabuhan ekspor yang besar di Indonesia.

6. Memacu Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ketersambungan Maritim

Adanya percepatan pengembangan infrastruktur merupakan contoh nyata dari pengembangan ekonomi Maritim. Contohnya seperti dibangunnya sebuah pelabuhan. Di mana pelabuhan merupakan tempat awal dan lalu lalang transportasi laut.

Dengan dibangunnya pelabuhan yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti dermaga, gudang dan lainnya maka akan membuat peningkatan kegiatan di pelabuhan. Percepatan pembangunan infrasturktur dapat memberikan banyak manfaat dan mendatangkan pelung guna peningkatan ekonomi maritim.

Seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Semakin banyak kegiatan yang terjadi di pelabuhan maka akan semakin banyak orang yang dibutuhkan di pelabuhan. Dengan begitu, penyerapan lapangan kerja akan terjadi terutama bagi masyarakat sekitar pelabuhan.

Tidak hanya itu, dengan percepatan pembangunan dapat meningkat lalu lintas penumpang, peningkatan kegiatan ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Ada banyak pelabuhan di Indonesia di mana terdapat beberapa pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor dan impor.

Adapun pelabuhan utama tersebut adalah pelabuhan Tanjung perak, pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung emas, pelabuhan merak, pelabuhan Samarinda, pelabuhan Bontang, pelabuhan Cilacap, pelabuhan Banjarmasin, pelabuhan Tuban dan lainnya.

7. Penyesuaian Regulasi dengan Seluruh Pihak

Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan ekonomi Maritim adalah dengan menyesuaikan regulasi dengan berbagai seluruh pihak baik dalam maupun luar negeri. Terdapat empat hak lintas di perairan Indonesia yang meliputi hak lintas damai, hak lintas transit, hak akses komunikasi dan hak lintas ALKI.

Hak lintas damai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 UNCLOS tahun 1982, yakni akan memberikan hak kepada seluruh negara baik negara berpantai ataupun tidak berpantai. Menikmati hal lintas damai lewat laut teritorial sebagaimana dalam pasal 18 yang menjelaskan lintas sebagai pelayaran lewat laut teritorial.

Adapun regulasi lain seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Di mana indonesia menjadi negara kepulauan yang dinamakan archipelagic state pertama di dunia dengan memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Di mana kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS selat Sunda dan selat Lombok saat ini masuk ke dalam ALKI 1 dan ALKI 2.

Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI sendiri merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas untuk dimasuki kapal-kapal internasional dan tertuang dalam perjanjian PBB mengenai Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982.

8. Penerapan Lima Pilar Utama dalam Industri Maritim Indonesia

Guna mensukseskan industri maritim Indonesia, Jokowi meluncurkan poros Maritim yang dinamakan Doktrin Jokowi atau World Maritime Fulcrum dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang diadakan di Nay Pyi Taw, Myanmar. Di dalam doktrin tersebut terdapat lima pilar utama dalam pembangunan sektor industri maritim di Indonesia.

• Pembangunan budaya maritim di Indonesia

Pembangunan fisik harus disertai dengan pembangunan manusia. Kalimat tersebut benar adanya karena manusia sebagai penggerak pembangunan dan objek pembangunan. Maka dari itu, salah satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Maritim Indonesia adalah dengan pentingnya menyadari bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar.

Kesadaran akan identitas bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya laut yang melimpah. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus menjaga semua itu dengan turut serta dalam upaya pembangunan ekonomi maritim. Tanpa adanya kesadaran, maka pembangunan tidak akan berhasil.

• Pengelolaan sumber daya laut yang terjaga

Salah satu hal yang mendukung upaya pembangunan adalah adanya kebijakan. Keberadaan kebijakan harusnya dapat mudah diterapkan sehingga akan terjalin kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah. Kerja sama yang baik ini dapat meningkatkan penguasaan potensi laut.

Namun, di samping itu hal yang harus diperhatikan adalah kegiatan eksploitasi laut yang berlebihan. Kegiatan penguasaan laut harus dilaksanakan secara aman sehingga industri perikanan akan tetap terjaga keberadaannya. Maka dari itu, salah satu komponen utama dalam hal ini adalah nelayan. Nelayan perlu diajak kerja sama dalam memanfaatkan laut guna mendukung ekonomi Maritim.

• Prioritas pengembangan infrastruktur dan konektivitas

Pada pilar ketiga ini yang menjadi fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang keberadaan laut sebagai sumber kegiatan ekonomi. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan agar kegiatan ekonomi Maritim dapat berjalan dengan lancar.

Contohnya yakni pada kebijakan pengembangan tol laut. Keberadaan tol laut sangat berperan penting dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Tidak hanya itu, masalah lain seperti logistik, industri bidang perkapalan dan pariwisata maritim juga perlu diperhatikan.

• Pembangunan diplomasi Maritim

Seorang diplomat merupakan sosok yang menjadi perwakilan negara untuk mengatasi sejumlah masalah dengan negara lain. Tidak menutup kemungkinan di wilayah laut dapat terjadi konflik. Bahkan beberapa kasus pernah terjadi seperti pencurian ikan yang dilakukan negara lain, pengombakan, pencemaran lingkungan laut dan tindakan ilegal lainnya.

Hal ini diakibatkan sistem keamanan laut tidak ketat. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya diplomasi laut yang berperan mengatasi dan menengahi masalah yang akan terjadi di laut.

• Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim

Selain adanya diplomasi, hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik laut adalah dengan membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim ini dapat dilakukan dengan menyiapkan anggota dan sejumlah fasilitas penunjang seperti kapal perang.

Terlebih lagi Indonesia sudah dapat memproduksi sendiri kapal perang. Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim merupakan sebuah upaya untuk mewaspadai sejumlah praktik ilegal yang dapat mengganggu perkembangan ekonomi Maritim Indonesia.

The post 8 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Indonesia sering disebut sebagai negara maritim. Julukan ini terbentuk akibat negara Indonesia memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar dari jumlah wilayah daratannya. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia untuk memiliki jenis ekonomi maritim dalam perekonomian besarnya.

Ekonomi maritim adalah segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir laut dan lautan. Kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam ekonomi maritim akan meliputi transportasi laut, industri galangan kapal, perawatan galangan kapal, pembangunan pelabuhan, bahkan sampai segala kegiatan operasional apapun yang berada di pelabuhan tersebut.

Segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di tepi pantai, pesisir, ataupun tengah laut dapat tergolong dalam ekonomi maritim. Kegiatan ini perlu diatur sebagaimana segala kegiatan di darat diatur. Hal ini didasari pada sebuah kondisi bahwa setiap negara juga memiliki batasan wilayah air dengan negara lain.

Pentingnya Membangun Industri Ekonomi Maritim

Sebagai negara yang memiliki jumlah perairan yang luas, Indonesia memiliki kekuatan maritim yang besar, termasuk dari kapasitas militer dan kekayaan bawah laut yang banyak. Industri maritim, tentunya, ikut ambil andil dalam membesarkan perekonomian Indonesia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ekonomi maritim harus dikembangkan di Indonesia, diantaranya adalah :

• Memperkuat Identitas Indonesia Sebagai Negara Maritim

Indonesia memiliki identitas kuat sebagai negara maritim. Sudah sepatutnya, Indonesia harus mengembangkan industri maritim. Hal ini juga didasari pada area kelautan dapat menjadi salah satu aset berharga negara.

• Membantu Pengelolaan Sumber Daya Laut

Industri maritim memang tidak bersinggungan langsung dengan sumber daya alam. Namun, pengembangan industri maritim mengenai sumber daya laut perlu dilakukan sehingga hasil laut dapat diolah dan didistribusikan secara cepat dan benar.

• Meratakan Pembangunan Infrastruktur

Ekonomi maritim juga dapat berdampak untuk infrastruktur. Pengembangan ekonomi maritim dapat menjadi salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan pembangunan nasional secara merata.

• Meningkatkan Konektivitas Maritim

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari belasan ribu pulau. Negara ini perlu membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung keterjangkauan antar pulau. Pengembangan industri perkapalan di dunia ekonomi maritim menjadi salah satu cara terbaik untuk memulainya.

Upaya Pengembangan Ekonomi Maritim

Pengembangan kegiatan ekonomi maritim diharapkan akan terus meningkat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat lebih lagi. Ekonomi maritim memiliki potensi yang cukup besar sehingga sangat perlu untuk diperkuat. Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim dilakukan untuk mencapai 4 tujuan utama, diantaranya adalah :

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
• Meningkatkan kesejahteraan semua pelaku usaha, terutama untuk setiap nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat lainnya dengan skala kecil.
• Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.
• Menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa dan penegak kedaulatan bangsa.

Ada 3 upaya pengembangan ekonomi maritim yang diterapkan di Indonesia, diantaranya adalah :

• Perubahan Basis Pembangunan Nasional

Perubahan basis pembangunan nasional terjadi dari pembangunan basis daratan yang diubah menjadi pembangunan. Perbuahan ini adalah upaya penting yang dilakukan untuk memacu percepatan sarana transportasi strategis di dunia kelautan.

Salah satu contoh nyata yang dapat terlihat adalah pembangunan pelabuhan patimban di Subang, Jawa Barat pada tahun 2020. Pembangunan tersebut sangatlah membuahkan hasil dan membuat pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan ekspor terbesar di negara Indonesia.

• Memacu Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan Ketersambungan Maritim

Peremajaan dan pengembangan pelabuhan merupakan contoh pengembangan ekonomi maritim yang sering terlihat. Dengan dibuatkannya terminal barang dengan fasilitas lengkap, termasuk gudang, lapangan penumpukkan, dan peralatan bongkar muat, kegiatan di pelabuhan dapat menjadi semakin efektif. Kondisi ini dapat menyebabkan banyak manfaat dan peluang baru.

Salah satu contoh manfaat nyata dari pengembangan pelabuhan adalah adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Setiap warga yang tinggal di sekitar pelabuhan juga akan mendapatkan keuntungan, misalnya dengan adanya peningkatan lalu lintas penumpang kapal, peningkatan kegiatan ekspor impor, dan perdagangan antar pulau melalui pelabuhan.

Ada beberapa pelabuhan di Indonesia yang menjadi pusat kegiatan ekspor dan impor barang, beberapa diantaranya adalah pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Dumai, Banjarmasin, Bontang, Cilacap, Belawan, Samarinda, Merak, Cigading, Tuban, Batu Ampar, dan Tanjung Emas.

• Regulasi yang Sesuai dengan Seluruh Pihak, Baik dalam Negeri ataupun Luar Negeri

Salah satu upaya pengembangan ekonomi maritim dari segi regulasi yang sesuai dengan pihak dalam negeri ataupun luar negeri adalah empal hal lintas perairan Indonesia, dimana mencakup hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas ALKI, dan hak akses komunikasi.

Hak lintas damai ada teruang dalam pasal 17 UNCLOS tahun 1982, dimana tertulis bahwa akan memberikan hak kepada seluruh negara, baik negara berpantai maupun tidak berpantai. Di pasal 18 juga tercantumkan bahasan mengenai cara menikmati hak lintas damai lewat laut teritorial dan pengertian lintas sebagai pelayaran lewat laun teritorial.

Hak lintas ALKI merupakan singkatan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. Kondisi ini muncul karena Indonesia merupakan archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisah alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Kedua pemisahan alur laut adalah TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, dimana sudah termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.

ALKI sendiri dapat diartikan sebagai alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas untuk dilayari kapal-kapal internasional, atau disebut juga dengan freedom to passage. Kondisi ini sudah tertuang dalam perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, atau disebut juga The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Manfaat Ekonomi Maritim

Ada 5 pilar pembangunan dan kebijakan di bagian ekonomi maritim, diantaranya adalah :

• Pembangunan budaya maritim di Indonesia
• Pengelolaan sumber daya laut yang lebih terjaga
• Memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas
• Pembangunan diplomasi maritim
• Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim

Berdasarkan 5 pilar pembangunan dan kebijakan di dunia ekonomi maritim, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari ekonomi maritim. Beberapa manfaat ekonomi maritim di Indonesia adalah :

• Pertumbuhan Eknomi Secara Berkelanjutan

Tol laut akan sangat membantu kegiatan perekonomian antar pulau. Masyarakat yang tinggal di area sekitar juga dapat mengalami dampak langsung di dunia ekonomi. Efeknya, akan ada pertambahan ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan.

• Kesejahteraan Pelaku Usaha

Pelaku usaha maritim, misalnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan dengan skala kecil akan mengalami manfaat dari ekonomi maritim. Kesejahteraan di beberapa sektor ekonomi akan meningkat secara bertahap.

• Kelestarian Lingkungan yang Lebih Terpelihara

Ekonomi maritim juga memberikan manfaaat bagi kelestarian lingkungan laut di Indonesia. Kondisi laut Indonesia akan terus dijaga juga keberlangsungan ekonomi maritim. Sumber daya alam dan keindahan alam akan terpelihara dengan baik.

• Laut Sebagai Pemersatu Bangsa

Beberapa daerah di Indonesia sulit untuk dijangkau melalui darat, apalagi Indonesia tergolong dalam negara kepulauan. Dengan adanya ekonomi maritim, setiap sektor dapat menjangkau derah terdepat dan tertinggal yang kini sulit. Tol laut dan pelabuhan-pelabuhan dapat mempermudah sarana transportasi dan membuat kepemilikan bangsa semakin kuat.

• Pengembangan Kegiatan Ekonomi Maritim

Pengembangan kegiatan ekonomi maritim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya. Potensi kelautan yang besar harus dipertahankan dengan baik agar manfaat pengembangan kegiatan ekonomi maritim dapat terus terjaga.

Kelebihan Ekonomi Maritim

Beberapa kelebihan ekonomi maritim di Indoensia adalah :

• Letak wilayah strategis
• Memiliki potensi yang besar, terutama karena keanekaragaman hayati yang besar
• Kekayaan alam yang beragam dan melimpah
• Keindahan laut yang luas
• Memiliki beragam budaya unik di setiap daerah

Kekurangan Ekonomi Maritim

Walaupun memiliki banyak manfaat dan kelebihan, masih ada beberapa kekurangan ekonomi maritim di Indonesia, diantaranya adalah :

• Area laut yang cukup bebas dapat menyebabkan rawat penyeludupan
• Daerah lempeng tektonik, dan gunung-gunung api membuat Indonesia menjadi rawan bencana kelautan, misalnya Tsunami.
• Transportasi laut masih terkategorikan cukup mahal dan sulit untuk diakses
• Penyebaran penduduk masih kurang merata
• Akses informasi yang masih minim menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu menjadi terkucilkan

Contoh Ekonomi Maritim

Cakupan ekonomi maritim sangatlah beragam dan luas sehingga proses dan produk yang dihasilkan juga sangatlah panjang. Bahkan, beberapa sektor sudah tidak menghasilkan produk lagi melainkan menghasilkan suatu kebijakan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Beberapa contoh ekonomi maritim adalah :

• Industri Pembuatan Kapal

Industri pembuatan kapal merupakah salah satu jenis industri yang bermain dalam skala besar. Dengan adanya industri pembuatan kapal, konektivitas antar pulau dapat lebih meningkat. Selain pembuatan kapal, beberapa industri ini juga umumnya menyediakan jasa reparasi kapal.

• Jasa Penyebrangan Antar Pulau atau Antar Negara

Transportasi laut dapat membantu setiap orang yang ingin berpergian dari satu pulau ke pulau lain, baik itu masih dalam negara yang sama ataupun lintas negara. Jasa penyebrangan ini merupakan salah satu hal penting dalam ekonomi maritim. Selain menyebrangkan setiap individu, jasa penyebrangan antar pulau juga dapat mengantar barang dan hewan.

• Terminal Peti Kemas

Pengiriman barang yang dilakukan dengan kapal laut memerlukan peti kemas untuk mengemasannya. Industri maritim juga dapat menyediakan tempat berlabuhnya kapal-kapal yang membawakan peti kemas. Pada terminal ini, setiap barang dapat dikemas dengan baik dan dapat tersambung dengan transportasi darat lanjutan.

• Wisata Bahari

Wisata bahari, atau wisata laut, dapat menjadi salah satu kegiatan yang mendukung usaha dan ekonomi maritim. Salah satu contoh wisata bahari yang kerap mejadi kegemaran beberapa orang adalah trip eksklusif dengan kapal pesiar.

• Industri Pertambangan dan Energi

Industri pertambangan dan energi juga masih masuk dalam bagian ekonomi maritim. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumber daya mineral di Indonesia yang berlokasi di wilayah perairan, termasuk minyak bumi, gas alami, perak, dan sebagainya.

• Industri Perikanan dan Bioteknologi

Industri perikanan dan bioteknologi memiliki nilai yang cukup besar di ekonomi maritim. Hal ini disebabkan karena industri perikanan dan bioteknologi sangat berkaitan erat dengan industri lainnya, termasuk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan umumnya berupa pasokan bahan baku untuk produk lainnya.

• Industri Jalan Laut

Tol laut dapat menjadi salah satu contoh kegiatan ekonomi maritim di bagian industri jalan laut. Kelancaran tol laut dapat meningkatkan distribusi barang atau logistik dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

The post Ekonomi Maritim: Pengertian, Kelebihan dan Contoh appeared first on HaloEdukasi.com.