Orde Lama merupakan istilah yang digunakan dalam sejarah politik Indonesia pada masa pemerintahan soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966 atau disebut juga Demokrasi terpimpin. Orde Lama ini baru dicetuskan ketika masa pemerintahan Soeharto yang disebut Orde Baru.

Berikut ini peran Soekarno dalam Orde Lama, diantaranya: 

1. Penggagas Demokrasi Terpimpin

Sebelum adanya Demokrasi Terpimpin, Soekarno berusaha merumuskan demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Soekarno menginginkan demokrasi di Indonesia lebih mementingkan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong yang dibimbing oleh satu pemimpin atau yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. 

Demokrasi Terpimpin ini berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1965 yang memuat tiga hal pokok, yaitu memperkenalkan gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang baru, membentuk dewan nasional sistem pemerintahan, dan mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong. 

2. Menyederhanakan Jumlah Partai Politik

Pada masa era orde lama, Presiden Soekarno melakukan pengurangan atau menyederhanakan jumlah partai politik melalui Perpres No. 7/1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945.

Partai politik yang berada di Indonesia memiliki jumlah yang banyak sehingga harus dikurangi dan hanya memilih partai politik yang telah memenuhi persyaratan saja. Akhirnya ada 10 partai politik yang terpilih saat itu yaitu NU, PNI, PKI, Partindo, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI dan dan Partai Islam Perti. 

3. Mencetuskan NASAKOM

Dalam mewadahkan 10 partai politik yang telah disebutkan diatas, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional berdasarkan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis). NASAKOM adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam usaha menyatukan adanya perbedaan dalam ideologi politik. Tiga partai politik yang menjadi faksi utama yaitu PNI (Nasionalisme), Masyumi dan NU (Agama), dan PKI (Komunis). 

4. Menjadi Pusat Kekuasaan 

Pada era orde lama, Demokrasi Terpimpin memiliki sifat terpusat sehingga menjadikan Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa dalam segala lembaga yang ada di pemerintahan Indonesia. Pada orde lama ini, Presiden Soekarno menjadi pemimpin Eksekutif. Sehingga, anggota MPR dan DPR diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. 

keputusan tersebut sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dimana Soekarno menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Namun kebijakan tersebut tidak menciptakan demokrasi terpimpin yang diharapkan.  

The post Peran Soekarno dalam Orde Lama appeared first on HaloEdukasi.com.

Ekonomi Awal Kemerdekaan

Era konomi awal kemerdekaan ini berlangsung mulai tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, seluruh kegiatan produksi, perdagangan dan juga kondisi ekonomi Indonesia terbilang masih belum stabil yang diakibatkan karena kondisi konflik di awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi di masa awal kemerdekaan dapat digambarkan sebagai berikut:

• Kasitas produksi menurun. Hal itu disebabkan karena aktivitas sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berhenti. Sehingga menyebabkan adanya keterbatasan pada kapasistas produksi dan infrastruktur pendukung.
• Aset produktif yang rusak akibat perang.
• Terjadi inflasi yang tinggi karena kelangkaan barang.
• Peningkatan uang beredar secara tidak terkendali yang bertujuan untuk menutup defisit anggaran.
• Kegiatan ekspor dan impor terpaksa berhenti akibat blokade dari Belanda.
• Mata uang yang beragam. Misal mata uang versi Pemerintah RI, Jepang dan De Javasche Bank.
• Adanya pergerakan penduduk besar-besaran antar daerah.

Indonesianisasi Ekonomi

Era ini berlangsung mulai dari tahun 1950 hingga 1957. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul, pada masa ini mulai diatasi dengan kebijakan ekomomi yang ditetapkan oleh pemerintah. pemerintah berupaya untuk menggeser dominasi ekonomi dari Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Adapun program-program yang sudah dijalankan yakni:

• Program benteng
  Program benteng dijalankan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir mulai dari Agustus 1950 hingga 1957. Program ini merupakan sebagai alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir dari bumiputera. Jadi, seluruh importir berasal dari masyarakat Indonesia.
• Sistem Alibaba
  Sistem Alibaba dibuat pada masa pemeritah Kabinet Ali Sastroatmidjojo I pada tahun 1953 hingga 1955. Program ini merupakan di mana pengusaha-penguasa etnis China atau Tionghoa diharuskan memberi pelatihan kepada penguasa bumiputera.
• Gelombang nasionalisasi
  Gelombang nasionalisasi merupakan kebijakan yang ditetapkan juga pada masa indonesiasnisasi di mana terdapat perubahan nama dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Misal, pada bidang perbankan ada perubahan pada nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, , Escompto menjadi Bank Dagang Negara, dan Nederlandse Handelsbank (NHB) menjadi Bank Umum Negara.
• Gunting Uang Sjafruddin Kendalikan Inflasi
  Kebijakan ini ditetapkan pada 10 Maret 1950 yang bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi. Hal itu dikarenkan peningkatan uang beredar yang tidak terkendali sehingga berpotensi menambah laju inflasi dan juga membahayakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan ini dengan menggunting uang menjadi dua di mana lembar pertama tetap berlaku untuk kegiatan ekonomi namun dengan nilai yang hanya setengah harga saja. Misal, yang tadinya Rp10 menjadi Rp5. Dan untuk potongan lembar kedua dapat ditukar dengan obligasi (bunga 3%). Kebijakan ini ternyata berdampak positif karena laju uang yang beredar perdesember 1950 turun menjadi 19,8% di mana sebelumnya 64,7%.

Era Ekonomi Terpimpin

Ketidakstabilan di masa parlementer ternyata mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin yakni pada tahun 1957 hingga 1965. Walaupun di era ini telah menunjukkan prestasi di awal, namun sistem ini justru memicu terjadinya gejolah seperti hiperinflasi yakni kenaikan harga barang yang secara drastis. Adapun langkah penanganannya terbagi menjadi dua tahap yaitu:

Tahap I pada 25 Agustus 1959

• Penurunan nilai mata uang yang berlaku pada uang kertas.
• Pembekuan giro.
• Menurunkan nilai rupah terhadap 1 dolar Amerika.

Tahap II pada 13 Desember 1965

• Penyederhanaan mata uang sesuai Keppres RI No. 27 tahun 1965 yakni terbit Rp1.
• Seluruh jenis nilai uang seperti Rp10.000, Rp5.000, dan Rp1.000 tidak berlaku.

The post Kebijakan Ekonomi Orde Lama, Kebijakan Lama yang Perlu dipelajari dalam Sejarah Ekonomi appeared first on HaloEdukasi.com.

Istilah ini baru mengemukan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut dengan Orde Baru.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno kemudian membuat beberapa gebrakan.

Berikut adalah beberapa dari penyimpangan pada masa orde lama:

• Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom)
• MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
• Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
• Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu, Front Nasional.
• Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
• Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR), dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
• Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945.

The post Penyimpangan Pada Masa Orde Lama yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.