Partai politik adalah salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi, karena mereka mewakili beragam pandangan dan kepentingan warga negara. Partai politik dapat berbeda dalam ideologi, pendekatan kebijakan, dan dukungan mereka, dan mereka berperan dalam membentuk arah politik suatu negara.

Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat, sehingga partisipasi politik dan pemilihan umum menjadi cara bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik mereka melalui partai-partai yang dipilih.

Partai politik dalam demokrasi adalah entitas penting yang memainkan peran utama dalam menjalankan proses politik dan pemerintahan dalam suatu sistem demokratis. Partai politik menjadi elemen kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pluralisme, partisipasi, dan akuntabilitas.

Hal itu menciptakan ruang untuk persaingan politik yang sehat, memberikan warga negara pilihan politik, dan membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratis. Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi.

Berikut adalah peran utama yang dimainkan oleh partai politik dalam konteks demokrasi.

1. Mewakili pilihan rakyat

Mewakili pilihan rakyat adalah salah satu peran utama partai politik dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, partai politik memberikan wadah bagi warga negara untuk mengartikulasikan pilihan politik mereka melalui pemilihan umum.

Partai-partai tersebut mengajukan calon-calon untuk berkompetisi dalam pemilu, dan pemilih dapat memilih kandidat yang paling mendekati pandangan rakyat. Sehingga, ketika seorang warga negara memilih suatu partai politik atau calon yang mewakili nilai-nilai, kebijakan, atau tujuan yang diinginkan oleh pemilih, partai politik tersebut berfungsi sebagai alat untuk mewakili pilihan rakyat dalam proses politik.

Hasil pemilu mencerminkan preferensi kolektif masyarakat dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan demikian, mewakili pilihan rakyat menjadi peran inti partai politik dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan rakyat kontrol atas pemerintahan mereka.

2. Memfasilitasi pemilu

Partai politik mengajukan calon-calon untuk berkompetisi dalam pemilu, memilih atau mencalonkan individu-individu yang dipercayai dapat mewakili pandangan dan nilai-nilai partai. Kemudian merumuskan wadah politik yang mencerminkan visi, pandangan, dan kebijakannya.

Hal ini menjadi dasar untuk kampanye calon partai, beberapa partai politik juga terlibat dalam pengawasan pemilu untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Dengan berperan dalam seluruh proses pemilu, partai politik membantu menjaga integritas pemilihan umum.

Selain itu, partai juga memberikan warga negara pilihan yang lebih baik dalam memilih pemimpin mereka, dan memfasilitasi mekanisme dasar demokrasi di mana pilihan rakyat diekspresikan. Oleh karena itu, memfasilitasi pemilu adalah salah satu fungsi utama partai politik dalam demokrasi.

3. Membentuk kebijakan dalam demokrasi

Partai politik memungkinkan perumusan kebijakan melalui perdebatan internal dan penentuan platform partai. Jika partai politik memenangkan pemilihan, partai tersebut dapat membentuk pemerintahan atau menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Dalam kapasitas ini, partai politik memiliki pengaruh langsung dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan. Anggota partai politik yang terpilih ke dalam lembaga legislatif memiliki peran penting dalam proses perundang-undangan dan perumusan kebijakan.

Kemudian, partai politik yang berada di luar pemerintahan juga berperan dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan visi atau kepentingannya. Dengan demikian, partai politik adalah entitas yang memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi.

Mereka berfungsi sebagai kendaraan bagi warga negara untuk mempengaruhi arah kebijakan dan memberikan alternatif kebijakan yang mereka dukung. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan adalah salah satu peran utama partai politik dalam demokrasi.

4. Melakukan pemantauan terhadap pemerintah

Partai politik di parlemen atau lembaga legislatif lainnya dapat mengajukan pertanyaan kepada pejabat pemerintah, mengadakan debat, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah. Selain itu, menggunakan media dan komunikasi untuk memberikan informasi kepada publik tentang isu-isu politik dan kinerja pemerintah, juga menyuarakan keprihatinan kepada publik.

Selanjutnya partai-partai tersebut berperan dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat dan lembaga legislatif, serta memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas dalam pemerintahan.

Partai politik oposisi adalah elemen penting dalam sistem demokrasi karena membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi tanpa pengawasan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemantauan terhadap pemerintah adalah peran penting yang dimainkan oleh partai politik dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

5. Mengawasi badan legislatif

Partai politik biasanya memiliki koordinator atau pemimpin fraksi yang membantu memastikan bahwa anggota partai di badan legislatif bersatu dalam memilih dalam isu-isu tertentu sesuai dengan pandangan partai.

Anggota partai politik di badan legislatif juga memainkan peran dalam pengawasan pemerintah, termasuk melalui pertanyaan, debat, dan penyelidikan. Partai politik seringkali memiliki peran dalam pemilihan pemimpin legilatif, seperti ketua parlemen, yang dapat memengaruhi arah legislatif.

Dengan mengawasi dan memengaruhi badan legislatif, partai politik berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan pandangan dan tujuan partai serta memastikan akuntabilitas anggota legislatif terhadap pemilih dan partainya. Hal tersebut merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.

6. Memberikan sosialisasi politik pada masyarakat

Partai politik membantu mendidik masyarakat tentang isu-isu politik, proses pemilihan, dan pentingnya partisipasi dalam politik, mengorganisir kampanye pemilu yang mencakup iklan, debat, dan interaksi langsung dengan pemilih untuk memperkenalkan calon-calon dan platformnya.

Selan itu, partai politik dapat mengadakan pertemuan umum, diskusi, atau forum yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog politik. Melalui berbagai cara tersebut, partai politik membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

Hal itu penting untuk menjaga demokrasi yang sehat, karena masyarakat yang terinformasi dan sadar politik dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan umum dan berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih baik.

7. Memobilisasi pemilih dalam pemilu

Partai politik merencanakan dan melaksanakan kampanye pemilu yang mencakup iklan, pertemuan, acara publik, dan kegiatan lainnya untuk mempromosikan calon-calonnya. Kemudian juga sering berperan dalam upaya registrasi pemilih untuk memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat telah terdaftar dan dapat memberikan suara.

Selain itu, menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi pemilih yang potensial dan memfokuskan upaya mobilisasi pada kelompok-kelompok tertentu. Memobilisasi pemilih adalah kunci dalam menjaga kesehatan demokrasi.

Partai politik memastikan bahwa pemilih memiliki akses ke informasi, merasa termotivasi untuk memberikan suara, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Hal itu adalah cara untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik.

8. Merekrut calon pemimpin

Partai politik mengadakan proses seleksi yang mencakup pemilihan calon-calon yang akan mewakili partai dalam pemilihan umum. Proses tersebut melibatkan penilaian terhadap kualifikasi, rekam jejak, dan integritas calon serta dapat memberikan pelatihan dan persiapan kepada calon-calon yang mereka rekrut.

Hal itu mencakup memberikan pengetahuan tentang isu-isu politik, strategi kampanye, dan keterampilan komunikasi. Semua itu dilakukan untuk memastikan bahwa calon-calon yang mereka rekrut mencerminkan keragaman masyarakat dalam hal latar belakang, jenis kelamin, etnisitas, dan lainnya.

Merekrut calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki dukungan partai adalah langkah awal penting dalam memastikan bahwa pemimpin yang muncul adalah orang yang terbaik untuk mewakili pandangan partai dan masyarakat dalam proses demokratis.

9. Membangun demokrasi

Partai politik mengajukan calon-calon untuk bersaing dalam pemilihan umum, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, memberikan warga negara pilihan politik dan mengizinkan mereka untuk mengungkapkan preferensi calonnya.

Anggota partai politik yang terpilih ke dalam lembaga legislatif memainkan peran penting dalam proses perundang-undangan, yang merupakan elemen sentral dalam demokrasi. Kemudian, partai-partai terutama yang berada di oposisi, memantau pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Dengan begitu, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun, memperkuat, dan menjaga demokrasi serta menjadi elemen vital dalam sistem demokrasi yang membantu memastikan pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat.

10. Merepresentasi kepentingan husus dalam masyarakat

Beberapa partai mewakili kepentingan khusus atau kelompok minoritas dalam masyarakat. Partai politik sering mewakili kelompok minoritas yang mungkin tidak memiliki suara yang cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan tanpa adanya perwakilan politik.

Beberapa isu-isu spesifik yang menjadi prioritas bagi sekelompok masyarakat, seperti isu lingkungan, hak-hak LGBTQ+, atau isu etnis. Selain itu, dapat mewakili organisasi sosial, seperti serikat pekerja atau kelompok advokasi, yang memperjuangkan kebijakan khusus.

Dalam sistem multipartai, partai politik memainkan peran penting dalam memberikan suara kepada kelompok-kelompok dan memastikan bahwa kepentingannya diwakili dalam proses politik. Hal tersebut menjadi salah satu cara di mana demokrasi memungkinkan beragam pandangan dan kepentingan diwakili, sehingga kebijakan yang diadopsi mencerminkan keberagaman masyarakat.

11. Menyaring dan penyedia informasi

Partai politik menyediakan informasi kepada pemilih tentang isu-isu politik, kebijakan, dan calon-calon yang akan didukung. Kemudian membantu pemilih untuk memahami posisinya tentang berbagai masalah.

Selanjutnya, partai politik menggunakan kampanye politik dan media sosial untuk menyampaikan pesan politik dan informasi kepada pemilih, juga mengadakan pertemuan, debat, dan acara publik lainnya untuk berkomunikasi dengan pemilih.

Dengan menyediakan informasi dan membantu pemilih untuk memahami isu-isu politik, partai politik berperan dalam memastikan bahwa warga negara dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, penyaringan dan penyediaan informasi adalah salah satu peran utama partai politik dalam demokrasi.

12. Menjadi forum damai saat konflik

Partai politik dapat menjadi mediator dalam konflik politik dengan mengadakan dialog dan perundingan antara berbagai kelompok atau partai yang terlibat serta dapat mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kompromi dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan berperan sebagai mediator, partai politik dapat membantu menghindari eskalasi konflik menjadi bentuk kekerasan atau ketidakstabilan politik yang lebih buruk. Setelah konflik berakhir, partai politik dapat memainkan peran dalam mempromosikan rekonsiliasi antara berbagai kelompok yang terlibat.

Pada saat-saat konflik politik atau ketegangan muncul, partai politik dapat berperan sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, menjadi forum damai saat konflik adalah salah satu peran yang dapat dimainkan oleh partai politik dalam mendukung nilai-nilai demokrasi.

The post 12 Peran Partai Politik dalam Demokrasi appeared first on HaloEdukasi.com.

Namun tahukah anda bahwa partai politik yang dibentuk di Indonesia ternyata memiliki fungsi penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

1. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang dapat diartikan bahwa partai politik berperan sebagai penyalur berbagai pendapat serta aspirasi masyarakat dan penyalur informasi dari pemerintah.

Dalam fungsi ini partai politik juga sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan serta penjelasan pemerintah kepada masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Contoh sarana komunikasi politik  adalah segala keluhan aspirasi, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat diapahami oleh pemerintah sehingga proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik yang dapat diartikan bahwa partai politik berperan untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak warga negara, ikut mendidik masyarakat dalam memelihara hal-hak politiknya dan menyampaikan informasi yang benar tentang fenomena politik yang terjadi di Indonesia.

Dalam fungsi ini partai politik harus mampu mensosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat dan berusaha membangun gambaran masyarakat tentang partai politik yang berusaha memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Contoh sarana sosialisasi politik adalah pemberitaan politik pemerintahan di media massa atau sosial media, kampanye serta penjelasan mengenai sistem pemilu baik pada lingkup RT, RW, menteri, gubernur, DPR, DPD hingga presiden, acara politik seperti debat kebijakan pemerintah ditayangkan di televisi, dan siaran sidang pemerintahan dalam pengambilan kebijakan yang ditayangkan di televisi atau media massa lainnya.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik yang dapat diartikan bahwa partai politik dapat menarik atau mengambil, menampung dan menyeleksi tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan sebagai pemimpin atau orang yang menduduki jabatan di pemerintahan.

Dalam fungsi ini partai politik membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik suatu negara dengan menjadi anggota perwakilan rakyat.

Partai politik di Indonesia masih menggunakan sistem rekrutmen tertutup dan terbuka yang sesuai dengan kebijakan dan aturan dari masing-masing partai. Contoh sarana rekrutmen politik adalah calon yang mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi partai Nasdem.

4. Sarana Pengatur Konflik

Partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik yang dapat diartikan bahwa partai politik ikut memecahkan atau mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat atau berperan sebagai penengah antara pemerintah dan rakyat.

Dalam fungsi ini partai politik seharusnya mampu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi sehingga terciptanya suasana harmonis diantara masyarakat dan pemerintah.

Contoh sarana pengatur konflik adalah mengadakan rapat-rapat yang membahas mengenai berbagai konflik yang terjadi di Indonesia yang dihadiri oleh kader-kader partai atau dengan pemerintah dan adanya rapat berskala kecil sampai berskala besar tergantung konflik yang diangkat atau didiskusikan.

5. Sarana Kontrol Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana control politik yang dapat diartikan bahwa partai politik berperan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan bahkan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam fungsi ini partai politik dapat membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Contoh sarana kontrol politik adalah partai politik mengawasi berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah apa telah sesuai dengan nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik.

6. Sarana Partisipasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana partisipasi politik yang dapat diartikan bahwa partai politik berperan untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai perwakilan rakyat yang dapat berpartisipasi pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Partai politik sebagai sarana partisipasi politik ini sangatlah penting karena tanpa adanya fungsi ini maka kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak akan dapat diubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Contoh sarana partisipasi politik adalah mengajukan tuntutan perubahan peraturan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik serta koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung kebijakan dan menentang calon pemimpin tertentu.  

Daftar Partai Politik Di Indonesia

Partai politik di Indonesia sangat beragam yang terdiri dari partai nasional dan partai lokal. Berikut adalah daftar partai politik di Indonesia :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuanagn)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya  (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat (PD)
15. Partau Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA)
17. Partai Aceh (PA)
18. Partai Sira
19. Partai Daerah Aceh (PD Aceh)
20. Partai Nanggroe Aceh (PNA)

The post 6 Fungsi Partai Politik appeared first on HaloEdukasi.com.

Sama halnya dengan Partai Politik yang dibentuk oleh serikat atau orang-orang yang hendak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Bagaimana partai politik bisa ada? dan untuk apa ada partai politik? Simak penjelasannya.

Pengertian Partai Politik

Pengertian Secara Umum

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu.

Terbentuknya Partai politik juga berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Pengertian Menurut KBBI

Pengertian partai politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

Kelompok atau serikat orang yang mengajukan kehendaknya, berkumpul untuk membentuk partai politik sebagai tindakan partisipasi aktif di pemerintahan.

Pengertian Menurut Undang Undang

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.

Untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan rumusan Pancasila dan rumusan UUD 1945.

Pengertian Menurut Para Ahli

• Menurut Miriam Budiardjo
  Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
• Menurut Carl J. Friedric
  Arti parpol merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dimana konsekuensinya, para anggota partai mendapat keuntungan baik secara idiil maupun materiil.

Secara keseluruhan dapat kita ambil kesimpulan bahwa partai politik adalah dasar kesamaan kehendak dan tujuan yang tertuang dalam ideologi politik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan nantinya.

Sejarah Partai Politik

Partai Politik di Dunia

Semua dimulai pada tahun 1714 di Inggris. Sebuah revolusi diam-diam terjadi dengan adanya pindah tangan dari sebuah dinasti kuno yang penuh dengan ancaman dan kekerasan kepada suatu kelompok yang nantinya membentuk politik modern sampai hari ini.

Dunia pada abad tersebut terbagi kepada berbagai faksi. Faksi yang terbesar di Inggris pada jaman itu adalah faksi Tory. Tema dari kekuasaan mereka dipenuhi oleh aksi feodal.

Kepemilikan tanah di jaminkan secara generasi, sedangkan para pekerjanya juga menjamin loyalitas dari cucu-cucunya.

Kekuasaan faksi Tory berada di kaum yang tidak terpelajar, sehingga monopoli Tory, walaupun sangat tersebar di seluruh Inggris, hanya berujung di kekuasaan para tuan tanah kecil di kota-kota kecil.

Sementara itu, terdapat juga kaum yang terpelajar di kota-kota besar dimana distrik manufaktur dan perdagangan bersatu untuk membuat faksi Whigs

Dan saat itu kepemimpinan faksi Tory dan Whigs di Parlemen Inggris harus berakhir pada tahun 1760 saat kehilangan kepercayaan dari keluarga kerajaan.

Meskipun demikian, faksi ini tetap memiliki pengaruh besar. Namun saat masa Revolusi Amerika dan politik modern dunia muncul di tahun 1784, faksi Whigs kembali muncul dan menganjurkan kebebasan bagi penjajah Amerika.

Mereka melihat diri mereka sebagai pelindung kebebasan Inggris dan memandang masyarakat sebagai seperangkat hubungan yang saling tergantung secara hierarkis dan memandang rendah penggunaan paksa pemaksaan negara.

Berawal dari Inggris, Eropa, hingga Amerika Serikat, praktik partai politik pun menyebar ke seluruh dunia baik dengan alasan praktik politik maupun kebutuhan untuk menggalang kekuatan politik dalam rangka melawan kolonialisme barat.

Kini partai politik sepertinya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik mayoritas negara di dunia.

Negara yang terkenal otoriter pun memiliki sistem partai yang canggih meskipun hanya memperbolehkan satu tipe partai.

Partai Politik di Indonesia

• Masa penjajahan Belanda
  Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau pun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.           
• Masa penjajahan Jepang
  Masa ini semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.      
• Masa Merdeka
  Mulai 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Fungsi Partai Politik

• Parpol Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masayarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.

Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

• Parpol Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara.

Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut.

Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

• Parpol Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik atau pun sistem pemerintah.

Dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan atau pun beberapa jabatan politik atau pun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.

Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat atau pun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

• Parpol Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR / DPRD / Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Tujuan Partai Politik

Menurut Surbakti, fungsi utama dari partai politik ialah mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi yang tertentu.

Namun dari itu, partai politik juga dapat melaksanakan sejumlah fungsi yang lainnya.

Fungsi lain tersebut adalah sosialisasi politik, merekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik, dan juga kontrol politik.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pasal 10, tujuan dari partai politik secara khusus ialah:

• Meningkatkan partisipasi politik anggota atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahannya.
• Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta negara.
• Membangun sikap dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta negara.

Peran Partai Politik

• Parpol Merumuskan Kebijakan Publik. Partai politik yang memenangi pemilihan umum akan mendapat suara mayoritas pada perwakilannya di parlemen.
• Parpol Memberikan Stabilitas Politik. Peran partai politik selanjutnya adalah memberikan stabilitas politik suatu negara.
• Mengikuti Pemilihan Umum, Sudah barang tentu jika partai politik dibuat untuk mengikuti pemilihan umum di Indonesia.
• Ikut Menjalankan Pemerintahan. Seperti disinggung sebelumnya, partai politik terbagi menjadi dua yakni partai mayoritas dan partai minoritas yang sama-sama terlibat menjalankan pemerintahan.
• Berperan sebagai Oposisi. Partai minoritas atau yang kalah dalam pemilihan umum akan berperan sebagai oposisi dari pemerintah yang berkuasa.
• Membentuk Opini Publik. Peran partai politik biasanya memiliki kepanjangan tangan di berbagai infrastruktur politik lainnya seperti pada kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok sosial tertentu.
• Membuat Mungkin Sistem Parlementer. Sistem parlementer adalah sistem yang terdiri dari wakil rakyat. Partai politik bertugas mengatur wakil-wakil rakyat ini sejak dini.
• Membantu Perekrutan Pemimpin. Perekrutan anggota partai politik sebaiknya memiliki ketentuan berintegritas, berpendidikan dan cerdas karena hal ini merupakan perekrutan calon pemimpin sejak dini.
• Merancang Undang-undang. Partai berkuasa atau mayoritas yang terpilih turut menjalankan pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah dalam membuat atau merancang Undang-undang.
• Akses ke Pemerintah. Ada stigma yang terbangun di masyarakat bahwa mendekati pejabat pemerintah adalah hal yang susah. Ada jarak berupa kesejahteraan dan ekonomi, biasanya. Oleh karena itu, adanya partai politik memberi masyarakat harapan bahwa ada akses ke pemerintah untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini merupakan fungsi parpol yang signifikan dalam demokrasi modern.

Klasifikasi Partai Politik

• Partai Massa
  Partai yang selalu mendasarkan kekuatan pada jumlah anggotanya. Disiplin  dan kualitas anggota partai kurang mendapat perhatian.
• Partai Kader
  Partai yang mementingkan kualitas, loyalitas, dan disiplin anggotanya.
• Partai Lindungan
  Partai yang memiliki organisasi nasional yang kendor. Maksud utamanya hanyalah untuk memenangkan pemilu dengan mencari dukungan anggotanya.
• Partai Asas
  Partai yang biasanya memiliki pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dengan berpedoman pada doktrin partai yang kuat dan mengikat.
• Partai Program
  Partai yang berorientasi pada program yang konkret untuk diperjuangkan menjadi program national.

Contoh Partai Politik di indonesia

Berikut nama Partai Politik yang sudah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai NasDem
3. Partai Pemuda Indonesia
4. Partai Hati Nurani Rakyat
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
7. Partai Kongres
8. Partai Serikat Rakyat Independen
9. Partai Kebangkitan Bangsa
10. Partai Indonesia Sejahtera
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Pemersatu Bangsa
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Golongan Karya
15. Partai Karya Republik
16. Partai Nasional Republik
17. Partai Keadilan sejahtera
18. Partai Gerindra
19. Partai Demokrasi Pembaruan
20. Partai Buruh
21. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
22. Partai Pelopor
23. Partai Republiku
24. Partai Demokrat
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Republik Nusantara
27. Partai Islam
28. Partai PNI Marhaenisme
29. Partai Karya Peduli Bangsa
30. Partai Persatuan Pembangunan
31. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia
32. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
33. Partai Aksi Rakyat
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Merdeka
36. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
37. Partai Republik
38. Partai Kedaulatan
39. Partai Persatuan Nasional
40. Partai Patriot
41. Partai Bhinneka Indonesia
42. Partai Peduli Rakyat Nasional
43. Partai Barisan Nasional
44. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia
45. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah  Indonesia
46. Partai Matahari Bangsa

Cara Membuat Partai Politik

Berikut Ini Adalah Syarat-syarat Pembuatan Partai Politik Di Indonesia:

• Harus ada minimal 50 orang warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun untuk mendirikan dan membentuk partai politik baru. Akta pendirian dibuat di depan notaris, memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, juga kepengurusan tingkat nasional.
• Membentuk kepengurusan minimal di 15 provinsi, atau 50 persen dari jumlah provinsi di Indonesia. Termasuk, pengurus cabang tingkat kabupaten/kota madya minimal 50 persen pada setiap provinsi itu dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten / kota yang bersangkutan.
• Nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak boleh sama dengan partai politik lain.
• Mempunyai kantor yang tetap.
• Mendaftarkan akta notaris pendirian partai kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
• Departemen Kehakiman melakukan verifikasi atas akta dan syarat pendirian partai serta kepengurusannya, berikut nama, lambang, dan tanda gambar.
• Komite Pemilihan Umum bertugas menyaring partai peserta pemilu. KPU menetapkan dan melaksanakan tata cara penelitian keabsahan syarat-syarat partai sesuai dengan UU Partai dan UU Pemilu, yaitu: memiliki pengurus lengkap minimal di 2/3 jumlah provinsi dan di 2/3 jumlah kabupaten / kota madya serta memiliki 1.000 anggota pada setiap kepengurusan partai di tingkat cabang, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Masing-masing kepengurusan di tingkat daerah dan cabang ini harus punya kantor tetap. Partai juga harus mengajukan nama dan tanda gambar.
• Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Pemilu, partai itu tidak dapat menjadi peserta pemilu.

The post Partai Politik: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.