Dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 angka 6 UUD no.39 tahun 1999 tentang HAM).

Mekanisme penanganan pelanggaran HAM Undang-Undang 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 6 menyebtkan bahwa :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseaorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tujuan investigasi

Dalam rangka menegakkan HAM dan menjamin perlindungan bagi semua orang, maka diperlukan upaya-upaya investigaso atau pencarian fakta manakala terjadi pelanggaran HAM. Pencaran fakta atau investigasi biasa didefinisikan sebagai proses identifikasi sebuah pelanggaran HAM dan penyusuta fakta yag relevan dengan pelanggaran yang terjadi.

Tujuan dari investigasi atau pencarian fakta adalah :

• Membantu menyembuhkan dan merehabilitasi korban
• Pendampingan hukum (advokasi da litigasi)
• Mendorong perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi HAM
• Memantau kepatuhan pemerintah atas persetujuan internasional di bidang HAM
• Sarana pendidikan publik
• Bahan pelurusan sejarah

Selanjutnya, hasil investigasi didokumentasikan dalam suatu format yang menjamin analisis dan pelaporan yang memadi bagi upaya tidak lanjut. Dkumnetasi pelanggaran HAM merupakan keseluruhan proses pengumpulan data, pegolahannya menjadi informasi dan perekaman secara sistematis semua informasi yang didapatkan, baik di lapangan maupun sumber-sumber lain.

Sumber tersebut masuk dalam sebuah investigasi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, hingga semua informasi yang didapat bisa dicari kembali dengan mudah.

Unsur investigasi

Untuk menjamin sistem dokumentasi yang baik makan dibutuhkan unsur-unsur, sebagai berikut :

• Perlunya sarana perekaman data
• Cakupan infirmasi yang perlu didokumentasikan
• Kosakata terkendali
• Metode perekaman, baik dalam betuk teks bebas, formulis darurat, dan format standar
• Desain format, yang terdiri dari tiga hal yang mutlak yang harus di catat, yaitu :
  • Kasus pelanggarannya (event). Elemen data minimal adalah bentuk pelanggaran HAM, alasan di balik pelanggaran jenis atau kategorisasi pelanggaran HAM, waktu dan tempat kejadian, akibat yang ditimbulkan.
  • Siapa yang menjadi korbannya (victim). Elemen data minimal adalah nama korban, jenis kelamin, status, dan pekerjaan korban.
  • Siapa pelaku (perpetrator). Elemen data minimal adalah nama pelaku, jenis kelamin, jabatan/pangkat, hubungan pelaku dengan organisasi tertentu, kesatuan (apabila pelakunya adalah aparta negara)
  • data pelengkap, antara lain :
    • Nara sumber (source)
    • Intervensi (intervention)
    • Informas hukum (penangkapan, penahanan, kondisi selama ditangkap, penasehat hukum, tipe pengadilan, prosedur hukum dan lain sebagainya)
    • Kematian dan pembunuhan (tipe kematian, keterangan pejabat pemerintahan atau organisasi tertentu, metode membunuh, keterangan kematian, hasil otopsi, permintaan penyelidikn/penyidikan).
    • Penyiksaan (tipe penyiksaan, interogasi, surat pengakuan, petugas kesehatan, akibat fisk penyiksaan, akibat psikis penyiksaan, periode penyiksaan).
    • Perusahaan atas hak miliki dan perpindahan penduduk dan lain-lain

Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pencarian dan penyimpanan data pelanggaran HAM adalah :

• Hubungan antar rekor (apakah merupakan kasus sederhana atau kompleks)
• Sistem penomoran rekor
• Sistem penyimpann dan sarana temu kembali (apakah bersifat manual atau terkomputerisasi)
• Alat encarian kembali pelaporan. Sebagai negra pihak dari sejumlah konvensi di bidang HAM, makan Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelapora kondisi dan upaya yang dilakukan dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM dalam bentuk country report.

Sistematika pelaporan yang ditujukan kepada badan-badan internasional adalah sebagai berikut :

• Kondisi wilayah dan masyarakat
• Struktur politik secara umum
• Kerangka hukum keseluruhan hak-hak yang harus dilindungi
• Upaya-upaya yang telah dilakukan dan kendala pemenuhannya

Laporan-laporan tersebut harus diajukan secara berkala sebagai wujud dari komitmen Indonesia sebagai negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi konvensi. Dalam konteks nasional, fungsi laporan situasi dan kondisi HAM juga membantu pemerintah dalam mengkaji sejauh mana kebijakan yang telah diambil benar-benar menunjukkan keberpihakan pada upaya penegakan dan perlindungan HAM.

The post Investigasi Pelanggaran HAM appeared first on HaloEdukasi.com.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tetapi di Indonesia sendiri berita mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia masih kerap kali terjadi sehingga tidak asing lagi di dengar oleh khalayak masyarakat. Lalu apa yang dimaksud dengan Pelanggaran HAM?

Pengertian

Masih menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Jadi secara singkat, HAM adalah sesuatu yang harus dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Karena jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.

Jenis Pelanggaran HAM

Jenis pelanggaran HAM yang biasa terjadi umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

Pelanggaran HAM Ringan

Jenis pelanggaran HAM Ringan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi pelanggaran ini termasuk kategori yang berbahaya karna dapat merugikan orang tersebut.

Beberapa contoh kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini yaitu seperti pencemaran nama baik,mendapatkan perlakukan tidak adil, menahan kebebasan dalam berekspresi, tindakan bullying dan lainnya.

Kasus pelanggaran HAM yang termasuk ke kategori pelanggaran ringan juga pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berikut daftar kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia:

• Kasus Perundungan pada Siswa SMA Jakarta

Bullying di sekolah adalah sebuah contoh pelanggaran HAM ringan yang serius karena dapat mengganggu psikolog seorang anak. Beberapa tahun lalu seorang siswa di SMA negeri di Jakarta mengaku dipukul dan dicengkeram oleh tiga seniornya hingga lebam-lebam hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam.

Aturan yang mengatakan untuk memakai singlet itu diusulkan oleh seniornya sendiri dan bukan oleh sekolah. Korban perundungan sudah berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai dirinya yang tidak pakai singlet itu. Tetapi, ketiga seniornya tetap tidak mendengarkan dan terus memarahinya.

Walaupun pokok permasalahan tersebut adalah hal-hal kecil yang kemudian menjadi pemicu dalam tindakan kekerasan pada seseorang, maka tindakan tersebut sudah termasuk pelanggaran HAM.

• Pemberian Vaksin Kosong ke Warga di Jakarta

Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan dengan wabah penyakit baru yaitu Covid-19, sejumlah masyarakat di anjurkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 agar meminimalisir terjangkitnya Covid-19, tetapi hal tersebut tidak berjalan mulus, karena terdapat laporan kasus kecurangan atau kelalaian yang merugikan seseorang.

Seperti kasus seorang perawat berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus lalu. Kelalaiannya ini dinyatakan telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 1984.

• Pemberian Vitamin Kedaluwarsa Kepada Pasien

Seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kedaluwarsa oleh salah satu pihak Puskesmas di Jakarta. N diberi tiga jenis obat yang sama dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kedaluwarsa, yaitu April 2019. Setelah mengonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah, hingga perutnya kesakitan.

Pelanggaran HAM Berat

Adalah pelanggaran HAM yang dapat mengancam keselamatan nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Pelanggaran HAM berat ini dikategorikan menjadi dua bagian menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu :

Kejahatan Genosida

yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Tindakan ini dapat mempengaruhi fisik dan mental korban menjadi tertekan.

Kejahatan ini dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran secara fisik baik seluruh maupun sebagiannya.

Kejahatan Kemanusiaan

Adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan lainnya.

Pelanggaran HAM berat juga tidak kalah marak terjadi di Indonesia. Kasus ini sudah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Berikut beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia :

• Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984

Dalam kasus ini ditemukannya korban dengan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan dari majelis hakim untuk kasus ini menyatakan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas.

Di mana tindakan hakim dalam kasus ini dinilai sangat lah tidak adil dan manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum di Indonesia pada zaman itu sangatlah lemah, sehingga HAM para korban korban peristiwa tersebut tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

• Penembakan Mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998

Dalam peristiwa kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer Indonesia yang menyidangkan kasus ini memberikan vonis kepada dua terdakwa dengan hukuman selama 4 bulan penjara, empat terdakwa lainnya divonis selama 2-5 bulan penjara dan sisa sembilan orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun.

Hal ini juga tidak berlaku adil bagi para korban mahasiswa karena HAM yang mereka miliki sama sekali tidak dapat melindungi mereka dari tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh terdakwa.

• Kasus Bom Bali 2002

Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu pada 2002, yang dilakukan oleh teroris dengan menelan korban rakyat sipil, baik dari warga negara asing maupun Indonesia.

Peristiwa seperti kasus pengeboman orang-orang yang tidak memiliki kesalahan apapun termasuk juga dalam pelanggaran hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk dapat hidup aman dan mendapatkan perlindungan.

The post Jenis Pelanggaran HAM dan Contoh Kasusnya di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.