Dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 angka 6 UUD no.39 tahun 1999 tentang HAM).

Mekanisme penanganan pelanggaran HAM Undang-Undang 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 6 menyebtkan bahwa :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseaorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tujuan investigasi

Dalam rangka menegakkan HAM dan menjamin perlindungan bagi semua orang, maka diperlukan upaya-upaya investigaso atau pencarian fakta manakala terjadi pelanggaran HAM. Pencaran fakta atau investigasi biasa didefinisikan sebagai proses identifikasi sebuah pelanggaran HAM dan penyusuta fakta yag relevan dengan pelanggaran yang terjadi.

Tujuan dari investigasi atau pencarian fakta adalah :

• Membantu menyembuhkan dan merehabilitasi korban
• Pendampingan hukum (advokasi da litigasi)
• Mendorong perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi HAM
• Memantau kepatuhan pemerintah atas persetujuan internasional di bidang HAM
• Sarana pendidikan publik
• Bahan pelurusan sejarah

Selanjutnya, hasil investigasi didokumentasikan dalam suatu format yang menjamin analisis dan pelaporan yang memadi bagi upaya tidak lanjut. Dkumnetasi pelanggaran HAM merupakan keseluruhan proses pengumpulan data, pegolahannya menjadi informasi dan perekaman secara sistematis semua informasi yang didapatkan, baik di lapangan maupun sumber-sumber lain.

Sumber tersebut masuk dalam sebuah investigasi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, hingga semua informasi yang didapat bisa dicari kembali dengan mudah.

Unsur investigasi

Untuk menjamin sistem dokumentasi yang baik makan dibutuhkan unsur-unsur, sebagai berikut :

• Perlunya sarana perekaman data
• Cakupan infirmasi yang perlu didokumentasikan
• Kosakata terkendali
• Metode perekaman, baik dalam betuk teks bebas, formulis darurat, dan format standar
• Desain format, yang terdiri dari tiga hal yang mutlak yang harus di catat, yaitu :
  • Kasus pelanggarannya (event). Elemen data minimal adalah bentuk pelanggaran HAM, alasan di balik pelanggaran jenis atau kategorisasi pelanggaran HAM, waktu dan tempat kejadian, akibat yang ditimbulkan.
  • Siapa yang menjadi korbannya (victim). Elemen data minimal adalah nama korban, jenis kelamin, status, dan pekerjaan korban.
  • Siapa pelaku (perpetrator). Elemen data minimal adalah nama pelaku, jenis kelamin, jabatan/pangkat, hubungan pelaku dengan organisasi tertentu, kesatuan (apabila pelakunya adalah aparta negara)
  • data pelengkap, antara lain :
    • Nara sumber (source)
    • Intervensi (intervention)
    • Informas hukum (penangkapan, penahanan, kondisi selama ditangkap, penasehat hukum, tipe pengadilan, prosedur hukum dan lain sebagainya)
    • Kematian dan pembunuhan (tipe kematian, keterangan pejabat pemerintahan atau organisasi tertentu, metode membunuh, keterangan kematian, hasil otopsi, permintaan penyelidikn/penyidikan).
    • Penyiksaan (tipe penyiksaan, interogasi, surat pengakuan, petugas kesehatan, akibat fisk penyiksaan, akibat psikis penyiksaan, periode penyiksaan).
    • Perusahaan atas hak miliki dan perpindahan penduduk dan lain-lain

Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pencarian dan penyimpanan data pelanggaran HAM adalah :

• Hubungan antar rekor (apakah merupakan kasus sederhana atau kompleks)
• Sistem penomoran rekor
• Sistem penyimpann dan sarana temu kembali (apakah bersifat manual atau terkomputerisasi)
• Alat encarian kembali pelaporan. Sebagai negra pihak dari sejumlah konvensi di bidang HAM, makan Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelapora kondisi dan upaya yang dilakukan dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM dalam bentuk country report.

Sistematika pelaporan yang ditujukan kepada badan-badan internasional adalah sebagai berikut :

• Kondisi wilayah dan masyarakat
• Struktur politik secara umum
• Kerangka hukum keseluruhan hak-hak yang harus dilindungi
• Upaya-upaya yang telah dilakukan dan kendala pemenuhannya

Laporan-laporan tersebut harus diajukan secara berkala sebagai wujud dari komitmen Indonesia sebagai negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi konvensi. Dalam konteks nasional, fungsi laporan situasi dan kondisi HAM juga membantu pemerintah dalam mengkaji sejauh mana kebijakan yang telah diambil benar-benar menunjukkan keberpihakan pada upaya penegakan dan perlindungan HAM.

The post Investigasi Pelanggaran HAM appeared first on HaloEdukasi.com.

HAM merupakan singkatan dari Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh seluruh manusia sejak lahir. HAM tercantum di dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Dalam UUD 1945, HAM mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, mendapatkan pendidikan layak, berkomunikasi, dilindungi, setara di mata hukum, tidak disiksa, tidak didiskriminasi, dan hak untuk merdeka.

Seiring berkembangnya zaman, pelanggaran terhadap HAM semakin banyak terjadi di Indonesia. Pelanggaran ini dapat terjadi baik disadari maupun tidak disadari. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi. Sifat pelanggaran dapat bersifat berat atau ringan.

Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri individu, kelompok, atau instansi. Berikut ini faktor internal dari pelanggaran HAM:

• Tidak Memiliki Kesadaran HAM

Faktor internal penyebab penlanggaran HAM yang pertama adalah tidak memiliki kesadaran HAM. Kesadaran ini terbentuk dari pengetahuan tentang HAM. Oleh karena itu, penting sekali mempelajari dan memahami HAM sejak dini.

• Tidak Mempunyai Toleransi Terhadap Perbedaan

Berada dan tinggal pada daerah yang majemuk menuntut diri untuk mempunyai toleransi terhadap perbedaan. Indonesia terdiri dari bahasa, suku, dan budaya yang beraneka ragam. Tidak memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan akan menimbulkan pelanggaran HAM.

Mulanya sikap ini membuat seseorang menjadi tidak menghormati orang lain di luar nilai-nilai yang dianutnya. Lama kelamaan menjadi diskriminasi terhadap orang lain yang berada di luar kelompoknya.

• Egoisme

Egoisme atau sikap egois merupakan bentuk sikap mementingkan keadaan atau kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Sikap ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain.

Egoisme membuat pelakunya merasa kepentingan dirinya adalah hal yang utama. Hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, sikap egois dapat menyebabkan pelanggaran HAM.

• Keinginan Balas Dendam

Kasus-kasus pelanggaran HAM banyak didasari oleh rasa ingin balas dendam terhadap individu atau golongan.

Biasanya kasus pelanggaran HAM ini berupa pembunuhan dan penganiyaan. Rasa ingin membalas dendam memicu seseorang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindakan kriminal yang merampas hak asasi orang lain.

• Kurangnya Empati

Empati merupakan suatu perasaan yang muncul dan mampu membuat seseorang mempunyai perasaan, pikiran, keadaan yang sama seperti yang dialami oleh orang lain. Kurangnya empati merupakan faktor dasar yang menyebabkan pelanggaran HAM.

Kekurangan empati terhadap orang lain dapat menyebabkan seseorang tega melakukan perbuatan menyakiti dan bertindak keji terhadap orang lain. Hal ini disebabkan karena empati berkaitan erat dengan rasa kemanusiaan.

• Kondisi Keuangan

Faktor internal lain yang menyebabkan pelanggaran HAM adalah kondisi keuangan. Saat seseorang mengalami kekurangan secara finansial, mereka dapat bertindak di luar batas akal sehat. Orang tersebut dapat melakukan tindakan yang melanggar HAM dengan sengaja. Contohnya pencurian uang dengan membunuh korban.

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Selain faktor internal, penyebab pelanggaran HAM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar individu. Berikut ini adalah faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran HAM:

• Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Pemicu lain pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dalam menyebabkan pelanggaran HAM dapat dilihat pada kasus orang yang mempunyai kekuasaan.

Orang yang mempunyai kekuasaan misalnya bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Sedangkan kesenjangan ekonomi dapat dilihat pada kasus perampokan. Kasus ini disebabkan pelaku dan korban memiliki perbedaan harta kekayaan yang cukup jauh.

• Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekuasaan yang disalahgunakan dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Sebagai contoh, orang dengan kekuasaan lebih mudah melakukan tindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Perlakukan ini merugikan dan melanggar hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat terjadi di dalam kelompok, instansi, atau pemerintahan. Contoh lainnya adalah pemimpin yang diktator. Jenis pemimpin ini akan melanggar banyak hak asasi dari rakyat yang berada di bawah naungannya.

• Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, bila teknologi disalahgunakan dapat menimbulkan masalah salah satunya pelanggaran HAM. Penyalahgunaan teknologi pada industri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini melanggar hak asasi masyarakat.

• Aparat Penegak Hukum Tidak Tegas

Tidak tegasnya perlakuan aparat penegak hukum membuat pelanggaran HAM terus saja terjadi. Pemberian hukuman yang tidak menimbulkan efek jera serta kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani dengan baik akan membuat kasus pelanggaran HAM berulang kali terjadi.

• Kurangnya Sosialisasi tentang HAM

Kurangnya sosialisasi tentang HAM juga dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia memahami tentang hak asasi. Ini dipicu oleh belum meratanya pendidikan ke seluruh daerah. Kurangnya pemahaman tentang HAM membuat seseorang dapat melanggar hak asasi milik orang lain.

• Struktur Politik dan Sosial

Faktor struktur politik dan sosial juga berperan penting dalam pelanggaran HAM. Kondisi politik dan sosial yang carut marut membuat instansi pemerintah tidak terlalu menghiraukan pelanggaran hak asasi yang terjadi di dalam masyarakatnya.

The post 12 Faktor Penyebab Pelanggaran HAM appeared first on HaloEdukasi.com.