Majelis Agung Uni Soviet

Majelis Agung Uni Soviet adalah badan legislatif tertinggi serta merupakan satu-satunya lembaga yang berhak untuk mengesahkan amandemen konstitusional. Majelis Agung ini terdiri dari bagian yakni Dewan Kesatuan dan Dewan Kebangsaan. 

Jumlah anggota Dewan Kesatuan berdasarkan rasio dari jumlah penduduk yakni dengan perbandingan 1:300.000 jiwa sedangkan Dewan Kebangsaan anggotanya terdiri dari perwakilan etnis yang ada di Soviet. Dewan Kebangsaan terdiri dari 32 anggota dari setiap negara Soviet, 11 perwakilan dari republik otonom, 5 anggota dari masing-masing  oblast otonom, serta 1 perwakilan dari setiap okrug otonom di Uni Soviet.

Jumlah anggota dari Majelis Uni Soviet menurun drastis pada 1989 yaki hanya 542 orang dari semula mencapai 1.500 orang. Persidangan juga semakin sering dilakukan dari semula hanya 6 bulan dalam satu tahun menjadi 8 bulan dalam setahun. 

Presidium Majelis Agung

Dalam bahasa lokal Presidium Majelis Agung disebut sebagai  Prezidium Verkhovnogo Soveta atau disebut juga sebagai Presidium Soviet Tertinggi yakni sebuah badan kekuasaan negara Soviet yang dipilih melalui sidang gabungan antara dua majelis Soviet Tertinggi yakni  oleh para anggota Dewan Kesatuan dan Dewan Kebangsaan. Masing-masing dewan terdiri 15 perwakilan dari negara Uni Soviet, sat orang sekretaris dan 20 anggota. 

Anggota yang bertanggung Jawab kepada Majelis Agung ini dipilih ketika untuk menjadi perwakilan dari mereka saat parlemen sedang tidak bersidang. Ketua dari presidium merupakan kepala negara yang diakui secara de jure.  Berikut ini adalah daftar ketua Presidium Majelis Agung dari awal sampai akhir. 

• Mikhail Kalinin (1938–1946)
• Nikolay Shvernik (1946–1953)
• Kliment Voroshilov (1953–1960)
• Leonid Brezhnev (1960–1964)
• Anastas Mikoyan (1964–1965)
• Nikolay Podgorny (1965–1977)
• Leonid Brezhnev (periode kedua, 1977–1982)
• Yuri Andropov (1982–1984)
• Konstantin Chernenko (1984–1985)
• Andrey Gromyko (1985–1988)
• Mikhail Gorbachev (1 Oktober 1988–25 Mei 1989)
• Mikhail Gorbachev (25 Mei 1989–15 Maret 1990)
• Anatoly Lukyanov (15 Maret 1990–22 Agustus 1991)

Kepala Pemerintahan

Uni Soviet adalah negara gabungan yang berbentuk republik federasi dengan kepala negara yang tertinggi adalah seorang Perdana Menteri. Para pejabat di kabinet menteri bertanggung jawab dalam pembentukan atau merumuskan rencana lima tahunan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Soviet menyatakan bahwa “Pemimpin Pemerintahan akan mengkoordinir dan mengorganisir pekerjaan wakil ketua dan wakil ketua pertama dalam menangani kasus-kasus mendesak serta membuat keputusan-keputusan tertentu yang berasal dari administrasi negara.

Wakil Ketua

Wakil ketua atau wakil kepala pemerintahan adalah seseorang yang bertugas untuk membantu perdana menteri. Seorang Wakil Perdana Menteri Pertama bersama dengan Wakil Perdana Menteri Uni Soviet Pemerintah menunjuk seseorang untuk menempati posisi wakil ketua dan wakli ketua pertama untuk membantu pekerjaan kepala pemerintahan. 

Wakil ketua akan menggantikan ketua pemerintahan apabila ia tidak dapat melakukan tugasnya karena sesuatu hal. Jika ketua pemerintahan kembali makan peran dan posisi akan dikembalikan seperti semula. Pejabat deputi ini yang akan membawahi dan mengawasi kementerian, komite negara dan badan-badan lainnya yang ada di bawah pemerintahan. Deputi ini akan mengeluarkan perintah setiap hari sesuai dengan lembaga atau badan yang dinaunginya. 

Lembaga Administrasi 

Fungsi dari administrasi adalah untuk memberikan persetujuan atas keputusan, kebijakan atau rencana-rencana yang telah dirancang oleh pemerintahan. Lembaga Administrasi tersusun atas departemen dan struktur unit tersendiri. Lembaga Administrasi ini juga merupakan bagian dari presidium pemerintahan. 

Komite Pusat

Komite pusat atau disebut sebagai “Tse Ka” adalah sebuah organisasi tertinggi dalam struktur organisasi Partai Komunis Uni Soviet. Pemimpin tertingginya adalah seorang Sekretaris Jenderal namu diubah menjadi Sekretaris Tingkat Satu sejak tahun 1953  oleh  Nikita Khrushchev namun hanya bertahan sampai tahun 1966 kemudian kembali seperti pada awalnya. 

Jabatan ini memiliki kekuasaan yang tinggi setelah Sekjen Joseph Stalin memimpin Partai Komunis untuk mendapatkan kekuasaan. 

Kementerian

Lembaga kementerian Uni Soviet membawahi beberapa bidangnya masing. Kementerian Uni Soviet terbagi menjadi sebagai berikut: 

• Kementerian Industri Penerbangan
• Kementerian Teknik Mobil dan Pertanian
• Kementerian Energi dan Industri Atom
• Kementerian Hubungan Ekonomi Luar Negeri
• Kementerian Dalam Negeri 
• Kementerian Geologi
• Kementerian Penerbangan Sipil
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Informasi dan Pers
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Sumber Daya Materi
• Kementerian Metalurgi
• Kementerian Kelautan
• Kementerian Industri Gas dan Minyak
• Kementerian Industri Pertahanan
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Rekayasa Mesin Umum
• Kementerian Alam dan Lingkungan
• Kementerian Transportasi
• Kementerian Industri Radio
• Kementerian Perikanan
• Kementerian Pertanian dan Pangan
• Kementerian Pembangunan Khusus dan Karya Instalasi 
• Kementerian Industri Perkapalan 
• Kementerian Perdagangan 
• Kementerian Pembangunan Transportasi 
• Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial 
• Kementerian Industri Batu Bara
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Industri Kimia dan Bahan Bakar
• Kementerian Perekonomian dan Perkiraan Ekonomi
• Kementerian Industri Elektronik
• Kementerian Industri dan Instrumen Elektromekanik
• Kementerian Energi dan Kelistrikan
• Kementerian Hukum

The post Sistem Pemerintahan Uni Soviet appeared first on HaloEdukasi.com.

Aturan ini berguna untuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing individu agar tetap berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Selain itu dengan adanya aturan, sebuah negara akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Kali ini akan kita bahas mengenai aturan dalam pemerintahan yang sering disebut sebagai sistem pemerintahan.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari kata sistem yang berarti aturan dan dari kata pemerintahan.

Dua kata ini tergabung dan membentuk arti sebuah aturan yang berlaku di suatu negara mengenai kebijakan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan.

Beberapa negara di dunia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda.

Seperti contohnya Indonesia yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat.

Macam-macam Sistem Pemerintahan

Ada 6 macam sistem pemerintahan yang dianut beberapa negara di dunia, antara lain:

1. Liberalisme

Liberalisme disebut juga dengan paham bebas.

Dalam artian lebih luas, pemerintahan dengan sistem liberalisme adalah pemerintahan yang memiliki aturan dan pandangan bahwa kebebasan dan persamaan hak merupakan hal yang utama.

Negara yang menganut sistem pemerintahan liberal cenderung membebaskan pikiran individu masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Mereka mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dimana masing-masing individu masyarakat menjadi pusat utama sedangkan negara hanyalah sebagai alat semata.

Hukum yang ada pada negara dengan sistem pemerintahan liberalisme lebih menunjukkan aturan bahwa negara melindungi dan membela setiap warganya.

Beberapa negara di Amerika menganut sistem pemerintahan liberalisme.

Hal ini dapat kita lihat dari bebasnya pendapat dan pikiran masing-masing individu disana.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Liberalisme:

• Menggunakan asas demokrasi
• Para pengurusnya dipilih oleh Rakyat setempat
• Lembaga parlemen memiliki tanggung jawab kepada Rakyatnya.

Contoh Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Liberalisme:

• Kanada
• Meksiko
• Uruguay dan
• Panama.

2. Parlementer

Sesuai namanya, dalam sistem pemerintahan parlementer, peran penting suatu negara berada pada parlemennya.

Parlemen merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, dengan sebutan lainnya adalah badan legislatif.

Dalam suatu sistem pemerintahan parlementer, presiden dapat berdiri dengan perdana menteri dimana keduanya dipilih oleh parlemen.

Selain itu, presiden hanyalah sebagai simbol kepala negara saja di dalam sistem pemerintahan parlementer.

Parlemen juga memiliki hak untuk menjatuhkan suatu pemerintahan apabila sudah tidak sesuai.

Meski demikian, sistem pemerintahan parlementer memiliki tingkat tanggap terhadap pelayanan warganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.

Ini dikarenakan sistemnya yang cenderung digerakkan oleh wakil-wakil rakyat.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri
• Lembaga legislatif lebih dominan daripada eksekutif
• Raja sebagai simbolis.

Contoh Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Jepang
• Malaysia
• Singapura
• Belanda dan
• Inggris.

3. Komunis

Sistem pemerintahan ini berpaham pada komunisme dimana tidak ada partai lain selain partai komunis.

Semua hal yang berkaitan dengan kekayaan alam serta kepemilikan pada tiap-tiap masyarakat, kecuali pakaian, perabotan dan upah, merupakan milik negara.

Tujuan dari sistem pemerintahan ini sebetulnya adalah untuk menyama-ratakan semua kaum agar menuju ke arah makmur.

Namun warga negaranya harus tunduk terhadap bangsa, negara, dan partai komunis itu sendiri.

Lebih tepatnya semua hak individu harus tunduk pada kepentingan partai, karena itulah dalam sistem pemerintahan komunis tidak terdapat hak asasi manusia dan negara serta hukum tidak terlalu berlaku.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Komunis:

• Dominan dengan partai komunis
• Bersifat otorier serta tidak mempunyai hak bebas berpendapat
• Komunisme dijadikan landasan negara.

Contoh Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Komunis:

• RRC
• Korea Utara
• Vietnam
• Rusia
• Kuba dan
• Albania.

4. Demokrasi liberal

Sistem pemerintahan demokrasi liberal lebih menekankan hak-hak dan kebebasan individu dalam berpendapat maupun berpikir.

Negara berhak membuat aturan namun tidak boleh sampai membatasi kebebasan individu tersebut.

Seperti contohnya dalam menetapkan pemimpin di suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal.

Akan diadakan suatu pemilihan umum guna menentukan siapa pemimpin yang akan menjadi kepala negara tersebut.

Pemilihan umum ini mengikutsertakan rakyat sehingga rakyat lah yang bebas memilih siapa pemimpin yang cocok bagi mereka.

Sistem pemerintahan demokrasi liberal bertentangan dengan komunisme dan cenderung lebih ke sistem presidensial dan parlementer.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal:

• Presiden memiliki hak membubarkan DPR
• Perdana Menteri boleh diangkat menjadi Presiden
• Menteri bertugas atas kebijakan pemerintahan.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi Liberal:

• India
• Israel
• Jepang dan
• Taiwan.

5. Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan aturan yang digunakan oleh suatu negara dengan menetapkan presiden sebagai wewenang penting dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dll.

Presiden dipilih oleh rakyat dan tidak mudah dijatuhkan hanya karena persaingan politik.

Namun tentu saja apabila terjadi pelanggaran, maka presiden dapat diturunkan jabatan.

Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan badan eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, walikota, dll akan terpisah dengan kekuasaan legislatif yang terdiri dari dewan rakyat, dewan daerah, majelis rakyat.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Presiden berhak membentuk sebuah kabinet kerja
• Eksekutif dapat terus berdiri, tanpa takut dijatuhkan oleh legislatif
• Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Presiden.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial:

• Indonesia
• Afghanistan
• Brazil
• Chili.

6. Semipresidensial

Sistem pemerintahan semipresidensial adalah sistem yang menjalankan suatu negara dimana pemimpinnya adalah seorang presiden dan perdana menteri.

Sistem ini menerapkan antara gabungan presidensial dengan sistem parlementer.

Karena penerapannya yang menggabungkan 2 sistem dan 2 kepala negara, karena itulah sistem semipresidensial seringkali disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda.

Meski ada 1 presiden dan 1 perdana menteri, presiden masih memiliki seorang wakil.

Wakil presiden juga membantu tugas-tugas seorang presiden dan menggantikannya sementara apabila seorang presiden melakukan pelanggaran ketika memimpin negara.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Semipresidensial:

• Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh Rakyat
• Presiden memiliki hak istimewa dalam kepemimpinannya.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan semipresidensial:

• Palestina
• Perancis
• Georgia
• Romanis
• Rusia
• Tunisia
• Ukraina
• Mesir
• Armenia
• Portugal
• Timor Leste
• Guyana
• Haiti
• Algeria dan
• Sri Lanka.

The post Sistem Pemerintahan: Pengertian dan Macamnya appeared first on HaloEdukasi.com.