Sementara itu, Peter L. Berger berpendapat bahwa pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang atau membangkang.

Pengendalian sosial memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.

• Menguatkan keyakinan masyarakat terhadap norma sosial.
• Memberikan ganjaran kepada warga yang mentaati norma.
• Membangun rasa malu.
• Menebarkan rasa takut.
• Mendorong terciptanya sistem hukum.

Secara sosiologis, istilah pengendalian sosial digunakan untuk menggambarkan berbagai usaha dan langkah yang ditempuh oleh masyarakat untuk mencegah dan mengatasi berbagai penyimpangan sosial yang terjadi.

Berikut adalah beberapa lembaga atau institusi yang memiliki peran dalam proses pengendalian sosial, yaitu:

1. Kepolisian

Bagi masyarakat awam, kepolisian merupakan salah satu institusi tinggi negara yang sangat dihormati, disegani, dan bahkan dikakuti. Hal ini dikarenakan, citra polisi di mata masyarakat luas dianggap sebagai lembaga yang hanya bertugas untuk menangkap dan memenjarakan orang yang melanggar hukum.

Namun pada realitanya, polisi juga memiliki tugas untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, ancaman, tindak kejahatan, dan kekerasan.

Oleh karena itu, kepolisian juga dikenal dengan lembaga yang mengayomi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan kehadirannya.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas popok dan wewenang kepolisian yaitu:

• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Menegakkan hukum.
• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga atau institusi kepolisian merupakan salah satu jenis lembaga pengendalian sosial yang memiliki peran untuk mendorong masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan berbagai aturan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak akan melakukan perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Fungsi lain dari lembaga kepolisian yaitu melakukan berbagai penyuluhan, bimbingan, dan sosialisasi kepada masyarakat luas agar selalu bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

2. Pengadilan

Peran pengadilan dalam proses pengendalian sosial yaitu bersifat formal. Hal ini dikarenakan pengadilan merupakan lembaga resmi negara seperti kepolisian dan kejaksaan.

Individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan akan diproses berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Apabila terbukti melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau kurungan penjara.

Adapun fungsi dan wewenang lembaga pengadilan yaitu:

• Menerima perkara perdata maupun pidana.
• Memeriksa/menyelidiki perkara yang telah diajukan.
• Memutuskan, dan menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa yang menjadi tugas pengadilan.

3. Adat

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih menjaga dan menjalankan tata cara, sistem nilai, tradisi, budaya, serta kebiasaan yang diturunkan dari generasi terdahulu.

Bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat tradisional adalah hukum/peraturan tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan nama hukum adat.

Contoh hukum adat yang ada di Indonesia yaitu hukum adat Berjenjang yang berasal dari Aceh. Hukum adat ini memiliki fungsi untuk memberi sanksi atau hukuman bagi anggota masyarakat yang bertindak tidak sesuai dengan norma yang ada.

Jenis hukuman disesuaikan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan, mulai dari level terendah yaitu teguran dan nasihat, kemudian meminta maaf secara langsung kepada masyarakat, sampai dengan hukuman fisik, misalnya hukuman cambuk.

4. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut orang yang memiliki pengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang diberi identitas sebagai tokoh masyarkat, yaitu sebagai berikut.

• Dianggap sebagai sesepuh atau orang yang dituakan dalam masyarakat. Hal ini karena orang tersebut memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.
• Memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama, misalnya ustaz dan kiai.
• Memiliki kekuasaan dan wewenang di bidang politik, misalnya lurah, ketua RT, dan ketua RW.

Dengan adanya tokoh masyarakat di suatu wilayah, diharapkan dapat memberikan sosialisasi, arahan, nasihat, bimbingan, dan imbauan kepada setiap anggota masyarakat agar senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku.

Dengan demikian, tokoh masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pengendalian sosial yang bersifat persuasif dan preventif karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan sosial.

5. Media Massa

Pengendalian sosial dengan memanfaatkan media massa dapat bersifat persuasif (mengajak) dan preventif (mencegah). Hal ini dikarenakan media massa memiliki beberapa tugas, antara lain:

• Menyebarkan berbagai informasi terkini.
• Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas.
• Mengontrol dan mengawasi perilaku masyarakat dan para pemegang kekuasaan.
• Mendorong masyarakat untuk memberikan opini/pendapat terkait isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat.

Contoh media massa yang ada di masyarakat yaitu surat kabar (koran), majalah, portal berita online, buku, jurnal, televisi, radio, dan film.

6. Sekolah

Sekolah tidak hanya dikenal sebagai agen/media sosialisasi untuk mempelajari nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Sekolah juga memiliki tugas sebagai lembaga yang dapat mengontrol perilaku siswa melalui seperangkat tata tertib atau peraturan yang telah dibuat.

Setiap sekolah memiliki nilai, norma, serta aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warganya termasuk siswa dan guru. Berikut adalah beberapa contoh peraturan yang terdapat di sekolah, antara lain:

• Tidak boleh terlambat datang ke sekolah.
• Dilarang tidak masuk sekolah tanpa izin (bolos).
• Tidak boleh melakukan bullying antarsiswa.
• Dilarang bertengkar, berkelahi, dan tawuran.
• Dilarang membawa rokok atau merokok di sekolah.
• Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang telah disepaki bersama.
• Dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin guru.
• Wajib memakai seragam dengan rapi.

Apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, maka akan diberi sanksi berupa peringatan baik secara lisan maupun tertulis, pemanggilan orang tua atau wali murid, skorsing tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran selama beberapa hari, dan diberhentikan secara paksa dari sekolah.

7. Keluarga

Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran untuk menumbuhka nilai-nilai dasar kepada anak seperti kasih sayang, tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, religius, moral, kesopanan, dan kebaikan.

Proses penanaman berbagai nilai tersebut dapat melalui berbagai cara, seperti motivasi, bimbingan, paksaan, dan diskusi. Hal ini dilakukan demi membentuk sikap dan perilaku anak agar sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, anak tidak akan berperilaku menyimpang, sebab di dalam dirinya telah tertanam nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh keluarga khususnya orang tua.

The post 7 Jenis Lembaga yang Berperan dalam Pengendalian Sosial appeared first on HaloEdukasi.com.

Setiap individu dalam lingkungan masyarakat itu akan dibujuk, dianjurkan bahkan di paksa untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai hidup di dalam lingkungannya.

Tujuan utama dibentuknya pengendalian sosial ini adalah untuk menciptakan ketentraman serta keserasian dalam hidup berdampingan di lingkungan masyarakat.

Bentuk Pengendalian Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada banyak sekali bentuk pengendalian sosial yang diterapkan untuk menciptakan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Berikut beberapa bentuk pengendalian sosial tersebut:

• Teguran

Teguran biasanya dilakukan seseorang kepada orang lain yang dianggap melanggar aturan, etika atau bahkan mengganggu kenyamanan warga masyarakat.

Teguran juga biasanya dilakukan secara langsung dan terbuka, sehingga orang yang bersangkutan akan segera menyadari kekeliruan yang diperbuatnya.

Contohnya ketika sekelompok pemuda sedang begadang malam sambil minum minuman keras. Pak RT yang mengetahui hal ini akan menegur mereka demi kenyamanan warga lain.

• Gunjingan atau Gosip

Gosip adalah bentuk lain dari teguran namun dilakukan secara tidak langsung. Walaupun tidak langsung namun gosip atau gunjingan ini bisa menyebar dari satu mulut ke mulut sehingga hampir seluruh warga bisa mengetahuinya.

Walaupun gosip merupakan perbuatan negatif yang tidak patut dicontoh, namun gosip bisa jadi pengendali sosial yang ampuh jika bertujuan untuk menyadarkan perbuatan seseorang yang tidak baik.

Misalnya saja gosip tentang seorang melakukan KDRT. Banyak warga akan terus bergosip akan hal ini dan membuat pelaku dikucilkan dari lingkungan masyarakat sehingga membuatnya jera.

• Sanksi dan Hukuman

Sanksi dan hukuman pada dasarnya adalah imbalan bersifat negatif yang diberikan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan menyimpang.

Sanksi biasanya berupa denda sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk ganti rugi perbuatan yang dilakukan. Jumlahnya tidak menentu dan tergantung pada kesepakatan penegak hukum yang mengaturnya.

Sedangkan hukuman bisa berupa sanksi tapi juga bisa berupa hal lain seperti kurungan penjara atau pengasingan.

Adapun sanksi dan hukuman ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang bertujuan khusus untuk membuat seseorang jera namun dalam kadar yang lebih tinggi daripada teguran atau gosip.

Di lain sisi sanksi dan hukuman juga bertujuan sebagai peringatan bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan penyimpangan.

Biasanya sanksi dan hukuman ini juga di cantumkan dalam sebuah peraturan pemerintahan seperti Undang-Undang.

• Norma Hukum

Norma hukum merupakan bentuk pengendalian sosial yang berhubungan erat dengan sanksi dan hukum. ini karena norma hukum merupakan peraturan yang biasanya terdapat juga sanksi dan hukum yang menyertainya.

Norma hukum ini tidak sama dengan adat istiadat. Bila adat istiadat dikembangkan secara tidak sengaja, maka norma hukum ini dengan sengaja diciptakan dan langsung memiliki kekuatan yang mengikat.

Hal itu karena norma hukum ini merupakan peraturan yang ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh negara. Sehingga seluruh warga negara harus mematuhi dan menjalankannya.

• Adat Istiadat

Bila ada norma hukum, ada juga adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan bentuk kontrol sosial yang paling kuno dan keberadaanya tidak disengaja. Hal ini karena adat istiadat muncul secara bertahap.

Walaupun setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, namun secara garis besar adat istiadat ini berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang dalam suatu lingkungan masyarakat.

Seseorang dengan latar belakang lingkungan yang sangat menjunjung adat istiadat pastilah akan menjadi seseorang yang patuh akan peraturan. Dan memiliki tingkah laku baik sesuai adat istiadat yang diajarkan padanya.

Bahkan di beberapa negara adat istiadat ini dinilai sederajat dengan moral dan dianggap lebih tinggi dari norma hukum.

Seperti contohnya di Inggris. Negara yang berbentuk kerajaan ini menggagap adat istiadat lebih besar kekuasaanya dibandingkan dengan masyarakat industri lain mana pun.

• Pendidikan

Secara sederhana pendidikan menjadi sarana seseorang agar terhindar dari kebodohan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan yang dia peroleh.

Dengan pengetahuan yang ia peroleh ini pula seseorang akan mengetahui, memahami, dan sekaligus mempraktikan  norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Maka dari itu pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial. Melalui pendidikan, norma hukum akan diajarkan di sekolah tempat orang-orang menempuh jenjang pendidikan.

Sehingga semua orang yang menempuh jenjang pendidikan secara langsung juga mempelajari tentang norma hukum yang akan ia pakai dalam bermasyarakat.

• Agama

Agama memiliki fungsi yang hampir mirip dengan pendidikan dalam hal pengendalian sosial. Yaitu fungsi mendidik manusia agar bermoral dan mematuhi norma hukum.

Seperti yang kita semua tahu, semua agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik, dan menjaga hubungan baik dengan siapa pun.

Melalui agama, manusia ditanamkan keyakinan bahwa melaksanakan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan pahala.

Prinsip ini mirip dengan konsep pengendalian sosial dimana manusia diberi perintah untuk menaati peraturan agar hidup berjalan dengan lancar dan tentram.

• Rehabilitasi

Rehabilitasi biasa di berikan pada pelaku pengguna obat-obatan berbahaya seperti narkoba. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial juga.

Ini karena, selain bertujuan untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba, rehabilitasi ini juga bertujuan sebagai pencegah penyebaran narkoba.

Karena dengan ditangkapnya pengguna dan penyebar narkoba, penegak hukum berharap penggunaan narkoba yang merupakan perbuatan menyimpang juga akan berkurang.

The post 8 Bentuk Pengendalian Sosial dan Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Menurut ahli sosiologi Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah cara untuk menertibkan atau mengatur anggota yang ada di dalam masyarakat apabila terjadi pembangkangan. Bruce J. Cohen yang juga ahli sosiologi menyebutkan bahwa pengendalian sosial berguna untuk mendorong individu dalam masyarakat agar memiliki perilaku selaras. Ada pula Robert M. Z. Lawang yang mengartikan pengendalian sosial sebagai cara untuk membantu pelaku penyimpangan kembali ke jalan yang benar.

Intinya, pengendalian sosial dilakukan agar seluruh anggota dalam masyarakat dapat berjalan seirama dengan menaati nilai dan norma yang ada.

Pengendalian sosial terbagi menjadi dua sifat, yakni pengendalian sosial preventif dan represif. Pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Biasanya, langkah pengendalian sosial bersifat preventif ini dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan, serta nasihat agar menghindari penyimpangan.

Sementara pengendalian sosial bersifat represif dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Langkah ini dapat berupa hukuman, sanksi, nasihat, serta penyuluhan pasca penyimpangan agar tidak terulang kembali.

Tujuan Pengendalian Sosial

Masyarakat akan sadar melakukan pengendalian sosial jika mengetahui tujuan dari upaya tersebut. Agar pengendalian sosial diaplikasikan dengan baik di kehidupan bermasyarakat, penting untuk mengetahui tujuannya. Lalu, apa tujuan pengendalian sosial?

• Meminimalisir Perbuatan Penyimpangan Sosial

Tujuan pengendalian sosial yang pertama adalah mengurangi atau meminimalisir perilaku penyimpangan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penanaman nilai dan norma dalam lingkungan masyarakat. Contoh penanaman nilai dan norma ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga.

Apabila seorang anak mendapat pengetahuan terkait nilai dan norma yang baik dan benar, maka anak tersebut akan berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat. Namun sebaliknya, jika tidak ada penanaman nilai dan norma sejak dini, maka mungkin saja anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang berperilaku menyimpang.

• Menciptakan Kedamaian di Lingkungan Masyarakat

Jika perbuatan atau perilaku menyimpang berkurang, maka tujuan pengendalian sosial yang satu ini dapat tercapai. Terciptanya perdamaian dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat termasuk tujuan pengendalian sosial yang penting.

Selain ketenteraman dalam hidup, menciptakan keserasian dalam hidup berdampingan juga menjadi tujuan pengendalian sosial.

Kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram akan menghadirkan integrasi sosial yang sesuai nilai dan norma. Dengan begitu, kehidupan masyarakat dapat berjalan selaras dan harmonis tanpa adanya perilaku menyimpang.

• Menyadarkan Pelaku Penyimpangan atas Kesalahan yang Diperbuat

Selain menciptakan kehidupan bermasyarakat yang memegang prinsip nilai dan norma, pengendalian sosial juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku penyimpangan. Pelaku penyimpangan yang salah akan tersadar betapa pentingnya kehidupan yang harmonis. Nantinya, pelaku tersebut akan memperbaiki diri untuk ke depannya.

Tidak hanya itu, pelaku penyimpangan yang sadar bahwa perbuatannya salah juga akan menjaga dan memperbaiki tingkah lakunya di hadapan orang lain. Dengan begitu, perbuatan menyimpang dapat berkurang karena pengendalian diri dari pelaku tersebut.

• Membuat Pelaku Penyimpangan Sadar dengan Nilai dan Norma Masyarakat

Selain sadar atas kesalahannya, pelaku penyimpangan akan memperbaiki diri dengan mempelajari nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika pelaku sudah mengetahui makna serta pentingnya keberadaan nilai dan norma, maka pelaku akan mematuhi nilai dan norma tersebut. Begitulah tujuan dari pengendalian sosial bagi pelaku penyimpangan.

• Menumbuhkan Budaya Malu dalam Bermasyarakat

Tujuan pengendalian sosial yang berikutnya adalah mengembangkan budaya malu. Seorang individu yang tumbuh dengan prinsip nilai dan norma, tentu dapat mengendalikan dirinya selama berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu, apabila individu tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran, rasa malu akan menyelimuti dirinya.

Pengendalian sosial ini bertujuan untuk mengembangkan budaya malu pada individu dalam lingkungan masyarakat. Jika seorang individu merasa salah karena pelanggarannya, maka harga dirinya merasa jatuh saat itu juga. Dengan begitu, perbuatan menyimpang dapat berkurang karena adanya rasa malu tersebut.

• Menciptakan Stabilitas Hukum

Pengendalian sosial juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum. Hukum yang diketahui sebagai peraturan berupa norma dan sanksi, dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Jika perilaku menyimpang jarang terjadi, maka stabilitas hukum dapat tercipta. Kondisi damai serta keadilan akan terwujud jika hukum berjalan dengan baik.

• Membentuk Konformitas dan Solidaritas dalam Kehidupan Masyarakat

Konformitas adalah pengaruh sosial yang dapat mengubah tingkah laku agar sesuai dengan etika dan norma dalam hidup bermasyarakat. Contoh dari konformitas adalah mau mengantre di ATM sesuai gilirannya dan membawakan buah saat menengok orang sakit.

Sedangkan solidaritas adalah perasaan satu nasib antar anggota masyarakat. Contoh dari solidaritas adalah kompak dalam melaksanakan gotong royong di kampung dan mau berkontribusi saat acara 17 Agustus di kampung.

Apabila pengendalian sosial dilaksanakan dengan baik serta memegang nilai dan norma masyarakat, maka konformitas dan solidaritas dapat terwujud. Masyarakat yang hidup dengan sikap konformitas dan solidaritas akan mewujudkan lingkungan yang sehat dan sejahtera.

The post 7 Tujuan Pengendalian Sosial dan Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Seperti peribahasa yang mengatakan “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Norma dan aturan yang berlaku merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial. Dalam bermasyarakat hal tersebut sangat dibutuhkan karena kita hidup berdampingan dengan orang lain.

Tanpa adanya pengendalian sosial maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan berantakan, kejahatan bisa marak terjadi, sendi-sendi kehidupan menjadi lumpuh, semrawut, tidak menentu dan berujung pada kekacauan.

Pengertian Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial merupakan sebuah bentuk dasar solidaritas dan konformitas sosial dalam suatu masyarakat guna meniadakan penyimpangan. Hal ini dibutuhkan dalam mengontrol perilaku, sikap dan tindakan seseorang untuk menyeimbangkan situasi sosial di sekitarnya.

Maksud dari adanya pengendalian sosial adalah supaya individu yang berada dalam masyarakat memiliki batasan sehingga norma dan aturan yang ada di masyarakat dapat berlaku dan dijalankan dengan baik. Jika seorang individu menyimpang dari norma dan aturan sosial yang berlaku di masyarakatnya maka dia akan mendapatkan hukuman.

Hukumannya bisa saja ringan namun bisa juga berat tergantung sejauh mana penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tersebut. Pengendalian sosial merupakan suatu upaya yang digunakan baik oleh perseorangan maupun kelompok untuk membuat seorang individu mengikuti dan menginternalisasi nilai, aturan dan norma yang berlaku di lingkungan atau kelompok tersebut.

Pengertian Pengendalian Sosial Menurut para ahli

• Mannheim (1940), pengendalian sosial merupakan kumpulan metode yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu guna mencapai keteraturan sosial.
• Fairchild (1934), pengendalian sosial merupakan suatu proses yang membantu masyarakat untuk menjaga konformitas pada individu maupun kelompok.
• Roucek (1947), pengendalian sosial merupakan gabungan berbagai macam proses baik yang terencana maupun tidak yang diajarkan, dianjurkan, diwajibkan sebagai suatu bentuk konformitas individu kepada nilai yang dianut oleh kelompoknya.
• Horton dan Hunt (1964), pengendalian sosial adalah suatu proses yang sempurna dimana masyarakat dapat memberikan rasa aman bagi anggotanya serta mendorong konformitas dimasa yang akan datang.
• Roberts (1991), yang dimaksud pengendalian sosial adalah tehnik dan strategi yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Fungsi Pengendalian Sosial

• Memaksa seseorang untuk mematuhi keputusan sosial.
• Mempertahankan keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
• Membantu individu untuk memilih suatu perilaku dan memenuhi keinginannya akan sebuah status sosial.
• Membantu individu untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik.
• Menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani peran sosialnya.
• Membantu mencairkan ketegangan dan konflik yang mungkin terjadi diantara para anggota.
• Menumbuhkan konformitas dalam masyarakat.

Jenis Pengendalian Sosial

• Pengendalian Langsung dan Tidak Langsung

Karl Mannheim menyatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung biasanya dilakukan oleh kelompok utama seperti keluarga, teman sebaya yang bisa langsung memuji atau mengkritik individu yang bersangkutan.

Pengendalian tidak langsung merupakan pengendalian biasanya dilakukan oleh kelompok sekunder seperti tradisi, adat, institusi.

• Pengendalian Positif dan Negatif

Menurut Kimble Young pengendalian positif biasanya berupa pujian, hadiah, ketenaran dan penghormatan, sedang pengendalian negatif berbentuk kritikan, hukuman, rasa malu.

• Pengendalian Sosial dengan Tekanan dan Simbol

Pengendalian dilakukan dengan memberikan tekanan-tekanan kepada para anggota dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Penekanan ini bisa saja berupa pujian, hadiah, tatapan kebencian, kritik, propaganda dan masih banyak lainnya.

• Pengendalian Secara Sadar dan Tidak Sadar

Bernarol mengklasifikasikan pengendalian sosial menjadi 2 yaitu secara sadar maupun tidak sadar. Pengendalian secara sadar dibentuk oleh masyarakat sebagai tatanan hukum yang berlaku.

Pengendalian tidak sadar biasanya terlaksana tanpa kesadaran atau niat dari individu yang bersangkutan seperti adat dan tradisi dimana kita secara otomatis melakukan sesuatu tanpa sadar karena hal tersebut sudah menjadi tradisi.

• Pengendalian Formal dan Informal

Pengendalian formal ditulis, dirancang dan diatur oleh figur otoritas, contohnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengkontrol masyarakat. Pengendalian informal adalah aturan dan peraturan tidak tertulis yang dibuat bukan oleh figur otorita contohnya opini publik, dan kritik.

• Pengendalian Konstruktif dan Eksploitatif

Pendidikan merupakan bentuk pengendalian konstruktif sedang ancaman, intimidasi, sensor, cancel culture merupakan bentuk pengendalian eksploitatif.

• Pengendalian Nyata dan Artifisial

Pengendalian nyata merupakan pengendalian yang dipaksakan oleh masyarakat kepada individu supaya individu tersebut patuh dan memegang teguh aturan yang berlaku karena ketakutan akan hukuman yang diperoleh juka melanggar aturan tersebut.

Pengendalian artifisial merupakan pengendalian yang muncul sebagai kesadaran pribadi dari individu yang bersangkutan tanpa adanya paksaan dari masyarakat.

Setiap kelompok masyarakat baik dalam kelompok kecil maupaun luas menggunakan berbagai mekanisme guna mengkontrol perilaku anggotanya. Tujuan pemberlakuan pengendalian sosial bisa beragam namun tujuan utamanya adalah tercapainya keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat dan menghindari penyimpangan.

Pengendalian sosial preventif dapat dilakukan sebelum penyimpangan terjadi, contohnya orang tua dan sekolah memberikan bekal informasi mengenai kesehatan reproduksi harapannya agar para remaja paham betul bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi mereka dan dengan begitu mereka dapat menghindari dampak negatif dari perilaku seks bebas.

The post Pengendalian Sosial: Pengertian – Fungsi dan Jenis appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengendalian sosial sangat diperlukan dalam lingkungan hidup masyarakat dalam berbagai hal yang merugikan. Dua cara pengendalian sosial yang paling sering ditemukan adalah preventif dan represif. Dua hal ini memiliki metode dan caranya masing-masing dalam pengendalian sosial.

Preventif adalah sebuah pengendalian pada lingkungan sebelum adanya kejadian yang tidak diinginkan. Walaupun kejadian buruk tersebut belum terjadi, preventif akan mencegah kejadian tersebut melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pemberitahuan konsekuensi.

Sadar ataupun tidak sadar, manusia sering menerapkan tindakan preventif pada kehidupannya guna mencegah kejadian-kejadian buruk. Tindakan preventif dilakukan karena adanya kesadaran diri dan adanya informasi mengenai efek yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.

Dengan adanya tindakan preventif, antisipasi terhadap kejadian buruk dapat diterapkan. Tindakan preventif tidak terikat pada faktor apapun, dapat dilakukan secara individu atau kelompok, serta keterkaitan kepentingan. Hal ini disebabkan karena tindakan preventif sendiri merupakan hal yang positif.

Tindakan preventif cenderung lebih tidak memerlukan biaya karena dilakukan sebelum terjadinya kejadian. Beberapa bilang ilmu yang sering menggunakan kata preventif adalah bidang sosial dan kesehatan.

Berbeda dengan preventif, represif dilakukan setelah terjadinya kejadian buruk dan tidak ingin terulang kembali. Tindakan represif umumnya berbentuk dalam sebuah upaya melalui konsekuensi bagi para pelaku. Akibatnya, masyarakat pun sadar akan kejadian buruk tersebut dan tidak ingin untuk terjadi lagi.

Tindakan represif dapat dilakukan secara formal maupun informal. Tindakan represif dapat dilakukan dalam 2 cara berbeda, yaitu :

• Persuasif

Persuasif adalah salah satu jenis represif yang dilakukan dengan cara yang halus. Persuasif dapat termasuk himbauan, bujukan, atau arahan yang menyebabkan individu atau masyarakat dapat mematuhi aturan yang diinginkan. Kondisi persuasif dapat dilakukan saat ada sosialisasi dan pengarahan dengan topik tertentu.

• Koersif

Koersif adalah sebuah bentuk pengendalian sosial represif dengan sifat yang keras dan tegas. Tindakan koersif melibatkan hukuman, sanksi, dan cara kekerasan lainnya. Kondisi koersif umumnya dilakukan setelah tindakan persuasif tidak berhasil dan kejadian buruk masih terjadi.

Tujuan Preventif dan Represif

Walaupun memiliki arti dan cara penyampaian yang berbeda, preventif dan represif memiliki dasar tujuan yang sama. Keduanya sama-sama tergolong dalam tindakan pengendalian sosial dalam berbagai aspek. Beberapa tujuan preventif dan represif adalah :

• Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
• Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat
• Menanamkan rasa malu akibat melanggar norma atau hukum pada masyarakat
• Mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal buruk dalam lingkungan masyarakat.
• Menciptakan keserasian dan kenyamanan untuk tinggal dalam masyarakat.

Contoh Preventif dan Represif

Contoh tindakan preventif yang dapat ditemukan dalam lingkungan sehari-hari adalah :

• Membersihkan gigi secara teratur guna mengurangi sisa-sisa makanan pada gigi yang dapat menyebabkan kerusakan gigi.
• Membatasi penggunaan gadget pada anak kecil agar tidak kecanduan dan menyebabkan gangguan pada mata
• Tindakan pencegahan penggunaan NAPZA melalui kegiatan penyuluhan, aktivitas bermanfaat, dan lainnya.
• Melakukan kerja bakti membersihkan selokan dan pembuangan sampah agar tidak terjadi banjir.
• Melakukan vaksinasi agar terhindari dari penyakit-penyakit berbahaya yang tidak diinginkan.
• Berkendara dengan hati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas agar terhindari dari kecelakaan.

Contoh tindakan represif dalam bentuk persuasif dan koersif adalah sebagai berikut, yaitu :

• Persuasif, contohnya :
  • Arahan dan himbauan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui internet, spanduk, atau iklan televisi.
  • Nasihat guru kepada muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar dapat mengerjakan ujian dengan baik.
  • Himbauan dan nasihat dari dokter gigi kepada pasiennya untuk rajin membersihkan gigi.
• Koersif, contohnya :
  • Surat tilang dikeluarkan oleh polisi lalu lintas kepada pengendara yang melanggar aturan.
  • Pedagang kaki lima tertangkap oleh satpol PP akibat berjualan di lokasi yang dilarang.
  • Murid menerima hukuman dari guru akibat tidak mengerjakan tugas dengan sesuai.
  • Karyawan yang mendapatkan surat peringatan ataupun pemecatan akibat melakukan pelanggaran di tempat kerja.

Perbedaan Pengendalian Preventif dan Represif

Beberapa perbedaan mencolok yang dapat ditemukan dari tindakan preventif dan represif adalah :

• Tujuan

Walaupun keduanya sama-sama tergolong dalam pengendalian sosial, preventif dan represif memiliki langkah pengendalian yang berbeda. Pengendalian preventif dilakukan sebagai pencegahan kejadian sedangkan represif dilakukan sebagai penindakan kejadian.

• Penerapan

Tindakan preventif dilakukan sebelum terjadinya kegiatan, sedangkan tindakan represif dilakukan setelah terjadinya kegiatan. Kedua tindakan ini dapat diterapkan pada kejadian yang sama dengan urutan tindakan sesuai waktu adalah preventif, kejadian, dan represif.

• Efek yang Ditimbulkan

Pengendalian preventif memiliki efek pencegahan di masyarakat. Kedepannya, masyarakat akan lebih berhati-hati dan memiliki batasan yang jelas dalam berperilaku atau bertindak.

Konsep ini jelas berbeda dengan pengendalian represif yang bekerja dengan menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak melakukan atau menyebabkan kejadian yang sama kembali.

• Sisi Negatif

Tindakan preventif dan represif memiliki kekurangannya masing-masing yang tidak dapat dicegah. Tindakan preventif dapat menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam berperilaku dan berekspresi, sedangkan tindakan represif dapat menimbulkan rasa ketakutan dan dendam pada masyarakat akibat adanya sanksi.

Tindakan preventif dan represif perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan adat setempat agar mengurangi kemungkinan kemunculan efek negatif atas. Penyampaian yang sesuai juga dapat mengurangi adanya kejadian atau masalah baru yang lebih buruk di kemudian hari.

The post Preventif dan Represif: Pengertian, Tujuan dan Contoh appeared first on HaloEdukasi.com.

Para ahli sosiologi mengemukakan beberapa cara pengendalian sosial yang dapat diterapkan agar anggota masyarakat tidak melakukan penyimpangan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Cara Pengendalian Melalui Institusi dan Noninstitusi

Cara pengendalian sosial melalui institusi merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, seperti lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Contohnya, orang yang melakukan penipuan mendapatkan hukuman penjara oleh polisi atau lembaga peradilan.

Cara pengendalian sosial melalui institusi merupakan upaya pengendalian sosial di luar institusi sosial yang ada, bersifat tidak resmi, dan terkadang menggunakan kekerasan. Contohnya, sekelompok orang melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencurian.

2. Cara Pengendalian Secara Lisan, Simbolik, dan Kekerasan

Upaya pengendalian secara lisan dan simbolik merupakan pengendalian yang bersifat persuasif. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi, imbauan, dan bimbingan kepada anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, pihak kepolisian melakukan sosialisasi mengenai tata tertib lalu lintas di berbagai sekolah.

Upaya pengendalian melalui kekerasan disebut juga dengan pengendalian sosial koersif. Cara ini menekankan pada tindakan, ancaman, atau paksaan baik secara fisik maupun nonfisik untuk membentuk masyarakat yang tertib sosial. Contohnya, pelaku kriminalitas dan korupsi diancam dengan hukuman penjara.

3. Cara Pengendalian Sosial Melalui Imbalan dan Hukuman

Upaya pengendalian sosial melalui imbalan atau hadiah cenderung bersifat preventif. Perlu dilakukan pencegahan agar anggota masyarakat tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku. Contohnya, Ayah memberikan hadiah sepeda kepada anaknya yang telah berhasil meraih juara kelas.

Upaya pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma dengan cara memberikan sanksi. Contohnya, seorang remaja mendapat hukuman dari orang tuanya tidak boleh menggunakan ponsel selama satu minggu akibat sering pulang terlambat.

4. Cara Pengendalian Sosial Formal dan Imformal

Upaya pengendalian sosial formal dilakukan oleh pihak berwenang yaitu polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan akan diproses sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Contohnya, pemerintah membuat peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, agar masyarakat tertib saat berkendara di jalan.

Upaya pengendalian sosial informal bersifat tidak resmi dan tidak memiliki aturan-aturan resmi yang tertulis. Pengendalian sosial ini dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku penyimpangan secara langsung. Misalnya, melalui desas-desus, teguran, intimidasi, cemooh, dan pengucilan.

5. Cara Pengendalian Melalui Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma pada masyarakat. menurut Erich Fromm, sosialisasi membentuk kebiasaan, keinginan, dan adat istiadat.  Melalui sosialisasi, individu menginternalisasikan norma dan nilai dalam dirinya, sehingga akan berperilaku konform (menyesuaikan diri) di manapun ia berada.

The post 5 Cara Pengendalian Sosial yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Pengendalian Sosial Formal

Pengendalian sosial formal merupakan suatu pengendalian sosial yang dijalankan melalui lembaga-lembaga formal. Adapun jenis-jenis lembaga tersebut adalah:

• Lembaga Kepolisian
  Suatu lembaga formal yang dibentuk untuk mengawasi semua bentuk penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Kepolisian merupakan lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.
• Lembaga Kejaksaan
  Suatu lembaga formal yang bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Lembaga Kejaksaan ini merupakan tindak lanjut dari lembaga kepolisian.
• Lembaga Pengadilan
  Lembaga formal yang bertugas sebagai pemberi putusan atas suatu perbuatan menyimpang. Bentuk-bentuk putusan yang yang dijatuhkan oleh lembaga pengadilan dapat berupa denda, hukuman penjara (hukuman sementara, hukuman seumur hidup, maupun hukuman mati). Semuanya ditetapkan berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

2. Pengendalian Sosial Nonformal

Pengendalian sosial nonformal merupakan suatu pengendalian sosial yang dijalankan melalui lembaga-lembaga nonformal atau tidak resmi. Adapun jenis-jenis lembaga nonformal tersebut adalah;

• Lembaga Adat
  Lembaga ini merupakan lembaga pengendali sosial yang bersifat nonformal yang mempengaruhi dan mengatur tata kelakuan masyarakat sehari-hari. Dalam lembaga adat, ketua adat berperan besar dalam pengendalian sosial. Jika ada masyarakat yang melanggar norma/adat setempat, maka ia akan mendapatkan sanksi berupa teguran, denda, dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat tersebut.
• Tokoh Masyarakat
  Tokoh masyarakat merupakan para pemuka atau yang dianggap sebagai panutan, memiliki pengaruh besar serta memiliki kharisma untuk mengatur kegiatan masyarakat. Contoh tokoh masyarakat yang dimaksud adalah kyai, ulama, pendeta dan lainnya.
• Keluarga
  Peranan keluarga sebagai lembaga pengendalian sosial dapat diwujudkan melalui :
  • Penanaman dan pengembangan nilai-nilai agama yang mendasar melalui keteladanan, bimbingan, dorongan dan penerapan
  • Penanaman dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang mendasar melalui keteladanan, bimbingan, dorongan, dan penerapan
  • Pengenalan atau sosialisasi nilai-nilai serta macam-macam norma yang ada di masyarakat melalui keteladanan, bimbingan, dorongan, dan pelatihan.

The post 2 Jenis Pengendalian Sosial Beserta Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Kebanyakan orang merasa tidak enak, malu atau takut menyinggung jika melakukan pengendalian sosial yang ketat terhadap orang lain.

Sebagai akibatnya, pengendalian sosial pun melemah dan orang zaman sekarang tidak lagi merasa malu atau khawatir ketika berperilaku menyimpang dari norma sosial.

Tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial baik secara internal maupun eksternal dapat menyebabkan kesemrawutan dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan masyarakat bisa mengarah kepada berlakunya hukum rimba, yaitu siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa.

Hal ini bisa terjadi dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Beberapa dampak negatif dari lemahnya pengendalian sosial yaitu:

1. Semakin merajalelanya kehidupan seks bebas di kalangan muda – mudi sebagai contoh hubungan sosiologi dengan pendidikan yang tidak diterapkan mengenai bahayanya seks bebas.
2. Beredarnya video porno dengan bebas melalui media internet dan telepon genggam bahkan hingga mencapai anak – anak di bawah umur dapat menjadi contoh nilai dan norma sosial di sekolah yang rusak.
3. Peningkatan tingkat kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah sebagai dampak negatif dari lemahnya pengendalian sosial.
4. Tidak ada kepastian hukum yang berlaku di masyarakat
5. Tidak terwujud ketertiban sosial di masyarakat
6. Akan sering terjadi konflik di masyarakat karena lemahnya pengendalian sosial.
7. Bermunculan sindikat kejahatan yang berkepentingan khusus untuk menguasai satu bidang kehidupan yang akan merugikan rakyat banyak.
8. Bisa terjadi komersialisasi pada hukum, jabatan dan kekuasaan yang bisa dibeli.
9. Sulitnya memenuhi kepentingan masyarakat karena tidak ada keteraturan sosial.
10. Terpecahnya masyarakat menjadi kelompok – kelompok kecil yang rapuh dan rawan kehancuran serta perpecahan.
11. Seluruh masyarakat bisa saja melanggar norma – norma yang berlaku.
12. Sulit mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti aturan sosial.
13. Tidak terwujudnya kehidupan yang damai di tengah masyarakat.
14. Meningkatnya resiko perbuatan korupsi dan kolusi di masyarakat.
15. Lembaga perkawinan juga tidak akan ada artinya karena tidak ada norma sosial yang mengharuskan pernikahan.
16. Kekacauan pada kehidupan sosial terutama di kalangan remaja karena rendahnya pengetahuan akan nilai moral yang harus diperhatikan dalam kehidupan.
17. Tidak adanya kepedulian dan kerukunan bertetangga karena rendahnya kepedulian sosial.
18. Antar tetangga tidak saling mengenal dan hubungan antar tetangga merenggang karena sibuk dengan urusan masing – masing.
19. Tidak ada sopan santun dan etika dalam pergaulan yang bisa menjadi patokan bersosialisasi.
20. Berkembangnya perilaku seks bebas di dalam masyarakat karena lemahnya kontrol sosial.
21. Meningkatkan resiko penyalahgunaan obat bius dan alkohol.
22. Meningkatnya resiko perbuatan yang menyimpang dari norma – norma di masyarakat.
23. Meningkatnya resiko penularan penyakit berbahaya yang berhubungan dengan pergaulan bebas.
24. Perilaku melanggar hukum seperti berjudi bisa merajalela.
25. Munculnya kejahatan terorganisasi yang melampaui batas – batas negara dan berlaku secara global.

The post 25 Dampak Negatif Lemahnya Pengendalian Sosial yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

Untuk mengajak dan membimbing hingga memaksa individu untuk dapat mematuhi nilai dan norma sosial yang dianut dalam kelompoknya.

Menurut para ahli sosiologi atau para sosiolog, pengertian pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

1. Rifhi Siddiq

Pengendalian sosial merupakan suatu cara dan metode yang dilakukan kepada individu atau kelompok tertentu agar perilaku dan tindakan dapat disesuaikan dengan nilai dan norma sosial yang dianut dalam masyarakat tersebut.

Interaksi sosial antar individu dengan kelompok dapat dipengaruhi oleh pengendalian sosial.

2. Bruce J. Cohen

Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli dari Bruce J. Cohen adalah suatu metode yang digunakan untuk mendorong seseorang supaya dapat berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok tertentu atau masyarakat luas tertentu.

3. Horton

Pengendalian sosial merupakan semua cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga membuat para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok dan masyarakat.

4. Joseph S. Roucek

Pengendalian sosial merupakan istilah kolektif yang merujuk pada proses yang terencana atau tidak direncanakan untuk mengajarkan, membujuk atau memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan – kebiasaan dan nilai – nilai di dalam kelompok.

5. Peter L. Berger

Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli dari Peter Berger adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan para anggota yang membangkang.

6. Soetandyo Wignyo Subroto

Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli dari Soetandyo bahwa pengendalian sosial adalah sanksi, sebentuk penderitaan yang diberikan oleh masyarakat secara sengaja.

7. Astrid S. Susanto

Kontrol sosial atau pengendalian sosial menurut Astrid Soekamto adalah pengontrol psikologis dan juga sekaligus pengontrol non fisik, sebab hal ini adalah tekanan mental kepada individu sehingga dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian di dalam kelompoknya.

8. Soerjono Soekanto

Pengendalian sosial merupakan proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang tujuannya untuk mengajak, membimbing dan memaksa warga di masyarakat untuk mematuhi nilai – nilai dan kaidah yang berlaku.

Bentuk  – bentuk Pengendalian Sosial

Adapun pengendalian sosial bisa dilakukan melalui beberapa hal berikut yang ada di dalam tatanan masyarakat yaitu:

1. Gosip

Gosip sering juga disebut sebagai rumor, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membahas perilaku negatif seseorang tanpa didukung oleh fakta yang berhubungan dengan topik tersebut.

Penyebaran gosip dari mulut ke mulut pada akhirnya dapat menyebar di dalam masyarakat dan sampai kepada orang yang digosipkan tersebut.

Contoh gosip mengenai kawin siri seorang artis dengan pengusaha kaya yang sudah beristri sah ramai diperbincangkan di kalangan media dan tersebar dalam waktu singkat.

Ini bisa menjadi contoh hubungan sosiologi dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Teguran

Pada umumnya teguran dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu atau kelompok lain yang dianggap melakukan hal yang tidak etis atau mengganggu.

Teguran adalah kritik sosial yang dilakukan langsung dan terbuka sehingga orang yang ditegur akan khawatir dan menyadari kesalahannya serta berusaha tidak mengulanginya lagi.

Contoh teguran yang diberikan oleh aparat keamanan kepada pemuda dan pemudi yang berduaan di tempat umum yang sepi pada malam hari.

3. Sanksi dan hukuman

Sanksi dan hukuman merupakan imbalan negatif yang diberikan kepada individu dan sekelompok orang yang melakukan penyimpangan perilaku sosial.

Manfaat dari adanya sanksi tersebut akan membuat seseorang atau kelompok yang sensitif sehingga tidak akan mengulanginya lagi dan menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perilaku menyimpang.

Contohnya yaitu seorang oknum polisi yang dipecat karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.

4. Pendidikan

Melalui pendidikan dapat berlangsung proses pengendalian sosial sebagai suatu upaya sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok, untuk mempengaruhi individu atau kelompok lainnya sehingga dapat mematangkan diri secara sosial.

Melalui pendidikan orang akan memahami dan melatih sistem nilai serta norma yang berlaku di masyarakat.

Contoh hubungan sosiologi dengan pendidikan dapat dilihat melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka seorang anak akan memahami mengenai perannya di dalam masyarakat beserta hak dan kewajibannya.

5. Agama

Melalui agama, semua umat manusia diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia lainnya dan juga dengan makhluk Tuhan lain dan tentu saja antara manusia dengan Tuhannya.

Kegiatan beragama juga dapat menjadi contoh interaksi antara individu dengan individu.

Contoh bagi umat Islam hubungan yang baik antara sesama makhluk ciptaan Allah bisa didapatkan dengan menjalankan semua syariat Allah dan menjauhi semua laranganNya.

6. Pengucilan atau hinaan

Kerap kali seseorang atau kelompok yang berperilaku menyimpang akan diejek, disindir, dihina atau dicela dan dicemooh secara sosial sehingga diharapkan malu dengan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Contoh seorang artis yang ketahuan membuat video porno mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa cemoohan dan cibiran dalam waktu yang lama sehingga karirnya menurun dan tidak lagi disukai masyarakat.

7. Intimidasi dan kekerasan

Pengendalian sosial juga bisa dilakukan melalui intimidasi dan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh aparat berwenang, tetapi juga bisa dilakukan oleh anggota masyarakat mana saja untuk melakukan kontrol sosial.

Contoh :

• Memaksa wanita tuna susila, pengamen, anak jalanan dan gelandangan untuk ikut ke dinas sosial ketika dilakukan razia oleh aparat,
• Ayah yang memberlakukan jam malam untuk anak gadisnya dengan ketat agar ia tidak terjerumus kepada pergaulan bebas,
• Penggusuran paksa para pedagang kaki lima untuk menempati lokasi yang telah ditetapkan pemerintah kota.
• Intimidasi dan kekerasan bisa menjadi contoh kontak sosial primer dan contoh kontak sosial negatif.

Untuk mencapai efektivitas dalam pengendalian sosial, maka diperlukan adanya perilaku yang sesuai dari setiap anggota masyarakat dengan nilai dan norma sosial yang telah menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Agar setiap anggota masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan aturan tersebut, maka dibutuhkan proses penanaman nilai dan norma melalui berbagai cara kontrol sosial.

Dengan adanya proses nilai dan norma dapat mengendalikan anggota masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan perilaku sosial dengan mengetahui apa saja contoh kontak sosial positif dan negatif serta melalui contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga.

The post 8 Pengertian Pengendalian Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi appeared first on HaloEdukasi.com.

Dan juga untuk mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku secara sosial.

Diharapkan dengan adanya pengendalian sosial maka dapat meluruskan perilaku anggota masyarakat yang menyimpang atau membangkang.

Dengan kata lain, pengendalian sosial mengandung gambaran dari langkah serta proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat agar para anggotanya bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut secara umum.

Istilah pengendalian sosial bersifat kolektif dan mengacu kepada suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk mengajak dan bahkan memaksa setiap anggota masyarakat agar beradaptasi dengan nilai – nilai yang dianut dalam kehidupan berkelompok sebagai bagian dari contoh kontak sosial primer.

Ciri Pengendalian Sosial

Agar dapat mengenali suatu upaya pengendalian sosial yang berlangsung di masyarakat, maka ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan yaitu:

• Ada suatu metode atau cara khusus yang digunakan dalam menertibkan individu atau masyarakat pada interaksi antar individu dengan individu atau interaksi sosial antar individu dan kelompok.
• Kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh setiap individu terhadap yang lainnya atau dari kelompok kepada individu dan kelompok lain.
• Fungsi pengendalian sosial dan contohnya dilakukan untuk mewujudkan keserasian dan stabilitas terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.
• Pengendalian atau kontrol sosial sebenarnya dilakukan oleh berbagai pihak yang seringkali tidak menyadarinya bahwa hal itu bersifat timbal balik.

Fungsi Pengendalian Sosial Dalam Masyarakat

Fungsi pengendalian sosial dan contohnya memiliki tujuan tertentu diantaranya yaitu:

1. Menjaga ketertiban

Selalu ada norma dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi batasan dalam berperilaku di dalam masyarakat.

Untuk pelanggaran nilai dan norma tersebut, juga akan diberikan sanksi atau konsekuensi sehingga membuat individu menjadi segan dan memilih mengikuti aturan yang berlaku.

Contoh sanksi berupa denda atau hukuman kurungan yang diberikan jika mengganggu ketertiban umum seperti membuat onar, mabuk di tempat umum, berdemo dengan anarkis, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya untuk mencegah kontak sosial negatif.

2. Membudayakan rasa malu

Semua orang pada dasarnya memiliki rasa malu, maka fungsi pengendalian sosial dan contohnya akan berhubungan dengan harga diri seseorang.

Apabila melanggar tatanan sosial, maka hukuman  sosial yang diterima akan membuat seseorang merasa malu dan tidak ingin mengalaminya lagi sehingga tercipta semacam efek jera.

Cara ini memanfaatkan hubungan sosiologi dengan gejala sosial yang ada di masyarakat.

Contohnya, menyebarluaskan foto wajah para pelaku korupsi agar dikenali oleh masyarakat banyak dan mendatangkan rasa malu serta efek jera.

3. Memberikan imbalan

Imbalan dalam proses pengendalian sosial bisa diberikan kepada mereka yang mengikuti aturan dan juga kepada yang tidak mengikuti aturan.

Setiap orang yang mengikuti aturan dalam masyarakat akan mendapat imbalan secara langsung dan tidak langsung.

Contohnya, orang yang selalu mengikuti aturan dan tidak pernah berurusan dengan sanksi hukum akan mudah mendapatkan Surat Kelakuan Baik dari kepolisian.

Sedangkan orang yang memiliki catatan pelanggaran hukum besar akan sulit mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik yang diperlukan untuk keperluan melamar pekerjaan.

4. Mengembangkan rasa takut

Sanksi yang tegas sebagai bagian dari fungsi pengendalian sosial dan contohnya.

Dan perlu diterapkan untuk mengembangkan adanya rasa takut pada pelanggaran norma sosial sehingga potensi perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat berkurang.

Contohnya, ancaman hukuman penjara bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan atau mengedarkan narkoba.

5. Menciptakan sistem hukum

Apapun bentuknya, pelanggaran atau penyimpangan sosial harus mendapatkan sanksi atau hukuman bagi para pelakunya agar menjaga bentuk – bentuk struktur sosial dan penerapannya materi ips.

Contohnya ancaman proses hukum hingga dipenjara bagi pelanggar peraturan lalu lintas dapat membuat para pengguna jalan menjadi lebih tertib dan sadar akan aturan  hukum yang berlaku di kegiatan berlalu lintas.

6. Mencegah penyimpangan sosial

Fungsi pengendalian sosial dan contohnya yang ditujukan untuk mencegah penyimpangan sosial adalah fungsi pengendalian sosial preventif.

Dengan kata lain, proses kontrol sosial telah dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan yang menyimpang secara sosial dan melanggar norma – norma serta nilai di masyarakat.

Contohnya ketika dilakukan penyuluhan mengenai bahaya narkotika oleh kepolisian serta badan narkotika negara di kalangan remaja, dan juga contoh hubungan sosiologi dengan pendidikan melalui pendidikan moral di sekolah.

Fungsi Pengendalian Sosial Dalam Keluarga

Dalam lingkup yang lebih kecil, fungsi pengendalian sosial dan contohnya di lingkungan keluarga dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengendalian sosial melalui pendidikan

Melakukan pengendalian sosial dalam keluarga sesuai salah satu fungsi keluarga yaitu melalui pendidikan sebagai cara pengendalian sosial persuasif.

Pengendalian sosial yang hanya bisa dilakukan di dalam lingkup keluarga sendiri berfungsi untuk memberikan pendidikan nilai dan norma sosial kepada setiap anggota keluarga mengenai akibat dan resiko dari penyimpangan sosial.

Contohnya, ayah dan ibu yang mengajarkan ilmu agama kepada anak di rumah agar anak memahami batasan – batasan yang harus diikutinya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengendalian sosial melalui pencegahan 

Melakukan pengendalian sosial secara preventif yaitu kontrol sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial itu terjadi.

Ini adalah upaya dari keluarga untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh salah satu anggotanya melalui contoh kontak sosial positif dan negatif.

Contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga terlihat ketika ayah dan ibu melarang anak bergaul dengan teman yang senang membolos dan tidak pernah mematuhi aturan di sekolah karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan yang salah.

Fungsi pengendalian sosial dan contohnya secara umum dilakukan untuk mengembalikan kondisi atau situasi yang kondusif di kalangan masyarakat agar dapat kembali berjalan sesuai kaidah dan norma yang berlaku.

Apabila pengendalian sosial tidak dilakukan, maka bisa mengacaukan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat.

Akibatnya susunan masyarakat bisa terpecah dan terganggu keseimbangannya sehingga mempengaruhi kenyamanan dan ketentraman hidup di lingkungan tersebut.

The post 8 Fungsi Pengendalian Sosial Dan Contohnya Dalam Sosiologi appeared first on HaloEdukasi.com.