Banyak penderitaan yang ditinggalkan oleh penjajahan Jepang. Jepang menjadikan Indonesia sebagai pasokan alat-alat perang. Semakin hari, penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia akibat penjajahan Jepang semakin terasa. Propaganda Jepang sebagai saudara tua, tidak lagi menggiurkan. Masyarakat sudah mulai berani melakukan pemberontakan.

Di berbagai daerah, masyarakat bersama tokoh pergerakan nasional melakukan perlawanan baik itu dengan cara gerakan bawah tanah ataupun negosiasi. Namun, hal tersebut tidak juga menghentikan penjajahan yang dilakukan Jepang.

Penjajahan masih terus berlangsung dan perlawanan pun semakin digencarkan. Sejatinya, pengamalan nilai Pancasila sudah ada ketika masa penjajahan Jepang. Berikut ini nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan Jepang.

Perumusan Pancasila Masa Penjajahan Jepang

Pancasila dirumuskan ketika penjajahan Jepang. Semua ini bermula ketika Jepang terlibat perang Asia Pasifik dengan Amerika Serikat dan sekutu. Peperangan ini membuat keadaan Jepang semakin terdesak setelah dipukul mundur beberapa kali oleh sekutu.

Kekalahan yang beruntun membuat pertahanan Jepang melemah sehingga Jepang meminta bantuan Indonesia untuk menghadapi sekutu. Jepang mengiming-imingi kemerdekaan agar masyarakat mau membantunya.

Pada tanggal 7 September 1944, Jepang berusaha untuk menarik kembali simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Hal ini dilakukan agar Indonesia mau membantu Jepang dalam melakukan perang Asia Pasifik melawan sekutu.

Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang kembali membujuk Indonesia dengan menawarkan kemerdekaan tanpa syarat. Sebagai salah satu contoh usaha Jepang dalam memerdekakan Indonesia dibuat sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan yang kemudian dikenal dengan BPUPKI.

BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan erat dengan kemerdekaan. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan Dr Radjiman Wedyodiningrat e ketua dan dibantu oleh Itchibangase dan Raden Pandji Soeroso sebagai ketua muda.

Dalam organisasi bentukan Jepang ini, terdapat pula orang-orang istimewa yang ditugaskan dan ditunjuk oleh Jepang menjadi anggota BPUPKI. Kemudian satu bulan setelahnya, pelantikan pun dilakukan dan satu hari setelahnya diadakan sidang yang pertama kali.

Sidang Pertama (29 Mei 1945-1 Juni 1945)

Sidang pertama digelar untuk membahas rumusan dasar negara. Sidang ini dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Dr Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua sidang menanyakan apa dasar negara Indonesia. Kemudian tiga orang tokoh mengemukakan alasannya.

Salah satunya yakni Soerkarno yang mengemukakan gagasannya dengan nama Pancasila. Saat itulah nama Pancasila mulai dikenal oleh umum menjadi draf rumusan dasar negara. Para peserta rapat sidang ketika itu menyetujui saran dari Soekarno sehingga 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.

Setelah melakukan diskusi yang panjang dan proses penyusunan dasar negara, ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI yakni 18 Agustus 1945. Penetapan itu satu hari setelah agenda kemerdekaan, kemudian menyusul penetapan dokumen resmi pendukung negara lainnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta.

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila memang lahir ketika sidang BPUPKI, namun sejatinya nilai-nilai Pancasila sudah ada dari masa kerajaan-kerajaan berdiri. Pancasila merupakan falsafah atau pandangan bangsa Indonesia. Nilai ini tercermin dari tingkah perilaku masyarakat itu sendiri.

Nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada butir-butir Pancasila yang berjumlah lima itu sudah ada dan melekat pada adat istiadat masyaratakat Indonesia. Soekarno, Mohammad Yamin dan Soepomo ketika mengusulkan rumusan dasar negara juga berpatokan pada nilai-nilai yang selama ini sudah ada di masyarakat.

Misalnya seperti nilai kesejahteraan, nilai ini sudah dilakukan oleh raja-raja terdahulu pada kerajaan di Indonesia. Raja-raja yang ketika itu memerintah sudah menerapkan prinsip kesejahteraan ketika menjalankan pemerintahan. Mereka memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun berbagai fasilitas.

Bahkan hal inilah yang membuat kerajaan-kerajaan besar di Indonesia yang bertahan lama dan memiliki kekuasaan di mana-mana. Kesejahteraan rakyat menjadi kunci pemerintahan yang bertahan dan memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini sudah diterapkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang memiliki cita-cita sebagai negara yang adil serta makmur.

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berkembang ketika zaman kerajaan saja, melainkan juga saat masa penjajahan. Salah satunya ketika penjajahan Jepang. Nilai-nilai ini tercermin dari sikap para pejuang dalam melawan para penjajah.

1. Sila Pertama

• Pertentangan Sila Pertama

Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sejatinya sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia ketika zaman penjajahan. Buktinya, ketika terjadinya pergantian redaksi pada sila yang pertama ini. Semula, sila ini berbunyi “kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Isi sila tersebut mendapatkan pertentangan dari peserta rapat khususnya masyarakat Indonesia Timur. Mereka tidak sepakat karena tidak semua masyarakat Indonesia memeluk agama islam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural baik dari agama, ras, bahasa dan suku.

Maka dari itu, mereka meminta isi sila pertama diganti karena tidak mencerminkan kesatuan Indonesia. Dengan adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama dan hanya menyembah satu Tuhan yang Esa atau tunggal.

• Menolak Tradisi Seikerei

Selain itu, bukti nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan Jepang adalah saat seorang tokoh menolak sujud kepada matahari. Jepang terkenal dengan istilah seikerei yakni sikap hormat dengan membungkukkan badan ke arah matahari.

Ketika itu, para tokoh pemuka agama seperti Buya hamka, Kh. Zaenal Mustafa dan Ki Bagioes Hadikoesoemo menolak mentah-mentah perintah untuk melakukan seikerei. Menurut mereka, seikerei merusak ajaran agama karena dianggap menyekutukan Allah.

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Indonesia yang menyembah Tuhan yang Maha Esa bukan benda-benda langit seperti matahari. Meskipun ketika itu, Jepang sedang menjajah Indonesia bukan berarti nilai-nilai Pancasila luntur begitu saja. Mereka tetap mempertahankannya sekalipun mendapatkan hukuman.

2. Sila Kedua

Sila kedua dalam Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adapun bukti dari nilai-nilai Pancasila ketika penjajahan Jepang adalah adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Sejak zaman penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia menolak keras segala bentuk penjajahan.

Berbagai upaya dilakukan untuk dapat terbebas dari jerat penjajahan. Namun, untuk lepas dari bayang-bayang penjajahan tidaklah mudah. Terlebih lagi mereka dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dengan angkatan militer yang tangguh.

Penjajahan bertentangan dengan sila kedua Pancasila sehingga banyak masyarakat mulai bergerak melawan. Berbagai upaya dilakukan untuk menolak penjajahan yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Tidak hanya dilakukan oleh tokoh pergerakan nasional, masyarakat biasa pun ikut melakukan perlawanan.

Bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut.

• Gerakan bawah tanah

Biasanya perlawanan ini dilakukan oleh sejumlah tokoh di daerah. Mereka akan melakukan pemberontakan secara langsung kepada Jepang. Tidak hanya sendirian, mereka akan dibantu oleh masyarakat agar dapat mengusir penjajah di daerah mereka seperti yang terjadi pada perlawanan masyarakat Aceh, Tasikmalaya, Indramayu dan sebagainya.

• Negosiasi

Bentuk perlawanan ini biasanya dilakukan oleh tokoh besar seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Mereka cenderung melakukan perlawanan dengan cara menduduki jabatan penting di pemerintahan Jepang kemudian melakukan negosiasi agar dapat terlepas dari jerat penjajahan. Bentuk perlawanan jenis ini mengundang ketidaksetujuan sejumlah tokoh lain.

3. Sila Ketiga

Nilai-nilai sila ketiga saat masa penjajahan Jepang tercermin dari solidaritas dalam menghadapi Jepang. Seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk dapat terbebas dari belenggu penjajahan. Dari berbagai penjuru daerah melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Setiap daerah biasanya memiliki seorang ksatria yang bertindak sebagai pemimpin perlawanan. Adanya para pemberani ini membuat rakyat tidak gentar untuk bersatu melawan Jepang. Bahkan mereka tidak takut menghadapi Jepang yang memiliki senjata lengkap.

Meskipun memiliki bentuk perlawanan yang berbeda, namun tujuan mereka satu yakni agar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia merupakan harapan semua orang ketika itu. Sekuat apapun serangan yang dilakukan oleh Jepang, mereka tidak akan menyerah begitu saja dan terlepas dari bagian Indonesia.

Ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan, masyarakat begitu antusias menyambut dan mempersiapkan kemerdekaan. Berbagai masyarakat ikut andil dalam merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Bahkan hal ini terlihat ketika terjadi silang pendapat, mereka menyingkirkan ego agar dapat menjaga persatuan Indonesia.

4. Sila Keempat

Sila keempat ini tercermin dari bentuk musyawarah yang dilakukan ketika menghadapi persoalan atau memutuskan sesuatu. Hal ini terlihat dari perumusan Pancasila hingga pengesahannya. Ketika perumusan Pancasila, Dr Radjiman selaku ketua justru memberikan kesempatan forum untuk mengajukan pendapat.

Ia tidak membatasi siapapun untuk mengajukan saran terkait rumusan dasar negara ini. Setelah didapatkan rumusan yang pas, bukan berarti langsung disahkan. Ir Soekarno ketika itu membacakan draf final Pancasila di depan umum. Tujuannya agar dapat mendengarkan pendapat dari yang lain mengenai draf ini.

Ketika terjadi silang pendapat mengenai pasal pertama, para petinggi tidak membuat keputusan sepihak. Mereka mendengarkan pandangan dari beberapa orang sebelum akhirnya dilakukan kesepakatan. Hasilnya, mereka tidak egois dengan tetap mempertahankan sila pertama yang dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia Timur.

Mereka menerima masukan tersebut dan sepakat untuk menggantinya demi menjaga persatuan. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa setiap apapun masalahnya, musyawarah selalu menjadi solusinya. Permasalahan harus diselesaikan dengan kesepakatan bersama.

5. Sila Kelima

Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni tercermin saat adanya musyawarah dalam agenda-agenda penting. Para tokoh pergerakan nasional ketika itu, selalu melibatkan berbagai perwakilan tokoh-tokoh daerah. Hal ini bertujuan agar tidak daerah yang merasa tidak dianggap.

Kehadiran para wakil daerah menjadi implementasi pada sila kelima yang berkaitan dengan keadilan. Mendapatkan hak yang sama merupakan salah satu dari bentuk keadilan yang diterima oleh elemen masyarakat. Kehadiran para wakil daerah bertujuan untuk mendengarkan suara-suara masyarakat daerah yang masih menjadi bagian Indonesia.

Begitupun ketika pengambilan keputusan, mereka tidak mengabaikan saran para wakil daerah seperti wakil dari Indonesia Timur. Meskipun ketika itu menjadi minoritas bukan berarti harus diabaikan saran-sarannya. Mereka masih menjadi bagian Indonesia dan Pancasila memang pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia bukan golongan.

The post Perumusan Pancasila Pada Masa Penjajahan Jepang Beserta Penerapannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Oleh karena itu, ketika kesempatan kemerdekaan sudah di depan mata, tidak dilewatkan begitu saja. Masyarakat begitu antusias menyambutnya dan bersama-sama mempersiapkan kemerdekaan. Berbagai persiapan disiapkan dengan baik termasuk berkas-berkas penting kenegaraan. Salah satunya dasar negara.

Menjelang kemerdekaan, rumusan dasar negara segera disusun. Melalui berbagai rapat yang dilaksanakan oleh sebuah badan bentukan Jepang, akhirnya disepakati dasar negara. Dasar negara yang ditetapkan merupakan keputusan bersama hasil musyawarah yang mempertimbangkan banyak hal.

Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 butir sila yang mencerminkan sikap masyarakat Indonesia. Pancasila bukan hanya sebuah simbol melainkan juga falsafah hidup bangsa. Pancasila dalam mata sejarah merupakan sebuah perjalanan panjang.

Asal Muasal Pancasila

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bermula dari kondisi Jepang yang semakin terdesak sebagai penguasa. Pada tanggal 7 September 1944, ketika sidang parlemen berlangsung kondisi semakin tidak kondisi. Dai Nippon ketika itu semakin terhimpit ketika Jepang berulang kali menerima kekalahan melawan sekutu.

Dengan keadaan yang semakin terdesak, posisi Indonesia pun menjadi terancam. Oleh karena itu, Jepang harus segera menentukan bagaimana nasib Indonesia ke depannya karena cepat atau lambat pasti sekutu akan mengambil alihnya.

Ketika situasi seperti ini, Koiso menyarankan agar Jepang segera menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Jepang tidak ingin kehilangan Indonesia sebagai negara jajahannya begitu saja, terlebih lagi jika menyerahkannya pada sekutu. Saran yang diberikan oleh Koiso mendapatkan penolakan dari beberapa pihak.

Namun, Koiso memberikan alasan atas saran yang diberikannya. Menurutnya, dengan memberikan janji kemerdekaan, paling tidak Jepang tidak akan kehabisan energi melawan pemberontakan Indonesia. Terlebih saat ini, posisi militer Jepang sedang kesulitan setelah menerima kekalahan sehingga pasukan militer bisa difokuskan kepada perang Asia Pasifik.

Selain itu, dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang dapat memanfaatkan Indonesia untuk membantunya pada perang Asia Pasifik. Setelah melalui perdebatan yang panjang, pada akhirnya disepakat untuk memberikan janji kemerdekaan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Jendral Kumakichi Harada membentuk sebuah badan yang akan membantu persiapan kemerdekaan.

Pembentukan Badan Perumusan Pancasila

1. Pembentukan BPUPKI

Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh sebuah badan bentukan Jepang. Semua ini bermula dari sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jendral Kumakichi Harada mengumumkan akan dibentuk badan untuk persiapan kemerdekaan yang dinamakan BPUPKI atau dokuritsu junbi cosakai.

Meskipun begitu, badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan anggotanya dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dr Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI atau kaico. BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari semua hal yang berkaitan sebagai berikut.

• Ekonomi
• Politik
• Sistem kenegaraan
• Kehakiman
• Pembelaan Negara
• Bidang-bidang dalam negara dsb.

Dalam BPUPKI Jepang masih memegang kendali atas badan bentukannya ini seperti penentuan formasi anggota. Jepang menentukan 2 orang ketua muda yang di mana salah satunya merupakan utusan Jepang yakni Ichibangase. Tidak hanya itu, terdapat pula anggota BPUKI yang menjadi utusan istimewa Jepang yang berjumlah 8 orang.

Anggota utusan dari Jepang ini memiliki hak untuk hadir pada setiap agenda BPUPKI. Meskipun begitu, mereka tidak memiliki wewenang untuk menyuarakan pendapatnya di forum. Sementara itu, anggota lainnya diisi oleh orang Indonesia dari berbagai etnis seperti Arab, Cina serta peranakan Belanda.

2. Sidang BPUPKI serta Perumusan Pancasila

BPUPKI melaksanakan sidang dua kali yakni sidang pertama digelar pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Sidang pertama digelar untuk merumuskan dasar negara. Ketika itu, Ketua BPUPKI menanyakan kepada forum apa dasar negara Indonesia.

Terdapat 3 usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh yakni Mohamad Yamin, Ir. Soekarno dan Soepomo. Namun, untuk pendapat dari Mohamad Yamin serta Soepomo banyak pihak yang meragukan kebenarannya. Sebagian menganggap bahwa hanya Ir. Soekarno saja yang menyampaikan usulan dasar negara.

Usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Ir Soekarno diberi nama Pancasila, Dari sinilah, istilah Pancasila untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik. Namun, ketika itu Soekarno juga mengusulkan Pancasila dapat diringkas menjadi trisila. Bahkan Pancasila dapat lagi diringkas menjadi eka sila.

Ternyata, nama yang digunakan dan tepat adalah Pancasila. Semula juga, Soekarno menyarankan nama 5 butir usulannya ini dengan nama Pancadharma. Namun, terdapat salah satu tokoh yang mengusulkan untuk menggantinya dengan Pancasila karena dianggap lebih sesuai.

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yakni Panca dan Sila. Panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip. Pancasila juga berasal dari ajaran agama Buddha yakni Pancasyilla. Pancasyilla merupakan lima ajaran moral yang wajib dijalankan oleh pemeluk agama Buddha.

3. Pembentukan Panitia Sembilan

Sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni rupanya belum membuahkan hasil. Rumusan dasar negara masih banyak mendapatkan perdebatan di antara peserta sidang. Oleh sebab itu, dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang berjumlah sembilan orang. Panitia ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas BPUPKi dalam merumuskan dasar negara.

Panitia kecil ini dinamakan dengan panitia sembilan yang di mana diketuai oleh Ir. Soekarno. Adapun anggota dari panitia ini adalah sebagai berikut.

• Soekarno
• Mohammad Hatta
• Achmad Soebardjo
• Wahid Hasjim
• Haji Agus Salim
• Abdoel Kahar Moezakir
• M. Yamin
• A.A. Maramis
• Abikusno Tjokrosoejoso

Panitia sembilan kemudian melanjutkan tugas BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Di sinilah kemudian menjadi titik penting bagi lahirnya Pancasila yang saat ini sering kita dengar. Panitia sembilan berhasil menuntaskan tugas BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Di tanggal yang sama pula, lahirlah Piagam Jakarta.

Adapun isi piagam Jakarta salah satunya yakni adanya kelima butir Pancasila. Lima butir Pancasila ini merupakan hasil perundingan. Di mana ketika terdapat perbedaan pandangan pada sila yang pertama. Nota keberatan dilayangkan oleh perwakilan Indonesia Timur dan meminta diganti.

Setelah mendengarkan berbagai pandangan, akhirnya diganti isi sila pertama yang semula “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Adapun butir Pancasila yang resmi adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Pengesahan Pancasila

Pancasila kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat satu hari setelah hari kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Pancasila ini sama dengan Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan. Pancasila sebagai dasar negara kemudian ditandatangani oleh PPKI sebagai penanda bahwa Pancasila telah sah menjadi dasar negara Indonesia.

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa yang dirumuskan melalui proses yang panjang. Pancasila tidak hanya bertindak sebagai dokumen penting negara melainkan harus diamalkan pada perlaku masyarakatnya. Sebab, Pancasila adalah perwajahan Indonesia. Itulah mengapa, PPKN menjadi salah satu mata pelajaran dari bangku sekolah dasar hingga tingkat perkuliahan.

Perilaku masyarakat Indonesia harus mencerminkan Pancasila sehingga Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan bukan sekadar dihafalkan. Untuk mengenang perumusan Pancasila, Presiden kemudian menetapkan hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Semenjak tahun 2017, 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional dan peringatan hari lahir Pancasila.

The post Pancasila Pada Masa Penjajahan Jepang appeared first on HaloEdukasi.com.

Perjanjian ini dinamakan perjanjian Kalijati karena terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian Kalijati ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942. Dalam perjanjian tersebut, secara resmi Belanda menyerahkan kekuasaannya di Indonesia ke tangan Jepang. Dengan perjanjian ini juga menandakan berakhirnya kependudukan Belanda.

Masuknya jepang ke Asia Tenggara berkat dominasi Jerman dan Italia di Eropa. Serangan yang dilakukan Jerman ke Belanda membuat pemerintahan Belanda semakin melemah termasuk salah satunya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Usaha Jepang memasuki Indonesia semakin terbuka lebar ketika Jerman memberikannya izin untuk membangun pangkalan militer di Asia Tenggara. Pada bulan Januari 1942, Jepang pertama kali mendaratkan kaki di Indonesia atau lebih tepatnya di Tarakan. Semenjak itulah, Jepang bertekad merebut wilayah Indonesia dari kekuasaan Belanda.

Jepang pun melancarkan aksinya dengan merebut kepercayaan masyarakat Indonesia. Mereka melancarkan semboyan yang biasa dikenal dengan propaganda tiga A. Propaganda tiga A meliputi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Cahaya Asia.

Keadaan masyarakat Indonesia yang sudah lelah dengan perjajahan Belanda membuat mereka mudah mempercayai Jepang. Posisi Belanda pun kian terdesak hingga Belanda terpaksa menandatangani perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942.

Masa penjajahan Jepang tentunya tidak akan lepas dari sejumlah tokoh penting yang mengatur semua itu. Berikut ini sejumlah tokoh Jepang yang terlibat dalam penjajahan.

1. Hitoshi Imamura

Hitoshi Imamura merupakan seorang Jenderal Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada saat Perang Dunia kedua. Ia juga menjadi sosok yang memimpin penjajahan di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 28 Juni 1886 di Kota Sendai, prefektur Miyagi. Pada tahun 1907, Imamura lulus dari Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan ditugaskan sebagai letnan dua di infanteri.

Pada tahun 1917, ia kemudian diangkat sebagai seorang kapten dan dikirim ke Inggris. 10 tahun kemudian Ina diangkat menjadi atase militer untuk British India dan dipromosikan menjadi kolonel pada tanggal 1 Agustus 1930. Pada tahun 1940 sampai 1941, Imamura menjadi wakil inspektur Jenderal Pelatihan Militer yang merupakan pejabat paling kuat di Angkatan Darat Jepang.

Selanjutnya pada tahun 1941, Imamura diangkat menjadi panglima Angkatan Darat yang ke-16 di Jawa. Berawal dari sini ia memimpin Angkatan Darat Kekaisaran Jepang saat menjajah Hindia Belanda selama dua tahun.

Imamura menjadi salah satu yang mewakili Jepang dalam perjanjian Kalijati. Sementara itu dari pihak Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Tjarda Van Starkenborgh dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yakni Letnan Jenderal Hendrik Ter Poorten.

Isi dari perjanjian Kalijati sangat singkat yakni Belanda diminta untuk menyerahkan secara sepenuhnya wilayah kekuasaan di Indonesia kepada Jepang tapa Syarat. Kemudian Jenderal Ter Poorten mewakili Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya kepada tentara ekspedisi Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura.

Setelah penyerahan tersebut, seluruh pemerintahan Hindia Belanda dirombak total. Di bawah kekuasaan Jepang ada tiga pemerintahan Militer Jepang yakni pemerintahan militer yang berpusat di Batavia, Makasar dan Bukittinggi. Untuk pusat pemerintahan sendiri dipimpin oleh kepala staf yang memiliki gelar Gunseikan.

Jenderal Hitoshi Imamura pernah terlibat pertempuran di Selat Sunda. Saat itu, pada tahun 1942, Jenderal Hitoshi Imamura bersama dengan pasukan Angkatan Darat ke-16, mengadakan konvoi dengan 50 buah armada kapal melintasi Selat Sunda.

Di saat yang bersamaan, kapal penjajah milik Amerika Serikat yakni USS Houston dan Kapal Australia HMAS Perth melintasi selat Sunda. Semula mereka mundur ke Tanjung Priok pada tanggal 28 Februari namun mendapatkan perintah untuk berlayar ke Cilacap melalui Selat Sunda.

Awalnya kapal perusak Belanda yakni HNLMS akan menjadi pengawal namun dinyatakan tidak siap sehingga keberangkatannya ditunda. Kapal USS Houston dan HMAS berangkat lebih dulu kemudian satu jam kemudian kapal HNLMS Evertsen menyusul. Pada pukul 22.00 pasukan sekutu barat bertemu dengan Jepang sehingga terjadi perang saling lempar torpedo.

Pasukan Barat kalah dari segi jumlah pasukan. Sementara itu, pasukan Angkatan Darat Jenderal Hitoshi Imamura dikawal oleh kapal perusak flotila ke-5 yang dipimpin oleh Laksamana Muda Kenzaboro Hara. Tidak hanya itu, pasukan Angkatan Darat juga dikawal oleh divisi kapal penjelajah ke-7 yang dipimpin oleh Wakil Laksamana Takeo Kurita.

Pertempuran sengit tak terelakan. Pada pertempuran itu 2 kapal angkut serta kapal penyapu ranjau milik Jepang tenggelam. Salah satu kapal angkut yang tenggelam yakni Ryujo Maru merupakan kapal yang ditumpangi oleh jenderal Imamura. Saat kapal tenggelam, Jenderal Imamura berhasil menyelamatkan diri dengan jalan melompat ke laut.

2. Yamamoto

Yamamoto merupakan komandan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ia dilahirkan dengan nama Isoroku Takani di Nagaoka, Niigata. Nama Isoroko sendiri merujuk pada istilah lama Jepang yang memiliki arti 56. Nama ini merujuk pada usia ayahnya saat dia dilahirkan.

Pada tahun 1916, Isoroko mengganti namanya menjadi Yamamoto. Pemilihan nama Yamamoto ini dikarenakan nama tersebut menjadi nama yang dihormati dan tua dalam sejarah Jepang. Pada tahun 1901, Yamamoto memulai karirnya dengan memasuki Akademi Angkatan Laut di Etajima, Hiroshima.

Kemudian ia juga terlibat pada masa Perang Rusia-Jepang sebagai letnan muda di atas penjajap Nisshin di Pertempuran Tsushima melawan Angkatan Baltik Rusia. Akibat pertempuran itu, ia harus kehilangan kedua jari pada tangan kirinya.

Seusai perang, ia mengikuti beberapa kapal layar di seluruh Samudera Pasifik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Staf Angkata Laut, ia dilantik sebagai tanda tangan Skuardon Tempur Kedua dan diambil sebagai bagian keluarga Yamamoto. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Harvard dan dilantik sebagai komandan setelah kembali ke Jepang.

Pada tanggal 27 sampai 28 Februari 1942, Yamamoto terlibat operasi dalam pertempuran laut Jawa. Pertempuran laut Jawa terjadi begitu dahsyat. Baku hantam antara para kapal penjajah tidak dapat terhindar.

Kapal Jepang berhasil mengalahkan pasukan Kapal gabungan milik Belanda, Britania Raya dan Amerika Serikat. Dengan begitu, membuka peluang Jepang untuk merebut Jawa. Di saat yang sama pula, ia bertugas merancang serangan atas pearl harbor. Di mana saat itu, Yamamoto baru saja melakukan serangan bom di Darwin di Northern Territory.

3. Hirohito

Hirohito adalah seorang kaisar Jepang yang ke-124. Ia menjadi kaisar dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah Jepang yakni mulai tahun 1926 hingga 1989. Hirohito menjadi salah satu tokoh penting pada mas Perang Dunia II dan pembangunan kembali Jepang.

Pada masa Hirohito berkuasa ia menyaksikan berbagai pertentangan dan peperangan di dalam negeri. Peperangan tersebut dimulai dengan kericuhan yang terjadi karena pertentangan antara kelompok moderat dengan golongan kanan ultranasionalis yang didukung oleh militer khususnya Angkatan Darat saat itu.

Akibat dari kericuhan itu, sejumlah pejabat tinggi, tokoh penting negara hingga pengusaha terbunuh. Puncak dari kericuhan terjadi pada tanggal 26 Februari 1936 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Danuri Aizawa dengan dibantu oleh 1500 Prajurit. Peristiwa kericuhan ini melibatkan Pangeran Yashuhiyi Chichibu sehingga Kaisar Hirohito langsung menangani kasus ini.

Ia memerintahkan pasukan Angkatan Bersenjata untuk menyelesaikan masalah. Sayangnya, insiden secara diam-diam didukung oleh kalangan Angkatan Darat khususnya dari kalangan ultranasionalis. Oleh sebab itu, pada tahun 1930, kalangan ultranasionalis dan militer berhasil menguasai pemerintahan sebagai pimpinan pemerintahan.

Jepang sudah dipastikan kalah dari peperangan melawan sekutu pada tahun 1945. Angkatan lautnya hampir habis sementara angkatan daratnya mulai kewalahan. Meskipun begitu, angkatan darat masih tetap ingin melanjutkan peperangan.

Tidak hanya itu, muncul ancaman pemberontakan komunis. Keadaan semakin tidak beres setelah dua kota di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1946.

Hal inilah yang kemudian membuat Kaisar memerintah untuk menghentikan peperangan pada konferensi yang digelar pada tanggal 10 Agustus 1945. Setelah didesak dari berbagai sisi, pada akhirnya Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

4. Hideki Tojo

Hideki Tojo adalah seorang politikus dan Jenderal dari Tentara Kekaisaran Jepang. Ia juga pernah menjabat sebagai perdana menteri Jepang serta Presiden Asosiasi Asistensi untuk pemerintahan Kekaisaran. Ia lahir pada tanggal 30 Desember 1884.

Hideki Tojo adalah seorang anggota klik tentara Jepang yang mendorong Jepang terlibat dalam perang di akhir tahun 1930-an. Mulai tahun 1941, ia menjadi perdana menteri dan menguasai seluruh militer Jepang.

Kemudian dia digantikan pada tahun 1944, setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan. Setelah perang berakhir, ia berencana menembak dirinya sendiri tepat di dada. Namun, rencana bunuh dirinya gagal.

Tojo dianggap sebagai penjahat perang dan diadili oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Ia lalu divonis hukuman mati pada tanggal 12 November 1948 dan menerima hukuman gantung. Ia dinyatakan bersalah atas berbagai macam tuduhan seperti :

• Perang dalam pelanggaran terhadap hukum internasional
• Peperangan agresif melawan Amerika Serikat
• Peperangan tak beralasan saat menghadapi Tiongkok
• Mengadakan perang agresif melawan Persemakmuran Inggris, Belanda, Prancis dan masih banyak lagi.

5. Suzuki Kantaro

Suzuki Kantaro lahir pada tanggal 24 Desember 1867 di Prefektur, Osaka. Ia merupakan seorang perdana menteri Jepang yang ke 42. Ia menjabat mulai dari 7 April 1945 hingga 17 Agustus 1945. Namun sebelum itu, ia pernah menempati beberapa jabatan penting seperti wakil kementrian tingkatan laut Jepang, Komandan Armada, dan Kepala Staf Tingkatan Laut.

Suzuki Kantaro berhasil lolos dari insiden kudeta berdarah pada tanggal 26 Februari 1936. Insiden tersebut menewaskan pimpinan Jepang dan tokoh terkemuka saat huru hara politik itu terjadi.

The post 5 Tokoh Jepang yang Menjajah Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Apabila dilihat dari materi pelatihan yang diberikan Jepang, organisasi tersebut dibagi menjadi dua. Organisasi tersebut ialah militer dan semi militer.

Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk menambah pasukan yang dimiliki oleh Jepang. Sehingga, Jepang dapat memenangkan pertempuran melawan pihak sekutu. Berikut organisasi militer dan semi militer bentukan Jepang.

Organisasi Semi Militer

Organisasi semi militer Jepang adalah organisasi bentukan Jepang yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer. Namun, pembentukan organisasi ini lebih condong pada sifat keamanan dan ketertiban, serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat.

Apabila ditinjau dari segi pelatihannya unsur kemiliterannya tetap ada, namun tidak begitu ditekankan. Berikut organisasi semi militer yang dibentuk Jepang pada masa penjajahannya di Indonesia.

1. Barisan Pelopor (Suishintai)

Latar belakang dibentuknya Suinshintai berasal dari dasar hasil keputusan rapat Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat). Salah satu hasil keputusan dari rapat itu menyatakan perumusan sebuah cara untuk mewujudkan kesadaran rakyat.

Kesadaran yang dimaksud ialah :

• Membentuk diri rakyat untuk sadar dalam memenuhi kewajiban
• Membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari berbagai bentuk ancaman.

Dalam rapat tersebut memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi bernama suishintai yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Barisan Pelopor. Keputusan tersebut dikeluarkan opada 1 November 1944.

Melalui organisasi ini pemerintah Jepang berharap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesiapan untuk membantu Jepang dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Dalam pelatihannya, Suishintai mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, walaupun menggunakan peralatan yang sederhana.

Selain itu, suishintai dilatih untuk dapat menggerakkan masa,memperkuat pertahanan serta hal lain yang bertujuan untuk membentuk kesejahteraan rakyat.

Organisasi semi militer ini tergolong unik sebab dipimpin oleh seorang tokoh nasionalis. Beliau merupakan Ir. Soekarno yang dalam pelaksanaannya dibantu dengan R.P Soeroso, Otto Iskandardinata, serta Buntaran Martoatmojo).

2. Organisasi Pemuda

Pemuda merupakan golongan pertama yang mendapat perhatian baik dari pemerintah Jepang. Hal itu disebabkan dalam jiwa pemuda terdapat sifat giat, penuh semangat, dan masih diliputi idealisme yang menggebu.

Jepang beranggapan bahwa para pemuda belum dipengaruhi oleh alam pikir kebarat baratan.

Sehingga jepang dapat dengan mudah menanamkan propagandanya terhadap para pemuda. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempengaruhi pemuda adalah dengan mengadakan sebuah pendidikan.

Pendidikan tersebut baik pendidikan umum ( Sekolah dasar serta menengah), maupun pendidikan khusus (latihan mandiri).

Salah satu organisasi pemuda yang berhasil dibentuk oleh Jepang ialah Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR). Melalui BPAR itu, para kaum pemuda mendapat pelatihan selama tiga bulan lamanya.

Pelatihan tersebut ditekankan pada pentingnya semangat, kemauan serta keyakinan.

Hal tersebut dilakukan untuk membentuk karakter pemimpin pada para pemuda. Selain membentuk BPAR, pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan lain melalui Gerakan 3A. Latihan yang dilakukan gerakan 3A dilakukan selama 1 1/5 bulan.

Pelatihan ini sifatnya khusus kepada para pemuda yang pernah mengikuti organsasi, seperti kepanduan. Jepang juga lebih insentif dalam mengumpulkan serta mendidik pemuda Indonesia di semua syu (keresidenan).

Semua hal tersebut dilakukan Jepang untuk membentuk gerakan pemuda yang terpusat di bawah satu puncak kepemimpinan. Untuk dapat mendukung tujuannya itu, Jepang semakin menyiarkan segala janji dan harapannya di kalangan pemuda.

3. Seinedan

Seinedan adalah organisasi semi militer bentukan Jepang yang pertama. Organisasi ini didirikan secara resmi pada hari ulang tahun kaisar Jepang. Dalam pembentukkan seinedan, pemerintah Jepang juga membentuk organisasi keibodan.

Anggota seinedan diberikan pelatihan militer yang bertujuan untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Persyaratan untuk mampu menjadi anggota seinedan ialah pemuda harus berusia diantara 14 sampai 22 tahun. Tujuan dibentuknya organisasi ini ialah untuk memperoleh tenaga perang cadangan secara cuma cuma.

Sehingga dalam hal ini Jepang dapat dengan mudah dalam memenangkan perang melawan sekutu. Keanggotaan seinedan mengalami perluasan. Berawal hanya dengan berjumlah 3500 orang, berkembang menjadi 500 ribu orang pada akhir masa pemerintahannya.

Dalam organisasi semi militer bentukan Jepang ini, kaum nasionalis dapat menanamkan pengaruhnya. Selain itu, kaum nasionalis juga mampu mengisi jiwa para pemuda dengan semangat nasionalisme.

4. Keibodan

Organisasi keibodan hampir sama seperti seinedan. Organisasi ini merupakan organisasi bentukan Jepang yang resmi didirikan pada tanggal 29 April 1943.

Pembentukan organisasi semi militer ini bertujuan untuk membantu polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas tugas seorang polisi meliputi, penjagaan lalu lintas serta melakukan pengamanan di desa-desa.

Syarat untuk dapat menjadi keibodan ialah berumur antara 20 hingga 35 tahun, sehat secara fisik, serta berkelakuan seinedan yang baik. Organsasi ini dibentuk diseluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali.

Berbeda dengan seinedan, organisasi semi militer keibodan tidak dapat dipengaruhi oleh kaum nasionalis.

Hal itu disebabkan karena pemerintah Jepang sangat berusaha untuk mencegahnya. Hal itu daopat dilihat melalui dibentuknya keibodan di tingkat tingkat desa, dimana kaum nasionalis kurang dapat memberi pengaruh.

5. Fujinkai

Organisasi semi militer bentukan jepang ini bisa dibilang beranggotakan para wanita. Pembentukan organisasi ini berdasarkan gagasan para istri anggota organisasi semi militer lainnya. Syarat menjadi anggota fujinkai adalah wanita berusia minimal 15 tahun.

Dalam pelatihannya, anggota fujinkai mendapat pelatihan yang sederhana, selain tugas utamanya yang meliputi, melakukan peningkatan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.

6. Hasbullah

Organisasi Hasbullah merupakan organisasi semi militer bentukan Jepang yang didirikan pada 15 Desember 1944. Organisasi Hasbullah ini terdiri dari para kaum islam Indonesia. Penggunaan pasukan islam bagi Jepang bertujuan untuk membantunya memenangkan peperangan.

Organisasi Hisbullah ini sendiri bertugas sebagai tentara cadangan Jepang atau Dai Nippo, menjaga wilayah udara Indonesia, serta melakukan pengintaian terhadap mata mata yang datang.

Sedangkan tugasnya sebagai pemuda islam,meliputi menggandeng seluruh umat islam Indonesia untuk taat beragama. Selain itu juga, untuk membela umat islam yang ada di Indonesia serta mengembangkan agama islam di Indonesia.

Apabila terjadi sebuah serangan musuh, pasukan hisbullah akan maju untuk melakukan perlawanan serta mempertahankan semangat dan nasionalismenya. Munculnya sikap semangat dan nasionalisme itu bukan demi membela Jepang, melainan bertujuan untuk mempertahankan NKRI.

Organisasi Militer

Organisasi militer Jepang merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk melakukan pertahanan secara militer guna mempertahankan wilayah Indonesia. Pelatihan yang dilakukan untuk membentuk anggota organisasi ini ditekankan pada sisi kemiliteran.

Dalam hal ini setiap anggota dibentuk menjadi seorang prajurit tentara. Berikut organisasi militer yang dibentuk Jepang pada masa pemerintahannya.

1. Heiho

Heiho (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang) adalah organisasi yang beranggotakan para prajurit Indonesia dengan tujuan untuk melaksanakan pertahanan militer.

Pertahanan tersebut dilakukan baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Pembentukan organisasi Heiho didasarkan atas intruksi bagian Angkatan Darat yang berada di Markas Besar Umum Kerajaan Jepang.

Intruksi yang dikeluarkan pada 2 September 1942 itu menjadi cikal bakal pembentukan organisasi militer ini. Heiho didirikan dengan tujuan untuk dapat membantu kesatuan angkatan perang dan akan dimasukkan sebagai bagian dari tentara jepang.

Selain itu terdapat beberapa tujuan didirikannya organisasi militer Heiho.

• Membangun sarana dan prasarana pertahanan.
• Menjaga kamp pertahanan milik Jepang
• Membantu tentara Jepang dalam menjalankan tugasnya, terlebih saat melakukan peperangan

Pembentukan organisasi ini dikhususkan dalam bidang kemiliteran, sehingga dalam pelatihan lebih keras dibanding dengan organisasi lain bentukan Jepang.

Heiho sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, maupun pada bagian kepolisian. Pembentukan heiho ini juga dimanfaatkan pasukannya oleh Jepang sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan peperangan.

Hal tersebut terlihat pada pemanfaatan pasukan heiho untuk memelihara berbagai senjata perang dan melakukan pemindahan senjata beserta peluru dari gudang ke atas truk. Untuk bergabung dalam pasukan militer Heiho tidaklah mudah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.Berikut syarat syarat menjadi anggota Heiho.

• Berusia antara 18 hingga 25 tahun
• Berbadan sehat baik secara jasmani maupun rohani
• Berkelakuan dan berkepridian yang baik
• Harus berpendidikan minimal sekolah dasar

Jumlah anggota heiho mencapai sekitar 42.000 orang, sejak pertama didirikannya. Dari total anggota tersebut sebanyak 25.000 orang diantaranya ialah penduduk Jawa.

2. Pembela Tanah Air (PETA)

Organisasi Pembela Tanah Air merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Pendirian PETA atas dasar perintah dari Jenderal Kumakichi Harada yang dalam pembentukannya dibuat seolah olah berasal dari usulan bangsa Indonesia sendiri. Akhirnya dipilih Gatot Mangkupraja yang dianggap paling bersimpati terhadap Jepang.

Hal tersebut guna mengajukan permintaan permohonan kepada Gunseikan supaya dapat dibentuk tentara yang beranggotakan para orang Indonesia. Atas perintah pemerintah Jepang, Gatot Mangkupraja mengirim surat permohonan  tepat pada tanggal 7 September 1943. Permohonan tersebut langsung dikabulkan oleh pihak Jepang tak lama setelah proses pengajuan.

Permohonan tersebut berisi mengenai penetapan dibentuknya organisasi PETA. Pembentukan organisasi PETA mampu menarik simpati masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan pemuda. Tentunya pemuda yang sudah mendapat pendidikan sekolah menengah serta pelatihan dari organisasi Seinedan.

Berbeda dengan organisasi lainnya, pelatihan anggota heiho menempuh beberapa pendidikan yang berpangkat, meliputi

• Deidanco (komandan batalyon)
• Cudanco (Komandan kompi)
• Shodanco (komandan pleton)
• Bundanco (komandan regu)
• Giyuhei (Prajurit sukarela)

Pelatihan yang didapat oleh pemuda PETA berdampak positif bagi mereka. Para pemuda menjadi lebih inspiratif terhadap intruksi. Segala pelatihan yang dilakukan pada saat menjadi anggota PETA menciptakan kepercayaan diri pada diri setiap pemuda bahwa mereka juga mampu berjuang melawan kekuatan yang lebih besar dan lebih terlatih

The post Organisasi Semi Militer dan Militer Bentukan Jepang appeared first on HaloEdukasi.com.

BPUPKI adalah suatu badan yang sangat penting waktu persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya siapa BPUPKI? dan bagaimana sejarahnya? Pelajari selengkapnya pada materi kali ini.

Pengertian BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indoneisa atau BPUPKI merupakan bentukan dari pemerintahan Jepang. Biasa disebut dengan Dokuritsu Junbi Cosakai (DJC) . Dibentuk pada tanggal 29 April 1945.

Badan ini dibentuk agar pemerintah Jepang mau membantu Indonesia dalam mencapai Kemerdekaan dimasa Penjajahan.

BPUPKI memiliki 67 anggota yang di Ketuai oleh Kanjeng Raden Temanggung Radjiman Wedyodiningrat dan wakil yang bernama Ichibangase Yoshio dan Raden Pandji Soeroso. Dari 67 Anggota, 60 anggota terdiri dari orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang.

Tidak berselang lama BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) PPKI memiliki anggota sebanyak 27 orang yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan ditemani seorang wakil Moh. Hatta serta seorang penasehat PPKI yaitu Mr.Ahmad Soebardjo yang juga memiliki peran sangat penting.

PPKI dipilih berdasarkan etnis yang ada di Indonesia yang menggambarkan wakil dari masing-masing daerah. Diantaranya :

• 12 Orang dari Pulau Jawa
• 3 orang dari Pulau Sumatera
• 2 orang dari Pulau Sulawesi
• 1 orang dari Pulau Kalimantan
• 1 orang dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara
• 1 orang dari Maluku
• 1 orang dari Tionghua

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Organisasi berkepanjangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Maksud didirikannya BPUPKI ini untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan akan membantu Proses Kemerdekaan di Indonesia benar terjadi.

Dipimpin oleh Dr.Radjiman Wedyodiningrat dengan anggota 67 dengan pembagian 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengamati observasi dalam menjalankam proses untuk mencapai kemerdekaan.

Berlangsung di Cuo Sangi in, Peresmiannya dilangsungkan pada tanggal 28 April 1945 yang sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Upacara ini memiliki anggota pengibaran bendera Merah Putih oleh Royohiko Masuka dan di hadiri langsung oleh Letnan Jendral Nagano dan Jendral Itagaki yang berprofesi sebagai penjabat asal Jepang.

Bertuliskan sebuah Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945 sebagai latar belakangnya. Karena kedudukan Jepang yang sudah semakin terancam pada perang Sekutu menjadi alasan dikeluarkan Maklumat ini.

Sehingga dapat di bilang dengan membentuk BPUPKI tidak hanya menguntungkan untuk Indonesia saja, tetapi juga ingin menarik warga Indonesia untuk mempertahankan sisa yang di miliki oleh Bangsa Jepang. Pada kebijaksanaan Pemerintahannya dahulu.

Tujuan BPUPKI

Tugas dari BPUPKI untuk menarik simpati dari warga Negara Indonesia supaya dapat membantu Jepang melawan sekutu. Dengan cara memberikan Janji Kemerdekaan kepada Indonesia.

Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang sudah menjalankan Politik Kolonialnya untuk bisa melakukan pengembangan Sumber daya Indonesia.

Tujuan selanjutnya untuk memperlajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan mempersiapkan dalam menyambut Kemerdekaan Indonesia. Kedua tujuan itulah yang melatarbelakangi terbentuknya BPUPKI.

Tugas BPUPKI

1. Membahas Dasar Negara

Tugas pertama BPUPKI adalah membahas dalam pembuatan dasar negara. Hal ini sudah di agendakan dalam Sidang pertama setelah membahas pandangan dalam bentuk negara Indonesia.

Perumusan dasar negara ini dirasa akan lebih menjiwai isi dari UUD milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu merupakan kontruksi awalnya pada dasar negara yang berdaulat seperti Indonesia.

2. Membentuk Reses

Reses merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para parlemen negara yang dilakukan diluar masa sidang . terutama ketika berada di luar gedung DPR.

Sebagai contoh melakukan kunjungan kerja, baik itu individu ataupun berkelompok. Sampai upaya mendapat dukungan dan akhir dari persidangan BPUPKI ini juga masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dasar negara.

3. Menampung Saran

Tugas selanjutnya adalah menampung saran yang dilakukan oleh BPUPKI . Untuk merealisasikannya telah dibentuk panitia kecil dari para anggotannya konseptis.

4.Membantu Panitia Sembilan

BPUPKI juga membantu panitia sembilan menampung saran yang masuk kemudian dilakukan diskusi kembali untuk mencari yang paling sesuai.

5. Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan sebuah naskah yang disusun oleh Panita Sembilan ketika melakukan rapat bersama BPUPKI. Dan organisasi lainnya pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta terdiri dari garis-garis pemberontakan untuk melawan fasisme, imperialisme, dan juga kapitalisme dalam pembentukan Negara Republik Indonesia.

Anggota BPUPKI

Anggota dari Indonesia :

Anggota dari Jepang :

1. Matuura Mitukiyo
2. Miyanoo Syozoo
3. Tanaka Minoru
4. Tokonami Tokuzi
5. Itagaki Masumitu
6. Masuda Toyohiko
7. Ide Teitiro

The post BPUPKI : Pengertian, Sejarah dan Tujuan appeared first on HaloEdukasi.com.