Reformasi merupakan suatu proses perubahan atau perbaikan secara drastis dalam suatu negara maupun masyarakat.

Perbaikan tersebut menyangkut bidang sosial, politik, maupun juga bidang agama. Di Indonesia sendiri juga sempat mengalami proses reformasi, dimana terjadi pada tahun 1998.

Selama proses reformasi berlangsung, banyak peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah pulsa.

Salah satunya adalah peristiwa Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak, dan menimbulkan gelombang demonstrasi dimana-mana.

Selain itu, proses reformasi ini juga menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, dan digantikan oleh Presiden B.J.Habibie. Peristiwa tersebutlah melahirkan masa reformasi di Indonesia.

Berikut adalah beberapa dari penyimpangan pada masa reformasi:

• Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya. 
• Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara 
• Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama
• Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.

The post Penyimpangan Pada Masa Reformasi yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

Orde Baru merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 – 1965.

Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama. Di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi.

Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Berikut adalah beberapa penyimpangan pada masa orde baru, :

1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden

Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme.

Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi.

Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.

2. Menurunnya Kualitas Birokrasi

Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya diikuti dengan benar.

Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara.

Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat.

Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti..

3. Hak Politik dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang-undang Dasar 1945.

Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP.

Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya.

4. Pembatasan Kebebasan Pers

Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan kehadapan umum.

Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel atau dihentikan penerbitan beritanya.

5. Pembangunan Tidak Merata

Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata.

Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan.

Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya.

The post 5 Penyimpangan Pada Masa Orde Baru Beserta Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Istilah ini baru mengemukan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut dengan Orde Baru.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno kemudian membuat beberapa gebrakan.

Berikut adalah beberapa dari penyimpangan pada masa orde lama:

• Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom)
• MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
• Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
• Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu, Front Nasional.
• Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
• Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR), dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
• Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945.

The post Penyimpangan Pada Masa Orde Lama yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

Berikut penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin.

1. Penetapan Kedudukan Presiden Seumur Hidup

Sesuai yag tertera dalam UUD 1945, kedudukan presiden berada tepat di bawah lembaga MPR. Namun, dalam proses realisasinya MPRS justru yang tunduk dengan segala kebijakan yang dibuat presiden.

Selain itu dalam pemutusan suatu kebijakan MPRS, presiden masih sering ikut campur dengan menentukkan kebijakan apa yang seharusnya ditetapkan oleh MPRS.

Selain itu,keputusan lainnya yang dianggap sangat melenceng dengan aturan yang ada adalah adanya keputusan untuk mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

2. Pembentukan MPRS

Dalam masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk membentuk MPRS. Yang berdasarkan apa yang tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut sangatlah menenang dan berlawanan arah.

Karena sesuai yang telah tercantum dalamUUD 1945, pengangkatan MPRS haruslah melalui pemilihan umum.

Sedangkan ini, Presiden Soekarno melakukan penunjukkan dan pengangkatan langsung terhadap anggota MPRS hanya dengan syarat setiap anggota MPRS yang ditunjuk haruslah patuh terhadap Manifesto Politik yang telah dibuat Soekarno.

3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dengan dikeluarkannya ketetapan Presiden Nomor 3 tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibubarkan oleh Presiden Soekarno.Hal tersebut dilatarbelakangi karena DPR menolak keras RAPBN yang telah diajukan pemerintah pada tahun1960.

Untuk dapat menggantikan tugas DPR,Presiden Soekarno memutuskan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).

Pembentukkan DPR-GR ini terdiri atas golongan nasionalis, agama dan komunis.

Tindakan Soekarno tersebut dinilai sangat melawan peraturan yang ada sebab sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam konstitusi bagaimanapun alasannya preisiden tidaklah dapat membubarkan DPR.

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Pada pemerintahan demokrasi terpimpin,pemerintah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Pembentukan DPAS ini bertujuan untuk dapat menjalankan tugas memberi jawaban atas pertanyaan presiden serta mengajukan usul kepada pemerintah.

Dalam susunan keanggotaanya DPAS diketuai oleh Presiden Soekarno, hal ini sangat melawan konstitusi yang ada sebab seharusnya DPAS berada di bawah presiden.

The post 4 Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin yang Pelru diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.