Istilah BRIC pertama kali diperkenalkan oleh eks Chairman Goldmann Sachs, Jim O’Neill pada 2001. kala itu, Afrika belum menjadi anggota, jadi belum ada tambahan huruf ‘S’.

Dalam laporan yang berjudul Building Better Global Economic BRICs yang terbit pada November 2001, Jim O’Neill menyatakan bahwa, “Pada tahun 2001 dan 2002, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang besar akan mengalami peningkatan dan mampu melampaui pencapaian negara-negara G7. Bahkan, dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, peran BRIC (terutama China) akan semakin besar sehingga kebijakan fiskal dan moneter di sana akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia”.

Pernyataan O’Neill tersebut terbukti benar. BRIC, yang kini berubah menjadi BRICS, berhasil memukau dunia dengan pencapaian mereka. Tahun 2007 menjadi puncaknya ketika ekonomi dari negara-negara anggotanya mengalami peningkatan, yakni Brasil tumbuh 6.6%, Rusia &,93%, India 7,7%, China 13,9%, dan Afrika selatan tumbuh 4,7%.

Awal Mula Pembentukan BRIC

Pada September 2016, di sela-sela Debat Umum Majelis PBB yang diselenggarakan di New York City, para menteri luar negeri dari keempat negara anggota awal BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) memulai serangkaian pertemuan singkat tingkat tinggi.

Pada 16 Juni 2009, diadakan KTT resmi pertama serta pertemuan diplomatik skala penuh di Yekaterinburg, Rusia oleh anggota BRIC yang menandai awal mula pembentukan BRIC. Konferensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing negara BRIC, yaitu Luiz Inacio Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Manmohan Singh, dan Hu Jintao. Fokus KTT pertama BRIC adalah pada upaya peningkatan situasi ekonomi global dan reformasi lembaga keuangan, serta membahas berbagai upaya dan kerja sama yang bisa dilakukan oleh keempat negara tersebut di masa depan.

Selain itu, juga dibahas mengenai berbagai upaya negara-negara berkembang, yaitu 3 dari 4 anggota BRIC, agar bisa terlibat dalam urusan global. Setelah KTT Yekaterinburg, anggota BRIC mengumumkan tentang perlunya mata uang cadangan global baru yang “beragam, stabil, dan dapat diprediksi”. Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengkritik tentang dolar Amerika Serikat yang dianggap terlalu “mendominasi” pasar global.

Perkembangan BRICS

• Anggota Baru dan Potensi Ekspansi Lebih Lanjut

Pada 24 Desember 2010, atas undangan China, Afrika Selatan secara resmi bergabung dengan kelompok BRIC yang kemudian diterima oleh negara-negara anggota BRIC lainnya. Dari yang awalnya bernama BRIC, resmi berganti nama menjadi BRICS guna memberikan gambaran terhadap keanggotaan organisasi yang diperluas. Pada April 2011, Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan, hadir dalam KTT BRICS 2011 yang diadakan di Sanya, Tiongkok sebagai anggota penuh.

Sejak Afrika Selatan bergabung dalam BRIC (sekarang BRICS), banyak negara lain yang menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dalam organisasi tersebut, diantaranya Argentina dan Iran. Keduanya mengisyaratkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan BRICS selama pertemuan dengan pejabat senior China (ketua BRICS saat ini) selama musim panas 2022. ketertarikan Argentina untuk menjadi anggota BRICS disambut hangat oleh China, Rusia, India, dan Brasil.

Pada Juni 2022, Iran juga mengajukan permohonan kepada otoritas China untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Arab Saudi, Turki, dan Mesir juga menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan BRICS, namun ketiganya belum mengajukan permintaan resmi. Meski  di BRICS tidak ada proses penerimaan anggota secara resmi, namun dukungan bulat dan penuh dari kelima anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) menjadi syarat utama dari keputusan penerimaan keanggotaan BRICS.

• Kerja Sama Ekonomi, Politik dan Budaya

Pada Juni 2012, negara-negara anggota BRICS menjanjikan 75 miliar dolar AS guna meningkatkan kekuatan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Namun demikian, pinjaman tersebut tergantung pada reformasi pemungutan suara IMF.

Selama KTT BRICS ke-5 di Durban, Afrika Selatan pada akhir Maret 2013, negara-negara anggota sepakat untuk membentuk suatu lembaga keuangan global yang bertugas memberikan pinjaman dan bekerja sama dengan IMF dan Bank Dunia yang didominasi oleh negara-negara Barat.

Setelah KTT Durban, BRICS berencana akan menyelesaikan pengaturan tentang rencana Bank Pembangunan Baru di tahun 2014. Namun, kesepakatan berjalan lambat akibat perselisihan tentang lokasi dan pembagian beban.

Pada September 2013, saat pertemuan para pemimpin BRICS di St. Petersburg, didapatkan keputusan bahwa para pemimpin BRICS hanya menyepakati kontribusi modal awal yang nilainya dianggap “substansial dan cukup agar bank bisa berjalan  efektif”.

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengintai Badan Keamanan AS di semua jaringan telekomunikasi, baik yang masuk maupun keluar di seluruh wilayah Amerika Serikat. Pada Agustus 2019, diadakan pertemuan antar menteri komunikasi dari masing-masing negara BRICS edisi ke-5 di Brasilia, Brasil untuk menandatangani letter of intent untuk proyek kerja sama di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Pada KTT BRICS ke-13, Narendra Modi, Perdana Menteri India menyerukan tentang transparansi terhadap penyelidikan asal-usul Covid-19 di bawah WHO serta adanya kerja sama penuh dari semua negara anggota BRICS. Sementara Xi Jinping langsung bereaksi terhadap pernyataan Modi dengan menyerukan pula bahwa semua negara BRICS harus menentang politisasi dari proses penyelidikan tersebut.

Struktur Keuangan BRICS

Terdapat dua elemen yang membangun struktur keuangan BRICS, yakni New Development Bank (NDB) yang sering disebut dengan BRICS Development Bank, dan Contingent Reserve Arrangement (CRA). Kedua lembaga tersebut didirikan pada 2014 dan mulai aktif si tahun 2015.

Para pengamat menilai, dua komponen ini akan lebih mengikat perekonomian Rusia dengan negara-negara lain, terutama Brasil, India, China, Afrika Selatan. Hal ini juga berdampak positif pada negara-negara berkembang lain yang berada di bawah dominasi negara Barat seperti saat ini.

Di sisi lain, pendirian NDB tersebut akan berhadapan langsung dengan dominasi bank Dunia yang memiiki aset 490 miliar dolar As dan IMF 300 miliar dolar AS, di mana keduanya dinilai terlalu didominasi oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan mata uangnya.

Pengalaman pahit yang sama-sama dialami oleh kelima negara BRICS terhadap sanksi ekonomi dan kebijakan dari IMF maupun Bank Dunia, membuat kelimanya tidak ingin lagi berurusan dengan keduanya. Seperti Rusia, pada tahun 1990-an yang mengalami keterpurukan akibat hutang, tidak pernah lagi berhasrat untuk bersinggungan dengan IMF usai melakukan pelunasan di tahun 200-an.

• New Development Bank (NDB)

New Development Bank (NDB), atau Bank Pembangunan BRICS merupakan bank pembangunan multilateral yang dioperasikan oleh kelima negara anggota BRICS. Bank Pembangunan BRICS berfokus pada upaya peminjaman uang, khususnya kepada negara berkembang, yang akan mengadakan proyek pembangunan infrastruktur dengan pinjaman resmi mencapai 34 miliar dolar AS per tahun.

Afrika Selatan adalah negara yang nantinya akan menjadi Markas Besar bank Afrika, yang diberi nama “New Development Bank Africa Regional Centre”. Bank tersebut akan diberikan modal awal sebesar 50 miliar dolar AS, yang dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan kekayaan menjadi 100 miliar dolar AS.

Modal awal 50 miliar dolar AS tersebut didapat dari sumbangan masing-masing negara anggota BRICS, yakni 10 miliar dolar AS per negara. Sejauh ini sudah ada sekitar 53 proyek yang sedang ditangani oleh New Development Bank Africa Regional Centre dengan besar anggaran sekitar 15 miliar dolar AS. Bangladesh, Uni Emirat Arab, Uruguay, dan Mesir baru-baru ini ditambahkan sebagai anggota baru Bank Pembangunan BRICS.

• Contingent Reserve Arrangement BRICS

Contingent Reserve Arrangement (CRA) BRICS merupakan suatu kerangka kerja yang memberikan perlindungan kerja bagi negara-negara anggota terhadap tekanan likuiditas global. Masalah mata uang menjadi fokus utama dari CRA BRICS, di mana mata uang nasional anggota yang sedang terpengaruh oleh tekanan keuangan global.

Dari kebanyakan kasus, negara berkembang yang mengalami liberalisasi ekonomi cenderung mengalami peningkatan volatilitas ekonomi secara cepat, sehingga akan berdampak pada masalah lingkungan ekonomi makro yang tidak pasti.

Contingent Reserve Arrangement (CRA) BRICS didirikan pada 15 Juli 2014 di Fortaleza, Brazil dengan dasar hukum yang dibentuk oleh sebuah Traktat yang dibuat pada pertemuan pertama antara Dewan Pemerintahan dan Komite Tetap CRA BRICS diadakan pada 4 September 2015 di Ankara, Turki. Namun Traktat tersebut mulai berlaku setelah diratifikasi oleh seluruh anggota BRICS, dan diumumkan pada Juli 2015 di KTT BRICS ke-7.

Banyak negara yang melihat CRA sebagai saingan dari IMF, khususnya negara Barat. Selain itu, koalisi antara CRA dan Bank Pembangunan BRICS sering dipandang sebagai contoh bentuk peningkatan kerja sama antara Selatan dengan Selatan.

• Sistem Pembayaran BRICS

Dalam KTT BRICS ke-7 pada Juli 2015 di Rusia, telah diusulkan mengenai sistem pembayaran yang nantinya akan menjadi alternatif dari sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Para eksekutif bank sentral BRICS dan menteri keuangan masing-masing negara sedang bernegosiasi untuk menyiapkan sistem pembayaran, serta beralih ke penyelesaian mata uang nasional setiap negara BRICS.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, sistem pembayaran multilateral global, entah itu SWIFT atau yang lainnya, akan memberikan kemudahan dan kemandirian terhadap pembayaran. Selain itu, juga akan menciptakan jaminan pasti bagi anggota BRICS. Bank sentral Rusia juga sudah mulai mengonsultasikan alternatif sistem pembayaran dari sistem SWIFT dengan negara-negara anggota BRICS.

Penggunaan sistem alternatif tersebut berfokus pada pencadangan dan redundasi yang dimiliki, apabila sistem SWIFT mengalami gangguan. Seperti yang dikatakan oleh Olga Skorobogatova, Deputi Bank Sentral Rusia bahwa satu-satunya topik yang mungkin menarik bagi kita ]di dalam BRICS adalah pertimbangan untuk menyiapkan sistem pembayaran yang akan berlaku untuk negara-negara BRICS, yang dapat digunakan sebagai cadangan.

Sementara China juga mengusulkan tentang pengembangan sistem pembayaran alternatif SWIFT mereka sendiri yaitu Cross Border Inter-Bank Payments System (CIPS), yang menyediakan jaringan bagi lembaga keuangan seluruh dunia untuk mengirim dan menerima informasi tentang transaksi keuangan dengan cara yang aman, standar, dan andal. Rusia juga memiliki System for Transfer of Financial Messages (SPFS) sebagai alternatif, seperti halnya India dengan Structured Financial Messaging System (SFMS).

The post BRICS: Pengertian – Perkembangan dan Struktur Keuangannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Enam negara tersebut terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, FIlipina, Brunai Darussalam, dan Singapura.

Kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dilakukan melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-4 di Negara Filipina tepat pada tanggal 18 Januari 1992.

AFTA terbentuk karena pertimbangan untuk memajukan perekonomian di negara-negara ASEAN.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja bersama untuk mendukung pasar bebas di kawasan regional ASEAN.

Yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keunggulan komparatif perdagangan bebas di Negara ASEAN yang merupakan kawasan produksi tunggal sekaligus pasar tunggal.

Pengertian AFTA

ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Negara Indonesia dan lima negara ASEAN lainnya untuk menciptakan sebuah zona perdagangan bebas di area negara-negara ASEAN.

Selain Indonesia, AFTA juga diikuti oleh Malaysia, Thailand, FIlipina, Brunai Darussalam, dan Singapura.

Organisasi AFTA lahir dari keinginan negara-negara di ASEAN untuk menciptakan pasar regional yang lebih berkembang.

Selain itu, AFTA juga bertujuan untuk meningkatkan persaingan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing.

Wilayah ASEAN diharapkan menjadi pusat produksi pasar dunia yang merajai pasar regional ASEAN.

Karena latar belakang perdagangan bebas yang semakin pesat berkembang di berbagai negara, AFTA hadir sebagai perjanjian yang akan menguntungkan negara-negara anggotanya.

Pada dasarnya pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA memiliki tujuan utama untuk menciptakan kondisi perekonomian dan perdagangan yang seimbang dan stabil.

Sistem seperti ini bisa diwujudkan dengan menurunkan tarif dan tidak mengurangi tarif bea cukai dan hambatan non tarif lainnya dalam kegiatan perdagangan baik itu barang atau jasa di negara-negara ASEAN.

Bea yang dimaksud adalah biaya tambahan yang dibebankan pada beberapa produk perdagangan.

Biaya bea akan diberlakukan kepada sebuah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor impor barang dagangan.

Latar Belakang dibentuknya AFTA

ASEAN Free Trade Area atau AFTA didirikan bukan tanpa alasan, ada latar belakang yang mendasari mengapa negara-negara ASEAN perlu membentuk organisasi AFTA.

Latar belakang dari dibentuknya AFTA bisa disimak dalam rangkuman alasan-alasan dibawah ini.

• Kemunculan masalah ekonomi dan perdagangan yang terjadi karena pengaruh perubahan kondisi politik dan militer di wilayah ASEAN.
• Semakin pesatnya perkembangan perdagangan bebas di berbagai negara di dunia.
• Disepakati di Singapura, untuk tujuan untuk bahan percontohan karena memiliki iklim perdagangan yang lebih sehat dari negara ASEAN lainnya walaupun memiliki keterbatasan di tingkat sumber daya alam.
• Diharapkan bisa menarik investor yang nantinya bisa membantu meningkatkan modal perdagangan dalam negeri
• kepentingan peningkatan kerja sama di bidang ekonomi untuk negara-negara ASEAN.

Anggota AFTA

Pada masa awal pembentukannya di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-4 di Negara Filipina tepat pada tanggal 18 Januasri 1992.

AFTA memiliki enam negara yang menjadi member, yang keenamnya merupakan negara yang berada di wilayah ASEAN.

Keenam negara tersebut terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, FIlipina, Brunai Darussalam, dan Singapura.

Dalam perkembangannya anggota ASEAN Free Trade Area atau AFTA kemudian bertambah secara bertahap sejak masuknya beberapa negara ke wilayah ASEAN.

Di catatan yang merangkum sejarah anggota-anggota AFTA, Negara Vietnam menjadi negara ke tujuh yang bergabung dengan AFTA di tahun 1995.

Setelah itu dua negara ASEAN lainnya, yaitu Laos dan Myanmar bergabung dengan AFTA dua tahun sejak masuknya Vietnam, yaitu pada tahun 1997.

Kemudian Kamboja menjadi anggota terakhir AFTA yang memutuskan untuk masuk organisasi ini di tahun 1999.

Pada saat ini, di 30 tahun semenjak konferensi AFTA berhasil terbentuk. ASEAN Free Trade Area sudah memiliki 10 negara yang semuanya ada di wilayah ASEAN.

Tujuan dibentuknya AFTA

Pembentukan organisasi perdagangan regional ASEAN bukan tanpa tujuan, selain untuk harapan peningkatan perekonomian di negara-negara anggotanya.

AFTA juga dibentuk untuk keperluan peningkatan wilayah ASEAN menjadi pusat perdagangan yang lebih maju.

Untuk menciptakan iklim perekonomian yang stabil, AFTA menggunakan skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) .

CEPT sendiri merupakan kesepakatan untuk menurunkan tarif bea cukai dari 0 sampai 5 persen.

Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sudah aktif diberlakukan setelah satu tahun AFTA berdiri, yaitu di Januari 1993.

Kemudian pada tahun 2002, ASEAN memiliki empat program untuk membantu percepatan CEPT dan AFTA.

Yang pertama adalah kebijakan untuk mengurangi tarif bea cukai dari 0 sampai 5 persen, dan harus diberlakukan di wilayah ASEAN.

Kedua, kebijakan tersebut menghilangkan hambatan kuantitatif yang biasanya berbentuk surat-surat perizinan dan hambatan non tarif lainnya.

Ketiga, Semua negara AFTA harus bekerja sama untuk memajukan fasilitas-fasilitas perdagangan khususnya untuk wilayah ASEAN.

Dan yang terakhir, mengharuskan untuk memakai bahan-bahan lokal sebanyak 40% pada produk-produk yang diperjual belikan.

Dampak AFTA bagi Indonesia

Berikut adalah beberapa poin dampak AFTA bagi Negara Indonesia.

• Memberikan peluang untuk Indonesia untuk melakukan pertukaran barang dagangan, misalnya bidang pertanian dan komoditi hasil laut.
• Produk pertanian Indonesia bisa bersaing dengan pasar negara-negara di ASEAN.
• Kesempatan mengekspor komoditas perdagangan lain seperti tekstil dan alat-alat elektronik.
• Perlunya dukungan pemerintah pada sistem permodalan, kebijakan harga, dan aturan-aturan perdagangan lain yang sudah disepakati.

Penjelasan di atas merupakan pembahasan lengkap mengenai AFTA yang menjadi sebuah organisasi perdagangan dan perekonomian yang ada di wilayah ASEAN. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat.

The post AFTA: Pengertian, Tujuan dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.