Pengertian Politik Etis

Politik Etis adalah politik yang memperjuangkan pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi yang berada di daerah jajahan.

Pengertian lainnya menyebutkan politik etis adalah sebuah pemikiran yang menjelaskan tentang tanggung jawab moral pemerintah kolonial untuk kesejahteraan bumiputera. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik sistem tanam paksa.

Latar Belakang Politik Etis

Latar belakang keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi pemicu munculnya politik etis, terutama pendidikan pribumi yang bukan dari kalangan bangsawan.

Di bidang ekonomi tanah-tanah banyak dikuasai oleh perantauan tanah dan rakyat biasa hanya menjadi penyewa dan pekerja tanah.

Di bidang politik masalah yang muncul adalah sentralisasi politik yang kuat.

Tidak adanya pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan pribumi yang sangat minim.

Pada tahun 1890, Politik Etis muncul oleh desakan golongan liberal di dalam parlemen Belanda.

Usulan golongan ini adalah agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada rakyat Indonesia.

Karena masyarakat Indonesia sudah bekerja keras memberi kekayaan kepada Belanda dengan menjalankan program tanam paksa.

Desakan itu muncul karena adanya pemikiran bahwa negeri Belanda sudah berhutang banyak kepada kekayaan bangsa Indonesia.

Desakan tersebut memunculkan keputusan yang diutarakan di dalam pidato negara pada tahun 1901.

Ratu Belanda pada saat itu Ratu Wilhelmina menyebutkan bahwa “Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”.

Pidato tersebut menandai awal kebijakan untuk memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik etis dimulai pada tahun 1901, berisi 3 perlakuan yaitu pendidikan, irigasi dan transmigrasi.

Tokoh-tokoh Politik Etis

Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda muncul atas inisatif sosok-sosok yang peduli dengan nasib rakyat Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang memperjuangkan hadirnya Politik Etis.

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)

Memiliki nama lain Multatuli, beliau adalah seorang penulis Belanda.

Karyanya yang terkenal adalah Max Havelaar (1860) yaitu sebuah novel satir yang berisi kritik atas perlakuan buruk Belanda kepada orang-orang pribumi di Hindia Belanda.

2. Pieter Brooshooft (1845-1921)

Salah seorang tokoh politik etis adalah Pieter Brooshooft. Beliau adalah seorang wartawan dan sastrawan.

Pada tahun 1887 Brooshooft mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa.

Ia menuliskan laporan tentang keadaan di Hindia Belanda tentang kebijakan tanam paksa.

Laporan yang berisi fakta-fakta akibat tanam paksa tersebut akhirnya menuntun politisi-politisi untuk menyuarakan kepentingan Hindia Belanda di parlemen.

3. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)

Dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda, pada usia belia bertolak ke Hindia Belanda.

Kegelisahannya ditulis di sebuah majalah De Gids berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan).

Tulisan tersebut berisi bukti konkrit yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman.

Kemakmukran negeri Belanda didapatkan dari hasil kolonialisme di Hindia Belanda.

Sementara itu keadaan di negara jajahan tidak makmur bahkan miskin dan terbelakang, jadi sudah semestinya kekayaan tersebut dikembalikan

4. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

Namanya sering disingkat menjadi J.H. Abendanon, beliau adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda.

Ditugaskan ke Hindia Belanda pada tahun 1900 untuk melaksanakan Politik Etis.

Dimulai tahun 1900 di bawah kepemimpinannya mulai berdiri sekolah-sekolah untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa.

5. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)

Memiliki nama lengkap Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker.

Lahir di Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.

Sebagai salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20.

Ia adalah penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda serta penggagas nama “Nusantara”.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis memiliki 2 pandangan, dari sudut Pemerintah Belanda dan Indonesia.

Tujuan kebijakan politik etis menurut pemerintah belanda bertujuan untuk membalas jasa atas kebijakan tanam paksa.

Pada saat itu tanam paksa dapat menyelamatkan negeri Belanda dari krisis moneter.

Sudut pandang lain tujuan politik etis yaitu untuk menciptakan kaum terpelajar agar keahliannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda.

Politik etis juga memiliki sisi yang justru memunculkan inisiatif dan menciptakan tokoh-tokoh penting yang pada akhirnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Isi Politik Etis

Berikut adalah isi dari Politik Etis

1. Irigate (Pengairan dan Infrastruktur)

Pengairan dan infrastruktur adalah program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat di bidang pertanian dan perkebunan.

Salah satunya dengan dibangunnya waduk-waduk besar penampung air hujan untuk petanian.

Selain itu juga melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Infrastruktur juga turut dibangun untuk menunjang transportasi komoditi hasil pertanian.

2. Educate (Pendidikan)

Pendidikan adalah program untuk meningkatkan mutu SDM dan mengurangi jumlah buta huruf.

Tujuannya bagi pemerintah Belanda yaitu mendapatkan tenaga kerja yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda juga yatu mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dengan upah minim.

Hal ini menguntungkan karena jika mendatangkan pekerja dari Eropa membutuhkan biaya yang mahal.

Pemerintah Belanda kemudian mendirikan sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah, sekolah kelas II untuk pribumi kelas menegah.

3. Emigrate (Transmigrasi)

Emigrate atau Transmigrasi adalah program pemerataan penduduk Jawa dan Madura.

Karena dua wilayah ini telah padat, pada tahun 1900 jumlahnya mencapai 14 juta jiwa.

Jumlah perkebunan di wilayah jawa dan madura juga semakin banyak dan membuat kawasan pemukiman semakin sempit.

Maka dibuatlah pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan sekaligus membuka perkebunan baru yang membutuhkan pengelola dan pegawai.

Dari ke 3 program itu pendidikan adalah prioritas, karena dianggap sebagai dasar yang dapat menguatkan ke dua program yang lain.

Penyimpangan Politik Etis

Dalam pelaksanaannya, politik etis tidak berjalan dengan semestinya. Banyak penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan politik etis. Berikut beberapa contoh penyimpangan yang terjadi.

Hanya sebagian kecil kaum pribumi yg mendapat keuntungan dan kedudukan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Politik Etis mendapat dukungan dari kalangan kapitalis dan industrialis mengalami banyak penyimpangan.

Irigasi yang tadinya ditujukan untuk kepentingan pribumi pada prakteknya justru lebih banyak dibangun untuk mengairi perkebunan swasta Belanda.

Dalam sektor pendidikan juga lebih banyak diperuntukkan untuk kepentingan mendapatkan tenaga terampil yang murah.

Sekolah yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang kaya.

Pemerintah Belanda juga memiliki pandangan bahwa hanya orang pribumi yang memiliki hak dari pelaksanaan politik etis.

Hal ini ditentang oleh Ernest Douwes dekker, salah satu tokoh pencetus politik etis.

Menurut pandangannya politik etis semestinya ditujukan bagi semua pendidik hindia belanda.

Termasuk juga orang-orang eropa yang sudah lama menetap dan juga para tionghoa yang juga berjasa bagi pemerintah belanda.

Transmigrasi lebih ditujukan ke daerah-daerah yang menjadi pengembangan perkebunan-perkebunan swasta seperti ke wilayah Deli, Sumatera Timur.

Sedangkan transmigrasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi.

Dampak Politik Etis bagi Bangsa Indonesia

• Pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan rel kereta api dapat memudahkan perpindahan manusia dan barang.
• Pembangunan infrastruktur pertanian dan perkebunan yaitu adanya bendungan bermanfaat bagi pengairan.
• Berdirinya sekolah-sekolah untuk pribumi

Pemerintah Belanda mendirikan beberapa sekolah antara lain:

• Hollandsch Indlandsche School (HIS) setingkat SD untuk kalangan kelas atas
• Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setingkat SMP untuk kelas bawah.
• Algemeene Middlebare School (AMS) setingkat SMU
• Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra
• Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik)
• School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.

Politik etis memberi dampak pada pemikiran masyarakat yang semakin kritis dan berani.

Rakyat mulai berpikir untuk mendapatkan haknya sebagai bangsa Indonesia.

Politik etis menumbuhkan generasi pemikir yang semakin menyadari tentang hak asasi.

Semakin banyak kaum terpelajar dan cendekiawan yang memiliki tujuan memperjuangkan kemerdekaan.

Yang pada akhirnya menjadi pelopor Pergerakan Nasional antara lain dr. Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.

The post Politik Etis: Pengertian – Tujuan dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.