Kabinet Sukiman-Suwirjo adalah kabinet kedua setelah Negara RIS dibubarkan. Kabinet ini bertugas dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini diketuai oleh Sukiman Wirjosandjojo dan wakilnya Suwirjo.

Susunan Kabinet Sukiman-Suwirjo

Adapun susuna kabinet Sukiman-Suwirjo adalah sebagai berikut:

• Kepala Pemerintahan: Sukiman Wirjosandjojo
• Wakil Kepala Pemerintahan: Suwirjo
• Menteri Luar Negeri: Achmad Subardjo
• Menteri Dalam negeri: Iskak Tjokroadisurjo
• Menteri Pertahanan: Sewaka (ditunjuk pada 9 Mei 1951)
• Menteri Kehakiman: Mohammad Yamin (mengundurkan diri 14 Juli 1951), Melkias Agustinus Pellaupessy (merangkap jabatan), dan Mohammad Nasrun (diangkat 20 November 1951)
• Menteri Penerangan: Arnold Mononutu
• Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono
• Menteri Pertanian: Suwarto
• Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Sujono Hadinoto (berhenti Juli 1951) dan Wilopo (diangkat Juli 1951)
• Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja
• Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah (merangkap sewaktu Djuanda di luar negeri)
• Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
• Menteri Sosial: Sjamsuddin Sutan Makmur
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro
• Menteri Agama: Wahid Hasjim
• Menteri Kesehatan: J. Leimena
• Menteri Negara:
  • Urusan Umum: Agustinus Pellaupessy
  • Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso
  • Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo

Program Kabinet

Program-program Kabinet Sukiman-Suwirjo antara lain:

• Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
• Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat serta memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
• Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan.
• Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat agar otonomi daerah dapat terlaksana secepatnya.
• Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan.
• Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dan Belanda dari unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi meja Bundar (KMB), serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang merugikan rakyat dan negara.
• Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Keberhasilan Kabinet Sukiman-Suwirjo

Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Sukiman-Suwirjo anatara lain:

• Memperhatikan usaha untuk memajukan perusahan kecil.
• Memperhatikan buruh.
• Memperluas pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah.
• Melanjutkan program kerja Kabinet Natsir

Permasalahan yang Dihadapi Kabinet Natsir

• Adanya krisis moral seperti korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan.
• Program mengenai masalah Irian Barat tidak berhasil.
• Hubungan yang tidak baik dengan militer.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwirjo

Selain permasalah yang dihadapi oleh kabinet Sukiman yang telah disebutkan di atas, penyebab lain jatuhnya kabinet sukiman-suwirjo adalah mosi tidak percaya yang diberikan seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act (MSA).

Menteri Luar Negeri, Ahmad Subardjo menandatangani sebuah perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait pemberian bantuan ekonomi dan senjata yang kemudian memicu munculnya pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI sehingga mereka tidak lagi mendapat dukungan. Kerja sama tersebut dinilai merugikan politik bebas aktif Indonesia. Sukiman pun terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden sebagai tanda berhentinya Kabinet Sukiman-Suwirjo dan digantikan oleh Kabinet Wilopo.

The post Kabinet Sukiman-Suwirjo: Susunan – Program Kerja dan Penyebab Jatuhnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Masa Demokrasi Parlementer

Masa demokrasi parlementer (1950-1959) adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara. Masa ini disebut juga dengan masa demokrasi liberal karena sistem ekonomi dan politik pada masa tersebut menggunakan prinsip liberal.

Dalam sistem demokrasi parlementer, perdana menteri bertugas menjalankan pemerintahan, sedangkan presiden hanya berperan sebagai kepala negara.

Masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan politik yang ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Selain itu, pada masa ini pula terjadi beberapa peristiwa penting seperti Konferensi Asia-Afrika dan pemilu pertama di Indonesia.

Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang negara yang digunakan adalah UUDS 1950. Sementara itu, sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Oleh karena itu, kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen.

Pada masa ini apabila kabinet dianggap tidak mampu menjalankan tugas maka akan segera dibubarkan oleh parlemen. Sistem kabinet pada masa ini menggunakan sistem kabinet Zaken kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang menterinya dipilih dari tokoh-tokoh ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partai. Banyaknya partai yang saling berebut untuk memegang kekuasaan menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Berikut ini kabinet pada masa demokrasi parlementer

Selain kabinet yang sering mengalami pergantian, sistem kepartaian pada masa ini adalah sistem multi partai atau sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai politik pada masa ini adalah sebagai berikut:

• Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
• Partai Nasional Indonesia (PNI).
• Partai sosialis Indonesia (PSI).
• Partai Komunis Indonesia (PKI).
• Partai buruh Indonesia (PBI).
• Partai Rakyat Jelata (PRJ).
• Partai Kristen Indonesia (Parkindo).
• Partai Rakyat Sosialis (PRS).
• Persatuan Marhaen Indonesia (Permai).
• Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI).

Partai politik yang tidak memegang jabatan pada kabinet dan parlemen seringkali melakukan oposisi yang tidak sehat dan berusaha untuk menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah sehingga menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Pemberontakan yang terjadi Pada Masa Demokrasi Parlementer

Berikut beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer:

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa suasana aman dan tenteram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Ratu Adil menjadi sebuah ideologi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena diyakini oleh masyarakat, Westerling memanfaatkan nama tersebut untuk menarik dukungan. 

APRA tidak setuju akan rencana Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan dibubarkan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan negara federal yang telah terbentuk di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS.

Pada Kamis, 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat yang berisi ultimatum kepada pemerintah RIS. Dalam surat tersebut ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan.

Pemerintah RIS diberi waktu tujuh hari untuk menjawab, jika menolak maka akan terjadi pertempuran. Untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, pada tanggal 10 Januari 1950, Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta mengeluarkan perintah penangkapan Westerling. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan para anggota TNI di bandung.

Kegagalan kudeta menyebabkan terjadinya demoralisasi anggota terhadap Wasterling dan ia pun melarikan diri ke Belanda. Perginya Wasterling menyebabkan APRA berdiri tanpa pemimpin, dan pada Februari 1950 APRA tidak berfungsi kembali.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Gerakan pemberontakan ini menolak pembentukan NKRI dan ingin merdeka serta melepaskan diri karena menganggap Maluku memiliki kekuatan politik, ekonomi dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan pemberontakan ini adalah tidak ratanya jatah pembangunan daerah yang tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur)

Pemberontakan Andi Aziz

Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950). Pemberontakan diawali dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya agar hanya mereka yang dijadikan pasukan keamanan yang mengamankan situasi di Makasar yang pada saat itu sering terjadi bentrokan antara kelompok propersatuan dan pro-negara federal. Tuntutan tersebut tidak dipenuhi, yang kemudian memicu ketidakpuasan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan ini terjadi di Sumatra dan Sulawesi. Penyebabnya adalah hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena jatah keuangan yang diberikan tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.

Selanjutnya dibentuklah gerakan dewan, yaitu:

• Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein
• Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon
• Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian
• Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual

Puncaknya pada tanggl 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5×24 jam. Pemerintah kemudian memberhentikan Letkol Ahmad Husein secara tidak hormat. Kemudian pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI dan diikuti dengan pengumuman Permesta pada 17 februari 1958 di Sulawesi. Pemberontakan ini ditumpas oleh operasi militer dan pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh PRRI lainnya menyerah.

The post Masa Demokrasi Parlementer: Pengertian – Sistem Pemerintahan dan Pemberontakan yang Terjadi appeared first on HaloEdukasi.com.