Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya dengan membayar pajak penghasilan badan.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Jurnal Perpajakan dengan judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z), Nabilah, dkk (2016) mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Secara sederhananya, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak selama satu tahun.

Jadi, pajak penghasilan badan (PPh badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha.

Subjek dari PPh badan yang dimaksudkan disini berupa PT, CV, BUMN, BUMD, yayasan, ormas, firma, koperasi, dll.

Penghasilan dari badan tersebut yang dapat menjadi objek pajak tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh di antaranya:

• Laba usaha
• Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
• Hadiah, penghargaan
• Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
• Penghasilan dari usaha syariah
• Dividen
• Keuntungan penjualan ataupun pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
• Sewa sehubungan dengan penggunaan harta
• Bunga (diskonto, premium, imbalan atas jaminan pengembalian utang)
• Penghasilan terkait pemanfaatan aset selain tanah maupun transfer jasa juga bangunan
• Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
• Surplus Bank Indonesia

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Badan

Ada beberapa jenis PPh Badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak Badan, seperti:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur mengenai pemotongan penghasilan yang dibayarkan untuk karyawan tiap bulan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Perusahaan melakukan pemotongan untuk kemudian disetorkan ke kas negara.

Pada PPh Pasal 21 terdapat ketentuan lapisan penghasilan kena pajak yang berbeda-beda. Semakin besar penghasila yang diterima, maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 mengatur mengenai pemungutan pajak terkait dengan penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang.

Pada PPh pasal 22 ini terdapat berbagai ketentuan tarif. Tarif umum yang berlaku yaitu 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN). Sedangkan untuk tarif khusus dibedakan atas kegiatannya, misalnya:

• Atas impor
• Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD
• Atas penjualan hasil produksi
• Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan produksi
• Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer
• Atas penjualan kendaraan atau bangunan

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan berupa:

• Sewa dan penghasilan lain  terkait penggunaan aset (kecuali tanah dan bangunan), misalnya sewa kendaraan
• Imbalan terkait dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa manajemen, jasa konsultan, dll
• Bunga
• Royalty
• Dividen
• Hadiah, bonus, penghargaan dan sejenisnya selain kepada orang pribadi

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur mengenai angsuran pembayaran pajak dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

5. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur mengenai pemungutan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.

Tariff dari PPh pasal 26 yaitu 20% x Perkiraan Penghasilan Neto

6. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 mengatur mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam periode satu tahun nominal atau jumlah pajak melebihi kredit pajak yang sudah dipotongkan secara langsung oleh pihak lainnya dan telah disetor.

Sehingga, nominal lebih dari pajak terutang wajib disetorkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan. 

7. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 menjelaskan mengenai aturan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada:

• Industri pelayaran
• Penerbangan internasional
• Perusahaan asuransi luar negeri
• Pengeboran minyak, gas, dan geothermal
• Perusahaan dagang asing
• dll

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak bangunan/tanah, hadiah undian, dll.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Mekanisme Perhitungan PPh Badan

• Penghasilan Kena Pajak

Hasilnya didapat melalui hasil pengurangan penghasilan neto fiskal (penghasilan Wajib Pajak dalam negeri baik dari usaha ataupun bukan) oleh kompensasi dari kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal, yaitu kerugian yang ditanggung oleh badan usaha. Menurut pembukuan, kompensasi kerugian dapat diberikan dalam periode lima tahun berturut-turut.

• Pajak Penghasilan (PPh) yang Terutang

Hasilnya didapatkan dari hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Namun, dapat juga dikenakan tarif lebih rendah kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan, berupa:

1. Perseoran Terbatas
2. Sedikitnya mempunyai 40% jumlah keseluruhan saham yang beredar di BEI
3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal

Ketentuan Perhitungan PPh Badan

• Peredaran Bruto

Peredaran bruto adalah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh perorangan maupun badan usaha. Pada saat badan usaha tidak menerapkan pembukuan, maka penghitungan PKP menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) dibagi dalam dua jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

• NPPN untuk peredaran bruto sampai 50 miliar
  • Bagi penghasilan kotor (bruto) sampai 4,8 miliar, dikenai tarif pajak 50% x tarif PPh badan yang berlaku x penghasilan kena pajak
  • Bagi penghasilan kotor (bruto) lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dikenai tarif pajak [(50% x 25%) x penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] + [25% +penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas]
• NPPN untuk peredaran bruto di atas 50 miliar

Pajak Penghasilan Badan terutang dengan peredaran bruto di atas 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Jadi, besar Pajak Penghasilan Badan tetap adalah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku x penghasilan kena pajak.

The post Pajak Penghasilan Badan: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya appeared first on HaloEdukasi.com.