Indonesia harus menyiapkan seluruh kelengkapan negara baik dari segi pertahanan dan keamanan. Karena saat itu wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan kerajaan memilih bergabung dengan Indonesia maka pemerintah pun memberikan hak otonom kepada mereka. 

Hak otonom daerah tersebut dibagi menjadi 8 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan atau Borneo, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Ke-8 provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Berikut adalah nama-nama gubernur pertama di Indonesia beserta biografi singkatnya. 

1. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, Jawa Timur

Raden Mas Tumenggung Ario Suryo dikenal dengan RMT Ario Soerjo atau dikenal juga sebagai Ario Soerjo. Beliau ada seorang pahlawan nasional yang terpilih untuk memimpin provinsi Jawa Timur pertama kali. Lahir di Magetan pada 9 Juli 1898 dan wafat pada usianya yang ke-50 di Ngawi. Ia menempuh pendidikan khusus untuk calon pegawai yakni di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). 

Ario Soerjo sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menjabat sebagai bupati Magetan periode 1938–1943 dan juga seorang residen Bojonegoro tahun 1943. 

Beliau memiliki peranan penting dalam mengusir para penjajah seperti pada Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam Surabaya dan Pertempuran 10 November. Sebelumnya Ario Soerjo juga telah berusaha untuk melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Belanda meskipun perang tetap meletus.  

2. Raden Pandji Soeroso, Jawa Tengah 

Provinsi Jawa Tengah masuk sebagai provinsi paling awal di Indonesia dan pertama kali dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso atau disingkat R.P Soeroso. Ayah dari arkeolog R.P Soejono ini lahir pada tanggal 3 November 1893 di Sidoarjo dan wafat pada 16 Mei 1981.

Ia adalah seorang lulusan sekolah guru yang kemudian dipercaya untuk mengetuai PUTERA pada tahun 1924 di Malang. Ia juga dipercaya untuk membantu K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat untuk menjadi wakil ketuanya di BPUPKI. 

R.P Soeroso sangat memperdulikan nasib para pegawai. Berkat perjuangannya para pegawai bisa hidup lebih sejahtera dan bisa mengambil angsuran rumah. Sebelum menjadi gubernur Jateng, Soeroso memimpin untuk daerah Kedu dan setelah menjadi gubernur ia diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ke-4 (1950–1951), Menteri Sosial RI ke-10 (1953–1955) dan Menteri Pekerjaan Umum RI ke-12 (1965–1956). Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 81/TK/1986 R.P Soeroso mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. 

3. Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Jawa Barat

Sementara itu Gubernur pertama Provinsi Jawa Barat adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo. Beliau lahir di Blora pada 22 Oktober 1982 dan meninggal 20 Desember 1976. Saat itu pusat Jawa Barat belum berpindah ke Bandung melainkan ada di Jakarta sehingga kantor gubernur pun berada di sana. 

Lulusan dari OSVIA ini kemudian mengawali karirnya sebagai juru tulis kemudian diangkat menjadi juru tulis jaksa tahun 1911 serta merupakan anggota KNIP. Pada tahun 1929 ia menjadi Patih di Gresik dan ikut membentuk sekaligus memimpin Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB).

Sosoknya yang cerdas mampu membawa Indonesia memperoleh hak yang sama dalam musyawarah antar wakil Indonesia dengan Belanda pada pertemuan 15 Juli 1936 melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada Ratu Wilhelmina dan parlemen Belanda. 

4. Pangeran Mohammad Noor, Kalimantan 

Borneo atau Kalimantan pertama kali dipimpin oleh seorang gubernur bernama Pangeran Mohammad Noor yang merupakan seorang bangsawan. Beliau merupakan cucu dari cucu Sultan Adam Al Watsiq Billah yang merupakan raja dari Kerajaan Banjar. Tempat kelahirannya yakni di Martapura pada 24 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 15 Januari 1979. 

Lulusan sekolah teknik di Bandung yakin Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) ini memegang peranan penting dalam menyatukan dan memerdekakan Kalimantan yakni dengan menjadi anggota ALRI Pertahanan Kalimantan.

Pangeran pun berjasa dalam bidang lintas udara Indonesia dengan mendirikan tentaranya payung bersama dengan komodor S. Suryadharma. Dirinya pun dipercaya untuk untuk mempersiapkan hal-hal untuk kemerdekaan Indonesia bersama dengan anggota PPKI lainnya.

Setelah menjabat sebagai gubernur Mohammad Noor ditunjuk untuk mengisi posisi Menteri Pekerjaan Umum untuk periode periode 24 Maret 1956 – 10 Juli 1959.

5. Teuku Mohammad Hasan, Sumatera 

Wilayah Sumatera pada awal kemerdekaan meliputi seluruh pulau dan dipimpin oleh gubernur Teuku Mohammad Hassan. Beliau adalah pemuda kelahiran Sigli, Aceh pada tanggal 4 April 1906 dari pasangan Teuku Bintara Pineung Ibrahim dan Tjut Manual serta masih merupakan keturunan bangsawan.

Ia wafat pada 21 September 1997 di Jakarta pada usia ke 91 tahun. Pemilik nama asli Teuku Sarong ini ketika dewasa memilih untuk menempuh pendidikan di Belanda yakni Leiden University.

Di sana ia bergabung dengan Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat dan Nasir Datuk Pamuntjak untuk membentuk Perhimpunan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia ia pun ditunjuk untuk bergabung dengan PPKI. Jabatan lain yang pernah Mohammad Hasan tempati adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1948-1949) dan juga sebagai ketua PDRI. 

6. Mr. I. Gusti Ketut Pudja, Sunda Kecil

Sunda Kecil adalah nama yang dahulu digunakan untuk menyebut wilayah yang ada di Pulau Nusa Tenggara. Kala itu masih menjadi satu provinsi yang dipimpin oleh gubernur Mr. I. Gusti Ketut Pudja. Ia lahir dari orang tua I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma pada 19 Mei 1908 di Singaraja, Bali dan wafat di Jakarta pada umur ke 68 tahun. Anak keturunan bangsawan ini menempuh pendidikan di Rechts Hoge School, Jakarta kemudian bekerja di kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja. 

Ia hadir dalam perumusan hingga pembacaan teks proklamasi yang dilangsungkan di rumah Laksamana Maeda. Ia juga menjadi salah satu perwakilan rakyat Indonesia yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila diubah. 

7. Mr. J. Latuharhary, Maluku 

Maluku pertama kali bergabung dengan Indonesia dan menjadi salah satu provinsi dipimpin oleh Gubernur Johannes Latuharhary atau lebih dikenal sebagai Mr. J. Latuharhary. Beliau lahir pada 6 Juli 1900 di Ullath, Sarapua dan wafat di Jakarta pada 8 November 1959. Anak dari pasangan Jan Latuharhary (ayah) dan  Josefin Hiariej (ibu) ini mendapatkan beasiswa ke Leiden University dan menjadi orang Maluku pertama yang lulus dari universitas tersebut. 

Beliau juga turut bergabung dengan organisasi pelajar Indonesia di Belanda yakni Perhimpunan Indonesia. Setelah lulus ia kembali ke tanah air ia bekerja sebagai asisten hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya. Di Pulau Jawa Johannes bergabung dengan kawan satu kampung halamannya dalam organisasi Sarekat Ambon. 

Selain menjadi gubernur pertama Maluku Johannes juga merupakan ketua pertama bagi Jong Ambon. Ia juga sangat aktif dalam menyuarakan pidato anti kolonial. 

8. R. G.S.S.J. Ratulangi, Sulawesi 

Gubernur selanjutnya yang termasuk  sebagai 8 gubernur pertama di Indonesia adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Beliau lebih dikenal dengan nama singkatnya yakni R. G.S.S.J Ratulangi atau Sam Ratulangi. Politikus, jurnalis dan guru ini berasal dari Tondano, Sulawesi Utara yang lahir pada 5 November 1950. Ia wafat di Jakarta pada 30 Juni 1949 atau pada usia ke 58 tahun. 

Anak dari Jozias Ratulangi dan ini berhasil meraih gelar Matematika dan Fisika dari Vrije Universiteit van Amsterdam, Belanda pada tahun 1919. 

Di Belanda ia dipercaya untuk memimpin Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau Indische Vereeniging. Beliau juga ditunjuk sebagai ketua Association d’ Etudiants Asiatique yakni organisasi bagi mahasiswa dari negara Asia lainnya di Belanda.

The post 8 Gubernur Provinsi Pertama di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Indonesia pertama kali membagi wilayahnya menjadi provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945 kemudian diresmikan oleh PPKI. Awalnya berjumlah 8 provinsi saja namun setelah mengalami pemekaran, Indonesia saat ini terdiri dari 37 provinsi. 3 di antara provinsi tersebut baru saja diresmikan pada 30 Juni 2022. Berikut adalah penjelasan mengenai ke tiga provinsi baru tersebut.

1. Papua Selatan 

Papua Selatan resmi menjadi sebuah provinsi yang berdiri sendiri setelah mengajukan permintaan ini pada tahun 2002 dan 2020 silam. Wilayah pemekaran dari provinsi Papua ini memiliki kota Merauke sebagai ibukota dan terdiri dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. 

Luas wilayah dari Provinsi Papua Selatan yakni 127,280 km persegi dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa. Mereka adalah suku-suku besar di Papua seperti suku Asmat, Suku Marind, Suku Mandobo, Suku Muyu, Suku Mappi dan lainnya.

Daerah perbatasan dari Papua Selatan adalah Papua Pegunungan di bagian utara, Papua Tengah dan Laut Arafuru di sebelah barat, Laut Arafuru di sebelah selatan dan Papua Nugini di bagian timur.

2. Papua Tengah 

Provinsi selanjutnya hasil pemekaran dari Papua adalah Papua Tengah. Provinsi ini memiliki cakupan wilayah seluas 52.957,18 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Awalnya provinsi ini direncanakan akan beribukota di Mimika namun realisasinya berada di kota Nabire karena dianggap lebih mudah diakses. Penduduk di Provinsi Papua Tengah adalah suku Mee dan Suku Moni.

Usulan pemekaran provinsi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1999 namun baru dikabulkan pada tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2003 lalu Papua Tengah melakukan pemekaran sepihak. Saat ini ada 8 kabupaten yang masuk ke dalam Provinsi Papua Tengah di antaranya adalah Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.

3. Provinsi Papua Pegunungan

Pemerakarn ke tiga dari Provinsi Papua adalah Papua Pegunungan dengan ibukotanya yakni Kabupaten Jayawijaya. Provinsi seluas ini dihuni oleh beragam suku.  Diperkirakan ada 23 suku yang tinggal di sana diantaranya adalah suku Dani, Suku Dem, Suku Ndugwa, suku Ngalik, suku Ngalum, Suku Nimboran, suku Pesekhem, suku Pyeh, suku Una, suku Uria, suku Himanggona, suku Karfasia, suku Korapan, suku Kupel, suku Timorini, suku,Wanam. Suku Biksi, suku Momuna, suku Murop, suku Sela Sarmi, suku Nayak, suku Nduga, suku Yali. 

Sementara itu pembagian wilayah provinsi ini dipecah menjadi 7 daerah yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Yahukimo. Papua Pegunungan berbatasan dengan Provinsi Papua di bagian utara, Papua Tengah di sisi barat, Papua Selatan di bagian selatan, serta di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini.

The post 3 Provinsi di Indonesia yang Baru Diresmikan Tahun 2022 appeared first on HaloEdukasi.com.

Namun tahukah kamu sebelum memiliki puluhan provinsi, melalui pengesahan PPKI tanggal 19 Agustus 1945 Indonesia hanya memiliki 8 Provinsi. Apa saja ke 8 Provinsi tersebut? berikut ini rangkumannya. 

1. Provinsi Sumatera 

Saat ini Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Pada masa pendudukan Belanda hingga awal kemerdekaan Sumatera hanya terdiri dari satu provinsi saja dan mencakup seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Wilayah yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Gouvernement van Sumatra memiliki pusat kota di Medan. 

Setelah kemerdekaan namanya kemudian dinasionalisasikan menjadi Sumatera dengan tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi ini pertama kali dipimpin oleh seorang gubernur bernama Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada tahun-tahun selanjutnya, Sumatera terus mengalami pemekaran seperti tahun 1948, 1949, 1950, 1956 dan yang terbaru pada tahun 2002

2. Provinsi Jawa Barat 

Pulau Jawa kini terbagi ke dalam 6 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada awalnya pulau ini hanya memiliki 3 provinsi saja yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Jawa Barat sebelum jatuh ke tangan Indonesia sudah didirikan oleh Belanda pada 1 Januari 1926. 

Saat itu Jawa Barat menjadi daerah tingkat I dengan pusat kota Jakarta kemudian berpindah ke Bandung. Jawa Barat kemudian dibagi menjadi beberapa karesidenan yakni Jakarta dipimpin oleh residen Sewaka, Banten dipimpin oleh residen Tirta Suyatna, Cirebon dipimpin oleh residen Dr.Mujani, dan Bogor dipimpin oleh R.I.M Sirodz. Sementara itu gubernur yang pertama kali menjabat di Jawa Barat adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo. Jawa Barat kemudian mengalami beberapa pemekaran yakni pada daerah DKI Jakarta (1959), DIY (1965), dan Banten (2000)

3. Provinsi Jawa Tengah 

Jawa Tengah juga masuk sebagai provinsi paling awal di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, wilayah seluas 32.800,69 km² ini sudah didirikan oleh Belanda pada tahun 1905 dengan 5 daerah keresidenannya yakni Semarang, Pekalongan, Pati, kedu dan Banyumas. 

Setelah berhasil mengusir Jepang, Jawa Tengah jatuh ke tangan Indonesia dan dipimpin oleh Gubernur Raden Panji Soeroso. Hingga saat ini wilayah Jawa Tengah masih sama seperti awal kemerdekaan dan belum mengalami pemekaran provinsi seperti Jawa Barat. Meski sudah dibentuk sejak era kolonial namun berdasarkan keputusan UU. No 10 tahun 1950 hari jadi Jawa Tengah jatuh pada tanggal 15 Agustus 1950.

4. Jawa Timur 

Provinsi lainnya di Pulau Jawa yang paling awal adalah Jawa Timur. Wilayahnya pun masih sama sejak awal kemerdekaan hingga saat ini dan belum ada pemekaran seperti provinsi lainnya. Pada 26 November 1948 saat Belanda kembali menguasai Indonesia, Jawa Timur dibentuk menjadi sebuah negara sendiri bernama negara Jawa Timur. 

Negara Jawa Timur tidak bertahan lama yakni hanya berlangsung selama 16 Bulan. Tepatnya pada tanggal 25 Februari 1950 Jawa Timur kembali menjadi provinsi di Indonesia yang kala itu berbentuk serikat. Meski demikian gubernur Jatim pertama yakni RMT Ario Soerjo tidak memilih di antara tanggal penting tersebut sebagai hari jadi Jawa Timur melainkan tanggal 12 Oktober. 

Pusat pemerintahan Jawa Timur sempat mengalami perubahan yakni dari Surabaya ke Kediri kemudian pindah lagi ke Malang karena kondisi kota yang kacau pada saat itu. 

5. Sunda Kecil

Nama Sunda Kecil mungkin saat ini sudah sangat jarang disebutkan karena namanya sudah diubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Perubahan tersebut diatur dalam UU Darurat No. 9 tahun 1954. Provinsi seluas 47.932 km² sebelum terbagi menjadi 3 Provinsi (Bali, NTT dan NTB) merupakan sebuah provinsi tunggal. 

Wilayahnya mencakup seluruh Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Pulau Timor atau saat ini Timor Leste yang telah melepaskan diri dan berdiri sebagai negara sendiri. Gubernur pertama yang memimpin Sunda Kecil ialah I Goesti Ketoet Poedja. Provinsi Sunda Kecil kemudian mengalami pemekaran pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64.

6. Provinsi Kalimantan 

Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Papua. Kalimantan pada masa awal kemerdekaan merupakan provinsi tunggal yang wilayah meliputi seluruh pulau Kalimantan. Pada saat itu gubernur yang memimpin adalah Pangeran Mohammad Noor. 

Pada masa itu Kalimantan masih dikenal sebagai Pulau Borneo. Namun nama tersebut diubah karena “Borneo” merupakan pemberian dari bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Sementara itu Kalimantan berasal dari kata “Kalamanthana” dari bahasa Sansekerta yang artinya “hawa panas”. Nama tersebut kemudian digunakan secara resmi hingga hari ini. 

Provinsi Kalimantan tidak lagi menjadi provinsi tunggal sejak 1957 karena dimekarkan menjadi 3 provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Provinsi di Kalimantan semakin bertambah pada tahun berikutnya yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

7. Provinsi Maluku 

Maluku merupakan sebuah provinsi yang ada di Kepulauan Maluku yang dikenal kaya akan hasil rempah-rempahnya. Bahkan Maluku dahulu merupakan pusat perdagangan terpenting di dunia. Maluku pun menjadi tempat berdirinya beberapa kerajaan besar seperti kerajaan Tidore, kerajaan Maluku Utara, kerajaan Ternate dan kerajaan Bacan. setelah mencapai kemerdekaan Maluku pun bergabung dengan Indonesia dan menjadi salah satu provinsi paling awal. 

Provinsi seluas 46.914,03 km persegi ini menjadi wilayah swatantra tingkat I berdasarkan keputusan UU No. 20 tahun 1958. Pada tahun 1999 provinsi tunggal ini dimekarkan menjadi dua bagian yakni provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pada awal berdiri Maluku dipimpin oleh seorang gubernur yakni Mr. Johannes Latuharhary dengan pusatnya berada di kota Ambon.

8. Provinsi Sulawesi

Provinsi paling awal yang terakhir adalah Sulawesi yang kala itu wilayahnya mencakup seluruh pulau. Provinsi ini dipimpin oleh Gubernur GSSJ Ratulangi. Saat ini provinsi ini telah mengalami pemekaran menjadi 6 provinsi yaitu Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Sepuluh tahun kemudian provinsi ini mengalami pemekaran pada Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi provinsi sendiri. 

Pemekaran lainnya adalah Sulawesi Utara pada tahun 1960 yang kemudian juga dimekarkan lagi tahun 1964 menjadi provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo pada tahun 2000. Satu provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat yang dibentuk pada tahun 1962. 

The post 8 Provinsi Paling Awal di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.