Pemilihan tempat perjanjian di atas kapal perang milik Amerika Serikat karena diyakini tempat tersebut sebagai lokasi yang netral antara kedua belah pihak. Perjanjian kemudian dimulai pada tanggal 8 Desember 1947.

Perjanjian renville dilakukan mediasi oleh komisi tiga negara atau Committee of Good Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Belgia serta Australia. Pada perjanjian ini Indonesia diwakili oleh :

• Perdana menteri Amir Syarifuddin Harahap,
• Dr Johannes Leimena sebagai wakil,
• Ali Sastroamidjojo,
• H Agus Salim,
• Coatik Len dan Nasrun.

Sedangkan dari Belanda diwakili oleh :

• KNIL Abdulkadir Widjojoatmojo,
• Van Vredenburg,
• Koets dan
• Mr. Dr. Che. Soumokil.

Adapun isi perjanjian renville yakni memuat tiga hal yang meliputi sebagai berikut:

• Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia
• Adanya sebuah garis untuk memisahkan wilayah Indonesia dengan pendudukan Belanda.
• TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa barat serta Jawa Timur.

Adanya perjanjian ini membuat banyak perubahan bagi Indonesia . Lalu, bagaimana makna adanya perjanjian renville bagi Indonesia? Selengkapnya di bawah ini.

1. Wilayah Indonesia menjadi terpecah-pecah

Dengan adanya perjanjian renville, bentuk negara Indonesia yang semula kesatuan berubah menjadi serikat. Semula ketika kemerdekaan Indonesia memproklamirkan sebagai negara kesatuan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Namun, dengan adanya perjanjian renville, Indonesia menjadi terpecah-pecah dan terbagi menjadi beberapa negara yang masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia serikat merupakan bagian dari negara persemakmuran Belanda.

Adanya perubahan bentuk pemerintahan merupakan salah satu syarat yang diajukan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan adanya Republik Indonesia Serikat justru membuat Indonesia menjadi tidak berdaulat karena Indonesia tidak sepenuhnya bebas dan masih berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda.

2. Adanya pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi

Dengan adanya perubahan pada bentuk negara membuat Indonesia juga harus merubah sistem pemerintahan dan konstitusi. Semula sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia adalah presidensiil.

Namun, setelah adanya perjanjian renville sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer. Artinya presiden hanya bertindak sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Jabatan kepala pemerintahan akan dipegang oleh seorang perdana menteri yang akan memimpin pemerintahan.

Maka dari itu, dalam rantaian sejarah Indonesia kita mengenal istilah perdana dan presiden. Keduanya bekerja sama menjalankan roda pemerintahan. Seperti pada saat itu Soekarno bertindak sebagai presiden atau kepala negara Indonesia.

Sementara jabatan kepala pemerintahan diisi oleh Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri. Amir Syarifuddin sebelum pernah menjabat juga sebagai pemimpin pada kabinet peralihan setelah kegagalan kabinet Sjahrir pada perjanjian Linggarjati. Dengan naiknya Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri, maka terbentuklah kabinet Amir Syarifuddin I dan II.

3. Munculnya kecaman dari rakyat karena perubahan kabinet

Kabinet baru yang dibentuk dinilai memiliki kebijakan yang mendukung Belanda dan memberatkan rakyat. Hal inilah yang membuat banyak partai politik melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang baru. Bahkan mereka menarik wakil-wakilnya yang ada dalam kabinet.

Rakyat menganggap bahwa Amir Sjarifuddin telah menjual Indonesia kepada Belanda. Pada akhirnya, kabinet Amir Syarifuddin tidak bertahan lama dan selanjutnya dibubarkan. Kemudian mandat diserahkan kembali oleh Amir Syarifuddin kepada Presiden pada tanggal 23 Januari 1948.

4. Berkurangnya wilayah Republik Indonesia

Salah satu makna dari perjanjian renville bagi Indonesia adalah semakin sempitnya wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia. Wilayah ini jauh lebih sempit dibandingkan hasil yang disepakati pada perjanjian Linggarjati.

Jika sebelumnya pada perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi wilayah Jawa, Sumatera dan Madura. Namun, setelah adanya perjanjian renville justru, wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Dengan adanya perjanjian renville Indonesia harus merelakan wilayahnya menjadi wilayah kekuasaan Belanda.

Bahkan Indonesia harus menarik paksa seluruh TNI yang ada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Belanda. Wilayah yang tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia dulunya merupakan wilayah yang diduduki Belanda pada saat agresi militer I.

5. Aksi Belanda yang memblokade ekonomi Indonesia

Makna perjanjian renville selanjutnya adalah dengan adanya perjanjian renville membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dikarenakan Belanda mengekang kondisi perekonomian Indonesia.

Misalnya pendudukan Belanda di Jawa Barat yang sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menekan bidang ekonomi dengan tujuan agar para pejuang kesulitan untuk melawan dan akhirnya mereka menyerah.

Kondisi ini semakin diperparah karena Indonesia masih berada dalam kekuasaan Belanda selama masa peralihan menjadi republik Indonesia serikat. Bahkan di Jawa, kekuasaan Indonesia mengalami penyusutan sebanyak hampir sepertiga.

Sedangkan di Sumatera Belanda berhasil merebut banyak wilayah pertanian yang paling subur. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia mengalami kekurangan hasil panen beras bahkan sampai berpuluh-puluh kuintal yang tercatat ke dalam memorandum PBB nomor S/649.

6. Melemahnya kekuatan militer Indonesia

Melemahnya kekuatan militer Indonesia menjadi salah satu hal yang dirugikan bagi Indonesia dalam perjanjian renville. Indonesia terpaksa harus menarik pasukannya dari wilayah yang menjadi bagian dari Belanda serta daerah yang dihuni oleh penduduk sipil.

Meskipun begitu, pasukan Indonesia tidak menyerah dan berdiam diri. Mereka masih terus melakukan gerilya kepada Belanda. Pada bulan Februari 1948, divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Pasukan ini dijuluki dengan pasukan hijrah oleh masyarakat kota Yogyakarta.

Perjalanan mereka menuju Jawa tengah kemudian dinamakan dengan Long Match Siliwangi. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang melelahkan bagi para tentara divisi Siliwangi karena perjalanan yang jauh.

7. Pembentukan negara Boneka

Salah satu dampak dari adanya perjanjian renville adalah wilayah Indonesia menjadi terpecah belah. Hal ini semakin diperparah dengan adanya pembentukan negara persemakmuran dengan nama BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overlag.

Adapun beberapa anggotanya terdiri dari negara Madura, Negara Borneo Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Bahkan mereka lebih memihak kepada Belanda dibandingkan Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat mereka dijuluki sebagai negara boneka Belanda.

8. Adanya pemberontakan

Makna dari perjanjian renville bagi Indonesia justru lebih banyak membawa kerugian dibandingkan keuntungan. Misalnya perekonomian Indonesia yang semakin kritis, kejatuhan kabinet Sjahrir, serta adanya pemberontakan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo setelah adanya perjanjian renville.

Kartosoewirjo beserta pasukannya menolak hasil dari perundingan dan menolak keluar dari Jawa barat yang sudah menjadi wilayah Belanda. Mereka kemudian mendirikan sebuah negara baru yakni DI/TII sebagai negara yang berideologi Islam.

9. Mencederai isi proklamasi kemerdekaan Indonesia

Adanya perjanjian renville justru membuat Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dengan adanya Republik Indonesia Serikat. Padahal, perjanjian renville diadakan agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Namun, justru membuat Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Seperti wilayah yang semakin menyempit, perubahan bentuk dan sistem pemerintahan. Padahal, sebuah negara merdeka adalah negara yang bebas menentukan nasib bangsanya ke depan.

Keberadaan perjanjian renville juga telah mencederai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan salah satu isi dalam undang-undang dasar negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Mengalami kerugian yang Besar

Salah satu tujuan Indonesia mengadakan perjanjian renville adalah menghindari kerugian yang lebih besar. Dengan menghentikan gencatan senjata, setidaknya Indonesia telah menyimpan cadangan energi TNI dan biaya perang.

Namun justru dengan adanya perjanjian renville membuat Indonesia banyak mengalami kerugian. Indonesia harus mengalami penyempitan wilayah, tata negara yang berubah dan terjadinya pemberontakan di mana-mana.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mengalami kekurangan ekonomi karena aksi blokade yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu hal yang jelas merugikan Indonesia adalah kedaulatan Indonesia yang dicederai.

Belanda mendirikan negara-negara boneka yang membuat kedaulatan Indonesia berkurang dan terpecah belahnya rakya Indonesia. Dengan adanya perjanjian renville Indonesia berharap semakin menguntungkan keberadaannya justru membuat Indonesia banyak mengalami kerugian.

Munculnya perjanjian renvile

Perjanjian ini dilatarbelakangi karena adanya perselisihan paska perjanjian Linggarjati yang dilakukan pada tahun 1946. Dalam perjanjian Linggarjati terdapat sebuah batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang dinamakan dengan Garis Van Mook.

Dengan adanya garis tersebut semakin membuat wilayah Indonesia menyempit yakni hanya sepertiga pulau Jawa dan pulau Sumatera. Selain itu, Belanda juga melakukan blokade untuk mencegah masuknya berbagai senjata, makanan serta pakaian ke wilayah Indonesia.

Tindakan yang dilakukan Belanda menyulut kemarahan Indonesia sehingga terjadi gencatan senjata. Pada tanggal 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

Kemudian pada tanggal 5 Agustus, gubernur Belanda yakni Van Mook justru memerintahkan untuk melakukan gencatan senjata. Oleh sebab tidak digubris, dewan keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi pada tanggal 25 Agustus.

Resolusi ini berisi mengenai keandilan dewan keamanan PBB dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda lewat jalan damai dengan membentuk KTN. Lalu, keduanya bersepakat untuk menghentikan gencatan senjata namun sampai tanggal 17 Agustus di daerah masih terjadi pertempuran antara Belanda dengan laskar rakyat.

The post 10 Makna Perjanjian Renville Bagi Indonesia dan Isinya appeared first on HaloEdukasi.com.

Perjanjian Renville ditengahi oleh sebuah Komisi bernama Komisi Tiga Negara yang tertidur dari Belgia, Australia dan Amerika Serikat. KTN sendiri adalah sebuah badan arbitrase yang berada di bawah Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan memiliki tugas untuk mengawasi gencatan senjata dan menyelesaikan masalah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda.

Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB memerintahkan keduanya untuk menghentikan serangan. Belanda dan Indonesia pun merespon ultimatum yang diberikan PBB dengan mengumumkan gencatan senjata dan berakhirnya agresi militer pertama pada tanggal 4 Agustus 1947.

Agresi militer pertama yang dilakukan Belanda sebenarnya buah dari kesalahpahaman mengenai penafsiran hasil perundingan Linggarjati. Belanda menafsirkan bahwa keberadaan Uni Indonesia Belanda sebagai bentuk kekuasaan Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda. Sementara itu, Indonesia menafsirkan keberadaan Uni Indonesia Belanda ditafsirkan sebagai bentuk hubungan kerja sama bilateral.

Perjanjian Renville dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 dengan diwakili oleh masing-masing negara. Delegasi dari Indonesia diwakilkan oleh Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. Johannes Leimena. Sedangkan dari Belanda diwakilkan oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

Hasil Perjanjian Renville membuat Indonesia semakin dirugikan terutama dari segi wilayah. Wilayah Indonesia semakin sempit dibandingkan dari hasil perjanjian Linggarjati. Meskipun, hasil ini sudah diduga sebelumnya. Namun, perjanjian renville harus tetap dilaksanakan dari pada terjadi agresi militer yang kedua dan menyebabkan banyak kerugian dan korban jiwa.

Berikut ini para tokoh yang terlibat dari perjanjian renville baik dari Indonesia dan Belanda.

1. Mr. Amir Syarifuddin Harahap

Mr Amir Syarifuddin Harahap merupakan ketua delegasi Indonesia pada perjanjian Renville. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Kakeknya adalah seorang Jaksa di Tapanuli, begitupun dengan ayahnya yang juga seorang Jaksa di Medan. Sejak lahir Amir berada dalam lingkungan keluarga intelektual.

Hal inilah membuat dirinya dapat mengenyam pendidikan di sekolah elit. Ia pernah belajar di ELS yang ada di Medan. Kemudian ia juga diangkat menjadi anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden. Setelahnya, ia menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem. Selama masa kuliah, Amir begitu aktif melakukan diskusi dengan kelompok Kristen.

Saat invasi Jepang ke Hindia Belanda Amir berusaha menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Sayangnya rencana ini tidak mendapatkan banyak sambutan. Beberapa rekan aktivisnya masih belum mempercayai kembali Amir Syarifuddin paska polemik yang terjadi pada awal tahun dan tidak paham terkait strategi melawan Jepang.

Para rekan aktivisnya justru ingin menerapkan taktik lain yakni dengan melakukan kolaborasi bersama Jepang dengan harapan Jepang dapat memberikan kemerdekaan Indonesia setelah penjajahan Belanda. Pada bulan Januari 1943, di tengah gelombang penangkapan, Amir berhasil ditangkap. Ia ditangkap karena gerakan anti fasismenya.

Meskipun Amir Syarifuddin terkenal dengan gerakan komunisnya, namun saat perjanjian yang melibatkan Indonesia dan Belanda, ia dipercaya menjadi seorang ketua. Pada perjanjian renville, ia dipercaya menjadi seorang negosiator utama bagi delegasi Indonesia. Sayangnya, negoisasi Amir tak membuahkan hasil. Hasil Perjanjian Renville membuat posisi Indonesia semakin terdesak.

Wilayah Indonesia hanya sebatas Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera. Selain itu, Belanda melakukan Blokade ekonomi yang dan bentuk Indonesia berubah menjadi republik Indonesia Serikat. Setelah adanya hasil perjanjian renville, kabinet Amir Syarifuddin lengser karena dianggap telah menjual negara kepada pihak Belanda.

2. Ali Sastroamidjojo

Ali Sastroamidjojo menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia pada perjanjian Renville. Sosok yang lahir di Grabag ini memiliki nama lengkap Raden Ali Sastroamidjojo. Ia lahir pada tanggal 1903 dan berasal dari keluarga bangsawan Magelang.

Sama seperti para pemuda yang lahir dari keluarga bangsawan lainnya, Ali pun merasakan pendidikan di sekolah elit milik Belanda seperti Queen Wilhelmina School dan Universitas Leiden di Belanda. Di Universitas Leiden, Ali mendapatkan gelar sarjana hukum.

Selama bersekolah, Ali aktif dalam berorganisasi pemuda. Ia pernah mengikuti organisasi Jong Java dan Perhimpoenan Indonesia. Oleh sebab inilah, Belanda menangkapnya bersama para tokoh lain seperti Mohammad Hatta, Nazir Datuk Pamuncak dan Abdul Majid Djojoadiningrat. Kemudian setelah enam bulan berada di penjara, ia dibebaskan dan kembali ke Jawa.

Setelah perang dunia kedua, Ali melanjutkan aktivitas politiknya. Pada kabinet Amir Syarifuddin 1 dan kabinet Hatta, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran. Selain itu, pada perjanjian Renville, ia didaulat sebagai wakil ketua mendampingi Mr Amir Syarifuddin menjadi delegasi Indonesia.

Selain itu, ia juga didaulat menjadi delegasi Indonesia pada perundingan konferensi Meja Bundar. Setelah kedaulatan Indonesia, ia diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Kanada, Meksiko dan Amerika Seikat. Tidak hanya itu, ia pun pernah menjabat sebagai Ketua Umum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Pada tahun 1957, ia juga menjabat sebagai wakil tetap Indonesian di PBB.

3. Haji Agus Salim

Haji Agus Salim merupakan anggota delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville. Sosok yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 ini berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang jaksa pada masa pemerintahan Kolonial Belanda.

Lewat jabatan ayahnya, ia dapat mengenyam pendidikan elit pada saat itu. Ia pernah belajar di ELS dan Hoogere Burger School (HBS) di Batavia. Meskipun, ia bersekolah di sekolah elit Belanda, namun haji Agus Salim dapat membuktikan bahwa dirinya layak bersekilah di sana dengan menjadi lulusan terbaik mengalahkan para pelajar Eropa lainnya.

Sayangnya, saat ia mengajukan beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di Netherlands, ia ditolak oleh pemerintahan Belanda . Akhirnya, ia memilih Arab Saudi dan bekerja sebagai konsultan Belanda di sana. Haji Agus Salim merupakan pejuang kemerdekaan yang cerdas dan gigih. Ia sudah berkecimpung dalam politik dengan bergabung bersama Sarekat Islam.

Selain itu, ia juga pernah menjadi pemimpin Redaksi Nerajta. Kedudukannya dimanfaatkan untuk membuat opini mengenai pergerakan dan perjuangan agar rakyat berani melawan Belanda. Haji Agus Salim juga merupakan anggota Volksraad atau dewan rakyat.

Forum tersebut digunakan untuk meraih jalan kemerdekaan oleh para pejuang. Haji Agus Salim pernah bergabung dengan Jong Islamieten Bond. Organisasi tersebut memiliki peran untuk meningkatkan nasionalisme kebangsaan dan perjuangan rakyat meraih kemerdekaan. Sayangnya, organisasi ini tidak berlangsung lama karena dibekukan pemerintah Jepang.

Tidak berhenti sampai di situ, Haji Agus Salim kemudian bergabung dengan BPUPKI. Di sana ia mencari celah untuk dapat bebas dari belenggu penjajahan. Haji Agus Salim benar-benar berjuang untuk kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, ia mendapatkan mandat sebagai menteri luar negeri. Pada masa ketegangan Indonesia dan Belanda, Haji Agus Salim masih berada di barisan terdepan. Ia menjadi wakil Indonesia dalam perjanjian renville.

Ia dengan berani mendebat pernyataan perwakilan Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia telah berkhianat atas nota kesepahaman Perjanjian Linggarjati. Sayangnya, perjuangan Haji Agus Salim tidak berbuah manis. Indonesia tetap dirugikan atas perjanjian tersebut.

4. Dr. Johannes Leimena

Dr Johannes Leimena merupakan sosok pejuang yang berasal dari Ambon, Maluku. Leimena lahir pada tanggal 6 Maret 1905. Leimena merupakan seorang dokter, politisi, diplomat dan pahlawan Indonesia. Ia dibesarkan dari keluarga yang beragama Kristen dan memiliki profesi sebagai seorang guru.

Saat usianya masih kecil ia pindah ke Cimahi dan Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Dr Johannes Leimena turut terlibat dalam beberapa organisasi kepemudaan seperti Jong Ambon. Ia juga menjadi panitia dalam kongres pemuda pertama dan kedua.

Setelah lulus dari STOVIA, ia mendedikasikan diri dengan bekerja di berbagai rumah sakit baik di Batavia maupun Bandung. Saat masa kependudukan Jepang, ia menjabat sebagai direktur rumah sakit yang ada di Purwakarta dan Tangerang.

Pada masa revolusi nasional, Leimena menjabat sebagai wakil menteri kesehatan lalu kemudian naik menjadi menteri kesehatan. Saat menjabat sebagi menteri kesehatan, Leimena memprioritaskan pencegahan penyakit yang ada di pedesaan.

Ia juga membuat sebuah sistem di puskemas. Selain itu, ia juga kerap menjadi seorang diplomat dalam perjanjian yang diadakan Indonesia dengan negara penjajah. Seperti perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Pada konferensi renville, Leimena bersama Amir, Ali dan Agus Salim menjadi delegasi Indonesia. Di sana mereka memperjuangkan hak Indonesia yang telah dilanggar Belanda dalam perjanjian Linggy. Sayangnya, Belanda begitu licik dengan memutar balikkan fakta.

Belanda mengatakan bahwa Indonesia telah mengkhianati hasil perjanjian Linggarjati. Salah satu poin yang disasar adalah mengenai Uni Indonesia Belanda. Hasilnya, Indonesia mengalami kekalahan pada perjanjian tersebut dan dirugikan.

5. Abdul Kadir Widjojoatmojo

Abdul Kadir Widjojoatmojo merupakan delegasi Belanda dalam perjanjian Renville. Ia pernah bersekolah di sekolah milik Belanda dan mengikuti pelatihan di Universitas Leiden. Pada tahun 1919, ia menjabat sebagai sekretaris kedutaan besar Belanda yang ada di Jeddah.

Kemudian pada tahun 1932, ia juga pernah menjadi seorang wakil Konsul di Mekkah. Abdul Kadri memang secara rekam jejak banyak bekerja dengan Belanda. Berbagai jabatan pernah diamanahkan kepadanya. Maka tak heran, jika pada perjanjian Renville ia diberikan mandat sebagai delegasi yang mewakili Belanda.

Pada perjanjian Renville, Abdul Akdir menjabat sebagai ketua delegasi Belanda. Di sana ia yang menjadi perwakilan Belanda untuk menandatangani perjanjian renville. Perjanjian yang semula berasalh dari kesalahpahaman penafsiran ini, membawa Belanda pada kemenangan.

Lewat perjanjian renville, Belanda berhasil mendapatkan wilayah yang lebih banyak. Selain itu, Belanda juga melakukan blokade ekonomi kepada Indonesia. Dampak adanya perjanjian renville begitu dirasakan Indonesia. Indonesia harus menarik pasukannya dari wilayah yang telah ditetapkan menjadi milik Belanda.

Selain itu, Beland juga membuat negara-negara boneka seperti negara Borneo barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Pembentukan negara boneka ini bertujuan untuk memecah belah Indonesia.

Setelah perjanjian renville kedudukan Belanda semakin juar. Pada bulan Maret 1948 di Jakarta, Belanda membentuk pemerintah federal sementara. Di mana, Van Nick diangkat menjadi presidennya. Pembentukan pemerintah federal ini tentu saja merugikan Indonesia dan dapat memecah belah persatuan.

Selain itu, Belanda semakin menambah banyak negara-negara boneka di daerah yang dikuasainya. Pembentukan negara boneka bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak ada apa-apanya karena memiliki wilayah yang sempit.

Belanda juga membentuk daerah-daerah otonomi. Lewat tindakan Belanda ini sebenarnya seolah menegaskan meskipun Indonesia telah merdeka namun hal itu tidak berpengaruh apa-apa kepada Belanda. Sebab, Belanda masih masih bisa menguasainya.

Tujuan perjanjuan Renville

Diadakannya Perjanjian Renville bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara pihak Indonesia dan Belanda. Perundingan ini dilatarbelakangi karena adanya penyerangan yang dilakukan Belanda yang dikenal dengan nama Agresi Militer satu. Agresi militer Belanda satu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Adanya agresi militer Belanda ini menimbulkan kecaman dari masyarakat luar.

Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB memerintahkan keduanya untuk menghentikan serangan. Belanda dan Indonesia pun merespon ultimatum yang diberikan PBB dengan mengumumkan gencatan senjata dan berakhirnya agresi militer pertama pada tanggal 4 Agustus 1947.

Agresi militer pertama yang dilakukan Belanda sebenarnya buah dari kesalahpahaman mengenai penafsiran hasil perundingan Linggarjati. Belanda menafsirkan bahwa keberadaan Uni Indonesia Belanda sebagai bentuk kekuasaan Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda. Sementara itu, Indonesia menafsirkan keberadaan Uni Indonesia Belanda ditafsirkan sebagai bentuk hubungan kerja sama bilateral.

The post 5 Tokoh yang Terlibat dalam Perjanjian Renville appeared first on HaloEdukasi.com.

Kedatangan Belanda untuk melakukan kependudukan di Indonesia meskipun Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Hal inilah yang kemudian membuat adanya perselisihan hingga peperangan.

Kedua negara ini memperebutkan wilayah kekuasaan. Indonesia sebagai negara merdeka tentu saja mengutuk yang namanya penjajahan. Sementara itu, Belanda dengan kekuasaannya mengalahkan Jepang yang sebelumnya menjajah Indonesia, merasa berhak atas wilayah di Indonesia.

Hingga akhirnya terjadilah beberapa usaha untuk menemukan titik tengah dengan melakukan diplomasi. Diplomasi pertama dilakukan melalui sebuah perjanjian yang diadakan di sebuah daerah di Jawa Barat yakni Linggarjati. Tempat ini sekarang menjadi situs bersejarah yakni museum Linggarjati.

Perjanjian Linggarjati semula menjadi angin segar bagi Indonesia karena dapat menjadi penengah ternyata menjadi mimpi buruk. Sebab, dengan adanya perjanjian Linggarjati menyebabkan wilayah Indonesia semakin sempit. Selain itu, isi perjanjian juga kerap dilanggar oleh Belanda hingga meletus lah agresi militer Belanda yang pertama.

Agresi militer Belanda yang pertama ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran atas isi perjanjian terkait keberadaan Uni Indonesia-Belanda. Agresi militer Belanda yang pertama telah menyebabkan banyak kerugian bagi Indonesia. Maka dari itu, Indonesia memutuskan untuk menyetujui adanya perundingan kembali. Perundingan ini dinamakan perjanjian Renville.

Perjanjian renville diadakan di kapal perang USS Renville dari Amerika Serikat dan ditengahi oleh komisi tiga negara yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini diadakan dengan memiliki tujuan tertentu baik bagi Indonesia maupun Belanda. Lalu, apa saja tujuan diadakannya perjanjian ini? Selengkapnya di bawah ini.

1. Menunjukkan bahwa Republik Indonesia merupakan negara kecil di wilayah Indonesia

Bagi Belanda, adanya perjanjian renville di Indonesia adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia merupakan sebuah negara kecil yang ada di wilayah Indonesia. Di mana wilayah Indonesia masih berada di bawah kekuasaan dan pengaruh kolonialisme Belanda.

Maka dari itu, Belanda memiliki keinginan untuk merubah bentuk negara Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan menjadi negara republik Indonesia serikat. Republik Indonesia Serikat sendiri merupakan salah satu bagian dari negara-negara bentukan Belanda.

Dengan adanya Republik Indonesia Serikat menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah berarti apa-apa bagi pengaruh kolonialisme Belanda. Atau dalam artian Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda.

Semula, Indonesia setuju dengan rencana perubahan bentuk negara. Hal ini dapat dilihat dari struktur negara dan landasan negara yang sempat berubah menjadi serikat. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama karena terjadi pergolakan dan pertentangan sebab tak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Setelah adanya agresi militer yang pertama, Belanda menduduki beberapa wilayah dan akhirnya mengklaim wilayah tersebut menjadi bagian Belanda. Selain itu, Belanda juga menetapkan garis pembatas antara wilayah Indonesia dan wilayah Belanda.

Garis pembatas itu dinamakan dengan garis Van Mook atau garis status quo. Van Mook sendiri merupakan nama seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat yakni Hubertus Van Mook.

Garis status quo adalah batas yang mengelilingi wilayah tanah yang tak memiliki tuan yang membatasi antara wilayah Indonesia dengan Belanda. Keberadaan garis Van Mook membuat wilayah Indonesia semakin sempit.

2. Mendirikan negara persemakmuran di Indonesia

Salah satu tujuan adanya perjanjian Renville bagi Belanda adalah untuk memecah belah persatuan negara Indonesia. Belanda menerapkan syarat jika negara Indonesia ingin diakui sebagai negara berdaulat maka Indonesia harus menjadi bagian dari negara persemakmuran Belanda yang kemudian dinamakan dengan Uni Indonesia-Belanda.

Taktik ini digunakan Belanda untuk mengontrol Indonesia sekalipun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Selain itu, setalah adanya pendudukan pada agresi militer I, Belanda juga mendirikan negara-negara boneka yang tidak terlalu termasuk ke dalam wilayah Indonesia.

Beberapa wilayah tersebut kemudian bergabung ke dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overlag. Adapun anggota dari Perserikatan yang didirikan oleh Belanda adalah Madura, Borneo Barat, Sumatera Timur dan Jawa Timur.

Wilayah-wilayah tersebut bahkan lebih memihak kepada Belanda dibandingkan Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat misi Belanda tercapai. Belanda berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga Belanda dapat mengontrol Indonesia dengan mudah.

3. Menghentikan perselisihan setelah adanya perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati telah merugikan pihak Indonesia. Perjanjian yang diadakan di Kuningan, Jawa Barat itu menjadi perjanjian pertama yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia sebagai upaya untuk melakukan diplomasi atas permasalahan yang terjadinya.

Perjanjian Linggarjati awalnya bertujuan untuk mendapatkan kejelasan bagi status kedaulatan Indonesia. Sayangnya, pada perjanjian ini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan Belanda. Salah satunya karena adanya salah tafsir atas hasil perjanjian Linggarjati yakni pembentukan Ini Indonesia- Belanda dengan ratu Belanda sebagai kepalanya.

Indonesia mengartikan adanya uni Indonesia-Belanda sebagai hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Belanda. Namun, Belanda mengartikan bahwa keberadaan Uni Indonesia-Belanda sebagai sebuah persetujuan atas bersatunya Indonesia dengan Belanda di mana Belanda sebagai pemimpinnya.

Perbedaan pendapat inilah yang kemudian membuat Belanda melancarkan serangannya kepada Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Agresi Militer I. Hal ini secara jelas Belanda telah melanggar salah satu isi perjanjian Linggarjati dengan melakukan gencatan senjata.

Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer yang pertama. Indonesia dan Belanda sama-sama melakukan gencatan senjata dan kukuh dengan klaim wilayah masing-masing. Adanya agresi militer I ini telah menyebabkan banyak korban dari Indonesia.

Hal inilah yang kemudian mendapatkan kecaman dari dewan keamanan PBB. PBB kemudian mengajak kedua negara yakni Indonesia dan Belanda pada sebuah meja perundingan untuk menghasilkan sebuah perjanjian kembali. Perjanjian inilah yang dikenal dengan perjanjian Renville.

Adanya perjanjian Renville, pihak Indonesia berharap dapat menghentikan pertikaian dan menemukan solusi sehingga tidak ada lagi korban sebagaimana yang terjadi pada agresi militer I. Perjanjian renville dilaksanakan melalui perantara KTN yakni komisi tiga negara karena pada saat itu keadaan sedang tidak memungkinkan.

Selain itu, Indonesia berharap dengan adanya perjanjian Renville dapat menguntungkan Indonesia dalam hal status beberapa wilayah dan berakhir jatuh ke tangan Indonesia. Sayangnya perjanjian ini membutuhkan waktu yang lama dan Indonesia kembali dirugikan sebagaimana yang terjadi pada perjanjian Linggarjati.

Beberapa wilayah yang diklaim Belanda kembali dimenangkannya. Hasil dari perjanjian Renville Indonesia hanya mendapatkan wilayah yakni 3/4 wilayah pulau Sumatera, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan keberadaan perjanjian renville membuat wilayah Indonesia semakin sempit dibandingkan sebelumnya.

4. Menghindari perang dengan kerugian yang lebih besar

Salah satu tujuan adanya perjanjian Renville bagi Indonesia adalah untuk menghindari adanya perang yang lebih besar dari pada agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama sudah menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.

Pada saat agresi militer Belanda yang pertama Indonesia mengalami kehilangan banyak pasukan. Selain itu juga Indonesia mengalami kerugian materiil dan kehilangan beberapa wilayah yang memiliki potensi tinggi.

Indonesia telah memperhitungkan dengan seksama sebelum menyetujui adanya perjanjian renville. Indonesia mendengarkan masukan mengenai usulan yang diajukan Belanda pada perjanjian. Saat itu, Indonesia yang diwakili oleh Mr Amir Syarifuddin sebenarnya sudah merasakan akibat dari adanya perjanjian ini yakni kerugian yang dialami oleh Indonesia. Melihat kasus perjanjian sebelumnya, Belanda selalu licik dan melanggar isi perjanjian.

Namun, saat itu Indonesia tidak mempunyai pilihan lain. Sebab, jika perundingan tidak dilaksanakan maka kemungkinan besar Belanda melakukan penyerangan kembali sangat besar. Hal ini jelas saja akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Sebab, bisa saja serangan yang dilancarkan Belanda jauh lebih besar dibandingkan agresi militer yang pertama.

Oleh sebab itu, perwakilan Indonesia sepakat untuk melakukan perjanjian renville untuk menghindari perang. Selain untuk menghindari perang juga untuk memperbaiki keadaan dalam negeri Indonesia sendiri. Masih banyak urusan yang harus diselesaikan.

The post 4 Tujuan Perjanjian Renville appeared first on HaloEdukasi.com.

Tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville diantaranya yaitu: Delegasi Belanda yang terdiri dari Dr. P.J. Koets, H.A.I van Vredenburg, Dr. Chr. Soumokil serta satu orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yaitu Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Indonesia yang terdiri dari Dr. Coatik Len, Ali Sastroamijoyo, Nasrun, Amir Syarifudin, Dr. J. Leimena serta H. Agus Salim.

Negosiasi dilakukan di pelabuhan Jakarta dengan partisipasi the Good Offices Committee yang dibentuk oleh PBB. Perjanjian tersebut terdiri dari gencatan senjata yang tepat, 12 prinsip politik yang mengatur prosedur dan sifat negosiasi di masa depan, dan 6 (enam) prinsip tambahan dari the Good Offices Committee.

Berikut beberapa dampak dari adanya perjanjian Renville bagi Indonesia diantaranya yaitu:

1. Gencatan senjata

Perjanjian Renville juga dikenal sebagai perjanjian gencatan senjata yang menegaskan keuntungan teritorial Belanda. Perjanjian Renville memberikan kedaulatan de jure Belanda sampai pembentukan Republik Indonesia Serikat selesai.

Satu-satunya keuntungan Republik Indonesia adalah janji plebisit di bagian Jawa, Madura, dan Sumatra yang diduduki oleh Belanda. Janji tersebut untuk menentukan apakah mereka akan bergabung dengan republik atau menjadi negara bagian yang terpisah.

2. Terjadinya perlawanan berbagai daerah

Terjadinya perlawanan di berbagai daerah salah satunya yaitu peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun merupakan upaya yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesai) /FDR (Front Demokrasi Rakyat) untuk mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia dan menguasai Kota Madiun.

Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh perjanjian Renville dan program rekonstruksi dan rasionalisasi yang dijalankan oleh kabinet Hatta, sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan diantara kalangan TNI, PKI/ FDR dan juga masyarakat. Peristiwa Madiun menelan banyak korban jiwa.

3. Serangan Belanda ke Republik Indonesia

Setelah beberapa bulan dari perjanjian Renville Belanda menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian tersebut sehingga Belanda melakukan agresi militer II.

4. Terjadinya peristiwa Long March Siliwangi

Peristiwa tersebut membuat para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah dengan jarak 600 kilometer. Perjalanan para tentara harus ditempuh dengan berbagai macam pengorbanan baik harta benda, air mata dan darah. Banyak yang kelaparan  dan terkena penyakit hingga serangan militer Belanda dan teror pasukan DI/TII.

Syarat-syarat dari perjanjian Renville kurang menguntungkan bagi Republik Indonesia dibandingkan dengan syarat-syarat perjanjian Linggadjati. Akan ada gencatan senjata dan pelepasan pasukan sementara wilayah republik menjadi sangat berkurang.

Pendudukan Belanda dipertahankan di sebagian besar pulau Jawa dan pulau Sumatera, termasuk semua kota pelabuhan dan daerah penghasil minyak. Perjanjian Renville mengakui kedaulatan Belanda atas seluruh Indonesia sampai terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagaimana diatur dalam perjanjian Linggadjati.

Dengan memburuknya situasi di Republik Indonesia membuat Belanda membatalkan Perjanjian Renville pada bulan Desember 1948 dan memulai perang kolonial kedua (1948–1949). Namun, pada tahun 1949 Belanda kembali dipaksa untuk memulai negosiasi (Konferensi Meja Bundar).

The post Dampak Negatif Perjanjian Renville Bagi Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.