Pemerintah dan swasta memiliki peran masing-masing sehingga perekonomian tetap dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam menjalankan tugasnya kerap kali terjadi beberapa persinggungan yang menyebabkan hubungan keduanya renggang.

Oleh sebab itu, perlu adanya aturan yang mengatur hubungan di antara keduanya. Dalam sistem ekonomi campuran, gerak langkah pihak swasta dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan sejumlah regulasi yang menyebabkan kebebasan swasta menjadi terbatas.

Jika dalam sistem ekonomi pasar atau liberal, pihak swasta diberikan kebebasan secara penuh, namun tidak dengan sistem ekonomi campuran. Adanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini bertujuan agar hak-hak masyarakat terlindungi sehingga tidak akan terjadi monopoli oleh individu atau satu kelompok.

Peran swasta dalam sistem ekonomi campuran begitu penting, sama halnya dengan peran pemerintah. Secara tidak langsung, keberadaan pihak swasta telah membantu menghidupkan roda perekonomian bagi suatu negara.

Pihak swasta memberikan sumbangsihnya dalam bentuk pajak yang dibayarkan setiap tahunnya sehingga pendapatan negara menjadi bertambah. Hubungan antara pihak swasta dan pemerintah merupakan hubungan yang menguntungkan.

Pemerintah menjamin hak-hak swasta dalam menjalankan perekonomian, sedangkan pihak swasta memberikan keuntungan bagi negara.

Berikut ini sejumlah peran swasta dalam sistem ekonomi campuran.

1. Penyedia Barang dan Jasa

Peran swasta yang pertama adalah penyedia barang dan jasa. Dalam siklus kegiatan ekonomi, tidak akan lepas dari yang namanya produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa.

Orang yang melakukan produksi dinamakan dengan produsen. Produsen bisa saja merupakan individu atau sebuah kelompok usaha yang biasa dikenal dengan perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa atas permintaan konsumen.

Barang-barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dapat kita bayangkan jika dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang memproduksi atau membuat barang-barang yang dibutuhkan manusia.

Terlebih jika barang tersebut merupakan barang-barang pokok yang memang sangat dibutuhkan dan tidak bisa digantikan. Sudah pasti, manusia tidak akan bertahan lama karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi dengan baik.

Tidak hanya menghasilkan barang saja melainkan jasa juga. Jasa merupakan tenaga atau keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jasa ini ditawarkan oleh pihak swasta untuk menggantikan peran manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Misalnya, seseorang ingin pergi ke pasar, namun dia tidak mengendarai kendaraan. Maka, pihak swasta hadir menawarkan solusi dengan menyediakan jasa transportasi berupa supir. Supir siap mengantarkan ke manapun pelanggannya akan pergi.

Tidak hanya pihak swasta saja yang dapat menyediakan barang dan jasa, pemerintah pun demikian. Keberadaan produsen dalam rantai kegiatan ekonomi begitu penting. Jika hal ini dihilangkan maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya seperti distrubusi dan konsumsi.

Sebab, ketiga hal tersebut saling berhubungan, jika tidak ada kegiatan produksi, barang apa yang akan didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat? Maka dari itu, peran swasta sangatlah penting dalam sistem ekonomi. Baik sistem ekonomi campuran maupun sistem ekonomi lainnya.

2. Mitra Pemerintah dalam Menjalankan Kegiatan Ekonomi

Peran swasta dalam sistem ekonomi campuran yang kedua adalah sebagai mitra pemerintah. Dalam sistem ekonomi campuran, sektor swasta tetap diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi sekalipun geraknya tidak sebebas dalam sistem ekonomi liberal.

Jika dalam sistem ekonomi liberal, sektor swasta berjalan sendiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tidak dengan sistem ekonomi campuran. Sektor swasta secara bersama-sama berdampingan dengan pemerintah dalam menjalankan ekonomi.

Pemerintah menggandeng sektor swasta untuk menyukseskan roda perekonomian. Kerja sama yang dijalin bisa saja dalam bentuk modal untuk membangun sebuah bisnis secara bersama ataupun mitra dalam menyediakan barang dan jasa.

Pemerintah terkadang membutuhkan sektor swasta untuk menyuntikkan sejumlah dana ke dalam bisnis yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sementara swasta membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal administrasi sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan baik.

Hubungan mitra ini tentu saja dapat menguntungkan negara karena dapat menambah pendapatan atau pemasukan negara. Sayangnya peran swasta sebagai mitra pemerintah sangat rentan terkena sejumlah masalah baik itu korupsi ataupun monopoli.

Kedekatan hubungan antara pemerintah dengan swasta sangat berpotensi untuk menyebabkan korupsi. Pihak swasta tak jarang memanfaatkan kesempatan ini guna dimudahkan dalam hal administrasi yang seharusnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, karena kedekatan tersebut dapat menyebabkan adanya penyelewengan. Untuk memuluskan akal bulusnya, swasta terkadang tak segan-segan untuk memberikan sejumlah dana sehingga terjadilah korupsi.

Meskipun begitu, masih banyak swasta yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan. Mereka tetap menjalankan aturan yang telah dibuat pemerintah sebagaimana mestinya sehingga esensi sistem ekonomi campuran tidak hilang.

Keberadaan swasta sebagai mitra pemerintah jika dijalin dengan baik dan benar akan menguntungkan negara. Sektor swasta dapat menambah pemasukan negara melalui perpajakan.

3. Penyedia Lapangan Pekerjaan

Peran swasta dalam sistem ekonomi campuran yang ketiga adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas merupakan sebuah permasalahan yang klasik namun tidak kunjung teratasi.

Pemerintah dinilai belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan sejumlah tenaga kerja yang membutuhkan. Hal ini dikarekana jumlah yang tidak seimbang.Tidak dapat dipungkiri, keberadaan swasta sangat membantu mengatasi permasalahan ini.

Sektor swasta mampu menyerap sejumlah tenaga kerja untuk dipekerjakan dalam melakukan proses produksi. Kebutuhan akan tenaga kerja oleh pihak swasta digunakan untuk memenuhi kegiatan produksi ataupun distribusi.

Untuk menghasilkan barang ataupun jasa, swasta membutuhkan sejumlah tenaga kerja. Meskipun saat ini kebutuhan tenaga kerja manusia bisa saja digantikan oleh mesin atau teknologi canggih lainnya. Namun, kebutuhan akan tenaga kerja manusia tetap saja dibutuhkan untuk mengerjakan hal yang tidak bisa dibutuhkan oleh mesin.

Selain membutuhkan tenaga kerja manusia dalam proses produksi, sektor swasta juga membutuhkannya untuk keperluan distribusi. Setelah barang selesai dibuat, diperlukan kegiatan untuk menyalurkan barang tersebut sehingga bisa sampai ke tangan konsumen.

Untuk menyalurkan barang tersebut dibutuhkan tenaga kerja manusia. Oleh sebab itu, peran swasta sangat penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, sayangnya saat ini keberadaan tenaga kerja manusia mulai terancam dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Perkembangan teknologi yang canggih dapat menimbulkan dua sisi yakni positif dan negatif. Jika disikapi dengan baik, perkembangan teknologi justru dapat menguntungkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, manusia hanya perlu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Manusia perlu melakukan upgrade diri sehingga bisa beradaptasi dengan teknologi. Keberadaan teknologi mungkin akan menghilangkan fungsi tenaga kerja manusia di beberapa sektor. Namun, tak dapat dipungkiri keberadaan teknologi juga memunculkan peluang kerja baru. Dengan catatan manusia mau mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan.

4. Sebagai Penyalur Barang atau Distributor

Selain berperan sebagai penyedia barang dan jasa, sektor swasta juga berperan sebagai penyalur barang atau distributor. Dalam rantai kegiatan ekonomi kita kenal 3 kegiatan yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi berkaitan dengan kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa.

Distribusi kegiatan untuk menyalurkan barang yang telah diproduksi. Konsumsi kegiatan untuk mengkonsumsi atau memanfaatkan barang dan jasa. Ketiga hal ini merupaka kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini sektor swasta memiliki 2 peranan yakni sebagai produsen dan distributor.

Sektor swasta dalam sistem ekonomi campuran berperan sebagai distributor. Setalah barang selesai diproduksi, mereka akan menyalurkan barang tersebut ke tangan konsumen. Dalam hal ini pemerintah memberikan kebebasan untuk sektor swasta.

Pemerintah tidak membatasi bagaimana cara sektor swasta dalam menyalurkan barang ataupun jasanya asalkan tidak merugikan dan melanggar aturan negara lainnya. Untuk sampai ke tangan konsumen, dibutuhkan tenaga kerja manusia sehingga hal ini berpeluang membuka lapangan pekerjaan.

5. Penentu Harga Pasar Melalui Mekanisme Pasar

Harga merupakan salah satu unsur yang menetapkan pendapatan suatu perusahaan. Penetapan harga mengacu kepada penentuan harga produk yang telah diproduksi ataupun jasa yang ditawarkan. Oleh sebab berkaitan dengan pendapatan perusahaan, penetapan harga ini ditinjauu dari biaya produksi, tenaga kerja.

Iklan jika digunakan ataupun biaya-biaya lainnya sehingga nantinya akan terlihat berapa harga yang akan dikenakan pada produk. Dalam kegiatan ekonomi di pasar, penetapan harga biasanya terjadi kegiatan tawar menawar.

Kegiatan tawar menawar merupakan proses negosiasi antara penjual dan pembeli sehingga disepakati harga di antara keduanya. Kesepakatan harga ini terkadang disebab oleh beberapa faktor seperti banyaknya pesaing, banyaknya barang pengganti dan pendapatan konsumen.

Pendapatan konsumen sering kali memainkan peranan dalam penentuan harga di pasar. Konsumen biasanya cenderung memilih barang-barang yang harganya jauh lebih murah atau menyesuaikan dengan budget yang dimilikinya.

Oleh sebab itulah, regulasi penetapan harga diatur oleh pemerintah agar tidak merugikan dua pihak. Mekanisme harga pasar diatur oleh pemerintah namun tetap memberikan kebebasan bagi swasta untuk menetukan besarannya.

Pemerintah hanya memberikan batasan minimum dan maksimum harga yang dapat dikenakan dalam produk. Swasta tidak boleh menjual produk dengan harga yang melambung tinggi. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen agar tetap dapat merasakan barang-barang berkualitas namun dengan harga terjangkau.

The post 5 Peran Swasta dalam Sistem Ekonomi Campuran appeared first on HaloEdukasi.com.

Monopoli pasar merupakan keadaan di mana terdapat pihak yang menguasai pasar sehingga pihak-pihak lain merasa dirugikan. Hal ini biasanya terjadi pada sistem ekonomi liberal atau pasar karena masyarakat diberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan.

Padahal, pengawasan sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi agar semuanya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, sistem ekonomi campuran berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan ekonomi.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga pada sistem ekonomi campuran pemerintah turut serta menggerakkan roda perekonomian.

Berikut ini sejumlah peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran.

1. Penguasaan Barang Modal dan Sumber Daya

Dalam hal ini bukan berarti pihak swasta tidak diberikan kesempatan untuk menguasai sumber daya yang ada. Pihak swasta tetap diberikan kesempatan untuk menguasai hanya saja tidak semuanya dikuasai. Hal ini dikarenakan jika pihak swasta diberikan kebebasan untuk menguasai secara penuh.

Dikhawatirkan akan terjadi adanya monopoli. Pemerintah berusaha membatasi gerak pihak swasta dalam penguasaan sumber daya. Biasanya pihak swasta hanya diberikan sekitar 20-30% untuk menguasai sumber daya.

Biasanya penguasaan barang modal dan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada sumber daya yang bersifat terbatas dan berfungsi memenuhi hajat hidup orang banyak. Seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, listrik, gas dan sebagainya.

Sumber daya yang semacam itu jika tidak diatur oleh pemerintah maka akan terjadi ketimpangan atau penyebaran yang tidak merata. Sementara, sumber daya tersebut merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya.

Sayang, pada praktiknya peran pemerintah sering sekali tidak sesuai dengan cita-cita sistem ekonomi campuran. Kegiatan monopoli justru dilakukan oleh pemerintah itu sendiri karena peran pemerintah yang begitu besar dari sistem ekonomi ini.

Pemerintah banyak yang menyalahgunakan peran dan tugasnya sebagai lembaga pengawas. Mereka mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Sumber daya yang seharusnya menjadi milik negara justru dialihkan menjadi milik pribadi. Akibatnya, tujuan sistem ekonomi campuran tidak tercapai dan negara mengalami kerugian.

2. Membuat Kebijakan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan ekonomi. Adanya kebijakan ekonomi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan untuk mengintervensi keberadaan pihak swasta.

Biasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan regulasi pasar dan penetapan harga. Penetapan harga pasar biasanya dilakukan agar tidak ada harga yang terlalu melambung tinggi dan rendah sehingga masing-masing pihak merasa diuntungkan.

Baik dari pihak pedagang maupun pembeli. Penetapan harga biasanya dengan menentukan harga eceran tertinggi dan terendah. Harga eceran tertinggi ditetapkan agar pihak pedagang tidak memberikan harga yang mencekik konsumen sehingga barang tersebut bisa dijangkau oleh banyak orang.

Harga eceran tertinggi ini guna melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan harga eceran terendah ditetapkan agar pedagang tetap mendapatkan keuntungan. Keberadaan harga eceran terendah ini untuk melindungi hak-hak pedagang agar tetap mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan kualitas barang yang dijual sehingga konsumen tidak bisa bertindak seenaknya (menawar).

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pedagang yang tidak taat akan aturan. Mereka terkadang menetapkan harga semaunya. Terutama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti menjelang idul fitri, tahun baru atapun ramadhan.

Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan sidak pada saat-saat tertentu. Sidak dilakukan untuk menertibkan pedagang agar tidak mematok harga yang berlebihan sehingga konsumen masih bisa membelinya.

Tidak hanya melakukan penetapan harga, pemerintah juga menentukan sejumlah aturan atau regulasi pasar. Regulasi pasar dilakukan agar para pedagang tidak berbuat curang saat menjual barang dagangan. Biasanya para pedagang melakukan sejumlah cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyak.

Tidak hanya soal melambungkan harga, melainkan juga melakukan kecurangan lain seperti pengurangan jumlah atau timbangan, mengganti barang dengan kualitas buruk, memalsukan barang dan sebagainya. Untuk mengatur semua itu, pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan membuat sejumlah peraturan dan melakukan sidak.

3. Melakukan Pengawasan terhadap Sektor Swasta

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah bertugas untuk mengawasi sektor swasta. Sektor swasta yang dalam sistem ekonomi liberal diberikan kebebasan tanpa pengawasan, namun tidak dalam sistem ekonomi yang satu ini.

Kebebasan sektor swasta menjadi terbatas karena terdapat aturan yang mengikat yang dibuat oleh pemerintah. Namun, dengan adanya aturan ini bukan berarti tidak memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk melakukan inovasi melainkan hanya membatasi pada beberapa aturan saja.

Seperti penguasan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas hanya boleh dimiliki oleh pemerintah atau negara sedangkan swasta diberikan kebebasan menguasai sumber daya lainnya. Pemerintah dan sektor swasta secara bersama-sama berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi.

Keduanya saling melakukan kolaborasi agar kegiatan ekonomi di dalam negara bisa berjalan dengan baik. Pemerintah membuat aturan yang menguntungkan berbagai pihak dan sektor swasta melakukan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pribadi tetapi juga negara.

Sehingga, sektor swasta memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan negara bersama pemerintah. Pada praktiknya, memang pengawasan pada sektor swasta tidak begitu ketat. Terlebih jika terjadi tindak pidana penyuapan di dalamnya.

Banyak sektor swasta yang melakukan kecurangan dengan menyuap pemerintah yang bertugas mengawasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akal bulus mereka untuk menguasai sektor-sektor perekonomian. Hal inilah yang kemudian melemahkan peran pengawasan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran.

The post 3 Peran Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Campuran appeared first on HaloEdukasi.com.

Maka dari itu, sistem ekonomi campuran hadir untuk melengkapi kekurangan dari keduanya. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang di mana pemerintah serta pihak swasta saling bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Pemerintah berhak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi melalui kebijakannya. Namun, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Tujuan dari kegiatan ekonomi campuran ini adalah agar tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada salah satu pihak yakni pihak pemilik modal atau masyarakat tertentu.

Sistem ekonomi campuran sering dikenal sebagai sistem ekonomi yang fleksibel karena tidak mengekang masyarakat namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi campuran memiliki sejumlah peran penting dalam roda perekonomian di antaranya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Persaingan Pasar yang Sehat

Sistem ekonomi campuran sudah ada sejak tahun 1800-an. Pada mulanya kemunculan sistem ekonomi ini untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang tidak segera selesai. Pada saat itu, salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah inggris terkait izin ekspor impor. Penetapan aturan ini bertujuan untuk melindungi petani lokal.

Sistem ekonomi campuran yang di mana mengkolaborasikan kedua peran penting pelaku ekonomi dapat menciptakan persaingan pasar yang sehat. Hal ini dikarenakan sistem perekonomian campuran memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Masyarakat tidak dikekang dengan sejumlah aturan sehingga mereka bebas untuk melakukan inovasi. Meskipun dalam sistem perekonomian ini terdapat peran pemerintah, hanya saja pemerintah bertindak sebagai pengendali kebijakan. Intervensi pemerintah tidak diberikan seluas-luasnya sehingga masyarakat masih bisa berinovasi.

Meskipun dalam sistem perekonomian ini, masyarakat diberikan kebebasan, namun tidak seperti sistem perekonomian liberal. Di mana sistem perekonomian tersebut memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga akan memunculkan kesenjangan di antara masyarakat. Masyarakat akan terbagi dalam dua kelas yakni masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Di dalam sistem perekonomian tersebut masyarakat kaya akan semakin kaya karena tidak adanya intervensi pemerintah. Mereka akan menguasai beberapa kegiatan ekonomi karena memiliki modal yang besar. Berbeda halnya dengan masyarakat yang minim modal.

Mereka sulit untuk mengembangkan kegiatan ekonomi karena terbatas modal sehingga mereka tidak dapat menguasai kegiatan ekonomi. Alhasil, kegiatan ekonomi tersebut diambil alih oleh kaum kapitalis. Hal inilah yang menyebabkan persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha karena tidak adanya pemerataan.

Sistem ekonomi campuran berbeda juga dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi sosialis yang menjadi titik berat pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah pemerintah. Pemerintah memegang kendali penuh atas kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi kaku karena tidak dapat melakukan inovasi sehingga tidak akan tercipta persaingan yang sehat.

Sebab, masyarakat benar-benar diatur dengan keinginan pemerintah. Mereka tidak dapat mengembangkan apa yang diinginkan dan hanya mengikuti apa yang pemerintah inginkan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi campuran.

Pemerintah hanya bertindak sebagai penentu kebijakan atau mekanisme pasar seperti jumlah produksi, jenis, dan harga produksi. Selain itu, persentase keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat pun sama sehingga tidak akan menyebabkan berat sebelah kepada salah satu pihak.

2. Menghilangkan Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi di banyak negara. Kesenjangan ekonomi bisa ditimbulkan karena persaingan ekonomi yang tidak sehat. Adanya persaingan ekonomi yang tidak sehat menyebabkan para pemilik modal besar semakin menguasai kegiatan ekonomi sehingga para pelaku usaha kecil semakin tidak memiliki lahan untuk berkembang.

Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah Borjuis dan proletar. Borjuis dan proletar hadir karena adanya kesenjangan ekonomi. Para kaum Borjuis akan semakin kaya karena memiliki modal yang besar untuk menguasai kegiatan ekonomi. Sementara para kaum proletar akan semakin tertindas sebab tidak memiliki modal yang cukup kuat.

Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan beberapa permasalahan lain. Kesenjangan ekonomi disebabkan karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang mengatur dalam perekonomian sehingga para pihak swasta bertindak semaunya.

Biasanya masalah ini muncul dalam sistem perekonomian liberal. Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pihak swasta membuat terjadi kesenjangan. Pemerintah tidak menjadi kendali dalam kegiatan ekonomi sehingga pihak swasta bisa bertindak semaunya.

Namun, bukan berarti dengan adanya kendali pemerintah dalam perekonomian tidak menimbulkan kesenjangan. Kendali pemerintah yang berlebih dapat menimbulkan tekanan pada masyarakat. Masyarakat yang tidak bebas melakukan inovasi akhirnya cenderung memilih gulung tikar.

Sementara, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, justru diberikan kesempatan yang berlebih dibandingkan yang lain. Hal inilah yang bisa menjadi pemicu timbulnya kesenjangan. Keberpihakan pada salah satu pihak dapat membuat adanya jurang pemisah dalam kegiatan ekonomi.

3. Memberikan Kesempatan Kepada Para Pemilik Modal Kecil

Peran ekonomi campuran salah satunya adalah dapat memberikan kesempatan kepada para pemilik modal kecil. Sistem ekonomi campuran yang berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi liberal dan sosialis membuat sistem ekonomi menjadi solusi atas kekurangan dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Sistem ekonomi liberal yang di mana menimbulkan kesenjangan karena kesempatan hanya berlaku bagi para pemilik modal besar. Sebaliknya para pelaku usaha modal kecil tidak diberikan kesempatan. Hal ini dikarenakan adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi para pelaku usaha.

Alhasil, hanya para pelaku usaha yang memiliki modal besar yang akan bertahan sementara para pelaku usaha yang bermodal kecil akan tersingkirkan dan guling tikar. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi campuran, meskipun pelaku usaha diberikan kebebasan namun tetap kendali dipegang oleh pemerintah.

Kebebasan yang diberikan kepada para pelaku usaha hanya berlaku bagi inovasi-inovasi usaha. Selain itu, untuk masalah mekanisme pasar diatur oleh pemerintah. Pemerintah menjadi pemegang kendali agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesenjangan.

Kesenjangan ekonomi akan semakin kecil untuk hadir di tengah-tengah kegiatan ekonomi. Besar kemungkinan masyarakat akan semakin sejahtera karena memiliki kedudukan yang sama dalam kegiatan ekonomi. Mereka diberikan porsi yang sama untuk bisa menjalankan kegiatan ekonomi dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Menghilangkan Eksploitasi Buruh

Adanya sistem ekonomi campuran menghilangkan adanya eksploitasi buruh. Eksploitasi buruh merupakan salah satu masalah yang sering terjadi kepada para pegawai atau tenaga kerja. Biasanya para pemilik usaha atau bos akan bertindak seenaknya karena dia yang memiliki usaha dan pekerja akan menurut apa yang diminta oleh pemilik usaha.

Para pemilik usaha bertindak seenaknya seperti masalah upah, waktu kerja, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagainya. Para pemilik usaha sering mengabaikan beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Terlebih lagi pada sistem ekonomi liberal yang di mana peran pemerintah sangat minim. Kebebasan yang diberikan sepenuhnya kepada para pelaku usaha membuat mereka dapat bertindak seenaknya karena tidak ada peraturan yang mengikat.

Pada sistem ekonomi campuran, yang di mana pemerintah memegang kendali meskipun secara tidak penuh, dapat mengerem para pelaku usaha. Adanya peraturan yang mengikat dengan sanksi yang mengintai, membuat para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memperlakukan para pegawainya.

Mereka berusaha mempekerjakan para pegawai dengan baik sehingga sangat minim terjadinya eksploitasi buruh. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini ekploitasi butuh masih saja terjadi dan dilakukan oleh para pelaku. Tak heran jika setiap tanggal 2 Mei para buruh sering mengadakan demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka yang diabaikan.

5. Menghilangkan Adanya Monopoli Pada Kegiatan Ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi liberal, biasanya terjadi monopoli pada sumber ekonomi oleh sekelompok orang tertentu. Biasanya penguasaan sumber ekonomi ini didasarkan pada kepemilikan modal. Kelompok yang memiliki modal lebih, akan menguasai beberapa sumber ekonomi sehingga kelompok modal kecil semakin kesulitan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Mereka akan semakin tersingkir dalam kegiatan ekonomi karena sumber daya ekonomi yang sudah dikuasai oleh segelintir orang. Penguasaan ini timbul karena adanya pemberian kebebasan sehingga sekelompok orang bisa berlaku seenaknya karena tidak ada yang melarangnya.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi campuran. Keberadaan sistem ekonomi campuran dapat menghilangkan adanya penguasaan sumber daya ekonomi oleh sekelompok orang. Hal ini dikarenakan sumber daya ekonomi akan diatur oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintah akan mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan ekonomi.

Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai sumber daya ekonomi. Biasanya sumber daya ekonomi tertentu yang menjadi sumber hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh pemerintah agar tidak terjadi monopoli oleh pihak swasta.

Sementara itu, sumber daya ekonomi lainnya akan diberikan kepada pihak swasta dengan seadil-adilnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi campuran ini dapat menyebabkan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme karena peran pemerintah yang begitu besar.

The post 5 Peran Sistem Ekonomi Campuran dalam Perekonomian appeared first on HaloEdukasi.com.

Berikut akan kami ulas tentang sistem ekonomi campuran.

Pengertian Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi dimana pihak pemerintah dan swasta saling bekerjasama dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara.

Disebut sistem ekonomi campuran karena merupakan kombinasi antara sistem ekonomi Liberal (kapitalis) dengan sistem ekonomi Komando (terpusat).

Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi ini memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan aktivitas perekonomian namun terdapat intervensi dari pemerintah di negara yang bersangkutan.

Intervensi pemerintah tersebut bertujuan agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata dan kemakmuran bagi masyarakat umum.

Sistem ekonomi ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia karena dianggap dapat mengatasi masalah perekonomian di masyarakat.

Sejarah Sistem Ekonomi Campuran

Hegel yang menemukan fenomena dialektik sebagai suatu teori ini ditemukan oleh kelompok idealisme dalam pasca Kantian dan mengalami masa puncaknya dalam pemikiran filosofi Hegel.

Dialektik itu sendiri pernah diajukan oleh Immanuel Kant sebagai suatu logika dari penalaran terhadap alam dan fenomena dunia untuk memberikan pengesahan yang transenden.

Hegel kemudian menginterpretasikan dialektik sebagai operasionalisasi dari penalaran, tanpa kaitan dengan hal yang transeden. Sebab alam dan isinya bersifat realistis, bukan sesuatu yang abstrak.

Ini memberikan kenyataan lebih benar dan lebih mendalam dibandingkan dengan pemikiran analitis kontradiksi sebagai hasil dari perpaduan ide-ide, yang dapat dicapai melalui cara sintesa untuk menghasilkan pengetahuan lebih benar.

Proses sintesa meningkat, kemudian menjadi alasan utama terwujudnya sistem ekonomi campuran, yang merupakan perpaduan dari sitem kapitalisme dan Marxisme.

Hal ini tidak seperti Karl Marx yang mengadopsi dialektik sebagai pembenturan kelas di dalam sejarah, yang selalu saling berhadapan satu sama lain.

Motif mencari keuntungan adalah unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi, tetapi bukan segalanya sebagaimana ditekankan di dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Tanpa motif keuntungan tidak akan ada usaha dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban bila motif ditekan dan dimatikan seperti di negara komunis.

Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar, yang terkendali oleh aturan pemerintah

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran

Kita dapat mengenali sistem ekonomi ini dari karakteristik yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah sebagai berikut:

• Pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerjasama dalam roda perekonomian.
• Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun, pemerintah memberikan batasan dan juga dapat melakukan intervensi.
• Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian.
• Persaingan terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih dimana pemerintah turut melakukan pengawasan.
• Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi.
• Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
• Pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan ekonomi.

Fungsi Sistem Ekonomi Campuran

Setelah mengetahui apa itu sistem ekonomi, Anda akan bertanya-tanya apa sih fungsinya sistem ekonomi. Yuk simak apa saja fungsi sistem ekonomi di Indonesia.

• Mendorong kegiatan produksi barang dan jasa di suatu negara
• Mengkoordinasikan setiap kegiatan individu dengan perekonomian
• Mengatur hasil produksi agar tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat
• Menciptakan mekanisme distribusi barang dan jasa agar berjalan lancar.

Tujuan Sistem Ekonomi Campuran

Tujuan pemerintah ikut serta dalam sistem ekonomi campuran adalah untuk menyelesaikan kegiatan ekonomi yang memperleh fluktuasi maupun gelombang ekonomi yang tajam, selain itu juga untuk menjaga dan melindungi masyarakat yang berpindah, tertindas dan lemah.

Berarti tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah untuk menghindari penguasaan secara penuh terhadap sumber daya ekonomi dari golongan masyarakat.

Campur tangan pemerintah berbentuk dengan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta agar berjalan dengan norma yang wajar.

Selain itu pemerintah juga mempunyai kebijakan dan peraturan pada bidang fiskal dan moneter yang bertujuan agar perekonomian berjalan dengan lancar dan pesat tanpa terjadi masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi.

Contoh Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Campuran

Ada banyak negara di dunia yang menganut sistem ekonomi campuran, diantaranya adalah sebagai berikut:

• Indonesia
• India
• Filipina
• Malaysia
• Maroko
• Perancis
• Mesir
• Australia.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran

Semua sistem ekonomi pasti punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi yang satu ini adalah sebagai berikut:

Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran

• Adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual.
• Proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah.
• Pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya.
• Pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena.
• Kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil.
• Pemerintah memperbolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi.
• Perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas.

Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran

• Pemerintah memiliki tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta.
• Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi. Misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya.
• Pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkna pada sistem ekonomi ini.
• Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal.
• Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah.
• Pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan.

The post Sistem Ekonomi Campuran: Pengertian – Ciri dan Contoh Negara yang Menganut appeared first on HaloEdukasi.com.