Nilai-nilai yang mendekati prinsip-prinsip Pancasila mungkin tidak secara eksplisit ada karena konteks dan waktu yang berbeda. Pancasila sebagai konsep modern memiliki asal dan konteks yang lebih baru. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat.

Karena catatan sejarah dari periode tersebut sangat terbatas, sulit untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada saat itu dengan cara yang sama seperti Pancasila. Namun, ada beberapa nilai atau prinsip yang dapat dihubungkan dengan konsep-konsep yang mendekati Pancasila:

1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan kuno di wilayah Nusantara yang berdiri pada sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu-Buddha, dan pada saat itu, kepercayaan kepada tuhan atau dewa-dewa dalam agama-agama tersebut menjadi nilai penting dalam masyarakat.

Meskipun informasi tentang detailnya terbatas, ada beberapa bukti dan sumber yang menunjukkan keberadaan sistem kepercayaan dan agama pada masa tersebut. Dalam konteks ini, prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat melalui pengaruh agama-agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Tarumanegara.

Agama Hindu-Buddha

Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha. Agama-agama ini memiliki keyakinan pada Tuhan atau keberadaan tingkat spiritual yang lebih tinggi. Dalam agama Hindu, keyakinan pada Brahman (hakekat tertinggi) adalah dasar kepercayaan. Dalam Buddhisme, konsep tentang kekosongan dan Nirwana juga mencerminkan kepercayaan pada dimensi spiritual yang lebih tinggi.

Ritual Keagamaan

Ada bukti arkeologis tentang keberadaan berbagai situs suci, kuil, dan struktur keagamaan yang terkait dengan agama Hindu-Buddha di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ini menunjukkan adanya praktik ritual keagamaan dan kepercayaan pada entitas spiritual.

Simbol dan Praktik Keagamaan

Benda-benda arkeologis seperti arca, stupa, dan relief-relief menunjukkan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan kepercayaan kepada entitas spiritual dalam agama Hindu-Buddha.

Pentingnya Kekuasaan Spiritual

Dalam masyarakat kuno seperti Kerajaan Tarumanegara, pemimpin atau raja sering kali memiliki peran sebagai pemimpin spiritual atau memiliki koneksi dengan kekuatan spiritual. Ini mencerminkan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Meskipun sumber dan bukti tentang agama di Kerajaan Tarumanegara terbatas, informasi yang ada mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki sistem kepercayaan yang mencakup keyakinan pada entitas spiritual atau kekuatan yang lebih tinggi.

Ini mencerminkan prinsip dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi salah satu pilar dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat ini.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip kemanusiaan, walaupun mungkin tidak secara langsung setara dengan prinsip Pancasila, dapat tercermin dalam norma-norma etika dan budaya yang diterapkan dalam masyarakat Kerajaan Tarumanegara.

Beberapa prinsip yang mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diidentifikasi berdasarkan konteks sejarah dan budaya pada masa tersebut:

Hukum dan Keadilan

Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilihat melalui implementasi hukum dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun detailnya tidak banyak diketahui, dugaan kuat bahwa kerajaan ini memiliki struktur hukum untuk menangani kasus-kasus perselisihan dan pelanggaran.

Perlakuan Terhadap Warga dan Pengunjung

Kemanusiaan yang adil juga tercermin dalam bagaimana warga dan pengunjung diperlakukan. Pengunjung dari luar kerajaan, seperti pedagang atau peziarah, mungkin diperlakukan dengan sopan dan dihormati, menggambarkan sikap beradab terhadap sesama manusia.

Perawatan Terhadap yang Lemah dan Rentan

Tindakan perawatan dan kepedulian terhadap orang sakit, lanjut usia, dan yang lemah mungkin mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil.

Pembagian Sosial yang Berkeadilan

Jika ada sistem kelas sosial atau pembagian sosial lainnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mungkin tercermin dalam cara distribusi kekayaan, hak, dan tanggung jawab diatur untuk menghindari perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu.

Hormat Menghormati

Budaya adab dan hormat terhadap sesama juga dapat menggambarkan kemanusiaan yang adil. Penghormatan terhadap orang tua, tokoh-tokoh agama, dan pemimpin mungkin merupakan aspek kemanusiaan yang adil dalam masyarakat.

3. Keadilan Sosial

Meskipun informasi tentang struktur sosial dan distribusi kekayaan di Kerajaan Tarumanegara terbatas, ada kemungkinan adanya nilai-nilai yang mendorong keadilan dalam pemerintahan dan masyarakat. Beberapa elemen yang menggambarkan prinsip keadilan sosial dalam kerajaan ini dapat diidentifikasi berdasarkan konteks sejarah dan budaya pada saat itu:

Distribusi Sumber Daya

Keadilan sosial mungkin tercermin dalam bagaimana sumber daya, seperti tanah dan hasil pertanian, didistribusikan di antara masyarakat. Jika ada sistem kepemilikan tanah atau sumber daya, prinsip keadilan bisa mengarah pada pembagian yang adil dan pemerataan hak-hak ekonomi.

Perlakuan Sama di Mata Hukum

Prinsip keadilan sosial bisa tercermin dalam bagaimana hukum diterapkan di kerajaan ini. Semua warga mungkin diperlakukan secara adil di mata hukum tanpa memandang status sosial atau kelompok tertentu.

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Keadilan sosial mungkin berarti melindungi dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang rentan, seperti anak yatim, orang tua, atau masyarakat serta warga yang sedang sakit. Upaya untuk menghindari ketidaksetaraan ekonomi dan sosial juga bisa menggambarkan prinsip keadilan ini.

Penghapusan Perlakuan Diskriminatif

Jika ada perbedaan sosial atau suku di dalam kerajaan, prinsip keadilan sosial mungkin mencakup penghapusan perlakuan diskriminatif berdasarkan latar belakang atau asal-usul.

Kepedulian terhadap Kesejahteraan Bersama

Prinsip keadilan sosial bisa mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan bersama dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat tercermin dalam program-program yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jika ada proses musyawarah atau konsultasi, ini bisa mencerminkan usaha untuk mencapai keadilan dalam pembuatan keputusan.

4. Demokrasi Konsensus

Beberapa kerajaan kuno di Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis konsensus di mana pemimpin memutuskan melalui musyawarah. Meskipun ini tidak sama dengan prinsip demokrasi dalam Pancasila.

Namun, konsep musyawarah dan konsensus memiliki kemiripan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. beberapa prinsip yang mencerminkan elemen demokrasi konsensus dalam kerajaan ini dapat diidentifikasi berdasarkan konteks sejarah dan budaya pada masa tersebut:

Musyawarah dan Konsultasi

Prinsip demokrasi konsensus mungkin tercermin dalam praktik musyawarah dan konsultasi di antara para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengambilan keputusan penting dapat melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan mencari kesepakatan bersama.

Pemimpin sebagai Fasilitator

Para pemimpin dalam kerajaan ini mungkin berperan sebagai fasilitator dalam mendukung proses musyawarah dan konsultasi. Pemimpin mungkin berusaha untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok atau faksi.

Kesepakatan Bersama

Prinsip utama demokrasi konsensus adalah pencarian kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa mencakup berbagai isu, termasuk perencanaan pembangunan, kebijakan ekonomi, atau hubungan dengan kerajaan lain.

Pentingnya Persetujuan

Kebijakan dan tindakan penting dalam kerajaan ini mungkin disetujui melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Ini dapat mencerminkan usaha untuk menjaga harmoni dan meminimalkan konflik internal.

Keterlibatan Kelompok Masyarakat

Dalam proses pengambilan keputusan, berbagai kelompok masyarakat, termasuk kaum bangsawan, tokoh agama, dan pemimpin lokal, mungkin memiliki peran dalam memberikan masukan dan pandangannya.

Menghindari Konflik

Prinsip demokrasi konsensus mungkin memiliki tujuan untuk menghindari konflik yang dapat muncul dari ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan. Dengan mencapai kesepakatan bersama, kerajaan berusaha untuk menjaga stabilitas dan persatuan.

Dalam menginterpretasikan konsep demokrasi konsensus pada masa Kerajaan Tarumanegara, hal yang penting untuk diingat bahwa sistem politik dan sosial pada saat itu sangat berbeda dari konsep modern demokrasi.

5. Persatuan dan Kesatuan

Pada masa itu, persatuan dan kesatuan dalam kekuasaan dan wilayah menjadi prinsip penting dalam menjaga stabilitas kerajaan. Beberapa aspek yang mencerminkan prinsip ini dapat diidentifikasi berdasarkan konteks sejarah dan budaya pada saat itu:

Kepemimpinan Sentral

Salah satu cara mencapai persatuan dan kesatuan dalam kerajaan adalah melalui sistem kepemimpinan yang kuat dan sentral. Adanya pemimpin atau raja yang diakui oleh berbagai kelompok dalam kerajaan dapat memainkan peran penting dalam menjaga kesatuan.

Simbol dan Lambang Kesatuan

Lambang atau simbol-simbol tertentu mungkin digunakan untuk mewakili persatuan dan kesatuan di antara berbagai kelompok etnis atau suku yang ada di dalam kerajaan.

Upacara dan Ritual Bersama

Upacara-upacara dan ritual-ritual yang diadakan secara bersama mungkin menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Perayaan-perayaan keagamaan atau acara-acara penting dapat menjadi waktu untuk bersatu dan merayakan identitas bersama.

Hubungan Diplomatik

Kerajaan Tarumanegara mungkin memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan lain atau komunitas di sekitarnya. Hubungan ini bisa menjadi cara untuk menjaga persatuan melalui kerjasama dan pertukaran budaya.

Toleransi Terhadap Keberagaman

Kesatuan mungkin dijaga melalui toleransi terhadap berbagai kelompok etnis, suku, dan agama yang ada di dalam kerajaan. Menghormati keberagaman dan memungkinkan kelompok-kelompok ini mempertahankan identitasnya dapat mendukung persatuan.

Kebijakan Pembangunan Bersama

Kebijakan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang merata di seluruh wilayah kerajaan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dengan memberikan manfaat bagi semua warga. Dalam menghubungkan nilai-nilai Kerajaan Tarumanegara dengan Pancasila, penting untuk diingat bahwa konteks sejarah, agama, dan budaya pada masa itu berbeda secara signifikan dari konteks modern Pancasila.

Sementara beberapa nilai mungkin memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip Pancasila, perbedaan mendasar juga harus diakui.

The post Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Tarumanegara appeared first on HaloEdukasi.com.

Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai di Kalimantan. Sebagai suatu kerajaan pada masa lampau, Kerajaan Tarumanegara juga sama dengan kerajaan yang lainnya dalam hal meninggalkan bukti sejarah dimana salah satunya berupa prasasti. Kerajaan ini dahulu terletak di tepi Sungai Citarum, kawasan Bogor, Jawa Barat.

Masa kejayaan kerajaan ini terjadi ketika masa kepemimpinan Raja Purnawarman dimana Kerjaan Tarumanegara berhasil menguasai kurang lebih 48 kerajaan lainnya. Sebagai salah satu kerajaan besar, tentu terdapat berbagai bukti sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan tersebut. Berikut beberapa prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara.

1. Prasasti Ciaruteun

Prasasti Ciaruteun memiliki nama lain yaitu Prasasti Ciampea. Prasasti ini ditemukan di desa dengan nama yang sama yaitu Desa Ciaruteun, kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ditemukan di bukit yang diapit oleh tiga buah sunyai yaitu Sungai Ci Anten, Sungai Ci Sadane dan Sungai Ci Aruteun. Prasasti ini terbuat dari batu kali atau batu sungai yang sangat besar dengan bobot mencapai 8 ton.

Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada bagian atas prasasti terdapat ukiran sepasang kaki yang dipercaya merupakan kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Prasasti ini menegaskan mengenai sepasang kaki Raja Purnawarman yang gagah berani serta tangguh. Hingga membuatnya disamakan dengan Dewa Wisnu.

Sang raja diibaratkan sebagai Dewa Wisnu yang berkuasa namun tetap memberi perlindungan pada rakyatnya. Prasasti Ciaruteun pertama kali ditemukan pada tahun 1863 di aliran Sungai Ci Aruteun yang merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Ci Sadane. Ketika banjir besar melanda pada tahun 1893, prasasti terseret banjir hingga berpindah beberapa meter ke hilir dan membuat tulisan prasasti terbalik menjadi menghadap tanah.

Pada tahun 1891, pemerintah kemudian memindahkan prasasti dan membuatkan perlindungan berupa bangunan pendopo agar kejadian prasasti terseret banjir tidak terulang kembali. Kini replika dari cetakan pada prasasti telah dibuat dan disimpan di dua museum di Jakarta dan satu museum di Bandung. Museum-museum itu ialah Museum Nasional Indonesia dan Museum Sejarah Jakarta serta museum di Bandung yaitu Museum Sri Baduga.

2. Prasasti Jambu

Prasasti Jambu juga dikenal dengan nama Prasasti Pasir Kolengkak yang ditemukan di kampung Pasir Gintung, Desa Parakanmucang, wilayah Kecamatan Nanggung yang berada di Kabupaten Bogor. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1854 namun mulai diteliti pada tahun 1954. Prasasti ini diukir pada batu alami dengan ukuran kurang lebih 2 hingga 3 meter.

Prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam dua baris. Serupa dengan Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu juga memiliki pahatan sepasang telapak kaki pada bagian atasnya. Para peneliti mengatakan adanya goresan telapak kaki sama seperti penggunaan cap atau tanda tangan pada masa sekarang.

Prasasti ini juga menyebutkan mengenai kegagahan dari sang Raja Purnawarman. Dalam prasasti dituangkan kekaguman pada raja yang jujur dan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Beliau dikatakan raja pemimpin Tarumanegara yang dihormati dan senantiasa gagah berani dalam penyerangan pada para musuhnya. Melalui aksara dan pahatannya, diperkirakan bahwa prasasti berasal dari pertengahan abad ke 5 Masehi.

3. Prasasti Kebon Kopi

Prasasti Kebon Kopi atau yang juga dikenal dengan Prasasti Tapak Gajah adalah prasasti yang ditemukan ketika melakukan pembukaan lahan kopi di kampung Muara, Desa Ciaruteun Ilir, Bogor.  Prasasti ini dipahat diatas batu andesit pipih dengan ukuran kurang lebih 1 meter.

Pada prasasti ini terdapat ukiran sepasang telapak kaki gajah dan ditengahnya terdapat ukiran tulisan dari huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta.

Sepasang kaki gajah ini dikatakan merupakan gajah yang menjadi kendaraan sang Raja Purnawarman. Kaki gajah ini juga diibaratkan sama dengan kaki gajah Airawata yang menjadi wahana dari Dewa Indra.

4. Prasasti Tugu

Prasasti Tugu terpahat di atas batu berbentuk bulat telur dengan ukuran kurang lebih 1 meter dan pertama kali ditemukan di Kampung Batutumbuh, Desa Tugu.

Tidak berbeda dengan prasasti Kerajaan Tarumanegara lainnya, prasasti ini juga tidak memberikan keterangan tanggal pembuatannya. Prasasti Tugu memiliki kemiripan pahatan aksara dengan Prasasti Cidanghiyang, sehingga para peneliti berkesimpulan bahwa pemahat prasasti ini adalah orang yang sama.

Prasasti Tugu merupakan prasasti denga nisi terpanjang yang ditemukan pada masa Raja Purnawarman. Terdiri dari lima barisan melingkar yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini mengisahkan mengenai peresmian penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati.

Penggalian ini dilakukan pada tahun ke-22 pemerintahan Raja Purnawarman, dan digalinya sungai ini dikarenakan sering terjadi bencana banjir ketika musim hujan dan terjadinya kekeringan di musim kemarau. Kini, Prasasti Tugu tersimpan apik di Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta.

5. Prasasti Muara Cianten

Prasasti Muara Cianten atau yang awalnya dikenal dengan Prasasti Pasir Muara pertama kali ditemukan di tepi Sungai Cisadane, Desa Ciaruteun Ilir, Cibungbuang, Bogor. Prasasti ini diukir diatas sebuah batu andesit dengan ukuran yang cukup besar kurang lebih 2,5 meter x 1,5 meter.

Namun hal yang disayangkan adalah hingga kini para peneliti sejarah belum dapat membaca dengan pasti arti atau makna yang tertuang dalam prasasti tersebut. Hal ini dikarenakan ukiran yang tertulis diatas batu berupa pahatan sulur-sulur berbentuk ikal dan diprediksi merupakan huruf sangkha.

6. Prasasti Pasir Awi

Prasasri Pasir Awi atau dikenal juga dengan nama Prasasti Cemperai ditemukan di kawasan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Bogor. Prasasti ini dipahat diatas batuan alam yang berada di puncak ketinggian bukit. Pada prasasti ini terdapat pahatan telapak kaki yang menghadap ke arah utara-timur.

Selain pahatan kaki, pada prasasti ini juga terdapat tulisan yang menggunakan huruf ikal sehingga para ahli masih kesulitan untuk membacanya. Pertama kali ditemukan prasasti ini ialah pada tahun 1867.

7. Prasasti Cidanghiang

Sesuai dengan namanya, Prasasti Cidanghiang merupakan prasasti yang ditemukan di tepi aliran Sungai Cidanghiang, Desa Lebak, Pandeglang, Banten. Pertama kali ditemukan sekitar tahun 1947 namun mulai diteliti pada tahun 1954.

Prasasti ini terpahat diatas batu andesit dengan ukuran kurang lebih 2×3 meter. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta digunakan dalam pahatan prasasti ini, dimana aksaranya dikatakan memiliki kemiripan dengan Prasasti Tugu.

Dalam prasasti ini juga berisikan mengenai keagungan Raja Purnawarman. Serta menjelaskan cakupan wilayah yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman.

Kini prasasti ini dirawat dan diletakkan di tempat ditemukannya dan dilindungi oleh bangunan cungkup tanpa dinding. Sehingga ketika hujan deras dan debit air sungai tinggi, dikhawatirkan prasasti akan terendam.

The post 7 Prasasti Peninggalan Kerajaan Tarumanegara appeared first on HaloEdukasi.com.