Dalam demokrasi liberal, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan terlibat dalam proses politik. Prinsip-prinsip demokrasi liberal berfokus pada melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempromosikan sistem politik yang terbuka dan transparan.

Demokrasi terpimpin atau Guided Democracy adalah istilah yang merujuk pada sistem politik di mana seorang pemimpin atau kelompok tertentu memiliki kendali kuat atas proses politik, sementara pemilihan dan partisipasi politik mungkin masih ada.

Perbedaan kunci dari dua demokrasi tersebut adalah tingkat kendali yang dimiliki oleh pemerintah dan pembatasan terhadap kebebasan dalam demokrasi terpimpin, sementara demokrasi liberal menekankan partisipasi rakyat dan kebebasan yang lebih besar.

Pentingnya demokrasi dalam suatu negara tergantung pada nilai-nilai demokratis yang dianut oleh masyarakat dan pemerintahnya. Demokrasi membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan inklusif serta mempromosikan hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah perbedaan dari demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

1. Kepemimpinan

Dalam demokrasi liberal, pemimpin seperti presiden atau perdana menteri umumnya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang adil dan kompetitif. Pemimpin dalam demokrasi liberal harus menjalani masa jabatan yang terbatas dan tunduk pada undang-undang dan prinsip demokratis.

Kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan mekanisme pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, pemimpin memiliki kendali yang lebih besar atas pemerintahan dan politik. Mereka seringkali memiliki otoritas yang sangat kuat dan mungkin tidak dipilih melalui proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Kemudian, pemimpin dalam demokrasi terpimpin seringkali dapat mengarahkan atau memandu kebijakan dan keputusan politik sesuai dengan agendanya serta cenderung memiliki kontrol yang kuat atas pemerintah dan institusi politik.

2. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia dalam demokrasi liberal dihormati dan dilindungi sebagai prinsip dasar. Hal itu mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan hak untuk pengadilan yang adil.

Sistem hukum biasanya memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia. Hakim dan lembaga yudikatif independen berperan dalam memastikan perlindungan hak-hak individu. Kemudian untuk demokrasi terpimpin, hak asasi manusia seringkali terbatas.

Pemerintah atau pemimpin dapat membatasi hak-hak individu untuk mempertahankan kendali politik serta seringkali menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia dapat dilanggar. Terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pemimpin, termasuk penahanan sewenang-wenang, penindasan oposisi politik, dan pembatasan kebebasan pers.

Perbedaan utamanya bahwa dalam demokrasi liberal, hak asasi manusia dihormati dan perlindungan hukum yang kuat disediakan, sedangkan dalam demokrasi terpimpin, hak asasi manusia seringkali terbatas dan dapat diabaikan demi menjaga kendali politik.

3. Kebebasan pers

Sistem demokrasi liberal, kebebasan pers dianggap sebagai hak fundamental dan dihormati. Media independen memiliki kebebasan untuk melaporkan, menyampaikan informasi, dan mengkritik pemerintah. Selain itu, terdapat upaya untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Informasi pemerintah seringkali tersedia untuk publik, dan akses media massa adalah bebas.

Kemudian untuk demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin sering memiliki kendali yang besar atas media. Media sering diarahkan atau dikendalikan untuk mendukung agenda politiknya. Kebebasan pers seringkali dibatasi atau ada pembatasan pada apa yang dapat dilaporkan atau diberitakan oleh media, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dihambat.

Jadi, dalam demokrasi liberal kebebasan pers dihormati dan diutamakan sebagai elemen penting dalam menjaga sistem demokratis yang sehat, sedangkan dalam demokrasi terpimpin, media seringkali diarahkan atau dikendalikan untuk mendukung pemerintah atau pemimpin, dan terdapat pembatasan pada kebebasan pers.

4. Ekonomi

Sistem ekonomi dalam demokrasi liberal lebih mendukung ekonomi pasar bebas di mana bisnis dan investasi swasta dihargai dan diberikan kebebasan untuk beroperasi. Hak-hak properti dan kontrak ditegakkan dengan kuat melalui sistem hukum yang independen.

Perlindungan hukum untuk usaha dan investasi sangat dihargai. Kemudian untuk demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin memiliki kontrol yang besar atas sektor ekonomi. Pemeringah dapat mengarahkan kebijakan ekonomi sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, pemerintah seringkali terlibat dalam mengatur sektor ekonomi, termasuk kepemilikan bisnis dan industri strategis. Intervensi ekonomi tersebut dapat mencakup nasionalisasi bisnis dan pembatasan investasi asing.

5. Peran masyarakat dalam politik dan pemilu

Di dalam demokrasi liberal masyarakat umum dihargai sebagai pemegang kekuasaan yang sejati. Masyarakat memiliki peran aktif dalam politik dengan hak untuk memilih perwakilan mereka, mengemukakan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilihan umum dalam demokrasi liberal berlangsung secara adil, transparan, dan kompetitif. Partisipasi publik dihargai, dan pemilihan umum seringkali menjadi wadah di mana warga negara dapat mengekspresikan preferensi politiknya.

Kemudian untuk demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin memiliki kendali yang lebih besar atas proses politik serta seringkali memandu atau mengendalikan kebijakan dan pemilihan politik sesuai dengan agendanya.

6. Ideologi

Demokrasi liberal didasarkan pada ideologi liberalisme politik yang menekankan prinsip-prinsip kebebasan individu, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan hukum yang kuat. Hal itu menempatkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak-hak individu sebagai prinsip utama. Selain itu demokrasi liberal menekankan konsep kedaulatan rakyat di mana kekuasaan politik ada di tangan rakyat, dan pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara. Hak politik, kebebasan berbicara, dan pemilihan umum yang adil adalah nilai-nilai penting.

Sedangkan demokrasi terpimpin adalah istilah yang digunakan dalam konteks otoriter atau pemerintahan yang cenderung otoriter. Ideologi yang dianut dalam demokrasi terpimpin bisa bervariasi, tetapi seringkali mencakup otoritarianisme, di mana kekuasaan terpusat di tangan pemimpin atau kelompok tertentu.

Prinsip-prinsip kebebasan politik dan hak asasi manusia sering dikesampingkan demi stabilitas dan kontrol politik yang kuat. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin tunggal sering dianggap sebagai otoritas tertinggi yang menentukan arah politik dan ekonomi. Ideologi tersebut seringkali menempatkan pemimpin di atas prinsip-prinsip demokratis.

secara garis besar, demokrasi liberal mendasarkan diri pada ideologi liberalisme politik yang menekankan hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan individu, sementara demokrasi terpimpin seringkali berakar pada ideologi yang menempatkan pemimpin atau kelompok tertentu di atas prinsip-prinsip demokratis.

7. Pengambilan keputusan 

Untuk demokrasi liberal, pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keputusan politik seringkali dicapai melalui pemilihan umum, di mana warga negara memilih perwakilannya. Keputusan politik dalam demokrasi liberal lebih transparan, dan prosesnya terbuka untuk pemeriksaan publik. Pemerintah dan perwakilan politik bertanggung jawab kepada rakyat.

Kemudian, untuk demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan seringkali dipusatkan pada pemimpin tunggal atau kelompok tertentu yang memiliki kendali politik yang besar. Keputusan politik dapat dibuat oleh pemimpin atau kelompok tersebut tanpa pertanggungjawaban yang kuat kepada masyarakat.

Proses pengambilan keputusan cenderung lebih tertutup dan tidak transparan. Jadi, perbedaan utama terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat kendali yang dimiliki oleh pemerintah atau pemimpin.

Demokrasi liberal menekankan partisipasi masyarakat dan transparansi, sementara demokrasi terpimpin seringkali menciptakan pengambilan keputusan yang lebih terpusat dengan kendali yang lebih besar di tangan pemimpin atau kelompok tertentu.

8. Partai politik dalam pemerintahan

Sistem politik dalam demokrasi piberal cenderung mendukung sistem multipartai di mana berbagai partai politik bersaing dalam pemilihan umum serta menciptakan persaingan politik yang sehat dan beragam. Partai politik dianggap sebagai wadah yang merepresentasikan beragam pandangan dan aspirasi politik dari masyarakat.

Partai politik berperan dalam pemilihan umum untuk mencapai dukungan publik dan memerankan peran yang signifikan dalam proses legislatif. Dalam demokrasi terpimpin, pemerintah atau pemimpin sering memiliki kendali yang lebih besar atas partai politik.

Selain itu juga dapat memengaruhi dan mengarahkan kebijakan partai sesuai dengan keinginannya. Partai politik seringkali dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah atau pemimpin, yang dapat memanipulasi proses pemilihan internal partai dan mencapai kontrol atas kebijakan partai.

Dalam demokrasi liberal, partai politik cenderung lebih independen dan merepresentasikan berbagai pandangan politik, sementara dalam demokrasi terpimpin, partai politik seringkali lebih terkait dengan pemerintah atau pemimpin, yang dapat mengendalikan secara lebih kuat.

Meskipun pemilihan mungkin dilaksanakan, pemimpin atau kelompok tertentu seringkali mengendalikan proses pemilihan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Hal itu mungkin melibatkan pembatasan pesaing politik atau manipulasi hasil pemilihan.

The post 8 Perbedaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin appeared first on HaloEdukasi.com.