Di Arab, terdapat beberapa negara yang dikenal sebagai negara-negara kaya dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Kekayaan mereka didasarkan pada sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas alam.

Berikut, beberapa negara terkaya di Arab beserta penjelasan mengenai pendapatan perkapita tahunan mereka.

1. Qatar

Qatar dikenal sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan pendapatan perkapita. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama ladang gas alamnya. Qatar juga merupakan produsen dan eksportir gas alam terbesar di dunia.

Pendapatan perkapita tahunan Qatar diperkirakan mencapai lebih dari $60.000. Kekayaan negara ini telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakatnya, dengan tingkat hidup yang tinggi dan fasilitas publik yang modern.

2. Uni Emirat Arab (UEA)

UEA adalah negara lain di Arab yang memiliki pendapatan perkapita tinggi. Negara ini terkenal karena kota-kota megah seperti Dubai dan Abu Dhabi. Sumber daya alam yang melimpah dan diversifikasi ekonomi menjadi faktor penting dalam kekayaan UEA.

Selain sektor minyak dan gas alam, UEA juga mengembangkan sektor pariwisata, keuangan, dan real estat. Pendapatan perkapita tahunan UEA diperkirakan mencapai sekitar $40.000.

3. Kuwait

Kuwait adalah negara Arab lainnya yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang tinggi. Sumber utama kekayaan Kuwait adalah minyak bumi, yang telah menjadi sumber pendapatan utama negara ini selama beberapa dekade.

Pendapatan perkapita tahunan Kuwait diperkirakan mencapai lebih dari $30.000. Negara ini telah menginvestasikan kekayaannya dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial untuk kesejahteraan masyarakatnya.

4. Bahrain

Bahrain adalah negara kepulauan kecil di Teluk Persia yang juga memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Selain sumber daya minyak dan gas alam, Bahrain juga dikenal sebagai pusat keuangan yang penting di kawasan Timur Tengah.

Sektor jasa keuangan dan perbankan telah berkontribusi signifikan terhadap kekayaan Bahrain. Pendapatan perkapita tahunan Bahrain diperkirakan mencapai sekitar $25.000.

5. Arab Saudi

Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar di dunia dan memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Namun, pendapatan perkapita Arab Saudi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara sebelumnya dalam daftar ini.

Pendapatan perkapita tahunan Arab Saudi diperkirakan mencapai sekitar $20.000. Pemerintah Arab Saudi sedang berusaha untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak.

Negara-negara di Arab memiliki pendapatan perkapita yang tinggi berkat sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas alam. Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, dan Arab Saudi merupakan beberapa negara terkaya di Arab dengan pendapatan perkapita yang mengesankan.

Meskipun kekayaan ini memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi penduduknya, penting bagi negara-negara ini untuk terus berinvestasi dalam diversifikasi ekonomi guna menghadapi tantangan masa depan yang mungkin timbul ketika sumber daya alam berkurang.

Diversifikasi ekonomi menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi bagi negara-negara terkaya di Arab. Dengan melibatkan sektor-sektor baru dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang lebih beragam dan dinamis.

Secara keseluruhan, negara-negara terkaya di Arab memiliki pendapatan perkapita yang tinggi berkat sumber daya alam yang melimpah. Namun, mereka juga menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Melalui upaya diversifikasi yang berkelanjutan, negara-negara ini dapat menciptakan keberagaman ekonomi dan mengurangi ketergantungan mereka pada sektor minyak dan gas alam, sehingga meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi mereka dalam jangka panjang.

The post 5 Negara Terkaya di Arab appeared first on HaloEdukasi.com.

Keterlibatan AS dalam pergantian rezim di Timur Tengah telah banyak diungkap lewat dokumen-dokumen rahasia yang tersebar ke publik. AS menginginkan pemimpin negara-negara tersebut bisa mereka kendalikan, demi meraup keuntungan dari sumber daya negara tersebut.

1. Suriah

Pada akhir Oktober 1956, CIA membuat rencana kudeta bernama “Operasi Straggle”, untuk melawan politisi sipil Nasseris Sabri AL-Asali di Suriah.

Namun rencana itu ditunda karena bertepatan dengan invasi Israel ke Mesir. Rencana operasi ini tidak jadi dijalankan karena sudah terlanjur terungkap, dan pasukan AS ditarik kembali ke negaranya.

Pada 1957, CIA kembali membuat rencana kudeta kedua, “Operasi Wappen”, yang didalangi oleh Kermit Roosevelt Jr.

Mereka menyerukan tentang pembunuhan terhadap pejabat senior Suriah yang terlibat insiden militer di perbatasan Suriah, dengan mengkambinghitamkan Suriah. Kemudian digunakan sebagai dalih invasi pasukan Irak dan Yordania.

Namun, operasi ini juga gagal karena salah satu perwira militer Suriah yang telah disuap jutaan dolar untuk melakukan kudeta berbalik mengungkap rencana tersebut kepada intelijen Suriah.

Rencana ketiga CIA pada 1957, “Rencana Pilihan”, bersama Inggris, CIA berencana untuk mempersenjatai beberapa pemberontakan, namun rencana ini tidak pernah dilakukan.

Pada 2005, Presiden Bush membekukan hubungan AS dengan Suriah. Pemerintah AS kemudian mulai menyalurkan dana terselubung ke kelompok oposisi, termasuk saluran satelit elit BaradaTV dan kelompok Gerakan Keadilan dan Pembangunan Suriah.

Dukungan terus berlanjut hingga pemerintahan Obama, ia berdalih AS ingin membangun kembali hubungan dengan Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

Setelah pecahnya perang sipil Suriah pada awal 2011, tiga senator AS John McCain, Lindsey Graham, dan Joe Lieberman mendesak Presiden Obama untuk bertindak lebih lanjut terkait Suriah. Pada Agustus 2011, pemerintah AS memerintahkan Assad untuk “menyingkir” dan melakukan embargo minyak terhadap pemerintah Suriah.

Sejak 2013, AS mulai memberikan berbagai pelatihan militer, persenjataan, dan pendanaan untuk mencegah terjadinya pemberontakan dari kelompok moderat Suriah.

Pada 2014, pendanaan dilanjutkan ke Dewan Militer Tertinggi Suriah. Setahun berikutnya, Obama menegaskan kembali bahwa Assad harus “menyingkir” dari pemerintahan Suriah.

Namun demikian, menurut menteri luar negeri AS Rex Tillerson, nasib Assad ditentukan oleh rakyat Suriah. Sementara itu, keberlanjutan program dari departemen Pertahanan AS dalam membentu sebagian besar pemberontak Kurdi untuk melawan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) terungkap pada Juli 2017, ketika Presiden Trump memerintahkan “penghapusan bertahap” dari dukungan CIA dalam pemberontakan anti-Assad.

2. Mesir

Pada Februari 1952, salah satu staf CIA Kermit Roosevelt Jr dikirim oleh Departemen Luar Negeri AS untuk bertemu Farouk I dari Kerajaan Mesir guna memperkenalkan reformasi yang nantinya mampu melemahkan daya tarik kaum radikal Mesir serta menstabilkan cengkeraman kekuasaan Farouk di Mesir.

Upaya ini dilakukan menyusul kerusuhan pada Januari di Kairo, di tengah meluasnya ketidakpuasan nasionalis atas berlanjutnya pendudukan Inggris di Terusan Seuz, serta kekalahan Mesir dalam Perang Arab-Israel Tahun 1948.

Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat telah diberitahu bahwa akan terjadi kudeta pada Juli 1952, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang perwira militer Mesir nasionalis dan anti-komunis.

Kudeta ini berhasil menggulingkan monarki Mesir dan diganti dengan Republik Mesir yang di pimpin oleh Mohamed Naguib dan Gamal Abdel Nasser.

Perwira CIA Miles Copeland Jr dalam memoarnya menceritakan bahwa Rooselvelt Jr adalah pihak yang membantu mengoordinasikan tiga pertemuan antara pemerintah monarki Mesir dengan para oposisi (termasuk Nasser) selama kudeta berlangsung.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Roosevelt Jr dan beberapa orang Mesir dalam pertemuan yang diadakan antara pemerintah AS dan Mesir. Sementara pejabat AS lainnya, seperti William Lakeland, masih mempertanyakan kebenaran akan hal tersebut.

3. Iran

Penemuan minyak di Iran pada akhir abad ke-19, menarik perhatian kekuatan besar negara-negara Barat untuk mengeksploitasi kelemahan pemerintah Iran yang telah dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlevi sejak 1944, guna mendapatkan konsesi seluas-luasnya namun gagal memberi bagian keuntungan yang adil bagi Iran.

Sejak Perang Dunia II, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet telah melakukan intervensi dalam politik Iran. Termasuk dalam invasi Anglo-Soviet Iran pada 1942.

Para pejabat Iran mulai sadar jika pajak yang dibebankan oleh Inggris terus meningkat, sementara royalti yang didapat pemerintah Iran semakin menurun.

Pada 1948, dibanding Iran, pemerintah Inggris menerima pendapatan yang jauh lebih besar dari Anglo-Iranian Company (AIOC). Berbagai negosiasi yang dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran Iran dan kesenjangan yang terjadi, bukannya mampu meredam ketegangan melainkan memperkeruh hubungan antara keduanya.

Pada 15 Maret 1951, parlemen Iran meloloskan sebuah undang-undang yang telah diperjuangkan oleh politisi reformis Iran, Mohammad Mosaddegh, tentang kebijakan menasionalisasi AIOC.

Dua hari berselang, undang-undang tersebut akhirnya disetujui oleh Senat Iran. Lima belas hari berikutnya, Mohammad Mosaddegh terpilih dan dilantik menjadi Perdana Menteri Iran.

Menanggapi kebijakan ini, negara-negara Barat memboikot industri perminyakan Iran. AS melalui CIA mendukung 18 kandidat yang bersekutu dengan mereka dalam pemilihan legislatif Iran tahun 1952. Sementara Mosaddegh diberi kekuasaan darurat oleh parlemen baru untuk melemahkan rezim Shah, yang menyebabkan terjadinya perebutan konstitusi antar keduanya.

Pada akhir 1952, setelah terpilihnya Dwight D Eisenhowe sebagai presiden AS, CIA meluncurkan Operasi Ajax yang disutradarai oleh Kermit Roosevelt Jr dibantu Norman Darbyshire untuk menyingkirkan Mosaddegh. Operasi dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyuapan terhadap Shah Pahlevi dan para pengikutnya.

Pada 1953, terjadi kudeta yang dikenal sebagai Kudeta 28 Mordad, yang didalangi oleh badan intelijen  Amerika Serikat dan Inggris. Kudeta ini menjadi berakhir dengan transisi rezim Shah Pahlevi dari monarki konstitusional menjadi otoriter, yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah Amerika Serikat.

Namun, dukungan itu menghilang selama Revolusi Iran 1979 akibat pasukan Iran menolak menembak ke arah massa. Hingga Agustus 2013, CIA tidak mengakui bahwa mereka terlibat dan bertanggung jawab terhadap upaya kudeta Iran. Sementara Modaddegh dijatuhi hukuman kurungan tiga tahun pada 21 Desember 1953.

4. Irak

Beberapa sumber menyatakan bahwa kudeta Irak pada Februari 1963 yang menghasilkan pemerintahan Ba’athis didalangi oleh CIA. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Kennedy, bahwa kudeta Irak hampir memberikan keuntungan bersih bagi AS.

Tareq Y Ismail dan Glenn E Perry juga menyatakan bahwa pasukan Ba’ath bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Qasim pada 8 Februari 1963.

Sebelum kudeta, AS telah menawarkan dukungan material kepada Ba’ath, di tengah pembersihan kekejaman Irak terhadap bangsa Kurdi. Pada November 1963, rezim Ba’ath runtuh akibat masalah penyatuan dengan Suriah.

Selama dan setelah Perang Teluk 1991, AS memberikan sinyal yang mendorong pemberontakan melawan Saddam Hussein yang telah berkuasa sejak Juli 1979 di Irak.

Pada 24 Februari 1991, beberapa hari setelah gencatan senjata dimulai, stasiun radio Voice of Free Iraq, yang didanai dan dioperasikan CIA, menyerukan perlawanan terhadap Saddam Hussein kepada rakyat Irak.

Ekspektasi AS terkait kudeta Irak lenyap ketika terjadi serangkaian pemberontakan di seluruh wilayah Irak tepat setelah Perang Teluk.

Sementara pemerintahan Bush harus menghadapi kritik keras dari penduduk dalam maupun luar Irak, karena tidak membantu para pemberontak setelah membangkitkan mereka untuk melawan pemerintahan mereka sendiri.

Dewan Kamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang awalnya menjatuhkan sanksi terhadap Irak pada Agustus 1990, di bawah resolusi 661 memaksa pemerintah Irak menarik diri dari pendudukan mereka di Kuwait. Namun Irak menolak untuk menarik pasukannya, yang berbuntut pada Perang teluk II tahun 1991.

Setelah Perang Teluk II berakhir, pemerintah AS berhasil mengadvokasi agar sanksi terhadap Irak tetap berlalu namun dengan revisi.

Termasuk keterkaitan dengan penghapusan terhadap senjata pemusnah massal, meski larangan sebelumnya terkait bahan makanan harus dicabut. Bahkan hingga rezim Saddam Hussein diperkirakan akan runtuh, sanksi tidak akan dicabut kecuali Saddam digulingkan.

Dalam operasi selanjutnya, CIA meluncurkan DBADHILLES dengan merekrut Ayad Allawi, kepala Kesepakatan Nasional Irak, sebuah jaringan di Irak yang menentang rezim Saddam Hussein. Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki Allawi, CIA melakukan kampanye sabotase dan pengeboman di Baghdad antara 1992 hingga 1995.

Pada 1998, pemerintah AS memberlakukan Undang-Undang Pembebasan Irak secara terbuka, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung upaya penghapusan rezim yang dipimpin Saddam Hussein dari kekuasaan di Irak. AS juga mengalokasikan dana bantuan untuk organisasi oposisi demokratik Irak.

Terpilihnya Bush sebagai presiden AS, membuat AS bertindak lebih agresif dari sebelumnya terhadap Irak. Bush juga mengklaim bahwa Saddam Husseim memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, terduga pelaku serangan 9/11.

Secara terbuka, pemerintah AS melalui Presiden Bush menyatakan bahwa Saddam Hussein telah memproduksi senjata pemusnah massal, meski hal ini tidak pernah terbukti kebenarannya.

Pada 2002, Kongres meloloskan Resolusi Irak yang memberi wewenang kepada presiden untuk menggunakan segala cara dalam melawan Irak.

Pada Maret 2003, Perang Irak pecah ketika pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat melakukan invasi dan berupaya menggulingkan pemerintah Irak.  

Setelah beberapa minggu perang berkecamuk, pasukan AS berhasil menangkap Saddam Hussein dan mengadilinya dengan hukuman gantung. Diantara peperangan yang terjadi, baik antara pasukan Irak, koalisi, dan perang saudara antar kelompok Sunni dan Syia’ah masih terus berlanjut hingga sekarang.

Perang Irak dinyatakan berakhir dengan pernyataan terkait penutupan misi militer pasukan AS di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta pada 15 Desember 2011. Namun, pasukan AS kembali ke Irak untuk menghentikan kebangkitan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL). misi mereka dinyatakan berakhir pada 9 Desember 2021.

5. Afghanistan

Kenaikan Republik Demokratik Afghanistan ke tampuk kekuasaan dalam Revolusi Saur pada 1978, tidak lepas dari dukungan Uni Soviet. Sejak 3 Juli 1979 hingga Desember 1979, pemerintah AS membuat program pendanaan dan senjata pada kumpulan panglima perang dan beberapa faksi gerilyawan jihad yang dikenal sebagai “mujahidin Afghanistan” guna menggulingkan rezim Afghanistan bentukan Uni Soviet.

Melalui Inter-Service Intelligence (ISI) Pakistan, CIA menyalurkan dana, senjata, dan pelatihan untuk para pejuang Afghanistan. Beberapa militan yang didanai oleh CIA nantinya akan menjadi bagian dari Al-Qaeda, termasuk Osama bin Laden.

Dukungan ini berakhir pada Januari 1992, sesuai kesepakatan AS dengan Soviet untuk mengakhiri intervensi eksternal keduanya di Afghanistan.

Pada 7 Oktober 2001, empat minggu setelah serangan 9/11 oleh terduga Al-Qaeda, Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan yang sejak 1996 dibawah kendali rezim Taliban. Di bawah kepemimpinan Taliban, intervensi oleh warga negara asing terutama Barat di Afghanistan sangat dibatasi.

Presiden AS George Bush mengatakan bahwa tujuan invansi mereka adalah untuk menangkap Laden dan membawanya ke pengadilan internasional.

Pada 14 Oktober 2001, Bush menolak tawaran dari pemimpin Taliban Mullah Omar untuk membahas pengiriman Laden ke Negara Ketiga. Sementara pihak Taliban juga menolak untuk mengekstradisi Laden.

Pada akhir Oktober, AS mengubah tujuan mereka menjadi upaya menyingkirkan Taliban dari Afghanistan. Dari 6 hingga 7 Desember 2001, tim pejuang Aliansi Utara, di bawah arahan pasukan khusus AS, melakukan pengejaran terhadap Osama bin Laden di sekitar kompleks gua Tora Bora, Afghanistan timur. Selama pengejaran, Laden melarikan diri ke negara tetangga, Pakistan.

Pada bulan yang sama, rezim Taliban jatuh digantikan Administrasi Sementara Afghanistan. Pada 2002, berganti menjadi Negara Islam Transisi Afghanistan, kemudian berganti lagi menjadi Republik Islam Afghanistan pada 2004.

Pada Mei 2011, Osama bin Laden tertangkap dan dibunuh oleh tim SEAL AS dalam penggrebekan di kediaman klandestinnya, Pakistan.

Meski pun demikian, pasukan AS tetap berada di Afghanistan guna menopang rezim Hamid Karzai dan Ashraf Ghani. Pada Februari 2020, Presiden trump membuat kesepakatan dengan Taliban untuk menarik pasukannya dari Afghanistan.

Pada April 2021, Presiden Joe Biden mengumumkan penarikan secara penuh pasukan AS dari Afghanistan pada Agusutus 2021, diikuti kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan Afghanistan.

6. Palestina

Kemenangan 56% kursi pemerintahan Hamas di pemilihan legislatif Palestina 2006 menimbulkan kemarahan rezim Bush. Pemerintah Amerika Serikat berupaya menggulingkan rezim Perdana Menteri Ismail Haniyeh di Hamas dengan menekan faksi Fatah yang dipimpin oleh Otoritas Nasional Palestina.

Amerika Serikat juga menyediakan dana puluhan juta dolar untuk pelatihan militer rahasia serta program persenjataan. Pendanaan ini awalnya diblokir oleh Kongres karena dikhawatirkan senjata yang diberikan akan digunakan pemerintah Palestina untuk menyerang Israel. Akhirnya semua berjalan sesuai rencana AS, Fatah melancarkan serangan ke rezim Haniyeh.

Sebelum meluas menjadi Perang Saudara Palestina, pemerintah Arab Saudi berusaha berunding terkait gencatan senjata diantara kedua belah pihak. Namun, pemerintah Amerika Serikat menekan faksi Fatah untuk menolak rencana Arab Saudi dan tetap melanjutkan upayanya dalam menggulingkan rezim Haniye di Hamas.

Pada akhir konflik, pemerintah Hamas yang dipimpin Ismail Haniye dilarang untuk memerintah seluruh wilayah Palestina. Keduanya berpencar dengan Fatah mundur menuju wilayah Tepi Barat, serta Hamas mundur dan mengambil alih jalur Gaza.

7. Libya

Pada Februari 2011, muncul gerakan revolusi yang bertujuan melawan rezim Muammar Gaddafi yang telah memimpin Libya sejak 1969. Gerakan ini secara cepat menyebar dari kota Benghazi menuju ke ibukota Libya, Tripoli. Perang Saudara Libya pertama tidak terelakkan lagi dampak kerusuhan antar dua kubu yang saling menyerang.

Pada 17 Maret, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1973 diadopsi, yang melarang zona penerbangan di atas wilayah Libya serta “semua tindakan yang diperlukan” guna melindungi warga sipil. Dua hari berikutnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis melakukan intervensi militer ke Libya, yang diberi nama Operasi Odyssey Dawn.

Pasukan angkatan laut AS dan Inggris menembakkan lebih dari 110 rudal jelajah Tomahawk. Diikuti serangan mendadak oleh pasukan angkatan udara Inggris dan Prancis, serta blokade laut dari ketiga pasukan koalisi tersebut.

Di bawah pimpinan NATO, 27 negara di Eropa dan Timur Tengah dengan segera melakukan koalisi dan berbagai intervensi, baik politik maupun militer dengan dalih Operasi Persatuan Pelindung. Pada Agustus 2011, rezim yang dipimpin Muammar Gaddafi runtuh.

Gaddafi ditangkap dan dibunuh oleh Dewan Transisi Nasional Libya pada Oktober 2011, segala intervensi NATO pun ikut berhenti. Pada April 2016, Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa ia merasa tindakan intervensi terhadap rezim Muammar Gaddafi adalah hal yang benar untuk dilakukan.

The post 7 Keterlibatan Amerika Serikat dalam Politik Timur Tengah appeared first on HaloEdukasi.com.

Sejarah

Kawasan ini menjadi salah satu kawasan di mana pertanian ditemukan secara independen. Timur Tengah juga menjadi tempat kelahiran dan pusat spiritual berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Yudaisme Yezidi, Druze, Yarsan, Manichaeisme, dan Mandeanisme, sementara di Iran terdapat Mithraisme, Baha’i, dan Zoroastrianisme.

Peradaban paling awal di dunia juga terbentuk di kawasan Timur Tengah. Seperti Mesopotamia (Sumeria, Akkad, Asyur, dan Babilonia), Mesir Kuno, dan Kish (Levant), semuanya berasal dari wilayah Hilal Subur dan Lembah Nil. Diikuti oleh peradaban di Anatolia (Het, Yunani, Hurria, dan Urartian), peradaban di Iran (Elam, Persia, dan Median), dan Jazirah Arab (Magan, Sheba, Ubar).

Lalu terbentuk berbagai kekaisaran seperti Kekaisaran Neo Asiria di Timur Dekat, Kekaisaran Achaemenid, Kekaisaran Makedonia, Kekaisaran Iran (Kekaisaran Parthia dan Sassanid), Kekaisaran Romawi, dan Kekaisaran Bizantium. Kawasan-kawasan ini menjadi pusat intelektual dan ekonomi Kekaisaran Romawi dan menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Sejak abad ke-4 M dan seterusnya, Timur Tengah menjadi pusat dari dua kekuatan utama saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantium dan Sassanid. Namun, pada abad ke-7, merupakan awal Zaman Keemasan Islam atau Kekhalifahan Islam, dimulai dengan penaklukan Islam atas kedua wilayah tersebut yang kemudian menyatukan seluruh kawasan Timur Tengah dan menciptakan peradaban Islam yang dominan.

Timur Tengah modern dimulai setelah Perang Dunia I. Kejadian bermula ketika Kesultanan Utsmaniyah yang bersekutu dengan Blok Sentral kalah dari Kerajaan Inggris dan sekutunya, kemudian daerah kekuasaannya dipecah menjadi beberapa negara di bawah mandat Inggris dan Prancis.

Sejak ditemukannya stok minyak mentah yang signifikan di Timur Tengah, memberikan kawasan ini suatu kepentingan strategis dan ekonomi baru di abad ke-20. Tahun 1945 menjadi awal produksi minyak massal, di mana Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sebagai produsen minyak terbesar. Hal ini menjadikan negara-negara Timur Tengah mendominasi OPEC, dengan Arab Saudi dan Iran sebagai negara dengan cadangan minyak terbanyak di dunia.

Selama Perang Dingin berlangsung, Kawasan Timur Tengah menjadi panggung perjuangan ideologi antara dua negara adikuasa dan sekutu mereka. Amerika Serikat bersama NATO dan Uni Soviet bersama Pakta Warsawa saling bersaing memengaruhi sekutu regional mereka di Timur Tengah. Amerika Serikat berusaha mati-matian mengalihkan dunia Arab dari pengaruh Soviet.

Terminologi

Istilah “Timur Tengah” diciptakan oleh Pemerintah Inggris pada abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1850-an di British India Office. Namun, baru dikenal secara luas ketika Alfred Thayer Mahan, ahli strategi Angkatan Laut Amerika, menggunakan istilah ini pada 1902 untuk menunjukkan sebuah kawasan yang memisahkan wilayah Barat (Eropa) dan Timur Jauh, serta sebagai pengganti istilah Timur Dekat.

“The Persian Gulf and International Relations” merupakan artikel yang ditulis oleh Mahan di mana istilah ‘Timur Tengah’ muncul untuk pertama kalinya, dan diterbitkan oleh National Review pada 1902. Artikel tersebut kemudian dicetak ulang di ‘The Times’ yang kemudian pada Oktober 1902 diikuti oleh 20 seri artikel berjudul “The Middle Eastern Question”, yang ditulis oleh Sir Ignatius Valentine Chirol. Dalam seri ini, definisi mengenai Timur Tengah diperluas dengan memasukkan beberapa wilayah Asia yang membentang hingga perbatasan India.

Hingga pada Perang Dunia II, wilayah Timur Tengah bertambah, seperti Turki, pantai timur Mediterania (Timur Dekat), Tiongkok (Timur Dekat). Hal ini menandakan bahwa kawasan Timur Tengah terbentang dari Mesopotamia hingga Burma (daerah antara Timur Dekat dan Timur Jauh, sekarang Myanmar).

Kawasan Geografis dan Negara

Istilah Timur Tengah terlalu sering menimbulkan kebingungan karena perubahan definisinya. Namun demikian, tidak ada daftar resmi mengenai negara-negara Timur Tengah. Namun, dalam definisi kuno, wilayah yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah adalah wilayah Arab, semenanjung Anatolia, Thrace Timur, Mesir, Iran, Mesopotamia, Levant, dan Kepulauan Socotra. Kawasan ini mencakup 17 negara yang diakui PBB beserta Wilayah Seberang Laut Britania (British Overseas Territories).

Konsep lain yang lebih luas seperti Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA atau Middle East and North Africa), yang mencakup negara bagian Maghreb dan Sudan, atau Timur Tengah Raya yang juga mencakup negara bagian Afrika Timur, Mauritania, Pakistan, Afghanistan. Terkadang juga menambahkan Asia Tenah dan Kaukasus Selatan.

Berikut ini merupakan daftar negara di kawasan Timur Tengah, antara lain:

• Palestina – Ramallah
• Bahrain – Al Manamah
• Siprus – Nikosia
• Mesir – Kairo
• Saudi Arabia – Riyadh
• Irak – Bagdad
• Iran – Teheran
• Yordania – Amman
• Kuwait – Kuwait
• Lebanon – Beirut
• Oman – Muskat
• Qatar – Doha
• Turki – Istanbul
• Uni Emirat Arab – Abu Dabhi
• Suriah – Damaskus
• Yaman – Sanaa Aden
• Israel – Yerusalem

Karakteristik

Kawasan Timur Tengah yang terbentang dari Asia Barat, antara timur pantai Laut Mediterania dan Samudera Hindia, memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Mulai dari kelompok etnis, bahasa, iklim, migrasi, agama, hingga sistem perekonomian.

• Kelompok Etnis

Bangsa Arab merupakan kelompok etnis terbesar di Timur Tengah, diikuti oleh berbagai etnis di Iran, kemudian bangsa Turki, seperti Azeri, Turkmen Suriah, dan Turkmen Irak.

Sementara etnis asli Timur Tengah selain Arab, ada etnis Aram, Asyur, Baloch, Berber, Druze, Koptik, Siprus Yunani, Kurdi, Lurs, Mandaean, Persia, Shabaks, Zazas, Tats, Samaritans, dan Yahudi.

Kelompok etnis dari Eropa yang akhirnya membentuk diaspora di Timur Tengah ada Albania, Sirkasia (termasuk Kabardian), Bosniak, Tatar Krimea, Franco-Levantines, Yunani, Italo-Levantines, dan Irak Turkmens. Diantara populasi imigran lainnya seperti etnis Tiongkok, Indonesia, Filipina, Pakistan, India, Romani, Afro-Arab, dan Pashtun.

• Bahasa

Terdapat enam bahasa teratas dengan jumlah penutur terbanyak di Timur Tengah, di antaranya bahasa Arab, Persia, Turki, Kurdi, Ibrani, dan Yunani. Selain itu, ada sekitar 20 bahasa minoritas yang juga dituturkan di Timur Tengah.

Bahasa Arab dengan segala dialeknya adalah yang paling banyak dituturkan di Timur Tengah. Bahasa Arab formal banyak dituturkan di seluruh Afrika Utara dan di sebagian besar negara Asia Barat. Sementara dialek Arab banyak dituturkan di beberapa wilayah non-Arab di Timur Tengah yang berbatasan dengan negara-negara Arab.

Persia yang menjadi bahasa teratas kedua banyak dituturkan di Iran dan beberapa wilayah perbatasan di negara-negara tetangga. Selain itu, masyarakat Iran juga banyak menggunakan bahasa Iranik Barat lainnya, seperti Achomi, Daylami, dialek Kurdi, Semmani, dan Lurish.

Bahasa Turki adalah bahasa ketiga yang paling banyak dituturkan di Timur Tengah, namun hanya terbatas di negara Turki saja. Bahasa rumpun Turki lainnya seperti Azerbaijan juga banyak dituturkan di Iran. Bangsa Yahudi di Palestina menjadikan bahasa Ibrani sebagai salah satu dari dua bahasa resmi mereka, selain bahasa Arab.

Negara Siprus menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa utama dan resmi mereka. Mereka terdiri dari kelompok kecil yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Hingga abad ke-20, bahasa Yunani secara luas juga digunakan di Mesir, dan menjadi bahasa kedua di semenanjung Anatolia, setelah bahasa Turki.

Bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa resmi Akrotiri dan Dhekelia, serta diajarkan dan digunakan sebagai bahasa kedua terutama kalangan menengah ke atas bagi masyarakat di Mesir, Yordania, Iran, Irak, Kurdista, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Juga menjadi bahasa asli bagi imigran Yahudi di negara-negara Anglophone (Inggris, AS, Australia) serta yang ada di Palestina.

Bahasa minoritas lain yang juga diajarkan dan dituturkan di wilayah Timur Tengah antara lain bahasa Prancis, Armenia, Georgia, Rusia, Sirkasia, Rumania, Bengali, Hindi, dan Urdu.

• Agama

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang menjadi tempat lahir dan pusat dari berbagai agama dan keyakinan. Beragam agama ada di Timur Tengah, dan dari sekian banyaknya agama dan keyakinan tersebut, Islam merupakan agama terbesar di Timur Tengah.

Mayoritas Muslim Timur Tengah berada di wilayah Arab Saudi yang didominasi oleh Salafisme, Irak, Iran, dan Bahrain yang sebagian besar beraliran Syiah, Oman sebagian besar beraliran Ibadi, dan wilayah lainnya sebagian besar beraliran Sunni. Sistem hukum di negara-negara ini dipengaruhi oleh syariat Islam, namun hanya sedikit yang sepenuhnya didasarkan padanya.

Agama lain seperti Yudaisme dan Kristen juga terwakili dengan baik di sana. Seperti Palestina yang terbagi antara Muslim, Kristen dan Yahudi, serta Lebanon yang juga terbagi rata antara Muslim dan Kristen. Terdapat juga komunitas Kristen asli yang signifikan di Suriah, Mesir, Irak, Yordania. Agama minoritas penting lainnya di Timur Tengah seperti Imam Baha’i dan Yarsanisme juga masih eksis hingga sekarang.

• Migrasi

Menurut International Organization for Migration, tercatat telah ada 13 juta migran generasi pertama dari negara-negara Arab ke seluruh dunia, di mana 5,8 juta diantaranya berada di negara-negara Arab lainnya.

Dari tahun 19970-an hingga 1990-an, negara-negara Arab di Teluk Persia telah menyediakan berbagai lapangan pekerjaan bagi para pekerja dari Mesir, Yaman, dan negara-negara lain. Sementara di wilayah Eropa, Levant, telah menyerap banyak pekerja muda dari negara-negara Afrika Utara.

Para ekspatriat dari negara-negara Arab banyak berkontribusi pada sirkulasi modal keuangan dan manusia di wilayah-wilayah tersebut, yang mana mereka mampu mendorong upaya pembangunan daerah. Pada 2009, negara-negara Arab menerima dana aliran masuk dan keluar sebesar $35,1 miliar dolar ke Yordania, Mesir, dan Lebanon.

Perang Saudara Somalia yang terjadi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an telah mengakibatkan peningkatan jumlah diaspora Somalia. Sebagian besar orang Somalia yang berpendidikan tinggi memilih untuk pergi ke negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara guna mencari penghidupan yang lebih baik dan tenang.

• Iklim

Timur Tengah terkenal dengan iklimnya yang panas dan gersang. Namun, tidak semua kawasan Timur Tengah merupakan wilayah bergurun, selain itu salju dan suhu rendah biasa terjadi di daerah pegunungan. Seperti pegunungan di Turki, Lebanon, Irak Utara, Iran, dan Palestina yang mendukung adanya pembangunan resor ski.

Suhu di sebagian besar gurun di Timur Tengah saat siang hari bisa mencapai 52°C. sedangkan di malah hari suhu turun dengan sangat cepat, terkadang hingga di bawah 0°C. Curah hujan di wilayah yang bergurun kurang dari 5 cm³ per tahun. Bahkan, Run al-Khali (gurun besar yang membentang dari Arab Saudi, UEA, Oman dan Yaman) dalam satu dekade penuh bisa tidak pernah diguyur hujan sama sekali.

Sementara di sebagian wilayah lain di Timur Tengah memiliki iklim yang lebih sejuk dan lembap, yang dikenal sebagai stepa atau padang rumput. Berbagai macam rerumputan ,pohon, dan tanaman bisa tumbuh di kawasan ini. Meski pun demikian, tempat ini akan terasa sangat panas di musim panas, dan menjadi lebih sejuk ketika musim dingin tiba.

Di beberapa wilayah seperti Turki, Iran Utara dan Lebanon, suhu akan menjadi sangat dingin ketika musim dingin tiba, terutama di dataran tinggi. Selain itu, hujan dan salju terjadi di bulan-bulan musim dingin. Daerah pegunungan dan eilayah sepanjang pantai Mediterania adalah wilayah dengan curah hujan paling tinggi di Timur Tengah.

• Sistem Perekonomian

Menurut basis data indikator Pembangunan Dunia milik Bank Dunia, tiga ekonomi terbesar Timur Tengah pada 2022 adalah Arab Saudi ($876,150 miliar), Turki ($692 miliar), dan Israel ($520 miliar) dalam hal nominal PDB.

Sementara untuk nominal PDB per kapita tertinggi ada Qatar ($112,789), UEA ($78,255), dan Kuwait ($67,892). UEA ($779 miliar), Israel ($478 miliar), dan Irak ($413 miliar) memiliki ekonomi terbesar dalam hal PDB-PPP.

Struktur ekonomi negara-negara di Timur Tengah berbeda-beda, namun sebagian besar seperti Arab Saudi, UEA, dan Kuwait sangat bergantung pada pada ekspor minyak. Sementara sebagian negara lain, Siprus, Palestina, Turki, Mesir, dan Israel memiliki basis ekonomi beragam.

Sistem industri di kawasan Timur Tengah dibangun oleh minyak dan produk turunannya, pertanian, kapas, ternak, susu, tekstil, instrumen bedah, peralatan pertahanan (senjata api, tank, amunisi, UAV, misil, dan jet tempur), dan produk kulit. Perbankan juga menjadi sektor ekonomi penting, terutama di UEA dan Bahrain.

Berbeda dengan Turki, Siprus, Mesir, Palestina, dan Israel, pariwisata menjadi salah satu penopang perekonomian mereka. Hal ini dikarenakan sifat kawasan mereka yang secara sosial masih konservatif, serta adanya gejolak politik di kawasan tertentu di Timur Tengah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, UEA, Bahrain, dan Yordania mulai mengembangkan fasilitas wisata mereka.

The post Timur Tengah: Sejarah – Karakteristik dan Kawasan Geografis appeared first on HaloEdukasi.com.