Namun, sejak 1949, kawasan Asia khususnya Asia Timur dan Tenggara menjadi target baru bagi AS dan Soviet. Terlebih lagi ketika kelompok komunis Tiongkok berhasil merebut kembali wilayahnya dari kekuasaan dan pengaruh Amerika Serikat.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi AS terhadap negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat akan menerapkan containment policy (kebijakan penahanan) terhadap negara-negara yang menganut paham komunis atau diduga bersekutu dengan Soviet.

Dengan kebijakan tersebut, AS akan memusatkan kekuasaan dan keterlibatannya, baik dalam ranah geografis maupun politik. Tidak dipungkiri bahwa gerakan ini akan memicu berbagai konflik internal hingga penggulingan rezim di negara-negara tersebut.

Berikut ini telah dipaparkan keterlibatan Amerika Serikat di beberapa negara di kawasan Asia tenggara, seperti Filipina, Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timor Timur.

1. Filipina

Revolusi Filipina menjadi awal berdirinya Republik Filipina Pertama (1899), mengakhiri pemerintahan kolonial Spanyol (1896-1898) di kepulauan tersebut.

Amerika Serikat yang saat itu berkoalisi dengan kelompok revolusioner Filipina secara bersamaan muncul sebagai pemenang dalam Perang Spanyol-Amerika (1898).

Namun, keterlibatan AS dalam menyingkirkan Spanyol dari Filipina adalah upaya membangun kendalinya sendiri atas kawasan tersebut.

Di bawah Perjanjian Paris, Spanyol menyerahkan klaim kedaulatan dan kepemilikan atas wilayah Filipina kepada Amerika Serikat.

Dua hari sebelum dilakukan ratifikasi terhadap Perjanjian Paris oleh senat AS, tepatnya 4 Februari 1899, pertempuran antara pasukan nasionalis Filipina dan pasukan AS pecah.

Perang Filipina-Amerika berlangsung selama tiga tahun, dari 1899 hingga 1902. Perang berakhir dengan dibubarkannya Republik Filipina diganti dengan pembentukan Pemerintah Kepulauan Filipina pada 1902. Pada 1935, Filipina menjadi negara persemakmuran dengan pemerintahannya sendiri.

Pada 1994, pasukan militer AS melakukan pendaratan di Filipina untuk mengakhiri pendudukan Jepang di kawasan tersebut. Sesuai perjanjian, Amerika Serikat memberikan kemerdekaan penuh kepada Filipina setelah berhasil mengalahkan Jepang.

Pada 1946, Sergio Osmenia membawa pemerintahan Persemakmuran Filipina bertransisi ke negara demokrasi bernama Republik Filipina atau Republik Filipina Ketiga yang berdaulat.

2. Indonesia

Sejak 1957, staf militer AS Dwight D. Eisenhower telah memerintahkan CIA untuk menggulingkan Soekarno dari tampuk kekuasaan Indonesia. Beberapa peristiwa yang secara gamblang memperlihatkan intervensi CIA di Indonesia antara lain Pemberontakan Permesta dan PRRI.

Agen-agen intelijen AS berkeliaran hampir di seluruh Pulau Sumatra dan memasok senjata membentuk kelompok oposisi pemerintah pusat, yang dikenal dengan Operasi HAIK. Namun, kelompok ini selalu gagal dalam berbagai operasinya.

CIA juga melakukan serangan lewat udara dengan menginstruksikan pilot Civil Air Transport (CAT) dengan menargetkan pelayaran komersial, untuk menakut-nakuti kapal dagang asing agar menjauh dari perairan Indonesia.

Tujuan dari operasi ini adalah melemahkan ekonomi Indonesia sehingga stabilitas pemerintah Indonesia berkurang. Meski misi utama gagal, namun beberapa kapal komersial tenggelam dan banyak warga sipil yang tewas akibat pengeboman udara CIA ini.

Pada 18 Mei 1958, Pilot Pope berhasil ditembak jatuh dan ditangkap, Pope kemudian mengungkap keterlibatan AS dalam operasi ini, yang dibantah oleh Eisenhower.

Pemberontakan HAIK akhirnya berhasil dikalahkan pada 1961. Namun, dari sekian banyak upaya penggulingan Soekarno yang dinilai paling menghebohkan adalah propaganda film porno mirip Soekarno dengan wanita berambut pirang dengan judul “Happy Days” pada akhir dekade 1950-an.

Berbagai upaya penggulingan rezim Soekarno terus dilakukan oleh CIA hingga 1965. Peristiwa ini kemudian terungkap dalam 39 dokumen telegram rahasia dari National Security Archive (NSA) di The George Washington University, AS.

Dalam beberapa dokumen telegram rahasia dalam bocoran NSA tersebut, operasi dimulai pada 12 Oktober 1965.

Kedubes AS di Jakarta mengonfirmasi bahwa pemerintah AS selama ini  telah mengetahui, memfasilitasi, dan mendorong pembunuhan massal untuk kepentingan geopolitik negaranya.

Pada 1990, para diplomat AS mengakui telah memberikan ribuan nama terduga pendukung PKI kepada pejabat ABRI, pejabat AS kemudian memeriksa daftar korban tewas di akhir pembantaian.

Berdasarkan pernyataan pihak Kedutaan Jerman, beberapa anggota Angkatan Darat Indonesia mulai mendatangi kantor perwakilan negara-negara Barat yang ada di Jakarta.

Beberapa tentara tersebut mulai merencanakan upaya penggulingan Soekarno dikarenakan sikapnya yang terlalu condong kepada PKI.

Seorang sumber dari diplomat Jerman mengatakan bahwa pada 10 Oktober, para pejabat ABRI menyambangi Soekarno membicarakan pemberontakan PKI pada 30 September yang menculik dan membunuh enam jenderal.

Dalam dokumen rahasia tersebut banyak disebutkan tentang pembunuhan massal terhadap anggota PKI. Terutama dalam dokumen tertanggal 4 November 1965, terdapat laporan terkait upaya pembersihan anggota PKI di Surabaya, terutama Blitar.

Dalam sejarah Indonesia, Blitar memang menjadi salah satu wilayah terakhir yang dikuasai oleh PKI. Operasi Trisula adalah upaya pembersihan PKI di Blitar, dengan taktik gerilya yang berlangsung hingga tahun 1966, serta menewaskan 33  tokoh PKI dan 850 lainnya ditangkap.

Dalam telegram Kedubes AS tertanggal 12 November 1965, sentimen terhadap PKI kemudian meluas menjadi kebencian terhadap warga etnis Tionghoa.

Pada 1967, karena sebagian besar basis pendukung Soekarno telah dibunuh, dipenjara, dan sisanya bersembunyi karena takut, Soekarno akhirnya dipaksa keluar dari istana negara digantikan oleh rezim militer yang otoriter Soeharto.

3. Vietnam

Pada 2 September 1945, tokoh komunis Vietnam Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam (RDV) dan dirinya sebagai presiden setelah kekosongan kekuasaan akibat Perang Dunia II.

Namun, 19 Desember 1946, Prancis kembali datang ke Vietnam yang mencetuskan Perang Indochina I atau Perang Prancis-Vietnam. Perang Prancis-Vietnam berakhir setelah dibuatnya Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954, salah satunya menyatakan membagi Vietnam menjadi dua, yakni Utara dan Selatan.

Vietnam Utara dengan ibukota Hanoi dikuasai oleh Ho Chi Minh, dan Vietnam Selatan dengan ibukota Saigon dikuasai oleh Ngo Dinh Diem. Keduanya sebenarnya ingin menyatukan Vietnam, namun terhalang oleh perbedaan ideologi masing-masing.

Alasan inilah yang kemudian memicu terjadinya Perang Indochina II atau Perang Vietnam (1955-1975). Perang Vietnam tidak lepas dari keterlibatan Amerika Serikat demi memerangi sekutu Uni Soviet, yakni Vietnam Utara.

Pasukan Vietnam Selatan yang didukung oleh peralatan militer AS dan CIA, berhasil menangkap sekitar 100.000 orang dalam operasinya. Sejak 1957, Viet Cong mulai melakukan serangan balik kepada rezim Ngo Dinh Diem. Pada 1960, bersama oposan Ngo Dinh Diem membentuk Front Pembebasan.

Amerika Serikat terus menambah pasukannya. Pada 1962, sebanyak 9.000 tentara AS telah berada di Vietnam. Hingga November 1967, pasukan AS yang berada di Vietnam Selatan telah berjumlah lebih dari 500.000 tentara.

Australia, Thailand, Selandia Baru, dan Korea Selatan juga mengerahkan pasukan mereka ke Vietnam Selatan namun dalam skala lebih kecil. Di sisi lain, rezim Ho Chi Minh dari Vietnam Utara terus memperkuat pertahanan udaranya dengan dukungan dari Uni Soviet dan China.

Seiring berjalannya waktu, keterlibatan AS di Perang Vietnam mulai diragukan pasukannya sendiri dan ditentang oleh rakyat Amerika. Hal ini dikarenakan telah banyak menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap pasukannya sendiri.

Antara 1966 hingga 1973, muncul gerakan anti-perang dan protes besar, baik di Vietnam maupun di AS. Pada 1968, terjadi perundingan antara AS dan Vietnam Utara di Paris namun berakhir pada kebuntuan. Kanaikan Richard Nixon menjadi Presiden AS pada 1969, AS kembali melakukan manuver yang memperparah kekejaman Perang Vietnam

Perang diakhiri dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Vietnam Utara pada Januari 1973, yang juga mengakhiri permusuhan terbuka antara keduanya. Meski telah berdamai dengan AS, konfrontasi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara masih terus berlanjut hingga 30 April 1975.

Setelah Vietnam Selatan di bawah rezim Ngo Dinh Diem menyerah, Perang Vietnam bisa dikatakan benar-benar berakhir. Hingga saat ini, Republik Sosialis Vietnam masih menggunakan ideologi komunis, khususnya dalam bidang politik.

4. Laos

Harapan rakyat Laos akan kedaulatan penuh seketika sirna saat Perjanjian Jenewa 1953 disahkan. Dalam perjanjian ini, Laos memperoleh kemerdekaan dari Prancis dan berhak memerintah dengan sistem monarki konstitusional.

Namun, hal ini justru membuat persaingan antara kelompok komunis Pathet Lao dan pemerintah Kerajaan Laos semakin meruncing.

Selama hampir dua dekade ke depan, kedua kubu saling berebut kekuasaan. Keadaan semakin kacau setelah pasukan Vietnam Utara di wilayah tenggara Laos ikut terlibat dalam konfrontasi. Misi utama dari pasukan ini adalah mendukung dan memastikan ketersediaan pasokan logistik bagi kelompok Pathet Lao.

Dalam pertempuran sebelumnya, pasukan Vietnam Utara turut membantu Front Pembebasan Nasional (NLF) ketika konflik Vietnam meletus. NLF terdiri dari kelompok gerilyawan dan tentara komunis semasa Perang Vietnam.

Sejak 1945, pemerintah Kerajaan Laos telah berusaha menyingkirkan pengaruh militer dan ideologi Vietnam Utara di kawasan Laos. Namun, agaknya Vietnam Utara tak berniat meninggalkan Laos yang telah dianggap saudara sedarah oleh Vietnam.

Amerika Serikat yang mengetahui hampir separuh rakyat Laos menganut paham Komunisme, mulai mengambil langkah cepat.

CIA secara diam-diam menjalankan operasi rahasia dengan merekrut 30.000 orang Laos yang sebagian besar dari suku Hmong, Mien, dan Khmu. Pelatihan dipimpin oleh Vang Pao, Jenderal Angkatan Darat Kerajaan Laos.

Kerajaan Laos didukung oleh pasukan Thailand, Tentara Rakyat Vietnam (PAVN), dan Front Pembebasan Nasional (NLF) berusaha menyingkirkan kaum Pathet Lao yang juga didukung oleh pasukan Vietnam Utara dari wilayah Laos.  

Pada 1973, konflik secara berangsur mereda melalui inisiatif Kesepakatan Damai Paris. Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat diharuskan menarik diri dari Laos, sebaliknya pasukan Vietnam Utara tidak diharuskan menarik pasukannya dari Laos.

Antara 1974-1975, situasi Laos relatif stabil tanpa adanya gesekan dari dua kubu yang berseberangan. Namun, setelah Perdana Menteri Souvanna Phouma harus dibawa ke Prancis akibat serangan jantung, gempa politik mengguncang Laos karena pemerintahan dikuasai oleh birokrat korup.

Kelompok Komunis Pathet Lao secara perlahan mengambil alih pemerintahan dan berhasil menduduki ibukota. Pemberontakan hampir di seluruh wilayah Laos dilakukan secara terus menerus, hingga Perang Saudara kembali terjadi dan akhirnya dimenangkan oleh kelompok Komunis Pathet Lao.

5. Kamboja

Pada 1955, Pangeran Sihanouk naik ke tampuk kekuasaan tertinggi Kamboja dengan menerapkan sistem demokrasi parlementer demokrasi. Ia juga mengubah ideologi nasional menjadi ideologi Sosialisme Buddha.

Selama bertahun-tahun memimpin, Sihanouk telah menjauhkan Kamboja dalam keterlibatan Perang Vietnam dengan menjalin persahabatan dengan negara-negara Komunis, seperti Tiongkok dan Vietnam Utara. Pada 1963, Sihanouk memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat.

Keputusan Sihanouk tersebut menimbulkan konflik dan kekecewaan bagi golongan oposisi di Kamboja. Konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan secara besar-besaran yang mengakibatkan ekonomi Kamboja melemah.

Kelompok Khmer Merah yang dipimpin Lon Nol kemudian melakukan pemberontakan dan kudeta terhadap rezim Sihanouk, dan berakhir menguasai pemerintahan Kamboja. Lon Nol kemudian mendirikan Republik Khmer didukung pemerintah Amerika Serikat.

Di Phnom Penh, rezim Lon Nol awalnya populer terutama terkait janji mereka untuk menyingkirkan pasukan Komunis Vietnam dari Kamboja. Namun faktanya, konfrontasi yang mereka buat menyeret Kamboja sepenuhnya ke dalam konflik Vietnam.

Pada 1970, koalisi gugus tugas pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan menyerbu Kamboja timur, namun pasukan komunis telah mundur ke barat. Pada 1973, dukungan Vietnam Utara untuk komunis Kamboja berangsur berkurang , menyusul dibuatnya kesepakatan perang dengan Amerika di Paris.

Kesepakatan ini menuai protes dan keengganan dari komunis Kamboja untuk mematuhinya. Geram karenanya, komunis Kamboja menjadi sasaran pengeboman udara besar-besaran oleh pasukan AS, meski AS tidak memiliki keterlibatan langsung dengan pemerintahan Kamboja.

Pengeboman ini berdampak pada melambatnya serangan komunis di Kamboja. Dua tahun kemudian, terjadi perang saudara yang diakhiri dengan berkuasanya komunis hampir di setiap wilayah Kamboja.

Sementara rezim Lon Nol yang hanya mampu menguasai wilayah Phnom Penh terus menerima bantuan dari AS, guna meningkatkan peluang kemenangan pertempuran.

Pada April 1975, pemerintah Lon Nol akibat kudeta dari pasukan komunis yang secara cepat memasuki Phnom Penh. Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, Phnom Penh dan kota-kota lain di seluruh negeri dikosongkan.

Ribuan penduduk kota tewas dalam upaya pemindahan paksa, dan semakin memburuk di tahun-tahun berikutnya.

6. Timor Timur

Pada 7 Desember 1975, Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur. Indonesia di bawah rezim Soeharto berdalih agresi militer tersebut sebagai bentuk antikolonialisme, meski tujuan sebenarnya adalah upaya menggulingkan rezim Fretilin yang sejak setahun sebelumnya telah berkuasa di Timor Timur.

Sebuah dokumen yang dirilis Independen National Security Archive tahun 2005, setahun sebelum terjadinya invasi, Amerika Serikat telah mengetahui rencana tersebut.

Dalam dokumen lain yang disiarkan Indoleaks, diketahui telah terjadi pertemuan antara Soeharto dengan Presiden AS Gerald Ford di Camp David, Maryland, AS pada Juli 1975.

Dalam dokumen ini seolah memperkuat bukti bahwa AS secara eksplisit menyetuji invasi militer Indonesia, karena tidak ingin Timor Timur dikuasai komunis. Washington menjalankan “kebijakan diam” serta menekan pers untuk tidak menurunkan berita tentang Timor Timur, termasuk laporan pembantaian penduduk sipil Timor.

Tujuan AS membungkam pers adalah untuk mencegah Kongres menerapkan embargo terhadap peralatan militer yang mereka kirim ke Indonesia.

Pada 1977, Presiden AS Jimmy Carter juga melakukan cara ini guna menggagalkan upaya pembeberan telegraf berisi catatan pertemuan antara Presiden AS Ford, Presiden Soeharto, dan Menteri Luar Negeri AS Kissinger.

Soeharto dalam dokumen tersebut menyinggung bahwa rakyat yang menginginkan kemerdekaan penuh Timor Timur adalah mereka yang telah terpengaruh oleh paham komunis. Ia juga menyatakan bahwa dengan wilayah teritorial kecil dan minim sumber daya, Timor Timur tidak layak menjadi negara berstatus merdeka.

Pendudukan dan invasi Indonesia ke Timor Timur secara berangsur mulai berkurang ketika turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan pemerintah Indonesia Mei 1998.

Pada 30 Agustus 1999, oleh Presiden B. J. Habibie diadakan referendum kemerdekaan di Timor Timur sebagai tanda berakhirnya pendudukan Indonesia di wilayah Timor Timur.

The post 6 Keterlibatan Amerika Serikat dalam Penggulingan Rezim di Asia Tenggara appeared first on HaloEdukasi.com.

Asosiasi ini merupakan bentuk baru dari Republik Sosialis Uni Soviet yang runtuh. CIS secara resmi dibentuk pada 21 Desember 1991 oleh Rusia dan 11 republik lain yang dulunya bagian dari Uni Soviet.

CIS berpusat di Belarus, menjadi asosiasi yang mendorong kerja sama dalam urusan ekonomi, politik, militer.

Selain itu, CIS memiliki kekuatan dan wewenang tertentu terkait koordinasi keuangan, perdagangan, pembuatan undang-undang, keamanan, serta sebagai promosi kerja sama dalam pencegahan kejahatan lintas batas.

Sejarah Pembentukan CIS

Awal Mula Pembentukan CIS

Buntut dari kegagalan peristiwa kudeta, banyak dari republik Uni Soviet yang menyatakan kemerdekaan mereka karena takut akan terjadi kudeta lagi.

Seminggu setelah referendum Ukraina, tepatnya 8 Desember 1991 Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau Commonwealth of Independent States (CIS) didirikan oleh para pemimpin terpilih Rusia, Ukraina, dan Belarusia, yang dikenal dengan Perjanjian Belovezh.

CIS menyatakan bahwa organisasi baru ini terbuka bagi semua republik bekas Uni Soviet dan negara lain yang memiliki tujuan sama. Selain itu, syarat utama yang harus dipenuhi adalah negara berdaulat dan merdeka, yang secara efektif menghapuskan Uni Soviet.

Pada 21 Desember 1991, para pemimpin dari delapan negara bekas Uni Soviet lainnya, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Moldova, Kyrgyzstan, Kazakstan, Azerbaijan, dan Armenia turut serta bergabung dan menandatangani Protokol Alma-Ata, sebagai tanda perluasan CIS. Hingga saat itu, jumlah anggota CIS terdiri atas 11 negara berdaulat.

 Dua tahun kemudian, tepatnya Desember 1993, Georgia bergabung menjadi anggota CIS. Sebanyak 12 dari 15 negara bekas Uni Soviet telah tergabung dalam CIS. Sementara tiga negara Baltik lainnya, seperti Estonia, Latvia, dan Lituania memilih menjadi negara berdaulat yang mandiri.

Penandatanganan Piagam CIS

Pada 22 Januari 1993, semua anggota CIS menandatangani Piagam CIS yang di dalamnya mengatur berbagai lembaga CIS, beserta fungsi, peraturan, dan ketetapan CIS.

Piagam tersebut meratifikasi perjanjian pembentukan CIS, dan Protokol yang relevan akan dianggap sebagai negara pendiri CIS. Sementara negara-negara yang meratifikasi Piagam CIS akan dianggap sebagai negara anggota CIS (Pasal 7).

Semua negara pendiri, selain Ukraina dan Turkmenistan, meratifikasi Piagam CIS dan secara otomatis menjadi negara anggotanya. Meski pun demikian, Turkmenistan dan Ukraina tetap dapat berpartisipasi dalam agenda CIS. Pada 2008, Georgia memutuskan untuk meninggalkan CIS sebagai buntut dari ketegangan dengan Rusia.

Pada 1994, Presiden Kazakstan mengusulkan tentang penciptaan ruang ‘pertahanan bersama’ dalam CIS, guna meningkatkan perdagangan, investasi bagi negara-negara CIS, serta menjadi penyeimbang bagi Asia Barat dan Asia Timur. Pada Februari 2006, Georgia mengundurkan diri dari dewan Menteri Pertahanan, karena ingin bergabung dengan NATO.

Pada Maret 2017, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Igor Ivanov, mengungkapkan keraguannya pada fungsi CIS. Ia menyatakan bahwa Komunitas Ekonomi Eurasia adalah organisasi yang lebih kompeten untuk menyatukan negara-negara CIS.

Hal ini terlihat dari bergabungnya Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Georgia, Moldova, dan Ukraina  ke Kemitraan Timur, salah satu proyek Uni Eropa, pada Mei 2009.

Keanggotaan CIS

Hingga saat ini terdapat sembilan negara yang secara resmi terdaftar sebagai anggota penuh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Kesembilan negara tersebut antara lain Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Pada Agustus 2008, Georgia mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri dari CIS buntut dari eskalasi permusuhan antara Rusia dan Georgia atas wilayah separatis Ossetia Selatan. Penarikan diri Georgia dari CIS secara resmi diselesaikan pada 2019, yang disetujui semua anggota CIS.

Dua negara, yaitu Turkmenistan dan Ukraina telah meratifikasi Piagam CIS, menjadikan keduanya sebagai ‘negara pendiri CIS’, bukan anggota. Meski demikian, keduanya tetap diizinkan untuk berpartisipasi dalam keanggotaan CIS.

Sebagai contoh, Ukraina turut berpartisipasi dalam keanggotaan CIS Economic Union pada 1994, dan Turkmenistan yang menjadi anggota CIS pada 2005.

Terdapat beberapa alasan mengapa keduanya tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota CIS. Turkmenistan beralasan ingin tetap menjaga status netralitas internasional yang mereka proklamirkan pada 1995, menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan konfederasi dalam menjaga stabilitas internal, serta terpenuhinya kemampuan dalam menyediakan gas alam secara mandiri.

Sementara alasan utama Ukraina adalah ketidaksetujuan dengan putusan bahwa Rusia yang menjadi satu-satunya negara penerus Uni Soviet yang sah. Hubungan keduanya diperparah oleh intervensi militer Rusia pada Februari 2014 dan aneksasi Krimea, yang menyebabkan Ukraina menarik diri CIS.

Setelah pemilihan parlemen pada Maret 2014, diperkenalkan Rancangan Undang-Undang baru yang yang isinya mencela perjanjian CIS.

Pada September 2015, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengonfirmasi bahwa mereka ‘secara selektif’ akan terus mengambil bagian dalam CIS. Sejak saat itu, Ukraina tidak lagi menempatkan wakil mereka di gedung Komite Eksekutif CIS.

Pada 19 Mei 2018, secara resmi Ukraina mengakhiri partisipasi mereka dalam badan hukum CIS dengan ditandatanganinya sebuah dekrit oleh Presiden Ukraina, Petro Poroshenko. Meski pun demikian, Sekretaris CIS menyatakan akan terus mengundang Ukraina untuk berpartisipasi dalam kegiatan CIS.

Mengingat dukungan Rusia terhadap kemerdekaan di wilayah Moldova, Georgia, dan Ukraina, serta berbagai pelanggaran terhadap Perjanjian Istanbul, pada 14 Juni 2022, Menteri Luar Negeri Moldova Nicu Popescu menyatakan bahwa pemerintah Moldova sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk keluar dari keanggotaan CIS. Hingga saat ini, pemerintah Moldova masih menangguhkan partisipasinya dalam pertemuan CIS.

Sistem yang Membangun CIS

• Sistem Politik

Guna menjaga stabilitas politik antarnegara CIS, pada 27 Maret 1992 telah didirikan Majelis Antarparlemen di Kazakhstan.

Pada 26 Mei 1995, para pemimpin CIS menandatangani sebuah Konvensi Majelis Antarparlemen Negara Anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang diratifikasi oleh sembilan parlemen.

Dalam konvensi tersebut, segala agenda dan ketentuan CIS telah dilegitimasi secara internasional yang bertempat di Istana Tauride, St. Petersburg, serta bertindak sebagai sayap parlementer konsultatif CIS yang menjadi wadah bagi parlemen membahas ,meninjau, dan mengesahkan berbagai dokumen dan model undang-undang CIS.

• Sistem Ekonomi

Pada 1994, keduabelas negara anggota CIS telah mulai melakukan negosiasi tentang pembentukan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Agreements (FTA), namun belum ada kesepakatan yang ditandatangani.

FTA tersebut mencakup semua negara anggota CIS dan semua pihak perjanjian kecuali Turkmenistan. Dilanjutkan pada 2009 untuk membuat FTA baru yaitu CIS Free Trade Agreements (CISFTA).

Pembentukan asosiasi dagang ini dibentuk sebagai penanggulangan menghadapi penurunan PDB dan melemahnya sistem perekonomian Rusia dan republik-republik Asia Tengah setelah runtuhnya Uni Soviet. Selama itu pula, negara-negara pasca-Soviet menjalani reformasi ekonomi dan privatisasi.

Pada Oktober 2011, dibuat FTA baru yang ditandatangani oleh sembilan dari sebelas perdana menteri CIS, yaitu Rusia, Kyrgyzstan, Armenia, Moldova, Ukraina, Uzbekistan, Tajikistan, Belarusia, dan Kazakstan pada pertemuan di St. Petersburg. Azerbaijan menjadi satu-satunya negara anggota penuh CIS yang tidak berpartisipasi dalam FTA.

Tujuan dibuatnya FTA adalah untuk menghilangkan pajak impor dan ekspor pada beberapa barang, namun juga memuat sejumlah pengecualian yang akhirnya dihapuskan.

Pada Oktober 2011, juga telah ditandatangani sebuah perjanjian yang memuat prinsip-prinsip dasar regulasi mata uang dan kontrol mata uang di CIS.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala serius yang harus negara-negara CIS hadapi, yaitu korupsi dan sistem birokrasi yang rumit. Untuk mengatasinya, Presiden Kazakstan Nursultan Nazarbayev mengusulkan untuk menggunakan sistem digitalisasi guna memodernkan ekonomi CIS.

Selain itu, negara-negara anggota CIS juga menciptakan ruang ekonomi bersama guna lebih memperkuat sistem perekonomian mereka, terutama Rusia, Belarusia, Ukraina, dan Kazakstan. Ruang ekonomi bersama akan melibatkan komisi supranasional untuk perdagangan dan tarif pajak yang berbasis di Kyiv.

Tujuan utama dari ruang ekonomi bersama adalah menjadi organisasi regional dan terbuka bagi negara lain, yang pada akhirnya akan mengarah pada penggunaan satu mata uang saja.

Pada 2010, Rusia, Kazakstan, dan Belaruisa membentuk Serikat Pabean, sebuah pasar tunggal, yang perencanaannya baru dibuat pada 2012. namun pada 2015, berganti nama menjadi Uni Pabean Eurasia dan diperluas hingga Armenia dan Kyrgyzstan.

• Militer

Dalam Piagam CIS, dimuat sebuah kesepakatan tentang pembentukan Dewan Menteri Pertahanan yang bertugas mengoordinasikan kerja sama militer negara-negara anggota CIS.

Tujuan utama dibentuknya Dewan ini adalah untuk menciptakan sistem pertahanan baik darat, udara, maupun laut negara-negara CIS, serta mencegah konflik bersenjata di wilayah negara anggota.

Selama bertahun-tahun, jumlah personel militer dari Sistem Pertahanan gabungan CIS tumbuh dua kali lipat di sepanjang perbatasan barat CIS di Eropa, dan 1,5 lipat mengalami kenaikan di perbatasan selatan. Markas Besar Koordinasi Kerjasama Militer CIS berbasis di Moscow yang dipimpin oleh Jenderal Viktor Samsonov sebagai Kepala Staf, dengan 50% dana disediakan oleh Rusia.

• Organisasi Terkait Lainnya

Pada 1991, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Kazakstan membentuk Uni Ekonomi Asia Tengah. Organisasi ini tetap berlanjut hingga 1994, namun tanpa partisipasi dari Tajikistan dan Turkmenistan.

Pada 1998, berganti menjadi Kerjasama Ekonomi Asia Tengah yang menjadi tanda kembalinya Tajikistan. Pada 28 Mei 2004, Rusia bergabung. Lalu diikuti Uzbekistan yang bergabung dalam Organisasi Masyarakat Ekonomi Eurasia pada 25 Januari 2006.

Hak Asasi Manusia

Tujuan awal dari pembentukan CIS adalah menyediakan forum untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara yang baru merdeka.

Untuk mewujudkan tujuan ini, negara-negara anggota sepakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari setiap masyarakat negara-negara anggota CIS.

Pada 26 Mei 1995, CIS melancarkan upaya pertama mereka dengan menyampaikan itikad baik mereka dengan mengadopsi Konvensi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka terkait Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Pasar.

Empat tahun sebelum itu, pada 1991, Pasal 33 Piagam CIS membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang berbasis di Minsk, Belarusia, yang ditegaskan dengan keputusan Dewan Kepala Negara CIS tahun 1993.

Masih di tahun 1995, CIS mengadopsi perjanjian tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi yang mulai berlaku tahun 1998.

Perjanjian ini mencontoh Konvensi Eropa terkait Hak Asasi Manusia, namun kemampuan implementasinya tidak sekuat sebelumnya. Hal ini disebabkan wewenang yang dimiliki Komisi Hak Asasi Manusia dalam perjanjian CIS sangat samar.

Negara-negara anggota CIS, terutama yang berada di Asia Tengah, memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia terbanyak di dunia.

Sebagai contoh, pembantaian masyarakat sipil di kota Andijan, Uzbekistan pada 2005, yang menunjukkan tidak adanya peningkatan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Asia Tengah sejak runtuhnya Uni Soviet.

Contoh lain, sejak konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Vladimir Putin di Rusia, telah menghasilkan penurunan yang stabil dalam kemajuan moderat dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, pengawasan Rusia terhadap situasi hak asasi manusia di negara-negara anggota CIS lainnya mengalami banyak penurunan, bahkan tidak ada sama sekali.

Hingga saat ini, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS terus menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan hak asasi manusia, terutama jika dilihat dari standar internasional.

The post Persemakmuran Negara-Negara Merdeka: Sejarah dan Sistem yang Membangun appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Rusia 

Nama Rusia kerap disamakan dengan Uni Soviet karena memang sebagian besar dari wilayah Uni Soviet adalah milik Rusia. Bahkan ibukota Uni Soviet yakni Moskow saat ini menjadi milik Rusia. Selain itu sebanyak 50 persen penduduk, ⅔ wilayah, perekonomian serta persenjataan yang dahulu milik Uni Soviet diwariskan kepada Rusia. 

Hal yang menarik dari negara terluas di dunia ini adalah ibukota yakni Moskow menjadi kota metropolitan tersibuk ke 3 di dunia serta menjadi kota paling banyak dihuni oleh para miliarder. Meski luas namun negara ini hanya memiliki sedikit pemukiman karena 60 persen dari total daratannya berupa hutan. Hutan di Rusia mencapai luas 815 juta sehingga menjadi yang terluas di dunia dan merupakan paru-paru Eropa.

2. Belarusia

Belarusia sering disebut juga sebagai Belarus merupakan negara di Eropa Timur yang memisahkan diri Uni Soviet pada 25 Agustus 1991. Negara ini memiliki luas sebesar 207.600 kilometer persegi dengan populasi penduduk sebanyak 9,399 juta.  Secara geografis negara ini dikelilingi oleh daratan dan berbatasan dengan Rusia di bagian timur, Ukraina di bagian Selatan, Polandia di sebelah barat serta di  Lithuania dan Latvia di sebelah barat laut.

Sama dengan Rusia, Belarus juga menjadi paru-paru Eropa karena 40 persen daratannya adalah hutan. Bahkan salah satu hutannya yaitu hutan Białowieża, dilindungi oleh UNESCO karena merupakan hutan purba yang masih bertahan hingga saat ini. 

3. Armenia

Armenia adalah negara pecahan dari Uni Soviet yang berada di kawasan Asia Barat Daya. Negara ini resmi merdeka dari Uni Soviet sejak  21 September 1991. Armenia memiliki luas wilayah sebesar 29.743 km² dan populasi sebanyak 2,963 juta dengan Yerevan sebagai ibukota negaranya. Dengan luasnya ini, Armenia masuk ke dalam negara terkecil pada posisi ke 57.

Secara geografis negara ini dikelilingi oleh daratan yaki Turki di bagian barat, Georgia d bagian utara, Azerbaijan di bagian timur serta di bagian selatan berbatasan dengan Iran dan wilayah eksklave Azerbaijan Nakhichevan. Hal unik dari negara ini adalah ibukotanya yaitu Yerevan sudah berdiri sejak 781 M yang artinya kota ini menjadi salah satu kota tertua dunia. Kota Yerevan juga dikenal kan keunikannya sebagai “Pink City” karena sebagian besar bangunannya berwarna merah muda. 

4. Ukraina

Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet yang resmi melepaskan diri pada  4 Agustus 1991. Negara yang menjadikan Kiev sebagai ibukota negara ini memiliki total luas wilayah sebesar 603.628 km² sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke 46 di dunia. Populasi penduduk di Ukraina cukup padat yakni  44,5 juta jiwa. 

Letak geografis Ukraina yakni berbatasan dengan Rusia di bagian timur dan timur laut, di bagian barat laut berbatasan dengan Belarus, bagian barat berbatasan dengan Polandia dan Slovakia, bagian barat daya dibatasi oleh Rumania, dan Moldova, bagian selatan berbatasan dengan Laut Hitam dan Laut Azov di bagian tenggara. 

Rusia memang merupakan negara terluas di dunia namun wilayahnya berada di dua benua yakni Eurasia. Sedangkan Ukraina adalah negara terluas di Eropa karena seluruh wilayah berada di satu benua. Selain itu, di Ukraina juga dapat ditemukan kota hantu salah satunya adalah Chernobyl. Kota ini dahulunya merupakan tempat bagi PLTN namun mengalami kecelakaan dan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Kota ini pun ditinggalkan dan terbengkalai setelah kejadian tahun 1966 ini. 

5. Moldova

Moldova adalah negara pecahan Uni Soviet yang berada di kawasan Eropa Timur tepatnya berada di antara Rumania dan Ukraina. Negara yang merdeka dari Soviet pada tanggal 27 Agustus 1991 dan memilih ibukotanya yakni di Chisinau. Secara astronomis Moldova berada di 45°-49° LU dan 26°-30°BT.  

Di bagian barat dan selatan Moldova berbatasan dengan Rumania, bagian timur berbatasan dengan Ukraina serta di bagian utara berbatasan dengan Ukraina. Negara yang berbentuk republik parlementer ini memiliki luas wilayah 33.846 km² dengan populasi penduduk 2,618 juta. 

Negara yang terkurung oleh daratan serta tidak memiliki lautan ini menjadi yang paling miskin di benua Eropa dengan pendapatan perkapitanya hanya 2,145.239 USD. Selain itu negara ini menjadi negara paling sedikit wisatawannya dibandingkan dengan negara Eropa lainnya menurut PBB. 

6. Azerbaijan

Azerbaijan adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet yang masuk ke dalam wilayah Kaukasus dan lokasi nya berada di persimpangan Eropa dengan Asia Barat Daya. Sehingga negara ini termasuk sebagai negara lintas benua yakni Asia dan Eropa. Negara yang berbentuk republik ini resmi merdeka dari Uni Soviet pada 30 Agustus 1991 dan memilih kota baku sebagai ibu kota. 

Negara seluas 86.600 km² ini berbatasan dengan Rusia di bagian utara, di sebelah barat berbatasan dengan Georgia dan Armenia, bagian selatan berbatasan dengan Iran serta dibagian utara juga berbatasan dengan Armenia.  

Julukan unik yang melekat untuk Azerbaijan adalah “Negara Api” dikarenakan terdapat Yanar Dag yakni gunung setinggi 116 meter yang memiliki api abadi. Gunung ini mengeluarkan kobaran api sepanjang tahun akibat adanya cadangan minyak berlimpah di dalamnya. 

7. Estonia

Estonia adalah sebuah negara bekas anggota Uni Soviet yang berada di kawasan Baltik, Eropa Utara. Negara yang memilih Tallinn sebagai ibukota ini merdeka pada tanggal  20 Agustus 1991. Estonia memiliki total wilayah seluas 45.227 km² dengan batas-batasnya adalah Teluk Finlandia dan Finlandia di sebelah utara, Latvia dan Teluk Riga di bagian selatan, Laut Baltik dan Swedia di sebelah barat, serta Danau Peipus dan Rusia di sebelah timur. 

Negara dengan penduduk 1,3 juta ini memiliki akses layanan yang serba online atau digital sehingga negara ini dijuluki sebagai “Negara Digital”. Bahkan pemerintahan Estonia menawarkan siapapun untuk menjadi penduduk digital dan hanya mem

8. Georgia 

Secara astronomis negara ini berada di antara 41°LU hingga 44°LU dan 40°BT hingga 47°BT sedangkan secara geografis negara ini berada di  kawasan Kaukasus. Georgia resmi berpisah dengan Uni Soviet pada tanggal 9 April 1991 dan menjadi negara dengan bentuk pemerintahan Republik semi-presidensial. 

Di sebelah utara Georgia berbatasan dengan Rusia, di sebelah selatan berbatasan dengan Armenia dan Turki, di bagian barat berbatasan dengan Laut Hitam. Negara seluas 69.700 km² ini memiliki 12 iklim yang berbeda seperti alpine. Semi gurun hingga subtropis. Bahkan negara dengan komunitas Yahudi tertua ini memiliki 49 tipe tanah yang berbeda.

9. Kazakhstan 

Kazakhstan adalah negara pecahan Uni Soviet yang berada di kawasan Asia Tengah yang merdeka pada 16 Desember 1991. Secara astronomis negara seluas ini 2,725 juta km² ini berada diantara  40°-56°LU dan 46°-88°BT. Secara geografis negara ini berbatasan dengan Tiongkok di bagian timur, Rusia di bagian utara dan barat, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Laut Kaspia di sebelah. 

Negara yang menjadi rumah bagi lebih dari 18 juta penduduk ini menjadi negara terluas ke 9 di dunia. Namun dengan luasnya yang melebihi Eropa Barat ini tidak ada pantai sama sekali yang artinya Kazakhstan adalah negara yang terkunci daratan. Namun negara ini memiliki cadangan minyak bumi yang berlimpah. 

10. Kyrgyzstan 

Negara dengan nama resmi Republik Kirgiz ini dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet namun melepaskan diri dan merdeka pada 31 Agustus 1991. Jika dilihat secara astronomis maka posisinya berada di  39° LU – 44° LU, dan 69 ° BT – 81 ° BT. Seementara itu berdasarkan geografisnya negara ini berada di rangkaian pegunungan Tian Shan di Asia Tengah. Negara yang terkurung pegunungan berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Tajikistan dan China di selatan, Uzbekistan dan Tajikistan di barat. 

Umumnya ketika mendengar istilah masyarakat nomaden maka kita akan teringat pada pola hidup dari manusia zaman kuno. Namun ternyata di Kirgistan masih dapat ditemukan pola hidup seperti ini hingga masa modern seperti sekarang. Mereka hidup secara berkelompok dan berpindah dari satu pegunungan ke pegunungan lainnya.

11. Latvia

Latvia adalah pecahan dari Uni Soviet yang berada di kawasan Baltik, Eropa Utara. Negara yang menjadikan Riga sebagai ibukota ini merdeka pada tanggal  5 September 1991. Posisi astronomis yakni berada di 55°LU – 58°LU dan 21°BT –  29°BT. Sementara itu posisi Geografisnya yakni berbatasan dengan Estonia di utara, Lithuania dan Belarus di Selatan, Swedia di barat dan Rusia di Timur. 

Negara Eropa utara yang saat ini bergabung dengan NATO ini telah menggunakan benderanya sejak 8 abad yang lalu. Bendera Latvia diketahui menjadi desain bendera paling tua di dunia yakni sudah digunakan sejak tahun 1280. 

12. Lithuania

Lithuania memisahkan diri dari Uni Soviet dan merdeka pada  27 Oktober 1991 dengan Vilnius  sebagai ibukota negara. Posisi astronomis yakni berada di 53°LU –57°LU dan 21°BT – 27°BT. Sama seperti Latvia, Lithuania juga merupakan negara di kawasan Baltik yang memiliki total luas sebesar 65,300 km². 

Negara yang dihuni oleh lebih dari 2 juta jiwa ini disebut negara paling tengah benua Eropa berdasarkan penelitian seorang ahli dari Perancis. Jika Latvia memiliki bendera yang tertua, Lithuania memiliki salah satu bahasa tertua di dunia yaitu bahasa Baltik Timur atau bahamas Lithuania. Selain itu di negara ini juga dapat dijumpai pohon oak tertua di dunia yang bernama Pohon Oak Stelmuze. Pohon ini sudah berdiri sejak Perang Salib berlangsung. 

13. Tajikistan 

Tajikistan adalah negara di Asia Tengah yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet namun memerdekakan diri sejak tanggal 27 Oktober 1991 dan beribukota di Dushanbe. Luas Tajikistan hanya sebesar 143.100 km² sehingga menjadi negara terkecil di kawasan Asia Tengah. Letak astronomisnya negara terkunci daratan ini berada di 36°LU hingga 41°LU dan 67°BT hingga 75°BT.

Di negara ini kamu bisa menemukan sebuah situs monumen bersejarah yang sudah berusia 2500 tahun. Monumen tersebut adalah benteng Gissar atau Hissar yang dibangun oleh oleh emir Bukhara. 

14. Uzbekistan 

Uzbekistan merupakan bagian dari Uni Soviet yang melepaskan diri dan resmi merdeka pada 1 September 1991. Lokasi astronomisnya yaitu berada di antara 37°LU hingga 46°LU dan 56°BT hingga 74°BT. Sedangkan secara geografis negara ini berada di kawasan Asia Tenggara dengan  batasnya adalah Kazakhstan di bagian utara dan barat, Afghanistan dan Turkmenistan di sebelah selatan serta Kirgistan dan Tajikistan di bagian timur. 

Negara seluas 447.400 km² ini memiliki kota yang dulunya menjadi tempat mengajar tokoh ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina , Al Bukhori , Al Khawarizmi , dan  Umar Kayam. Mereka mengajar di kota Samarkand yang sudah berdiri sejak 3000 tahun yang lalu.  

15. Turkmenistan 

Turkmenistan dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet namun resmi merdeka dan berdiri sendiri sejak 27 Oktober 1991. Secara astronomis negara yang kaya gas alam ini berada di antara 35°LU hingga 43°LU dan 52°BT hingga 67°BT. Secara geografis negara dengan Asghabat sebagai ibukota ini di kawasan Asia Tengah dengan luas 488.099 km². 

Serupa dengan Azerbaijan, Turkmenistan juga memiliki tempat yang memiliki api abadi yakni di kawah yang ada di tengah gurun Karakam. Kawah ini memiliki diameter sebesar 70 km dan dijuluki sebagai “gerbang neraka.

The post 15 Daftar Negara Pecahan Uni Soviet Beserta Fakta Menariknya appeared first on HaloEdukasi.com.

Majelis Agung Uni Soviet

Majelis Agung Uni Soviet adalah badan legislatif tertinggi serta merupakan satu-satunya lembaga yang berhak untuk mengesahkan amandemen konstitusional. Majelis Agung ini terdiri dari bagian yakni Dewan Kesatuan dan Dewan Kebangsaan. 

Jumlah anggota Dewan Kesatuan berdasarkan rasio dari jumlah penduduk yakni dengan perbandingan 1:300.000 jiwa sedangkan Dewan Kebangsaan anggotanya terdiri dari perwakilan etnis yang ada di Soviet. Dewan Kebangsaan terdiri dari 32 anggota dari setiap negara Soviet, 11 perwakilan dari republik otonom, 5 anggota dari masing-masing  oblast otonom, serta 1 perwakilan dari setiap okrug otonom di Uni Soviet.

Jumlah anggota dari Majelis Uni Soviet menurun drastis pada 1989 yaki hanya 542 orang dari semula mencapai 1.500 orang. Persidangan juga semakin sering dilakukan dari semula hanya 6 bulan dalam satu tahun menjadi 8 bulan dalam setahun. 

Presidium Majelis Agung

Dalam bahasa lokal Presidium Majelis Agung disebut sebagai  Prezidium Verkhovnogo Soveta atau disebut juga sebagai Presidium Soviet Tertinggi yakni sebuah badan kekuasaan negara Soviet yang dipilih melalui sidang gabungan antara dua majelis Soviet Tertinggi yakni  oleh para anggota Dewan Kesatuan dan Dewan Kebangsaan. Masing-masing dewan terdiri 15 perwakilan dari negara Uni Soviet, sat orang sekretaris dan 20 anggota. 

Anggota yang bertanggung Jawab kepada Majelis Agung ini dipilih ketika untuk menjadi perwakilan dari mereka saat parlemen sedang tidak bersidang. Ketua dari presidium merupakan kepala negara yang diakui secara de jure.  Berikut ini adalah daftar ketua Presidium Majelis Agung dari awal sampai akhir. 

• Mikhail Kalinin (1938–1946)
• Nikolay Shvernik (1946–1953)
• Kliment Voroshilov (1953–1960)
• Leonid Brezhnev (1960–1964)
• Anastas Mikoyan (1964–1965)
• Nikolay Podgorny (1965–1977)
• Leonid Brezhnev (periode kedua, 1977–1982)
• Yuri Andropov (1982–1984)
• Konstantin Chernenko (1984–1985)
• Andrey Gromyko (1985–1988)
• Mikhail Gorbachev (1 Oktober 1988–25 Mei 1989)
• Mikhail Gorbachev (25 Mei 1989–15 Maret 1990)
• Anatoly Lukyanov (15 Maret 1990–22 Agustus 1991)

Kepala Pemerintahan

Uni Soviet adalah negara gabungan yang berbentuk republik federasi dengan kepala negara yang tertinggi adalah seorang Perdana Menteri. Para pejabat di kabinet menteri bertanggung jawab dalam pembentukan atau merumuskan rencana lima tahunan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Soviet menyatakan bahwa “Pemimpin Pemerintahan akan mengkoordinir dan mengorganisir pekerjaan wakil ketua dan wakil ketua pertama dalam menangani kasus-kasus mendesak serta membuat keputusan-keputusan tertentu yang berasal dari administrasi negara.

Wakil Ketua

Wakil ketua atau wakil kepala pemerintahan adalah seseorang yang bertugas untuk membantu perdana menteri. Seorang Wakil Perdana Menteri Pertama bersama dengan Wakil Perdana Menteri Uni Soviet Pemerintah menunjuk seseorang untuk menempati posisi wakil ketua dan wakli ketua pertama untuk membantu pekerjaan kepala pemerintahan. 

Wakil ketua akan menggantikan ketua pemerintahan apabila ia tidak dapat melakukan tugasnya karena sesuatu hal. Jika ketua pemerintahan kembali makan peran dan posisi akan dikembalikan seperti semula. Pejabat deputi ini yang akan membawahi dan mengawasi kementerian, komite negara dan badan-badan lainnya yang ada di bawah pemerintahan. Deputi ini akan mengeluarkan perintah setiap hari sesuai dengan lembaga atau badan yang dinaunginya. 

Lembaga Administrasi 

Fungsi dari administrasi adalah untuk memberikan persetujuan atas keputusan, kebijakan atau rencana-rencana yang telah dirancang oleh pemerintahan. Lembaga Administrasi tersusun atas departemen dan struktur unit tersendiri. Lembaga Administrasi ini juga merupakan bagian dari presidium pemerintahan. 

Komite Pusat

Komite pusat atau disebut sebagai “Tse Ka” adalah sebuah organisasi tertinggi dalam struktur organisasi Partai Komunis Uni Soviet. Pemimpin tertingginya adalah seorang Sekretaris Jenderal namu diubah menjadi Sekretaris Tingkat Satu sejak tahun 1953  oleh  Nikita Khrushchev namun hanya bertahan sampai tahun 1966 kemudian kembali seperti pada awalnya. 

Jabatan ini memiliki kekuasaan yang tinggi setelah Sekjen Joseph Stalin memimpin Partai Komunis untuk mendapatkan kekuasaan. 

Kementerian

Lembaga kementerian Uni Soviet membawahi beberapa bidangnya masing. Kementerian Uni Soviet terbagi menjadi sebagai berikut: 

• Kementerian Industri Penerbangan
• Kementerian Teknik Mobil dan Pertanian
• Kementerian Energi dan Industri Atom
• Kementerian Hubungan Ekonomi Luar Negeri
• Kementerian Dalam Negeri 
• Kementerian Geologi
• Kementerian Penerbangan Sipil
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Informasi dan Pers
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Sumber Daya Materi
• Kementerian Metalurgi
• Kementerian Kelautan
• Kementerian Industri Gas dan Minyak
• Kementerian Industri Pertahanan
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Rekayasa Mesin Umum
• Kementerian Alam dan Lingkungan
• Kementerian Transportasi
• Kementerian Industri Radio
• Kementerian Perikanan
• Kementerian Pertanian dan Pangan
• Kementerian Pembangunan Khusus dan Karya Instalasi 
• Kementerian Industri Perkapalan 
• Kementerian Perdagangan 
• Kementerian Pembangunan Transportasi 
• Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial 
• Kementerian Industri Batu Bara
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Industri Kimia dan Bahan Bakar
• Kementerian Perekonomian dan Perkiraan Ekonomi
• Kementerian Industri Elektronik
• Kementerian Industri dan Instrumen Elektromekanik
• Kementerian Energi dan Kelistrikan
• Kementerian Hukum

The post Sistem Pemerintahan Uni Soviet appeared first on HaloEdukasi.com.

Berdirinya Uni Soviet berawal dari sebuah revolusi besar terhadap kekaisaran Rusia yang sudah berdiri sejak Desember 1825 yang disebut dengan istilah Tsar. Ketsaran Rusia telah menghapuskan perbudakan dan penindasan pada tahun 1861. Meski begitu penghapusan ini atas dasar persyaratan yang dirasa merugikan golongan petani. Ketidakpuasan tersebut memunculkan organisasi-organisasi revolusioner. 

Setelah Revolusi tahun 1905 berdiri sebuah parlemen yang bernama Parlemen Duma.  Pada saat itu Tsar yang sedang bertahta adalah Tsar Nicholas II yang menolak untuk beralih dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Kekacauan di Rusia semakin menjadi ketika perang dunia meletus dan banyak rakyat yang menderita terutama kelaparan. Keterpurukan Rusia semakin parah dengan kekalahan militer dalam perang dunia I. 

Hal tersebut memicu pemberontakan di kota Petrograd atau saat ini adalah Saint Petersburg dengan puncak pemberontakan terjadi pada pada Maret 1917. Kali ini Tsar Nicholas II berhasil digulingkan kemudian dibentuklah pemerintahan Semetara Rusia.

Pada waktu yang bersamaan muncul dewan pekerja yang dalam bahasa Rusia disebut sebagai ‘Soviet” yang bersatu dalam partai Bolshevik bentuk dari  oleh Vladimir Lenin. Partai ini memimpin pasukan yang dikenal sebagai Pasukan Merah untuk menyerang pemerintahan Sementara Rusia dan mendesaknya agar menyerahkan seluruh kekuasaan dan pemerintahan kepada Soviet. Serangan ini diluncurkan pada 7 November 1917 di Petrograd dan dikenal sebagai peristiwa sebagai Revolusi Sosialis Oktober Besar. 

Pada masa ini terjadi perang saudara yang melibatkan antara Pasukan Putih dengan Pasukan Merah dan dimenangkan oleh pasukan Merah. Pada tanggal 28 Desember 1922 melalui sebuah konferensi delegasi RSFS Rusia, RSFS Transcaucasia, RSK Ukraina dan RSK Belarusia sepakat untuk membentuk Uni Soviet. Dokumen-dokumen tersebut kemudian disahkan oleh dan ditandatangani oleh kepala delegasi yakni Mikhail Kalinin, Mikhail Tskhakaya, Mikhail Frunze, Grigory Petrovsky, dan Alexander Chervyakova. 

Proklamasi pembentukan Uni Soviet dilakukan  pada tanggal 30 Desember 1922 panggung Teater Bolshoi. 

Ketika Uni Soviet mulai mengalami kemunduran ekonomi, berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan keadaan. Pada saat itu Uni Soviet berada di bawah kepemimpinan  Gorbachev mencoba dengan menggunakan Kebijakan perestroika dan glasnost yang ternyata menimbulkan masalah-masalah lainnya. 

Glasnost yakni kebijakan keterbukaan terhadap semua bidang pemerintahan Uni Soviet justru mengangkat masalah sosial yang sudah ditutupi selama ini dari media. Melalui media massa masalah-masalah sosial seperti korupsi, ketinggalan zaman, perumahan yang buruk muai mendapat perhatian dunia. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Uni Soviet perlahan-lahan memudar terutama pada masa perang di Afganistan dan kekeliruan penanganan Bencana Chernobyl. Uni Soviet semakin kacau dengan adanya perselisihan antara negara-negara kerjasamanya dengan negara Eropa Timur atau dikenal dengan istilah pakta warsawa. Perselisihan ini menyebabkan negara-negara di bawah kekuasaan Uni Soviet yang berhaluan Partai Komunis mulai runtuh. Negara tersebut antara lain Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Jerman Timur, Polandia, dan Rumania. 

Ketika tiba masa pemilihan untuk dewan regional di USSR ternyata dimenangkan oleh golongan  kaum nasionalis dan tokoh pembaruan radikal. Gorbachev masih menerapkan  kebijakan-kebijakan ekonomi warisan Stalin sehingga masyarakat masih terus kecewa. Memasuki tahun 1990 Uni Soviet sudah benar-benar kehilangan kendali terutama dalam bidang ekonomi. Kebijakan yang diharapkan mampu mengembalikan ekonomi justru menyebabkan kemacetan produksi secara total. 

Keadaan yang terus memburuk memaksa Komite Pusat Partai Komunis untuk melepaskan seluruh kekuasaan tepatnya pada tanggal Pada tanggal 7 Februari 1990. Pertengahan tahun 1991 negara-negara anggota USSR mulai melepaskan diri.  Tanggal 8 Desember 1991,  Presiden RSFS Rusia, RSS Ukraina, dan RSS Byelorusia menandatangani Piagam Belavezha yakni kesepakatan pembubaran persatuan dan digantikan dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS). 

Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal  25 Desember 1991 dan memberikan kedudukannya kepada Boris Yeltsin yang kelak menjadi presiden Rusia pasca Uni Soviet hingga tahun 1999. Uni Soviet benar-benar berakhir setelah Majelis Agung Uni Soviet resmi membubarkan diri pada 26 Desember 1991. 

The post Sejarah Uni Soviet: Pembentukan Hingga Masa Pembubarannya appeared first on HaloEdukasi.com.