Di tengah persaingan dagang (diawali dengan kasus perebutan rempah di Banten pada tahun 1596 yang menurunkan harga rempah secara drastis), VOC sengaja dibentuk dengan wewenang yang besar sehingga tiada lawan. Belanda tidak lagi menderita kerugian ataupun kesulitan dalam pemasukan karena segala sumber penghasilan datang dari VOC.

Walaupun biasanya sebuah organisasi memiliki kekuasaan yang terbatas, tidak dengan VOC. Bila diumpamakan, maka kekuasaan organisasi ini justru setara dengan besarnya kekuasaan suatu negara yang seolah tidak bisa diganggu gugat dan sulit dikalahkan oleh pihak manapun.

Pengertian Hak Oktroi VOC

Rahasia dibalik wewenang super besar tersebut yang membawa keuntungan tanpa batas bagi Belanda adalah Hak Otroi VOC, yakni hak-hak istimewa yang Kerajaan Belanda berikan kepada organisasi tersebut. Kata “oktroi” berasal dari kata auctorare yang merupakan bahasa Latin dan memiliki makna “otorisasi”.

Perdagangan menjadi lebih lancar ketika seseorang atau pihak tertentu memegang Hak Oktroi VOC, termasuk dalam hal penjualan dan eksploitasi produk. Hak ini bisa dipindahtangankan dari pihak berwenang ke pihak lainnya untuk bisa menjalankan usaha tanpa ada yang menghambat.

Selama Belanda di Indonesia dan melakukan usaha dagang, segala urusan perizinan perusahaan pun bisa dengan mudah dan cepat selesai berkat hak oktroi tersebut. Pihak pemegang hak oktroi bisa menentukan siapa yang boleh maupun tidak boleh berdagang, menggunakan, memproduksi, mengimpor, maupun menyimpan produk tertentu di Indonesia.

Oleh sebab itu, keberadaan Hak Oktroi VOC kemudian memuluskan monopoli perdagangan oleh VOC karena Belanda ingin selalu memenangkan persaingan dagang. Dengan kata lain, VOC merupakan perwakilan pemerintah Belanda untuk bisa menguasai perdagangan bahkan di wilayah-wilayah baru.

Isi Hak Oktroi VOC

Hak Oktroi VOC tidak hanya berisikan segala hal untuk kepentingan dagang saja. Dan karena hak ekslusif ini ada untuk melindungi perdagangan Belanda (baik sesama pedagang maupun sesama bangsa Eropa dan Asia lainnya), berikut adalah isi hak oktroi tersebut.

1. Menjadi wakil resmi pemerintah Belanda di Asia.
2. Mencari kolonial baru, berperang (menyatakan perang sewaktu-waktu jika diperlukan dengan negara/kerajaan lain di Indonesia dan memiliki pasukan/angkatan perang sendiri), merebut dan memerintah negara jajahan.
3. Melakukan monopoli perdagangan di Asia, baik itu Nusantara maupun wilayah timur Tanjung Harapan.
4. Melakukan monopoli perdagangan termasuk di wilayah antara Afrika dan Amerika Selatan.
5. Melakukan monopoli perdagangan di Hindia Timur, khususnya untuk rempah-rempah.
6. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri.
7. Memungut pajak (pungutan wajib yang disebut dengan istilah verplichte leverantie dari kerajaan-kerajaan di Indonesia serta termasuk rakyat Indonesia untuk hasil bumi dan sewa tanah kepada contingenten dan Belanda).
8. Merekrut pegawai baru maupun memberhentikannya sewaktu-waktu apabila sudah tidak diperlukan.
9. Membuat perjanjian damai dengan negara/kerajaan yang sempat berseteru.

Dari isi hak oktroi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak istimewa VOC tersebut sama seperti mereka sedang melaksanakan pemerintahannya sendiri (seperti sebuah negara yang tengah berada di dalam negara lain). Ada kekuasaan yang bersifat absolut bagi siapapun pemegang Hak Oktroi VOC.

Dampak Hak Oktroi VOC

Karena kekuasaan yang dimiliki VOC kala itu sangat besar, mereka dapat berpengaruh di mana saja, termasuk ikut campur tangan mengurus hal-hal yang sebenarnya bukan ranahnya. Tidak sekadar ikut campur, dengan hak istimewa yang VOC miliki, mereka bahkan bisa mengatur kebijakan-kebijakan baru untuk sejumlah kerajaan di Indonesia.

Dengan kata lain, beberapa pemimpin kerajaan di Indonesia tidak lagi mampu berkutik melawan VOC atau bahkan menolak permintaan atau penawaran VOC karena telah menerima bantuan mereka.

Ini adalah awal VOC menjadikan beberapa kerajaan di Indonesia tersebut sebagai “boneka” yang dapat mereka kontrol demi meraup keuntungan bagi organisasi. Kekuasaan dan intimidasi super besar dari keberadaan Hak Oktroi VOC kemudian mengakibatkan rangkaian dampak-dampak sebagai berikut.

• Menduduki Indonesia bagian timur, yakni wilayah Ambon.
• Merebut benteng pertahanan Portugis di Indonesia (yang kala itu ada di Maluku), lalu memberi nama benteng tersebut Benteng Victoria.
• Mengusir Portugis dari Maluku sebagai bentuk bantuan terhadap Sultan Baabullah; sebagai gantinya, VOC memonopoli perdagangan di Maluku.
• Melarang pedagang-pedagang Maluku menjual rempah-rempah ke pedagang lain sehingga VOC harus mengawasi para pedagang ini melalui pelayaran Hongi untuk mengetahui siapa yang mematuhi aturan tersebut dan siapa yang tidak. Bagi yang melanggar dan justru menjual rempah ke pedagang lain, pedagang yang dimaksud akan memperoleh hukuman berat dari para VOC.
• Mengatur dan mengendalikan seluruh proses penebangan tanaman rempah-rempah sekaligus produksinya, padahal semua tanaman dan produksi rempah-rempah tersebut kesemuanya adalah milik orang dan pedagang Maluku.
• Memungut pajak dari rakyat yang menggunakan hasil bumi; pembayaran pajak ini bersifat wajib.
• Menunjuk Pieter Both (gubernur jenderal) sebagai pengendali kekuasaan khusus di wilayah-wilayah yang telah berada di bawah wewenang VOC; hal ini terjadi pada tahun 1610 dan dilakukan oleh Heeren Zeventien.
• Pieter Both membuat dan menetapkan beberapa kebijakan yang diantaranya adalah pembangunan pos perdagangan di Banten dan Maluku, pembentukan perjanjian dengan penguasa Maluku untuk menaruh lebih banyak pengaruh VOC, pembelian tanah dengan luas 91×91 m di Jayakarta yang di kemudian hari kita kenal sebagai Kota Batavia, serta pendekatan dengan Pangeran Wijayakrama saat ke Jayakarta untuk menjalin hubungan baik.
• Membentuk Dewan Hindia (Road van Indie) sebagai penasehat sekaligus pengawas gubernur jenderal supaya bisa menjalankan kekuasaannya dengan baik dan terkontrol.
• Memberi bantuan kepada penguasa daerah konflik dengan meminta imbalan setelah konflik berhasil diatasi. Biasanya imbalan yang diminta VOC adalah berupa daerah kekuasaan.
• Menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan pemerintah tradisional agar penguasaan wilayah di Indonesia bisa berjalan lancar dan semakin luas.
• Memerintahkan warga Priangan, Jawa Barat untuk menanam kopi di wilayah mereka; hal ini tergolong sebagai bentuk kerja paksa agar Belanda diuntungkan.
• Meminta rakyat wajib membayar pajak dalam bentuk hasil bumi yang sama sekali belum VOC miliki dan monopoli.
• Menduduki wilayah sebelah barat Indonesia usai mengusir Portugis dan menggantikan posisi Portugis di Malaka pada tahun 1641.
• Menguasai Makassar setelah berhasil melakukan pemaksaan terhadap Sultan Hasanuddin untuk menyerah sekaligus menandatangani Perjanjian Bongaya di tahun 1667.
• Memperoleh hak monopoli dagang dari Raja Sulaiman (Kalimantan Selatan) setelah melakukan pemaksaan; setelah semakin berkuasa, VOC berupaya mempertahankan wilayah yang sudah berhasil dikuasai dengan membangun benteng pertahanan di tiap-tiap wilayah tersebut.
• Mengatur tidak hanya hal-hal perdagangan, tapi juga segala kegiatan pemerintahan dan turut campur dalam bidang politik wilayah yang sudah dikuasai. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa VOC menggunakan hak oktroi bukan seperti organisasi biasa melakukan seperti sebuah negara.

Faktor Akhir Masa Jaya VOC dan Hak Oktroi-nya

Hak Oktroi VOC menjadi kunci keberhasilan VOC dan pihak Belanda menguasai wilayah Indonesia dari barat hingga timur (walaupun belum semua, namun sebagian besar telah berada di tangan mereka). Namun rupanya, organisasi yang lebih menyerupai sebuah negara ini tidak bertahan terlalu lama.

Setiap organisasi memiliki masalahnya masing-masing, begitu pula VOC kala itu, dan berikut ini adalah faktor-faktor dibalik runtuhnya VOC dan hak oktroi tidak lagi dapat menyelamatkan.

• Masalah Pengawasan

Ketamakan dalam hal menguasai berbagai wilayah Nusantara menjadi suatu faktor yang justru melemahkan VOC. Masalah pertama yang timbul di dalam organisasi ini adalah kesulitan dan kewalahan dalam hal pengawasan setiap wilayah kekuasaan mereka.

Karena terlalu banyak hal yang mereka turut campur tangan, tidak hanya dalam hal perdagangan, namun politik dan pemerintahan juga, maka mereka tidak lagi mampu melakukan seperti awal mulanya. Salah satu daerah kekuasaan VOC, yakni Batavia, mengalami pertumbuhan penduduk pesat kala itu.

Sebagai wilayah yang dijadikan pusat kekuasaan VOC, Batavia kemudian menjadi padat penduduk sehingga berbagai kegiatan tidak lagi bisa dengan mudah diawasi dan dikendalikan oleh VOC. Hal ini menjadi awal dari persoalan serius yang belum disadari oleh pejabat maupun anggota organisasi Belanda ini.

• Masalah Keuangan

Selain kewalahan dalam hal pengawasan, masalah keuangan pun ikut timbul. Masalah keuangan tidak terjadi begitu saja, tapi dari hutang yang terus menumpuk sejak tahun 1673. Meski semula VOC memperoleh keuntungan besar dari monopoli perdagangan dan penguasaan wilayah, hutang membuat keuntungan tersebut menurun drastis.

Para petinggi VOC pun tidak seketat itu dalam pengaturan anggaran. Pengeluaran VOC kurang tepat sasaran, sebab mereka harus mengeluarkan biaya tinggi untuk keperluan perang, hingga penerapan feodalisme oleh pemerintah sehingga memengaruhi lilitan hutan yang semakin ketat.

Para petinggi VOC juga memiliki hobi membuang-buang uang untuk kesenangan pribadi. Tidak heran bila pengeluaran membengkak dan masalah keuangan semakin serius karena kebiasaan berfoya-foya mereka.

• Masalah Korupsi

VOC tidak juga lepas dari masalah korupsi yang kemudian semakin menghancurkan kejayaan yang mereka telah dapatkan. Pejabat VOC terlalu sering menerima hadiah dan upeti setiap pergantian jabatan di organisasi yang kemudian membuat kepentingan pribadi menjadi prioritas daripada organisasi yang mereka jalankan.

Melalui penerimaan hadiah maupun upeti, hal ini sama dengan mendukung korupsi dan memperkaya diri. Ketika korupsi semakin sering terjadi, kondisi keuangan VOC memburuk dan kemudian mengakibatkan kebangkrutan.

Sejak VOC bangkrut dan diketahui korupsi sebagai penyebabnya, pemberian julukan Vergaan Onder Corruptie (tenggelam dalam korupsi) pun dimulai. Sebagai solusi akhir dari lilitan hutang VOC, Pemerintah Belanda mengambil alih seluruh saham sekaligus wilayah kekuasaan VOC dan pembubaran organisasi ini terjadi pada tahun 1799.

The post Hak Oktroi VOC : Pengertian, Isi, Dampak, dan Faktor appeared first on HaloEdukasi.com.

VOC berhasil menjadi perusahaan raksasa dan terkaya sepanjang sejarah. Jika kekayaannya dikalkulasi pada masa sekarang maka setara dengan gabungan 20 perusahaan terbesar saat ini. Total aset yang dimiliki VOC mencapai US$7.9 atau 110 Kuadriliun Rupiah atau Rp110.600 triliun.

Meski memperoleh kekayaan yang melimpah namun perusahan ini akhirnya jatuh bangkrut. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kemunduran VOC bukanlah tanpa sebab melainkan ada beberapa faktor seperti berikut ini. 

1. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tindakan korupsi adalah bentuk penyalahgunaan terhadap keuangan baik perusahaan maupun negara dengan tujuan kepentingan individu. Para petinggi VOC sudah sangat akrab dengan praktik korupsi. 

Mereka menggunakan uang perusahaan untuk berfoya-foya seperti membeli rumah mewah. Hal yang memicu para pejabat VOC melakukan tindak korupsi adalah karena upah yang tidak sepadan bahkan cenderung kecil.

Akhirnya mereka mencoba mencari uang tambahan dengan cara korupsi dan juga dengan pungutan liar. Praktik korupsi semakin lancar dengan tidak adanya pengawasan yang ketat. Hampir seluruh pegawai VOC melakukan korupsi dari yang tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. 

Selain korupsi, pegawai VOC juga kerap melakukan pemalsuan laporan keuangan, suap atas penerimaan pegawai baru, penyelundupan barang ekspor dan lainnya. 

2. Penggulingan Raja Willem V

Ketika Belanda takluk di tangan Perancis, pemimpin Napoleon Bonaparte mengakhiri masa kepemimpinan Raja Willem V dengan cara menghilangkannya, sejak saat itu harus tunduk kepada Perancis termasuk urusan politik dan dagang. 

Perancis memegang prinsip yang tidak sejalan dengan VOC yakni kebebasan. Karena perubahan politik ini ruang gerak VOC menjadi terbatas bahkan mengalami kerugian. VOC pun tidak dapat memberikan pemasukan lagi kepada Belanda dan justru meninggalkan utang sebesar 136,7 juta Gulden. Oleh sebab itu Raja Willem menganggap VOC tidak perlu diteruskan dan akhirnya membubarkannya. 

3. Terlalu Banyak Utang

Pada poin sebelumnya disebutkan bahwa VOC dibubarkan dalam keadaan memiliki utang yang membengkak. Utang tersebut berasal dari kegagalan VOC dalam mengelola modal.

Alih-alih meningkatkan saham baru agar mendapat modal tambahan, VOC mengandalkan modal yang diinvestasikan kembali dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya perusahaan beralih ke utang.

Utang pertama VOC dilakukan pada tahun 1630-an yang menyebabkan rasio utang meningkat menjadi dua. Rasio tersebut semakin besar hingga pada tahun 1780-an menjadi 18. 

4. Gagal Dalam Bidang Militer

VOC memiliki aturan yakni hak otroi dalam pasal 34 dan 35 yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh melintasi laut antara Tanjung Harapan sampai ke Selat Magellan.

Namun Meski VOC merupakan perusahaan besar dan kaya namun perusahaan ini tidak memiliki militer yang kuat sehingga penjagaan tidak begitu ketat.

Oleh sebab itu aturan tersebut dapat dilanggar dengan mudah terutama oleh bangsa lain seperti Inggris, Portugal, dan Spanyol di mana kapal halal mereka berlayar di wilayah VOC tanpa halangan sedikit pun. 

5. Anggaran yang Terlalu Besar 

Meski memiliki pemasukan yang besar namun VOC juga memiliki kegiatan yang cukup banyak. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang besar. Pada akhirnya pengeluaran pun juga sama besarnya.

Kegiatan VOC di Indonesia sendiri antara lain menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk perdagangannya, pelayaran hongi, politik pecah belah atau devide et impera agar hubungan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak akur, serta membangun  pangkalan-pangkalan dan perluasan wilayah VOC. 

Pengeluaran atau anggaran VOC tidak hanya untuk mendanai kegiatan-kegiatannya saja melainkan hal lain. Hal lain tersebut antara lain biaya para pegawai yang sangat banyak. 

6. Banyaknya Perlawanan Pribumi

Tak hanya biaya anggaran saja yang besar, adanya perlawanan dari masyarakat juga semakin menambah pengeluaran VOC. Masalah semakin besar ketika perlawanan dilakukan dalam skala besar hingga memicu peperangan dan dilakukan oleh banyak kelompok.

Peperangan tersebut terjadi tidak hanya di satu daerah saja melainkan di berbagai wilayah kekuasaan VOC. Bahkan peperangan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. 

7. Wilayah Indonesia yang Terlalu Luas

Jumlah pegawai VOC memang sangat banyak namun wilayah Indonesia terlalu luas. Saking luasnya meski banyak namun faktanya tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Akibatnya beberapa wilayah tidak dijaga dan akhirnya hancur. 

8. Kekurangan Kapal Dagang

Selain mendapat serangan dari warga pribumi, VOC juga mendapat serangan dari negara Eropa lainnya. Serangan tersebut merusak kapal dagang milik VOC hingga akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Sedikit kapal yang digunakan artinya hanya sedikit pula komoditas yang dapat diangkut. Maka keuntungan yang didapatkan juga menurun. 

9. Muncul Saingan Baru 

Keberadaan VOC semakin terdesak ketika muncul saingan-saingan dagang baru. Mereka adalah East Indian Company atau EIC milik Inggris dan Compagnie des Indes atau CDI milik Perancis. EIC bahkan menjadi perusahaan terkuat pada abad ke 17. 

Perusahaan dengan teh sebagai komoditas utama mereka memiliki wilayah dan tentaranya sendiri. Wilayah kekuasaan EIC hampir seluruh dari anak benua India. 

10. Kolonialisme Perancis

Negara-negara di Eropa saling bersaing dalam ekspedisi. Masing-masing negara ingin menguasai banyak negara. Terutama Perancis dan Inggris yang merupakan saingan berat. 

Perancis mencoba melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara yang mana sebagian besar sudah diduduki Belanda. Oleh sebab itu keberadaan Perancis mengancam perusahaan-perusahaan Belanda termasuk VOC. 

11. Maraknya Perdagangan Gelap 

VOC membeli rempah-rempah dari pedagang Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu secara diam-diam rakyat menjual rempah-rempah kepada pihak lain yang lebih menguntungkan. Untuk mengatasi hal ini maka diberlakukan kebijakan pelayaran hongi dengan menggunakan perahu kora-kora. 

The post 11 Faktor yang Menyebabkan VOC Runtuh appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam sistem pertanian, dibuat sistem irigasi yang baik sehingga hasil pertanian pun menjadi berkualitas. Tidak hanya itu, pada bidang perdagangan dan pelayaran pun, pemerintahan Banten membuka kesempatan bagi para pedagang luar seperti Persia, Arab, China, India, Melayu, dan Filipina, untuk masuk berdagang di wilayah Kesultanan Banten. Hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, juga dijalin dengan baik. Alhasil, Kesultanan Banten pun semakin kuat dan tangguh.

Keberhasilan Sultan Ageng Tirtayasa dalam memimpin Kesultanan Banten, ternyata membuat Belanda tidak senang. Hal ini dinilai Belanda, kebijakan-kebijakan Sultan Ageng Tirtayasa banyak yang merugikan negerinya. Terlebih, saat Sultan Ageng Tirtayasa menentang VOC (Vereenidge Oostindiche Compagnie) atau kongsi dagang Hindia Belanda yang menerapkan perdagangan dengan sistem monopoli.

Tentunya, hal ini pun memicu konflik besar antara pemerintah Belanda dan Kesultanan Banten. Namun, meruntuhkan Kesultanan Banten bukanlah hal yang mudah, hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain, membuat Kesultanan Banten mendapat banyak dukungan dan bantuan, baik berupa pasukan dan juga persenjataan.

Beberapa kali menerima kekalahan dari Kesultanan Banten, membuat Belanda mencari taktik lain untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Politik devide et impera atau lebih dikenal sebagai politik adu domba, menjadi pilihan utama Belanda untuk menghancurkan Kesultanan Banten, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan memanfaatkan perselisihan diantara putra-putra Sultan Ageng Tirtayasa, Belanda pun perlahan mulai menjalankan politik adu domba.

Belanda mulai menghasut putra-putra Sultan Banten ke-6 itu, yakni Sultan Abu Nasr Abdul Kahar atau lebih dikenal Sultan Haji dan adiknya Pangeran Purbaya. Sultan Haji pun termakan hasutan Belanda yang ingin meruntuhkan Kesultanan Banten. Ia berpikir bahwa sang ayah yakni Sultan Ageng Tirtayasa akan menyingkirkan dirinya dari pewaris tahta yang akan diberikan kepada adiknya, yaitu Pangeran Purbaya.

Perang saudara pun tidak dapat dihindarkan. Sultan Haji memutuskan untuk bersekutu dengan Belanda dan secara terang-terangan menyatakan perang dengan ayah dan saudaranya sendiri. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa tidak tinggal diam. Ia pun bersama Pangeran Purbaya dan pengikut setianya, turut berperang menentang Sultan Haji dan Belanda.

Peperangan demi peperangan pun terjadi, hingga mengakibatkan Sang Sultan Banten ke-6 itu harus meninggalkan keratonnya di Sorosowan dan membuat keraton baru di Dusun Tirtayasa. Dari sinilah Sultan Banten ke-6 itu lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa.

Namun demikian, tidak menghentikan Belanda untuk menghancurkan Sultan Banten ke-6 itu. Belanda terus mencari keberadaan Sultan Ageng Tirtayasa dan juga menjalankan politik adu domba dengan terus menghasut Sultan Haji, hingga akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa pun tertangkap dan dimasukkan ke dalam masuk penjara.

Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa pun menghembuskan nafas terakhir di dalam penjara. Tentunya, hal ini pun membuat kesedihan yang mendalam bagi para pengikut setia Sultan Ageng Tirtayasa dan juga Pangeran Purbaya. Sultan Ageng Tirtayasa pun dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Banten di sebelah utara Masjid Agung.

Inilah akhir masa kejayaan Kesultanan Banten yang hancur akibat politik adu domba (devide et impera), sehingga terjadilah perang antar keluarga sendiri yang berlarut-larut. Namun, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Belanda, terutama menolak kebijakan monopoli perdagangan VOC yang merugikan rakyat dan juga Kesultanan Banten, serta perubahan-perubahan yang dilakukan Sang Sultan untuk memajukan Kesultanan Banten, tentu mencatatkan namanya sebagai pemimpin yang amanah dengan visi kedepan memajukan bangsanya.

Oleh karena jasa-jasanya itulah, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan SK presiden republik Indonesia no. 045/TK/Tahun 1970 pada tanggal 1 Agustus 1970.

The post Sejarah Sultan Ageng Tirtayasa dan VOC Belanda yang Menarik untuk disimak appeared first on HaloEdukasi.com.

Apa itu Pelayaran Hongi?

Pelayaran Hongi merupakan sebuah sistem keamanan khusus yang bentuk oleh VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setiap pedagang yang melanggar aturan monopoli dagang makan akan diberi sanksi. Pelayaran ini disebut juga dengan ekspedisi hongi atau dalam bahasa Belanda disebut Hongi Tochten.

Pelayaran Hongi di Hindia Belanda dikhususkan di Maluku dan menggunakan kapal kora-kora yang disebut dengan kapal hongi. Dari sanalah kebijakan ini mendapat namanya.

Sejarah Pelayaran Hongi

Kebijakan pelayaran hongi adalah VOC yang merupakan badan persekutuan dagang milik Belanda di Nusantara. Saat itu yang mereka perdagangkan adalah rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Namun rempah-rempah tersebut sangat langka dan sulit untuk didapatkan karena akses menuju daerah penghasil rempah-rempah tidaklah mudah.

Kesulitan dan kelangkaan tersebut membuat harga rempah-rempah setara dengan harga emas. Indonesia tepatnya Malaka adalah salah satu daerah yang kaya akan hasil rempah-rempahnya, tak heran jika Indonesia menjadi incaran bangsa Eropa.

Melihat begitu melimpahnya rempah-rempah di Nusantara membuat Belanda ingin menguasai sepenuhnya. Semua pedagang rempah-rempah diwajibkan untuk menyerahkan hasilnya ke VOC.  Namun Belanda mempunyai banyak pesaing seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol. Sehingga dibentuklah badan pengawasan untuk menghukum bahkan membunuh siapa saja yang melanggar aturan VOC. Kebijakan yang dinamakan pelayaran hongi ini diterapkan oleh Laurens Reael yang merupakan gubernur Jenderal VOC ketiga.

Tujuan Pelayaran Hongi

Dibentuknya suatu badan atau lembaga pasti mempunyai tujuan. Begitu juga dengan VOC mengadakan pelayaran hongi yang bertujuan untuk:

• Mengawasi jalannya monopoli perdagangan Belanda di Nusantara
• Memusnahkan produk rempah-rempah yang berlebihan
• Mempertahankan jalannya monopoli dagang Belanda
• Memperkuat VOC.

Dampak Pelayaran Hongi

Diterapkannya sistem pelayaran hongi menimbulkan beberapa dampak seperti dampak positif dan juga dampak negatif bagi rakyat Nusantara.

• Dampak Negatif
  Dampak negatif dari adanya pelayaran hongi adalah VOC semakin kuat dan berkuasa di tanah Indonesia khususnya Malaka. Selain itu Belanda juga mendapatkan keuntungan yang melimpah atas perdagangan rempah-rempah tersebut karena semua pedagang wajib menjualnya ke VOC. VOC menjual rempah-rempah dengan harga tinggi namun membelinya dengan harga yang sangat murah. Pedagang pribumi diperlakukan sewenang-wenang sehingga rakyat banyak kerugian
• Dampak Positif
  Adanya pelayaran hongi menunjukkan sikap sewenang-wenang Belanda terhadap pribumi. Hal ini menumbuhkan rasa persatuan pribumi dan menguatkan tekad mereka untuk mengusir Belanda dari Indonesia.

Peraturan Pelayaran Hongi

Sebelum pelayaran hongi diterapkan, pihak VOC melakukan perjanjian dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di daerah tersebut seperti raja, patih, maupun sultan setempat. Perjanjian tersebut berisi daerah tersebut tidak menyetujui VOC maka mereka akan memusnahkan cengkeh, namun apabila daerah tersebut setuju peraturan VOC yang semena-mena kan diterapkan.

Peraturan-peraturan dalam pelayaran hongi antara lain daerah tersebut harus menyediakan perahu kora-kora serta pendayung perahu. Perahu ini lah yang akan digunakan untuk menyebrangi pulau-pulau dan mengawasi para pedagang. Apabila ditemukan rakyat pribumi yang menolak untuk menjadi pendayung maka ia akan dicambuk atau dikenai denda.

VOC juga menerapkan aturan akan mengganti semua hal yang telah disediakan oleh daerah setempat. Namun pada kenyataannya mereka justru melakukan tindak korupsi dan kecurangan yang menyengsarakan rakyat.  

The post Pelayaran Hongi: Sejarah – Tujuan dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Pieter Both

Pieter Both adalah gubernur jenderal VOC yang pertama. Ia mulai menjabat pada tahun 1610 dan berakhir di tahun 1614. Both diperkirakan lahir di tahun 1568 di kota kecil Amersfoort. Sebelum menjadi pemimpin VOC ia berdagang di Italia dan mempunyai sebuah perusahaan di sana. Tahun 1609 ia diminta untuk tinggal di Hindia-Belanda dan memimpin VOC oleh para pedagang yang tergabung di VOC.

Tidak ada yang mengetahui pasti alasan pedagang memilih Both namun ia menyetujuinya. Kapal Pieter Both berlabuh di Banten pada tanggal 9 Desember 1610. Sesampainya tiba di Banten, Both segera mencari tempat untuk dijadikan pusat perdagangan. Both memilih Maluku sebagai pusat perdagangan namun kantor administrasi berpusat di Pulau Jawa.

Tugas yang diemban oleh Pieter Both adalah memberantas pedagang VOC yang melakukan korupsi. Selain itu Both juga bertugas untuk menjatuhkan monopoli rempah-rempah ke tangan VOC. Untuk merealisasikan tugas-tugasnya itu Peter Both membuat kebijakan diantaranya adalah membuat pos-pos perdagangan di Banten dan juga membuat perjanjian dengan Maluku untuk menguasai hasil bumi mereka yang berupa rempah-rempah.

2. Gerard Reynst 

Gerard Reynst adalah penerus dari Pieter Both. Ia mulai memimpin VOC sejak tahun 1614 hingga 1615. Masa kepemimpinannya memang sangat singkat sehingga tidak banyak catatan tentang Reynst. Diketahui Gerard Reynst lahir di Amsterdam tahun 1568. Ia merupakan saudagar sekaligus dewan direksi dari Nieuwe Brabantsche Compagnie yang merupakan cikal bakal VOC.

Beberapa kebijakan yang diterapkan Reynst selama memimpin VOC antara lain memulai perbudakan di Maluku, Ambon, dan Banda. Budak-budak ini kemudian dikirim ke Batavia. Reynst juga membangun gudang Mauritius untuk memperkuat VOC. Kebijakan lainnya adalah menyimpan rempah-rempah sebelum dikirim ke Belanda.

3. Laurens Reael

Pemimpin VOC selanjutnya adalah Laurens Reael yang lahir di Amsterdam pada tanggal 22 Oktober 1583 dan meninggal pada 21 Oktober 1937. Ia memimpin VOC selama empat tahun yaitu dimulai dari 1615 hingga 1619. Sebelum menjabat di VOC ia merupakan komandan yang mengepalai 4 buah kapal menuju ke Hindia-Belanda. Karena kinerjanya yang bagus itu lah ia diangkat sebagai Gubernur jenderal VOC yang ke tiga.

Kebijakan yang diterapkan oleh Reael adalah memberlakukan kapal hongi atau hongi tochten. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam perdagangan VOC. Dalam kebijakan ini pejabat VOC dilarang bertindak sewenang-wenang kepada pribumi. Namun di tengah-tengah masa kepemimpinannya, Reael berselisih dengan direktur VOC. Perselisihan tersebut membuat Laurens Reael mengundurkan diri.

4. Van der Capellen

Van der Capellen lahir dengan nama asli Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen. Ia lahir di Utrecht pada tahun 15 Desember 1778 dan meninggal di kampung halamannya pada tahun 1848. Ia adalah gubernur jenderal pertama setelah Inggris tidak berkuasa lagi di Hindia Belanda.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya cukup membuahkan hasil yang baik. Beberapa kebijakannya antara lain mengurangi monopoli rempah di Maluku, menghentikan sewa tanah yang ada di kerajaan Mataram Yogyakarta, serta membuat departemen pertanian, seni dan juga ilmu pengetahuan yang berada pulau Jawa. Kebijakan ini dapat dikatakan mendukung pribumi namun sayangnya dianggap lemah oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu ia dipulangkan ke Belanda pada tahun 1624.

5. Pieter de Carpentier

Gubernur jenderal Pieter de Carpentier memerintah VOC sejak tahun 1623 dan berakhir pada tahun 1627. Ia lahir di Antwerpen, Belgia pada tahun 1588 namun ia dan orangtuanya berpindah ke Belanda bagian Selatan. Setelah lulus dari sekolahnya ia kemudian bergabung dengan VOC dan mendapat gelar tertinggi.

Selama memimpin VOC ia menerapkan kebijakan-kebijakan seperti mengatur kehidupan warga Batavia, mendirikan balai kota, sekolah bakhan gereja. Ia juga mendirikan lembaga kepolisian lengkap beserta perangkatnya.

6. Jan Pieterszoon Coen

Jan Pieterszoon Coen adalah pemimpin VOC ke 6 dan merupakan gubernur jenderal ke 4 Hindia-Belanda. Ia adalah satu-satunya orang yang menjabat sebagai gubernur jendral VOC sebanyak dua periode yaitu pada 1619-1623 dan 1623-1627. Jan Pieterszoon Coen lahir pada tahun 1586 di kota Noord.

Ia tidak tahan dengan orang-orang lokal Banten dan juga orang Inggris yang ada di sana oleh sebab itu Jan memindahkan pusat perdagangan ke Jayakarta yang sekarang adalah Jakarta. Sebelumnya ia telah menaklukan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia.

Namun pada masa kepemimpinannya, Batavia di serang oleh pasukan Mataram dengan cara menyebarkan penyakit kolera yang dialirkan melalui sungai Ciliwung. Akibatnya banyak warga Belanda yang terserang penyakit ini hingga wafat. Wabah ini juga lah yang menyebabkan Jan Pieterszoon Coen wafat pada tahun 1629 di Batavia.

The post 6 Pemimpin VOC Beserta Biografinya appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam eksistensinya Belanda pernah mendirikan sebuah organisasi Vereenigde Oostindische Compagnie. Yang dalam perkembangan disebut dengan VOC.

Vereenigde Oostindische Compagnie merupakan organisasi kongsi dagang yang dibentuk untuk mempersatukan para pedagang Hindia Timur.

Sejarah Berdirinya VOC

Berbagai kekayaan sumber daya alam di Indonesia, menarik perhatian berbagai negara asing. Hal tersebut tak luput dengan rempah rempah yang ada di Indonesia. Salah satu negara yang tergiur dengan rempah rempah Indonesia ialah Belanda.

Untuk dapat menguasai rempah rempah Indonesia, Belanda membentuk sebuah kongsi dagang. Kongsi dagang tersebut dibentuk pada 20 Maret 1602, yang diberi nama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Kongsi dagang tersebut merupakan gabungan dari beberapa pedagang Belanda yang melakukan urusan dagang di Hindia Timur.

VOC juga disebut dengan Perserikatan Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur. Berdirinya VOC diresmikan secara sah di Amsterdam, Belanda. VOC didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda.

Hal tersebut untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia, dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang asing lain. Dalam menjalankan fungsinya, para parlemen memberikan hak istimewa bagi anggotanya. Hak itu disebut dengan hak oktroi atau hak octrooi.

Berikut beberapa hak yang diberikan Belanda kepada VOC.

• Hak untuk memonopoli perdagangan
• Hak untuk memiliki tentara
• Hak untuk melakukan ekspansi ke Asia, Afrika, dan Australia
• Hak untuk melakukan peperangan
• Hak untuk membuat sebuah perjanjian dengan raja raja yang dikuasainya
• Hak untuk mencetak uang sendiri
• Hak untuk mengangkat pegawai negeri sendiri
• Hak untuk dapat memerintah di negeri jajahannya

Dalam perkembangannya, Pieter Both merupakan gubernur Jenderal pertama VOC. Yang pada awal berdirinya VOC masih bermarkas di Nusantara tepatnya didirikan di Maluku. Pemilihan Maluku sebagai markas bukannya tanpa sebab.

Hal itu dikarenakan Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang cukup banyak. Pada tahun 1610, Pieter Both berhasil meyakinkan penguasa Banten agar VOC diperbolehkan untuk mendirikan sebuah pos perdagangan di situ.

Sedangkan pada tahun 1611, VOC melirik potensi yang dimiliki oleh Jayakarta. Pada saat itu, Jayakarta memiliki sebuah pelabuhan yang ramai. Hal tersebut pun dimanfaatkan VOC untuk memindahkan pos perdagannya yang semula berada di Banten ke Jayakarta.

Pendiri VOC

Berdirinya VOC tidak lepas akan peran para gubernur beserta dengan pendirinya. Kongsi dagang VOC didirikan atas usul yang diajukan oleh Johan van Oldebanevelt.

Beliau memberikan usul agar dibentuk sebuah forum kongsi dagang yang bertujuan untuk menggabungkan para pedagang Belanda ke dalam suatu serikat dagang. Saran tersebut diterima dengan senang hati oleh Pangeran Maurits dan Oldebanevelt.

Pangeran Maurits dan Oldebanevelt akhirnya membentuk VOC pada tanggal 16 Maret 1602. Pemerintah Belanda sangat mendukung keputusan tersebut.

Dalam proses pelaksanaannya, VOC didukung dengan  17 orang pegawai yang bekerja di bagian kantornya. Pada bagian kantor dipimpin oleh Francois Wittert.

Keserakahan dan Kekejaman VOC

Kekejaman VOC mulai nampak di Nusantara pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jaan Pieterszoon Coen (J. P. Coen) yang dimulai pada tahun 1679.

J. P. Coen dilantik sebagai Gubernur Jenderal untuk menggantikan posisi Laurens Reael. Dalam menjalankan pemerintahannya, J. P. Coen dikenal sebagai sosok yang ambisius, berani, dan sangat kejam.

Kebijakan pertama yang diterapkan oleh J. P. Coen ialah rencana untuk menaklukan serta mengambil alih kekuatan Jayakarta dari tangan kerajaan Banten dan Inggris.

Hal itu dikarenakan Jayakarta menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung perdagangan VOC. Pada tanggal 30 Mei 1619, Jayakarta berhasil dikuasai oleh VOC di bawah pimpinan J. P. Coen.

Setelah perebutan itu, VOC mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Batavia dijadikan sebagai pusat pemerintahan kongsi dagang VOC yang sebelumnya berada di Maluku.

Langkah langkah yang dilakukan VOC dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

• Merebut pasaran produksi dalam kegiatan pertanian dengan cara memonopoli hasil pertanian. Seperti yang kita tahu Indonesia dikenal sektor pertaniannya waktu itu.
• Tidak berperan aktif sama sekali dalam pelaksanaan pertanian, kegiatan pertanian dibiarkan begitu saja. Mereka memanfaatkan para petani pribumi untuk mengerjakan hasil pertanian. VOC hanya memanfaatkan hasilnya saja dengan paksaan.
• VOC melakukan pendudukan wilayah kekuasaan di beberapa titik wilayah yang strategis. Strategis untuk menghasilkan berbagai keuntungan bagi VOC.
• VOC mulai ikut campur dengan berbagai urusan pemerintahan di kerajaan kerajaan nusantara. Hal tersebut masih ada kaitannya untuk memonopoli harga hasil pertanian pribumi.
• Lembaga lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan tetap dipertahankan untuk dijadikan sebagai alat atau tangan panjang VOC.

Semua kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tidak jauh jauh dari tujuan monopoli. Kebijakan monopoli yang dilakukan oleh VOC berupa penetapan jumlah, jenis, serta harga barang yang ditentukan oleh VOC.

VOC yang semula hanya bertujuan untuk mengatur perdagangan antar pedagang Belanda di indonesia sebagai sebuah kongsi dagang. Dalam perkembangannya menjadi suatu lembaga politik yang haus kekuasaan.

Selain itu, hak dan kekuasaan yang diberikan oleh Belanda digunakan VOC untuk memperkuat kedudukannya di masyarakat. VOC juga menciptakan sebuah strata sosial baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak Berdirinya VOC

Kekuasaan Belanda di Indonesia khususnya VOC berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak tersebut merambah pada semua bidang kehidupan berbangsa di indonesia.

Berikut dampak dampak kekuasaan VOC di Indonesia:

• Munculnya kebijakan tanam paksa yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia.
• Adanya pengekploitasian sumber daya alam secara besar besaran oleh VOC.
• Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang diciptakan oleh pemerintahan Belanda.
• Berkembangnya berbagai jenis hasil kebun yang ada di indonesia. Hal tersebut menyebabkan tuntutan Belanda terhadap rakyat pribumi semakin besar.
• Pengambilalihan tanah milik warga pribumi sebagai lahan industrialisasi serta perkebunan.
• Munculnya cendekiawan karena adanya pendidikan yang dibentuk Belanda khusus kaum elit.
• Munculnya perlawanan dari berbagai daerah terhadap VOC.
• Masyarakat menanggung beban kerja rodi yang dilimpahkan oleh pemerintah VOC.

Pembubaran VOC

Runtuhnya VOC dimulai sejak terjadinya perubahan besar besaran dalam lembaga kepengurusan VOC. Parlemen Belanda mengeluarkan sebuah Undang undang. Undang undang tersebut mengatur mengenai kedudukan raja yang menjadi kedudukan penguasa tertinggi di VOC.

Raja Willem IV ditetapkan sebagai komando tertinggi dalam VOC. Adanya perubahan tersebut menyebabkan para petinggi VOC enggan untuk mempunyai keinginan dalam rangka kemajuan VOC. Mereka mengubah keinginan mereka untuk lebih memperkaya diri mereka pribadi.

Dalam hal ini, keruntuhan dari VOC dapat disebabkan akibat dua faktor, yaitu utang piutang VOC yang terlampau banyak yang diakibatkan dari operasi militer serta tindakan korupsi yang dilakukan oleh tubuh VOC yang sudah tidak terkendali. Seperti yang kita tahu VOC mengalami banyak sekali perlawanan dari beberapa daerah di Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan VOC harus mengeluarkan banyak uang demi memenangkan perlawanan itu. Atas berbagai pertimbangan tersebut, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Pembubaran tersebut dinyatakan oleh pemerintah Belanda.

Belanda menyatakan bahwa kongsi dagang VOC mengalami kebangkrutan dan dinyatakan bubar. Segala bentuk utang piutang dan hak milik VOC telah diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Namun, bubarnya kongsi dagang ini bukanlah akhir dari kolonialisasi Belanda, melainkan fase bergantinya penguasa di Indonesia.

The post Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC): Sejarah – Pendiri dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.