Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), de facto memiliki pengertian sebagai kenyataan yang sesungguhnya (fakta). Sedangkan pada bahasa Latin de facto merupakan ungkapan dengan pengertian “pada kenyataanya (fakta)” atau “pada praktiknya”.

Istilah ini bisa muncul dikarenakan adanya hal yang mengarah kepada pemerintahan, hukum, atau standard. Ketika membahas mengenai hukum maka de facto mengarah kepada apa yang terjadi pada kenyataannya atau praktiknya.

Kesimpulan yang didapatkan adalah de facto memiliki pengertian sebagai suatu kenyataan yang fakta sesuai dengan praktiknya yang sudah terjadi tetapi tidak dilandaskan dengan sebuah hukum internasional yang kuat dan sewaktu-waktu pernyataannya dapat dicabut begitu saja kapan saja, dan tidak diakui secara resmi di mata hukum.

Pengertian de facto dibagi menjadi dua :

• Pengakuan de facto secara tetap : pengakuan de facto secara tetap memiliki pengertian pengakuan dari negara lain yang dapat menjadikan adanya hubungan bilateral di bidang ekonomi, sedangkan untuk tingkat diplomatik masih belum terlaksanakan. Pengakuan ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sebuah negara yang hendak diakui telah memiliki tiga unsur konstitutif terbentuknya suatu negara yaitu: rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.
• Pengakuan de facto secara sementara : pengakuan de facto secara sementara memiliki pengertian bahwa pengakuan dari negara lain tidak bersifat tetap, apabila negara tersebut gugur suatu saat kedepannya maka pernyataan dari negara tersebut dapat ditarik atau tidak diakui kembali pernyataanya.

Selain adanya pengakuan dari negara lain, pengakuan dari de facto juga berkenan pada pengakuan dari rakyatnya untuk berdirinya suatu negara. Kekuasaan negara itu nyata jika rakyat bisa tunduk dan taat kepada kekuasaan suatu negara.

Kekuasaan suatu negara dapat di dapatkan secara sah dan tidak sah oleh pemerintah, maka dari pihak pemerintahlah yang mengakui terbentuknya suatu negara baru. Berikut uraian kedaulatan de facto secara sah dan kedaulatan de facto secara tidak sah.

• Kedaulatan de facto secara sah : Kedaulatan de facto secara sah memiliki pengertian kedaulatan pemerintah secara murni dengan adanya kehendak atau kemauan dari masyarakat.
• Kedaulatan de facto secara tidak sah : Kedaulatan de facto secara tidak sah memiliki pengertian kedaulatan pemerintah yang didasarkan secara pemaksaan atau kekerasan terhadap masyarakat.

Contoh dari de facto

Berikut merupakan beberapa contoh dari de facto :

• Adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara Mesir pada bulan Juni tahun 1947.
• Indonesia mengakui sebagai negara merdeka melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.
• Berdasarkan sejarah Indonesia, negara Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengadakan pertemuan Liga Arab supaya bangsa-bangsa Arab mendukung Indonesia.
• Awalnya Amerika Serikat mengakui adanya negara Vietnam Selatan, dua puluh tahun kemudian disaat negara Vietnam Selatan mengalami kekalahan dan bergabung dengan Vietnam Utara. Amerika Serikat menarik kembali pernyataannya.
• Pengakuan Timor Timur atas adanya pemerintahan Indonesia diatasnya.
• Bangsa-bangsa Eropa yang menjajahi rakyat di benua Asia dan Afrika.

Perbedaan de facto dan de jure

Berikut uraian apa yang menjadi perbedaan de facto dan de jure secara internasional:

• Pengertian yang berbeda

Perbedaan de facto dan de jure secara pengertian dimana de facto memiliki pengertian sebagai suatu keputusan yang didasarkan atas fakta atau pengakuan atas negara lain, yang dimana sudah memenuhi suatu syarat dalam berdirinya suatu negara.

Sedangkan de jure memiliki pengertian sebagai suatu keputusaan yang didasarkan atas hukum tertulis yang kuat dan sudah memenuhi segala persyaratan untuk memenuhi suatu negara yang merdeka.

• Jenis pengakuan yang berbeda

Perbedaan de facto dan de jure juga berdasarkan jenis pengakuan yang berbeda, dimana pengakuan pada de facto memiliki dua jenis sifat yaitu bersifat tetap dan sementara. Sedangkan pengakuan pada de jure memiliki pengakuan yang bersifat tetap dan penuh.

• Perbedaan dasar pengakuan

Pada dasar pengakuan dalam de facto, yang menjadi dasar atas pemberian pengakuan terhadap negara yang merdeka ialah negara yang memberi pengakuan mengetahui secara jelas bahwa negara yang hendak diakui tersebut telah memiliki berbagai persyaratan berdirinya negara.

Sedangkan dasar pengakuan pada de jure didasarkan pada asas-asas sistem hukum internasional yang berlaku.

• Jangka waktu pengakuan yang berbeda

Jangka waktu pengakuan pada de facto bersifat sementara, yang dimana bisa sewaktu-waktu ditarik kembali dari pihak yang memberikan pernyataan. Sedangkan jangka waktu de jure bersifat tetap atau selamanya dikarenakan hukum yang berlaku pada de jure bersifat hukum internasional.

• Cara pencabutan pengakuan yang berbeda

Pada pengakuan de facto dapat dicabut dengan pernyataan negara saja (berupa pernyataan tulisan dan lisan), sedangkan pengakuan pada de jure dapat dicabut dengan pernyataan hukum secara internasional yang berlaku.

• Bentuk hubungan yang dibentuk secara Bilateral berbeda

Pada pengakuan de facto di antara negara yang memberi pengakuan dan diberi pengakuan itu belum dapat melakukan hubungan bilateral dalam bidang politik dan ekonomi.

Sedangkan pada pengakuan de jure yang bersifat penuh, maka negara yang memberi pengakuan dan yang diberi pengakuan dapat menjalin hubungan bilateral dalam bidang politik dan ekonomi.

The post De Facto : Pengertian, Contoh, dan Perbedaannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Sedangkan de jure adalah pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan suatu negara berdasarkan hukum dan tertulis diatas kertas yang kemudian menjadi sebuah dokumen. Hingga saat ini ternyata masih ada beberapa negara yang belum juga mendapatkan pengakuan dari negara lain seperti negara-negara di bawah ini:

1. Transnistria

Negara yang memiliki nama lain yaitu Transdniestria adalah sebuah negara yang berbatasan dengan Ukraina di bagian timur dan Moldova di bagian barat.

Sebelum merdeka pada pada tahun 1990, Transnistria bergabung dengan Moldova namun memilih untuk berpisah setelah jatuhnya Uni Soviet dan Moldova bergabung dengan Rumania.  Setelah merdeka dari Moldova, kedua negara ini justru berperang pada tahun 1992. 

Hingga saat ini Transnistria baru mendapatkan pengakuan secara de jure oleh 3 negara yakni Abkhazia, Republik Artsakh dan Ossetia Selatan.

Namun sayangnya negara-negara tersebut juga belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sedangkan PBB masih menganggap negara seluas tidak lebih dari 1.000 km persegi masih menjadi bagian dari Moldova. 

2.  Somaliland

Sekilas mungkin kamu akan mengira bahwa negara Somaliland sama dengan Somalia namun keduanya berbeda. Negara dengan luas 284.899 km² ini mendapat kemerdekaannya dari Britania Raya pada tahun 1960 tetapi lebih memilih bergabung dengan Somalia.

Keputusan tersebut sepertinya kurang tepat lantaran Somalia dikuasai oleh Siad Barre yang diktator. Hal tersebut memicu terbentuknya milisi bersenjata Gerakan Nasional Somali yang pada 1991. 

Pada tahun tersebut juga Somaliland akhirnya memutuskan untuk mendirikan negara sendiri tepatnya pada bulan Mei. Meski merupakan negara pecahan dari Somalia namun kehidupan politik di Somaliland jauh lebih stabil namun tidak dengan infrastruktur negaranya.

Sudah 30 tahun sejak kemerdekaannya, Somaliland belum juga mendapat pengakuan dari negara lain dan organisasi internasional manapun. 

3. Republik Artsakh 

Republik Artsakh sebelumnya dikenal sebagai Republik Nagorno – Karabakh yakni sebuah negara di Kaukasus Selatan yang belum diakui kemerdekaannya oleh negara-negara lain di dunia. Negara yang dikuasai oleh militer Azerbaijan ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 10 Desember 1991.

Meski begitu negara seluas Aceh Timur ini belum mendapat pengakuan de jure karena masih dianggap sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan.

Negara ini hingga pada tahun 2020 masih mengalami konflik yang sudah dimulai sejak tahun 1988. Konflik tersebut terjadi akibat adanya perebutan wilayah antara Azerbaijan dan etnik Armenia.

Tak hanya wilayah saja yang diperebutkan tetapi juga masalah penamaan kota-kota di sana. Konflik tersebut tergolong rumit dikarenakan negaranya memang dikuasai oleh Azerbaijan namun penduduk mayoritasnya adalah suku Armenia. 

4. Abkhazia

Negara Abkhazia adalah sebuah negara pecahan dari Georgia yang merdeka pada tahun 1999. Namun sayangnya negara paling dikawal di wilayah Eropa ini hanya diakui oleh empat negara yaitu Rusia, Venezuela, Nauru, dan Nicaragua.

Negara tempat gua terdalam di dunia ini memiliki luas wilayah 8.665 km² dan penduduk sebanyak 245.246 pada tahun 2018. Hingga saat ini negara yang dianggap “setengah mati” ini masih mengalami konflik dengan Georgia. 

Abkhazia dijuluki sebagai negara setengah mati karena banyak bangunan-banguna yang terbengkalai dan tak terurus. Hal tersebut terjadi dikarenakan runtuhnya Uni Soviet dan menyebabkan peperangan di negara-negara laut hitam. Meski terkesan seperti kota mati “permata” karena memiliki destinasi wisata yang unik. 

5. Sahara Barat

Sahara Barat adalah wilayah sengketa di barat laut Afrika yang berbatasan dengan Aljazair dan Maroko. Negara ini berdiri sejak 14 November 1975 namun baru mendapat pengakuan dari Maroko saja hingga tahun 2006. Sebelum akhirnya dikuasai oleh Maroko, Sahara Barat dahulu dikuasai oleh Spanyol. 

Sahara Barat sebenarnya sudah mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol namun Maroko ingin menguasainya. Negara yang memilih El Aaiún sebagai ibukota negara ini memiliki nama resmi yaitu Demokratik Arab Sahrawi.

Berdasarkan pada data tahun 2016 jumlah penduduk Sahara Barat mencapai 586.000 jiwa  dengan luas negara 252.120 km². 

6. Armenia

Armenia adalah sebuah negara yang berada di wilayah Asia Barat yang berbatasan dengan Turki di sebelah barat dan Georgia di sebelah utara. Negara yang beribukota Yerevan ini masih belum mendapat pengakuan dari Pakistan. Hal tersebut karena Pakistan lebih pro terhadap Azerbaijan dibandingkan dengan Armenia. 

Sebelum berdiri negeri berjulukan “Land of Noah” ini bergabung dengan Uni Soviet. Armenia kemudian memisahkan diri pada 23 September 1991. Negara yang diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia ini memiliki wilayah seluas 29.743 km². 

7. Kosovo

Kosovo adalah sebuah negara di Eropa bagian tenggara yang telah merdeka secara de facto pada tanggal 17 Februari 2008. Sebelum menjadi sebuah negara yang mandiri Kosovo adalah salah satu provinsi di Serbia namun memisahkan diri secara sepihak. Sebanyak 99 negara telah mengakui kedaulatan Kosovo diantaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Singapura, Malaysia. 

Meski beberapa negara tetangga sudah mengakui kedaulatan Kosovo namun Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengakuan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan alasan Kosovo merdeka dengan cara melakukan gerakan separatisme.

Jika Indonesia mengakui negara yang beribukota di Pristina maka dianggap mendukung gerakan memisahkan diri atau separatisme. Selain Indonesia, negara lain yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Spanyol, Serbia dan negara-negara lainnya. 

8. Palestina

Nama Palestina mungkin sudah sangat akrab di telinga masyarakat dunia pasalnya negeri yang berada di Timur Tengah di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan ini terus mendapat gencatan dari Israel.

Palestina sebenarnya telah dinyatakan merdeka secara de facto pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) yang merupakan gabungan dari 7 Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Palestina pun sudah mendapat banyak pengakuan secara de jure dari Indonesia, Bahrain, Aljazair, Malaysia, Bangladesh dan ratusan negara lain. Namun masih banyak juga negara yang masih menolak kedaulatan negara yang berbatasan langsung dengan Mesir ini.

Beberapa negara yang belum mengakui Palestina antara lain Denmark, Austria, Belgia, Belanda, Monako dan puluhan negara lainnya. Alasannya adalah negara-negara tersebut lebih pro terhadap Israel.

9. Israel

Israel adalah sebuah negara di timur Laut Mediterania dengan ibukotanya yaitu Yerusalem. Negara seluas 22.145 km² ini berdiri setelah perang dunia II usai. Inggris membagi tiga wilayah menjadi Israel, Yordania dan juga Palestina. Sementara itu Israel menyatakan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. 

Israel bergabung dengan PBB satu tahun setelah kemerdekaannya dan telah mendapat pengakuan dari sebagian besar negara anggota PBB. Namun sebanyak 32 negara masih menolak kemerdekaan Israel.

Negara-negara yang kontra adalah mereka yang mayoritas penduduknya muslim seperti Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bhutan, Brunei Darussalam, Iran, dsb. Hal tersebut dikarenakan serangan Israel terhadap Palestina yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam. 

10. Ossetia Selatan

Ossetia Selatan adalah sebuah negara yang berada di Kaukasus yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada 28 November 1991.

Sama halnya dengan Abkhazia negara dengan ibukota Tskhinvali ini tidak dianggap sebagai negara berdaulat melainkan bagian dari Georgia. Negara yang mengakui kedaulatan Ossetia Selatan adalah Rusia dan masih bertahan hingga saat ini. 

11. Taiwan

Taiwan adalah sebuah negara yang berlokasi di kawasan Laut China Timur dan memiliki nama resmi Republik China dengan kota Taipei sebagai ibu kota negara.

Dulunya negara seluas 36.197 km² ini adalah bagian dari China namun memisahkan diri pada akhir tahun 1949. Sayang negara yang disebut sebagai “Negeri Formosa” ini belum mendapat pengakuan de jure bahkan dari PBB. 

PBB tidak mengakui kedaulatan Taiwan karena wilayahnya adalah tanah yang disengketakan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Taiwan bar mendapat pengakuan dari 15 negara diantaranya adalah Yaitu, Nauru, Tuvalu, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Aswatini, Saint Vincent dan Grenadines, Vatikan, Palau, Saint Lucia, Paraguay. 

The post 11 Negara yang Belum Diakui Secara De Jure appeared first on HaloEdukasi.com.