lembaga pemerintahan - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/lembaga-pemerintahan Tue, 12 Jan 2021 03:33:38 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.8 https://haloedukasi.com/wp-content/uploads/2019/11/halo-edukasi.ico lembaga pemerintahan - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/lembaga-pemerintahan 32 32 4 Lembaga Independen di Indonesia dan Tugasnya https://haloedukasi.com/lembaga-independen-di-indonesia Tue, 12 Jan 2021 03:29:01 +0000 https://haloedukasi.com/?p=19064 Selain lembaga-lembaga negara yang terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, di Indonesia juga terdapat beberapa lembaga yang memiliki kedudukan independen dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan guna menjamin adanya pembatasan kekuasaan dan juga untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif. Beberapa lembaga independen […]

The post 4 Lembaga Independen di Indonesia dan Tugasnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Selain lembaga-lembaga negara yang terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, di Indonesia juga terdapat beberapa lembaga yang memiliki kedudukan independen dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun.

Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan guna menjamin adanya pembatasan kekuasaan dan juga untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif.

Beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia telah diatur pembentukannya dalam UUD 1945 dan adapula yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan lain di bawah UUD 1945.

Berikut ini adalah jenis-jenis lembaga independen yang ada di Indonesia beserta peranannya masing-masing:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebelum era reformasi, kegiatan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Setelah reformasi, LPU yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970 diubah menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Presiden BJ Habibie melalui Keppres No 16 tahun 1999.

Dalam Undang-Undang, ketentuan mengenai KPU dijelaskan dalam Pasal 22 E UUD 1945 pada ayat ke (5). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ketentuan mengenai KPU dijelaskan lebih lanjut dalam UU no.12 tahun 2003, yaitu:

  • Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilu.
  • Pasal 15 ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan dalam melaksanakan tugasnya KPU menyampaikan laporan kepada presiden dan DPR.

Tugas dan Wewenang KPU

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah:

  • Merencanakan penyelenggaraan pemilu
  • Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan dalam pelaksanaan pemilu
  • Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu
  • Menetapkan peserta pemilu
  • Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
  • Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
  • Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
  • Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
  • Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur Undang-Undang

Keanggotaan KPU

Sejak awal berdirinya, keanggotaan KPU berubah-ubah sebagai berikut:

  • Pada masa Presiden BJ Habibi, keanggotaan KPU adalah berisi wakil-wakil pemerintah, wakil-wakil partai politik peserta pemilu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlah 53 orang. Komposisi anggota yang demikian menyebabkan kemandirian KPU sulit dicapai karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest).
  • Pada era Presiden Abdurrahman Wahid diadakan perubahan terhadap struktur keanggotaan KPU menjadi hanya 11 orang anggota yang berasal dari kalangan LSM dan akademisi.
  • Pada masa Presiden Megawati anggota KPU dipilih melalui seleksi yang kemudian diajukan kepada DPR untuk kemudian dilakukan pemilihan anggota KPU secara demokratis
  • Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggota KPU terdiri dari 7 orang yang diseleksi oleh tim seleksi yang terdiri dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Tim seleksi ini juga sekaligus bertugas menyeleksi calon anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)
  • Di era Presiden Jokowi, anggota KPU ditetapkan masih sebanyak 7 orang sebagai komisioner KPU.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hak asasi manusia adalah sebuah hak dasar yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh konstitusi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di Indonesia, kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya.

Untuk membantu penegakan hak asasi manusia di Indonesia, maka pemerintah membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Komnas HAM berkedudukan sebagai sebuah lembaga independen yang bertugas membantu pemerintah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Komnas HAM dibentuk pada bulan Juni 1993 melalui Keputusan Presiden No. 50 oleh Presiden Soeharto. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan disahkannya UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengubah struktur dasar dan kewenangan Komnas HAM.

Tujuan Komnas HAM

Tujuan Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 UU No.39 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  • Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komnas HAM

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:

  • Fungsi Pengkajian terhadap berbagai permasalahan HAM yang terjadi
  • Fungsi penelitian terhadap kasus HAM yang ditemukan
  • Fungsi penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia
  • Fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan HAM oleh berbagai lembaga negara dan masyarakat pada umumnya
  • Fungsi mediasi tentang hak asasi manusia.

Menurut UU No.39 tahun 1999, Komnas HAM juga membuka akses bagi masyarakat untuk membuat aduan atau pelaporan atas dugaan pelanggaran HAM dengan alasan kuat.

Keanggotaan Komnas HAM

Dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999, disebutkan bahwa:

Keanggotaan Komnas HAM adalah berasal dari tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Sementara itu, dalam Pasal 83 disebutkan:

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan dari Komnas dan diresmikan atau dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara.

3. TNI dan POLRI

Ketentuan mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pada pasal yang sama di ayat (2) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Peran dan Fungsi TNI dan POLRI

Pada awalnya peran dan fungsi TNI-POLRI digabungkan sehingga terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan POLRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian pula adanya dwifungsi ABRI yang dalam pelaksanaannya justru menimbulkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI-POLRI yang mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Setelah amandemen UUD, maka ada pemisahan peran dan fungsi antara TNI dan POLRI dimana TNI menjalankan tugas di bidang pertahanan negara dan POLRI menjalankan tugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas TNI dan POLRI

Tugas pokok TNI adalah:

  • Menegakkan kedaulatan negara
  • Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia
  • Melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

Tugas pokok POLRI adalah:

  • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  • Menegakkan hukum
  • Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kedudukan TNI dan POLRI

Menurut UU No.34 tahun 2004, dalam pergerakan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Adapun POLRI, maka kedudukannya adalah di bawah Presiden yang mana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bank Indonesia (BI)

Ketentuan mengenai Bank Indonesia dirumuskan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi : “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.

Adanya ketentuan tentang Bank Indonesia dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas kepada bank sentral sebagai lembaga yang sangat penting dalam mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan  moneter negara Indonesia.

Dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada Pasal 4 disebutkan bahwa:

  • Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
  • Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU
  • Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Diantara tugas dari Bank Indonesia adalah:

  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter negara Indonesia
  • Menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran
  • Mengawasi dan mengatur perbankan nasional

Adapun wewenang Bank Indonesia adalah:

  • Membuat dan memutuskan kebijakan moneter
  • Mengatur sistem pembayaran di dalam negeri
  • Mengatur sistem perbankan nasional

Keanggotaan Bank Indonesia

Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai keanggotaan dalam Bank Indonesia:

  • Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR
  • Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya satu kali asa jabatan berikutnya.
  • Pengganti anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak dua orang.

Larangan bagi anggota Dewan Guberbur Bank Indonesia:

  • Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga
  • Merangkap jabatan pada perusahaan manapun juga, kecuali jika karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

Lembaga Independen Lainnya

Selain lembaga yang telah disebutkan di atas, ada pula lembaga-lembaga independen lain yang keberadaannya tidak disebutkan dalam UUD 1945 akan tetapi ditetapkan dalam peraturan perundangan di bawahnya, diantaranya adalah:

  • Komisi Ombudsman
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  • Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.

The post 4 Lembaga Independen di Indonesia dan Tugasnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Lembaga Legislatif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya https://haloedukasi.com/lembaga-legislatif Tue, 24 Mar 2020 03:58:42 +0000 https://haloedukasi.com/?p=4703 Pada artikel sebelumnya, kita membahas mengenai Lembaga Eksekutif. Kali ini kita akan membahas mengenai Lembaga legislatif. Berikut pembahasannya. Pengertian Lembaga Legislatif Pengertian Secara Umum Lembaga Legislatif merupakan Lembaga yang memiliki tugas untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-undang suatu negara. Lembaga legislatif adalah Lembaga yang memiliki tugas untuk menyusun dan membentuk Undang-undang. Lembaga legislatif […]

The post Lembaga Legislatif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Pada artikel sebelumnya, kita membahas mengenai Lembaga Eksekutif. Kali ini kita akan membahas mengenai Lembaga legislatif. Berikut pembahasannya.

Pengertian Lembaga Legislatif

  • Pengertian Secara Umum

Lembaga Legislatif merupakan Lembaga yang memiliki tugas untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-undang suatu negara.

Lembaga legislatif adalah Lembaga yang memiliki tugas untuk menyusun dan membentuk Undang-undang.

Lembaga legislatif dapat disebut juga sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merupakan anggota perwakilan rakyat yang diangkat melalui pemilihan umum.

Karena hal itu memberi petunjuk bahwa Lembaga legislatif berpegang teguh pada keinginan rakyat, yaitu sebagai sikap mengakomodasi hal yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan negara.

Contoh dalam kebijakan hubungan internasional atau proses perjanjian internasional.

Badan legislatif memiliki fungsi utama yaitu sebagai badan deliberatif pemerintah yang memiliki kuasa dalam membuat hukum suatu negara.

  • Pengertian Menurut KBBI

Legislatif yaitu badan dewan yang berwenang membuat undang-undang.

Fungsi Lembaga Legislatif

DPR merupakan Lembaga legislatif yang ada di Indonesia, yang merupakan Lembaga yang dipilih saat pemilu oleh rakyat. Masa jabatannya adalah 5 tahun.

Fungsi dari Lembaga DPR yang bertindak sebagai Lembaga legislatif yaitu:

  • Fungsi legislasi, yaitu bertindak sebagai Lembaga yang membuat undang-undang
  • Fungsi anggaran, yaitu Lembaga yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  • Fungsi pengawasan, yaitu Lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR mempunyai hak-hak sebagai Lembaga negara, yaitu sebagai berikut:

  • DPR memiliki hak untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah kepada pemerintah yang penting dan berdambapak luas bagi kehidupan masyarakat. Hak ini disebut dengan Hak Interpelasi.
  • DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu yang diduga menentang peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut dengan Hak Angket.
  • DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat yang disertai dengan penyelesaiannya terhadap kebijakan pemerintah. Hak ini disebut dengan Hak Menyatakan Pendapat.

Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Tugas dan wewenang dari Lembaga legislatif yaitu sebagai berikut:

  • Menyusun Undang-Undang
  • Melakukan Pengawasan
  • Mengusulkan Kebijakan
  • Memilih MPR
  • Memilih Ketua.

Contoh Lembaga Legislatif

Jenis-jenis Lembaga legislatif itu ada 3 yaitu DPR, DPD, dan MPR. Berikut pembahasannya.

1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPR merupakan Lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan diangkat oleh presiden yang memegang posisi sebagai badan negara.

Menurut peraturan dalam Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 yang didalamnya berisikan tentang ditetapkannya jumlah dari anggota DPR atau DPRD yaitu:

  • Anggota dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) umumnya berjumlah kurang lebih sekitar 560 orang
  • Anggota dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) tingkat Provinsi umumnya berjumlah kurang lebih sekitar 35 orang sampai 100 orang
  • Anak buah dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat Kabupaten atau Kota umumnya berjumlah kurang lebih sekitar 20 samapi 50 orang.

DPR memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, yaitu sebagai berikut:

  • Sebagai badan pembuat undang-undang
  • Badan yang memiliki hak dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  • Mengawasi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang
  • Mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
  • Memilih anggota BPK secara langsung.

2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD merupakan badan perwakilan daerah yang memiliki posisi sebagai badan suatu negara.

Anggota Lembaga ini merupakan perwakilan dari tiap provinsi yang telah terpilih di pemilihan umum.

Lembaga ini dipilih langsung dari rakyat dari masing-masing provinsi saat pemilihan umum.

Jumlah anggota dari DPD tiap provinsi yaitu 4 orang. Masa jabatannya adalah 5 tahun. Tugas dari DPD yaitu:

  • Mengajukan rancangan undang-undangterhadap DPR yang ada hubungannya dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya
  • Ikut menyusun undang-undang yang berhubungan dengan otonom daerah, seperti pengelolaan sumber daya alama, integrase regional, dan lain sebagainya
  • Mempertimbangkan DPR yang sehubung dengan rancangan undang-undang, anggaran, pajak, Pendidikan dan agama
  • Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK.

3. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

MPR merupakan badan negara yang terdiri dari anggotan DPR dan DPD yang terpilih di pemilihan umum.

Masa jabatannya adalah 5 tahun. Pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen, MPR berkedudukan sebagai badan tertinggi negara, tetapi setelah di amandemen berubah menjadi badan Lembaga negara.

Tugas MPR yang tertera dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

  • Mengubah dan menetapkan undang-undang
  • Melatik Presiden dan Wakil Presiden
  • Memberhentikan Presiden serta wakilnya, ketika masa jabatannya telah habis sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-undang Dasar.

Perkembangan kekuasaan Lembaga Legislatif

Setelah amandemen UUD 1945 terdapat perubahan dalam Lembaga legislatif yaitu pembentukan Lembaga legislatif yang Bernama DPD (Dewan Pewakilan Daerah).

Lembaga ini dibentuk untuk sebagai pengganti Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang sebelumnya dipilih oleh DPR dan MPR.

Karena dibentuknya DPD membuat sistem parlemen di Indonesia menjadi Bikaremal.

Yang memiliki arti menempatkan dua Lembaga legislatif dengan masing-masing memiliki fungsi legislasi yang jelas.

Kondisi yang mencerminkan bahwa Indonesia tidak menganut sistem Bikaremal yaitu:

  • DPD hanya mengusulkan, yang berhak memutuskan yaitu DPR dan MPR
  • DPR, DPD, MPR mempunyai lingkungan kerja sendiri.

Karena hal itu malah terbentuk tiga badan (trikameral) dibandingan perubahan sebelumnya yang terdiri dari dua badan perwakilan (MPR dan DPR).

The post Lembaga Legislatif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Lembaga Eksekutif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya https://haloedukasi.com/lembaga-eksekutif Tue, 24 Mar 2020 02:58:59 +0000 https://haloedukasi.com/?p=4699 Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai Lembaga Eksekutif. Sebelum membahas mengenai fungsi, macam-macam, tugas dan wewenang Lembaga Eksekutif, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian Lembaga Eksekutif secara umum, menurut KBBI, dan menurut para ahli. Pengertian Lembaga Eksekutif Menurut KBBI Lembaga Eksekutif yaitu berkenaan dengan (pengelolaan, pemerintanan) atau penyelenggaraan sesuatu kekuasaan dengan menjalankan […]

The post Lembaga Eksekutif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai Lembaga Eksekutif.

Sebelum membahas mengenai fungsi, macam-macam, tugas dan wewenang Lembaga Eksekutif, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian Lembaga Eksekutif secara umum, menurut KBBI, dan menurut para ahli.

Pengertian Lembaga Eksekutif

  • Menurut KBBI

Lembaga Eksekutif yaitu berkenaan dengan (pengelolaan, pemerintanan) atau penyelenggaraan sesuatu kekuasaan dengan menjalankan undang-undang.

  • Menurut Montesquieu

Lembaga Eksekutif adalah penguasa yang membuat perang atau damai, menerima dan mengutus data, menetapkan suatu keamanan umum serta melakukan persiapan untuk melawan suatu invansi.

  • Secara umum

Lembaga Eksekutif merupakan Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Lembaga legislatif.

Pada umumnya Lembaga eksekutif di Indonesia beranggotakan presiden dan wakil presiden yang menjadi pelaksananya beserta Menteri-menteri yang membantunya.

Pada sistem presidensial, menteri-menteri diangkat oleh presiden yang bertugas untuk membantu presiden.

Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif

Tugas Lembaga eksekutif menurut beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

  • Membuat perjanjian dan melakukan kerjasama dengan negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat.
  • Memberikan tanda jasa atau gelar kepada warga negara Indonesia yang memiliki jasa bagi Indonesia.
  • Menerima duta besar negara tetangga yang datang ke Indonesia
  • Mengangkat duta dan konsul untuk negara-negara sahabat.

Adapun wewenang dari Lembaga eksekutif yaitu sebagai berikut:

  • Melaksanakan undang-undang
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan
  • Mempertahankan keamanan negara.

Fungsi Lembaga Eksekutif

Fungsi Lembaga eksekutif yaitu sebagai berikut:

  • Berfungsi untuk menjalankan perundang-undangan
  • Menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang direncanakan
  • Menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun menurut pendapat lain, fungsi-fungsi dari Lembaga eksekutif yaitu:

  • Fungsi kepala negara
  • Kepala negara menjadi symbol negaranya
  • Kepala negara adalah panglima tertinggi Angkatan bersenjata
  • Kepala negara memegang mandat yang bisa diberika ke seseorang dengan kondisi tertentu
  • Fungsi kepala pemerintahan
  • Presiden sebagai penglima tertinggi Angkatan bersenjata
  • Presiden merupakan ketua partai politik
  • Presiden mengambil keuputusan kekuasaan dalam keadaan darurat
  • Presiden merupakan kepala diplomatic
  • Presiden merupakan kepala eksekutif.

Hak dan Kewajiban Lembaga Eksekutif

Hak dan kewajiban Lembaga eksekutif yaitu sebagai berikut:

  • Mengajukan RUU kepada DPR
  • Memegang teguh Undang-undang Dasar
  • Presiden berhak memberikan grasi
  • Presiden berhak memberikan abolisi
  • Menetapkan peraturan pemerintahan
  • Memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Dasar.

Contoh Lembaga Eksekutif

Berikut merupakan cakupan Lembaga eksekutif:

  • Presiden

Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan suatu negara.

Presiden memiliki jabatan 5 tahun, namun presiden dapat mengajukan diri sebagai presiden lagi di periode berikutnya.

  • Wakil Presiden

Wakil presiden merupakan yang memiliki jabatan satu tingkat dibawah presiden.

Wakil presiden dapat mengambil ahli tugas presiden, jika presiden tersebut berhalangan hadir.  

  • Menteri

Menteri umumnya memimpin suatu kementrian dan dapat merupakan anggota dari suatu Kabinet, yang umumnya di pimpin oleh seorang presiden atau perdana Menteri.

Perkembangan Kekuasaan Lembaga Eksekutif di Indonesia

Perkembangan Kekuasaan Lembaga Eksekutif di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber yaitu:

  • Masa Orde Lama

Orde lama dianggap tidak melaksanakan secara murni Pancasila dan UUD 1945 yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin dibawah pimpinan Soekarno.

Presiden Soekarno merupakan tokoh orde lama yang juga menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

  • Masa Demokrasi Kontitusional (1945-1959)

Sistem parlementer yang diperkuat dengan Undang-undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok dengan Indonesia.

Lemahnya demokrasi parlementer memberi peluang penguasaan yang lebih besar partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana Lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri mempunyai tanggung jawab politik.

Lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada Lembaga legislatif. Oleh karena itu, Lembaga legislatif memiliki kedudukan kuat untuk mengontrol fungsi dan tugas Lembaga eksekutif.

Karena pertanggungjawaban tersebut maka anggota parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya jika tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar.

Apabila mendapat mosi tidak percaya, maka Lembaga eksekutif menyerahkan mandate kepada presiden.

  • Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa ini ditandainya dengan kembali ke UUD 1945, dan karena itu kepemimpinan Soekarno menjadi tidak terbatas.

Menurut Undang-undang Dasar tersebut Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya.

Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden dan wakilmya diangkat oleh MPR.

Presiden meminta persetujuan DPR untuk membentuk Undang-undang, untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pada masa ini di dominasi oleh presiden, peran politik terbatas, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

Penyimpangan yang lain yaitu adanya campur tangan presiden dalam bisang yudikatif dan di bidang legislatif, selain itu ada penyelewengan tindakan pemerintah yang dilaksanan melalui Panpres yang memakai Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum.

Selain itu, didirikannya badan-badan ekstra kontitusional sebagai front nasional yang ternyata dipakai untuk kegiatan pihak komunis.

Pada masa orde lama terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden dan PKI hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI.

  • Awal Orde Baru

Kedudukan Lembaga eksekutif dominan yang dilancarkan dengan proses pembangunan ekonomi.

Pada masa ini eksekutif memiliki kedudukan yang paling kuat dibandingkan dengan legislatif dan yudikatif.

The post Lembaga Eksekutif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Lembaga Yudikatif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya https://haloedukasi.com/lembaga-yudikatif Tue, 24 Mar 2020 01:00:20 +0000 https://haloedukasi.com/?p=4473 Lazimnya negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia menggunakan teori trias politica sebagai pijakan dalam bernegara. Yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian kekuasaan: yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Artikel kali ini membahas secara tuntas tentang kekuasaan yudikatif. Silakan dibaca sampai selesai agar lebih paham tentang yudikatif. Pengertian Lembaga Yudikatif Lembaga Yudikatif […]

The post Lembaga Yudikatif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Lazimnya negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia menggunakan teori trias politica sebagai pijakan dalam bernegara.

Yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian kekuasaan: yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Artikel kali ini membahas secara tuntas tentang kekuasaan yudikatif. Silakan dibaca sampai selesai agar lebih paham tentang yudikatif.

Pengertian Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan.

Peran yang dimiliki adalah untuk menjalankan tugas sebagai pengawal jalannya undang-undang dan aturan negara.

Lembaga inilah yang memastikan apakah eksekutif dan legislatif berjalan sesuai rel.

Lembaga yudikatif di Indonesia terdapat tiga lembaga: yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Fungsi Lembaga Yudikatif

Lembaga ini memiliki fungsi dengan kewenangan untuk memeriksa lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Hal ini dimungkinkan karena ketiga lembaga ini mandiri berdiri sendiri.

Wewenang yang dimiliki oleh lembaga yudikatif berupa:

  • Menegur
  • Menasihati
  • Memberi tafsiran
  • Memberi saran-saran
  • Melakukan pemeriksaan serta memutuskan perkara.     

Perkembangan Lembaga Yudikatif di Indonesia

Lembaga yudikatif di Indoensia sangat berbeda antara sebelum reformasi dan sesudah reformasi.

Masa reformasi menjadi titik sentral dalam perbincangan lembaga yudikatif.

Sebelum reformasi, tidak ada lembaga yudikatif berupa Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif yang ada berupa Mahkamah Agung.

Sebelum reformasi, lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kemudian lembaga tertinggi dihapuskan pasca reformasi. Yang ada hanya lembaga tinggi negara.

Kemudian UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali dan menghasilkan beberapa perubahan dalam lembaga yudikatif.

Pada akhirnya lembaga yudikatif menjadi tiga berupa MA, MK, dan KY. Kesemuanya memiliki kedudukan sebagai lembaga tinggi negara.

Contoh Lembaga Yudikatif

Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bahwasannya lembaga yudiktif di Indonesia terdapat tiga lembaga:

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketata negaraan di Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung membawahi lembaga peradilan seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.

Susunan Mahkamah Agung, yaitu:

Terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil), Hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.

Hakim Agung

Hakim agung yang terdapat di MA maksimal sebanyak 60 orang. Hakim agung berasal dari sistem karier maupun non karier. 

Calon hakim agung diusulkan oleh oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden.

Wewenang Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Fungsi MA yang dimandatkan Undang-Undang adalah:

  • Fungsi peradilan
  • Fungsi pengawasan
  • Fungsi pengaturan
  • Fungsi memberi nasihat
  • Fungsi administrasi.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi menjaga kemurnian konstitusi.

Ia melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tugas dan wewenang MK diatur dalam UUD pasal 24 C ayat 1 sampai 6. Adalah sebagai berikut:

  • Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memiliki sifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  • Memutuskan pembubaran partai politik.
  • Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.
  • Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau pwakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Susunan penyelenggara MK yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden.

Adapun komposisi sembilan hakim tersebut adalah tiga hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung.

Tiga oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan tiga lainnya diajukan oleh presiden.

Sedangkan yang menjadi Ketua dan Wakil ketua hakim Mahkamah Konstitusi dipilih oleh internal anggota hakim konstitusi itu sendiri.  

3. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang diperuntukkan mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Kehadiran KY berdasarkan UU No 22 Tahun 2004.

Sama seperti dengan lembaga yudikatif lainnya. KY bersifat independen. Terlepas dari pengaruh kekuasaan dari manapun.

Tujuan Komisi Yudisial:

  • Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.
  • Mendorong efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik dalam hal rekrutmen calon hakim agung maupun monitoring  perilaku hakim.
  • Menjadi penghubung antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.
  • Menjaga kualitas dan konsistensi putusan pengadilan, karena diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.   

Wewenang Komisi Yudisial:

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang dalam hal menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial:

  • Mengusulkan pengangkatan hakim agung
  • Melakukan pendaftaran calon hakim agung
  • Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
  • Menetapkan calon hakim agung
  • Mengajukan calon hakim agung ke DPR
  • Menjaga kehormatan hakim
  • Menerima pengaduan masyarakat atas perilaku hakim
  • Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim
  • Membuat laporan dari hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan kepada presiden serta DPR.

Susunan Komisi Yudisial:

Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Anggota KY adalah pejabat negara yang terdiri dari tujuh orang termasuk ketua di dalamnya.

Anggota KY memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu masa jabatan.   

The post Lembaga Yudikatif: Pengertian – Fungsi dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>