Pengertian Hukum Acara Tata Usaha Negara

Hukum acara tata usaha negara adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang cara bagaimana bertindak dimuka pengadilan untuk mempertahankan haknya dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, tujuan adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut undang-undang atau hukum atau tepat secara fungsional atau akan berfungsi secara efisien.

Dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara

Adapun yang menjadi dasar hukum peraturan hukum acara tata usaha negara, yaitu :

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
• PP Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada PTUN

Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau beschikking merupakan dasar dari lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi ciri-cirinya adalah :

• Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara
• Penetapan tertulis
• Berisi tindakan hukum tata usaha negara
• Bersifat konkrit, individual dan final
• Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara

Adapun alur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Upaya Administratif

Proses upaya administratif ini terdiri dari dua bentuk, yaitu :

• Keberatan
  Apabila penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
• Banding administrasi
  Banding administrasi adalah upaya hukum yang dilakukan masyarakat sebelum proses peradilan ditempuh dimana upaya ini dilakukan oleh instansi yang bersangkutan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Contoh : Komisi Banding Merk berdasarkan PP No. 32 Tahun 1995 sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor  19 Tahun 1992 tentang Merk.

2. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan apabila seluruh upaya administrasi sudah digunakan. Adapun urutan pemeriksaan sidang Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut ini :

• Pembacaan gugatan
• Jawaban
• Replik
• Duplik
• Pembuktian
• Kesimpulan
• Putusan.

The post Hukum Acara Tata Usaha Negara: Pengertian – Dasar Hukum dan Penyelesaiannya appeared first on HaloEdukasi.com.