Daftar isi
Pemekaran wilayah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemisahan wilayah menjadi dua atau lebih menurut Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007. Pemekaran sendiri merupakan istilah etimologis yang memang berasal dari kata “mekar” dengan arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “berkembang menjadi terbuka”, “mulai timbul dan berkembang”, atau “bertambah luas, besar, ramai, dan bagus.”
Artinya, baik itu wilayah provinsi, kabupaten atau kota dapat terpecah menjadi dua wilayah atau lebih disebut dengan program pemekaran wilayah. Dari upaya kebijakan pemekaran wilayah akan ada dampak yang terjadi sebagai akibat dari pemekaran wilayah dalam tujuannya oleh pemerintah.
Pemekaran wilayah diatur oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, tergantung wilayah mana yang akan “dimekarkan” atau dipecah. Di bawah ini merupakan beberapa dampak yang terjadi secara positif dalam tujuan pemekaran wilayah sebagai langkah menyejahterakan rakyat :
1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
Dalam tujuannya, pemekaran wilayah dapat berdampak positif untuk masalah pelayanan publik. Pemerintah biasanya membuat kebijakan baru untuk pemekaran wilayah agar pendekatan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dikerjakan secara lebih efektif.
Pelayanan masyarakat akan meningkat sebagai dampak positifnya karena pelayanan dengan cakupan wilayah lebih sempit akan jauh lebih baik apabila membandingkannya dengan pelayanan pemerintahan dengan cakupan wilayah lebih luas. Penyediaan kebutuhan masyarakatnya juga dapat lebih dioptimalkan karena cakupan wilayah lebih kecil.
Selain penyediaan kebutuhan masyarakat melalui pemekaran wilayah seluas apapun wilayah tersebut juga, dalam tujuannya diharapkan dampak yang terjadi adalah adanya penyelesaian masalah-masalah yang sudah diperkirakan atau diprediksi maupun belum dengan dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.
2. Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Masyarakat
Pemekaran wilayah dengan memecah daerah menjadi dua atau lebih sama dengan cakupan wilayah yang lebih kecil atau sempit sehingga pengaturan kebutuhan dan pengendalian masyarakat di berbagai bidang menjadi lebih efektif.
Ketika efektivitas meningkat, pertumbuhan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dapat lebih cepat, entah itu pada segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya. Dari segi aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga berjalan lebih maksimal.
3. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Dampak positif lainnya dari pemekaran wilayah dalam tujuannya adalah mempercepat realisasi pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Lingkup wilayah yang telah terbagi-bagi dan menjadi semakin kecil dapat lebih mudah dikendalikan sekaligus dikembangkan.
Potensi wilayah dan masyarakat lokal dapat dioptimalkan dan digunakan untuk memperbaiki kerangka pengembangan ekonomi daerah. Langkah pemerintah melalui pemekaran wilayah bertujuan untuk menggali potensi ekonomi daerah yang belum diketahui dan kemudian memperbaiki atau memaksimalkannya demi adanya kemajuan wilayah dan peningkatan pendapatan penduduknya.
Dengan perkembangan perekonomian yang diupayakan secara lebih optimal, dampak yang dapat terjadi adalah angka pengangguran dan kemiskinan yang menurun. Sumber daya manusia yang juga memiliki kualitas lebih baik pada akhirnya meningkatkan juga sisi perekonomian daerah.
4. Peningkatan Hubungan antara Pusat dan Daerah
Melalui pemekaran wilayah, dampak baik yang terjadi juga memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab sekalipun pemerintah daerah adalah yang menjalankan otonomi secara luas, pemerintah pusat tetap memiliki kuasa sebagai penentu urusan-urusan berdasarkan Undang-Undang.
5. Peningkatan Keamanan
Peningkatan keamanan juga terjadi sebagai dampak dari tujuan pemekaran wilayah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Cakupan wilayah yang lebih kecil setidaknya memudahkan pemerintahan dan segala pengaturan ketertiban di tengah masyarakat secara menyeluruh.