Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai krisis multidimensi, salah satunya yaitu pada bidang hukum.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai krisis hukum dan contoh krisis hukum yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu:
Krisis hukum merupakan rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru yang tidak terbatas pada bidang politik namun dalam bidang hukum, pemerintah juga melakukan intervensi.
Dapat diartikan, kekuasaan peradilan dilaksanakan untuk melayani kepentingan pengusaha bukan melayani masyarakat dengan penuh keadilan.
Maka dari itu hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran para pengusaha, dimana kenyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan menurut pasal 24 UUD 1945.
Pasal 24 UUD 1945 menyatakan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah.
Contoh krisis hukum yang pernah terjadi di Indonesia, seperti seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao mengalami proses hukum yang berkepanjangan dimana seharusnya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan hati nurani dari para penegak hukum.
Namun berbeda ketika para pengusaha ataupun pejabat yang diduga korupsi menyelewengkan uang rakyat, dimana mereka dengan mudah menyelesaikan kasusnya dengan menyuap sehingga hukuman yang diterima menjadi ringan.
Bahkan bisa saja, kasusnya juga tidak di proses secara hukum tetapi diselesaikan secara politik dan berakhir tidak diproses dan hilang begitu saja.
Hal tersebut membuat hukuman menjadi tidak seimbang, dimana rakyat kecil yang tidak memiliki uang mendapat hukuman yang tidak sesuai dengan yang dilakukan.
Maka dari itu, disayangkan apabila para penegak hukum yang bertugas untuk memberikan keadilan bagi rakyat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.