Daftar isi
Pemilihan umum (pemilu) adalah siatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang diisi beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
Para pemilih dalam pemilu disebut dean konstituen, dan kepada merekalah para kandidat pemilu menawarkan visi program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok. Yaitu :
Sistem Distrik
Dalam sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas. Dalam sistem proposional, satu wilayah besar memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan atas dasar suatu perimbangan, misalnya satu wakil untuk 400.000 penduduk.
Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya.
Karena satu distrik hanya berhak atas atau wakil, maka calon yang memperoleh suara pluralitas (suara terbanyak) dalam distriknya menang. Hal ini dinamakan the first past the post.
Dalam sistem proposional, suatu kesatuan administratif ditentukan sebagai daerah pemilihan. Jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai dari masyarakat menentukan jumlah kursinya di parlemen, artinya prosentase perolehan suara setiap partai sama dengan prosentase krusi dalam parlemen.
Keuntungan sistem distrik dalam pemilu
Sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut :
- Kecilnya distrik
Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenao oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih condong untuk memperjuangkan kepentingan distrik.
Lagipula kedudukannya terhadap partainya akan lebih independen oleh karena dalam pemilihan semacam in faktor kepribadian seseoarang merupakan faktor yang penting.
- Pemilihan hanya satu
Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk mengesampingkan perbedaan-perbdaan yang ada dan mengadakan kerjasama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum melalui stembus accord (penggabungan jumlah suara).
- Meminimalkan terbentuknya partai baru
Fragmentasi partai atau kecendurangan untuk membentuk partai baru dapat diminimalkan atu dibendung. Bahkan sistem ini bisa medorong kearah penyederhanaan parta secara alamiah dan tanpa paksaan.
- Lebih mudah mencapai parlemen
Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Sistem distrik juga termasuk sistem sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.
Kelemahan sistem distrik
Namun dalam prakteknya, disamping terdapat segi-segi positif atau keuntungan tersebut diatas, sistem distrik memiliki sejumlah kelemahan, yaitu :
- Kurang memperhitungkan golongan partai
Sistem distrik kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam beberapa distrik.
- Kurang representatif
Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang di calonnya kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.
Kalaupun ada banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar.
- Lebih mementingkan distrik dan warganya
Ada kemungkinan seorang wakil yang terpilih cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.
- Kurang efektif
Pada umumnya dianggap bahwa sistem distrik kurang efektif untuk negara yang masyarakatnya bersifat heterogen atau majemuk, karena terbagi dalam kelompok etnis, agama, dan ideologi. Sebagai akibatnya, menimbulkan anggapan secara ideologis dan etnis mungkin merupakan masyarakat bagi suksesnya sistem ini.
Sistem Proposional
Sistem proposional dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokoknya, bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.
Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan yang besar akan tetapi untuk keperluan teknis administratif dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan.
Sistem proposional ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain antara lain dengan sistem daftar. Sistem daftar banyak variasinya, tetapi umumya dalam sistem daftar setiap partai atau golongan mengajukan satu daftar calon dan pemilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu untuk bermacam-macam kursi yang sedang diperebutkan.
Keuntungan sistem proposional
Sistem proposional mempunyai beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut :
- Lebih demokratis
Sistem proposional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karea asas one man one vote dilaksanakan secara penuh, sehingga praktis tanpa ada suara yang hilang. Sebagai akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang minoritas, mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Dengan demikian, hal ini memenuhi rasa adil (sense of justice).
- Representatif
Sistem proposional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.
- Tidak ada disortir jumlah suara
Tidak ada disortir jumlah suara yang masuk dengan jumlah pemilih yang terdaftar.
Kelemahan sistem proposional
Sebagaimana dalam sistem distrik, dalam sistem proposional selain terdapat segi-segi positif atau keuntungan diatas, dalam praktiknya dijumpai sejumlah kelemahan, yaitu :
- Mempermudah fragmentasi atau perpecah partai
Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Biasanya dengan memperhitungkan bahwa terdapat peluang besar bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilu. Jadi, dianggap kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.
- Kurang bekerjasama antar partai
Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain dan mencarikan serta memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Umumnya dianggap sistem ini mempunyai akibat munculnya banyak jumlah partai.
- Memberikan kedudukan yang kuat
Sistem proposional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai menentukan calon daftar.
- Renggang ikatan kepada masyarakat
Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga masyarakat yang telah memilihya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar sehingga sukar untuk dikenal banyak orang. Kedua, karena dalam pemilihan semacam ini peran partai lebih menonjol ketimbang kepribadian seseorang, sehinga seorang wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum atau nasioanl, ketimbang kepentingan distrik serta warganya.
- Banyaknya partai yang bersaing
Karena banyaknya partai yang bersaing, maka sulit bagi satu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Padahal partai mayoritas sangat diperlukan untuk membentuk pemerintah.
Satu keuntungan dari sistem proposional seperti yang diterapkan di Indonesia ialah bahwa rasa adil masyarakat terpenuhi karena semua orsospol termasuk yang kecil, dapat menghadirkan wakilnya di DPR. Hal ini merupakan hasil dari cara menghitung suara berdasarkan sistem proposional.
Lagipula, suasana politik relatif kompetitif, sehingga setiap parpol berpeluang untuk meningkatkan jumlah kursinya dalam setiap pemilu. Dengan demikian, sistem ini dianggap representatif dalam arti bahwa setiap parpol, berdasarkan cara menghitung suara sesuai dengan persentase suara yang diperolehnya dari masyarakat secara nasional.