Ekonomi

6 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

√ Edu Passed Pass education quality & scientific checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Bank Indonesia merupakan bank sentral dan tidak terikat dengan kepentingan bisnis maupun politik. Bank Indonesia menaungi bank-bank swasta maupun negeri lainnya. Bank Indonesia berperan untuk menjaga stabilitas rupiah.

Selain itu, bank Indonesia juga memiliki peranan dalam menjalankan kebijakan moneter. Dalam menjalankan tugasnya, bank Indonesia akan bekerja sama dengan bank-bank lainnya. Sebagai bank sentral, bank Indonesia memiliki transparansi baik dalam kebijakan maupun saat menjalankan perannya.

Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana cara kerja dari bank Indonesia. Layaknya bank pusat, bank Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur kontrol dari bank-bank lainnya. Bank Indonesia juga akan membantu bank-bank lain ketika mengalami kesulitan. Contohnya seperti saat bank mengalami kekosongan dana.

Bank bukan hanya memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat. Sebagai bank sentral, bank Indonesia memiliki sejumlah peranan dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan mekanisme pada kegiatan transaksi pembayaran. Sistem pembayaran harus berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sistem pembayaran perlu diawasi atau dikontrol keberadaanya.

Berikut ini peran bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

1. Sebagai Lembaga Pengawas

Peranan bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai pengawas. Bank Indonesia akan mengawasi setiap transaksi agar terhindar dari tindakan penipuan maupun kejahatan lainnya. Dengan begitu masyarakat akan merasa aman ketika melakukan transaksi.

Peran ini memiliki tujuan agar sistem pembayaran aman dari tindak kejahatan apapun. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan dalam menjaga dan melindungi konsumen serta memastikan pembayaran yang dilakukan tetap berjalan aman.

Terlebih saat ini banyak sekali tindakan penipuan dan kejahatan yang terjadi pada sistem pembayaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, modus kejahatan transaksi pun semakin canggih. Oleh karena itu, keberadaan bank Indonesia sangat dibutuhkan sebagai pengawas agar bisa meminimalisir kejahatan.

Dengan adanya kecanggihan teknologi, bank Indonesia terus melakukan inovasi pada sistem keamanan pembayaran. Namun, hal tersebut bukan berarti sebagai konsumen tidak waspada. Tetap berhati-hati saat menggunakan sistem pembayaran sehingga terhindar dari modus kejahatan.

2. Sebagai Lembaga Penyelenggara

Dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki peran sebagai lembaga penyelenggara. Bank Indonesia menyelenggarakan sejumlah fasilitas pada sistem pembayaran. Fasilitas inilah yang memudahkan masyarakat saat menggunakan sistem pembayaran.

Semakin canggih teknologi, inovasi sistem pembayaran semakin berkembang. Bank Indonesia terus memperbarui dan memperbaiki sejumlah fasilitas penunjang sistem pembayaran. Pada kenyatannya, bank Indonesia akan mengatur serta mengawasi keberadaan fasilitas sistem pembayaran.

Keberadaan fasilitas pembayaran perlu diatur agar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak lain untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran dan untuk terhindar dari tindakan kejahatan.

Selain mengatur keberadaan fasilitas sistem pembayaran, bank Indonesia juga mengawasi keberadaannya. Contoh dari fasilitas sistem pembayaran adalah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Keberadaan ATM memudahkan masyarakat untuk mengambil dan mentransfer uang.

Selain ATM, bank Indonesia juga mengatur keberadaan kartu kredit dan internet banking. Kartu kredit memudahkan seseorang untuk melakukan belanja. Namun, penggunaan kartu kredit memiliki standar seperti adanya limit transaksi.

Ada pula internet banking atau mobile banking yang memudahkan seseorang melakukan transaksi hanya melalui gawai. Masyarakat tidak perlu pergi ke ATM ketika akan mentransfer uang. Dahulu lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran adalah pos indonesia.

Namun, keberadaan pos sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran digantikan oleh Bank Indonesia. Terlebih lagi saat ini banyak perkembangan sistem pembayaran digital. Keberadaan fintech atau finansial teknologi di satu sisi memang menguntungkan.

Namun, di sisi lain banyak risiko yang menghantuinya. Oleh karena itu, keberadaan sistem pembayaran digital ini perlu diawasi. Hal inilah yang semakin memperkuat kedudukan bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran.

3. Penyedia Perizinan

Peranan bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai penyedia perizinan. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam memberikan izin kepada lembaga yang akan mengadakan sistem pembayaran.

Hal ini bertujuan agar setiap lembaga memiliki legalitas yang jelas. Ketika nantinya lembaga tersebut memiliki masalah, maka bank Indonesia akan mudah melakukan kontrol. Selain itu dengan memberikan izin, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.

Masyarakat akan merasa aman ketika melakukan transaksi. Lembaga yang melakukan kegiatan pembayaran harus memiliki izin dari bank Indonesia. Jika lembaga tersebut tidak memiliki izin, maka saat adanya permasalahan akan sulit ditemukan solusi.

Lain halnya jika lembaga tersebut memiliki izin. Jika sewaktu ada permasalahan, maka lembaga tersebut dapat mempertanggungjawabkan. Saat ini banyak sekali lembaga yang tidak memiliki izin. Lembaga ini terkadang melakukan kegiatan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat bank Indonesia. Akibatnya, banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebelum menggunakan lembaga untuk sistem pembayaran, sebaiknya sebagai pengguna mengecek perizinan lembaga tersebut. Jika tersebut tidak memiliki izin dari bank Indonesia, lebih baik tidak menggunakannya. Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah standar kepada lembaga atau perusahaan yang akan diberikan izin dalam sistem pembayaran.

Jika lembaga atau perusahaan tersebut tidak berizin artinya mereka tidak memenuhi standar tersebut. Sementara itu, standar dibuat oleh Bank Indonesia agar masyarakat lebih nyaman dan aman saat melakukan transaksi. Lembaga atau perusahaan yang tidak memiliki izin, berpotensi lebih besar menyebabkan kerugian dibandingkan yang sudah memiliki izin.

4. Meminimalisir Risiko

Keberadaan bank Indonesia berperan untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan pasti memiliki sejumlah risiko. Entah itu risiko kerugian yang menimpa masyarakat maupun bank itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan bank Indonesia bertujuan untuk menekan tingkat risiko.

Caranya dengan mengatur dan mengawasi setiap bank yang beroperasi. Dengan begitu, bank-bank akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga risiko yang ditakutkan bisa ditekan. Namun, sayangnya kenyataan di lapangan justru banyak bank yang tidak berjalan sesuai dengan aturan. Akibatnya, risiko itu akan semakin besar karena kelalaian dari bank itu sendiri.

Bank Indonesia akan melakukan edukasi kepada bank-bank yang berada di bawah pengawasannya. Mereka memberikan edukasi terkait peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya edukasi ini diharapkan bank-bank ini bisa mengikuti dan taat terhadap peraturan. Selain memberikan edukasi kepada bank, bank Indonesia juga mengedukasi masyarakat.

Bagaimana cara melakukan transaksi yang aman dan terhindar dari risiko. Terkadang masyarakat tidak mengetahui beberapa modus kejahatan baru yang dilakukan oleh penipu. Akibatnya, mereka menanggung kerugian yang besar. Dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan aman.

Setiap hari risiko pada sistem pembayaran terus mengalami peningkatan. Berbagai risiko bisa saja terjadi saat menggunakan sistem pembayaran. Oleh karena itu, bank Indonesia terus melakukan peningkatan keamanan pada sistem pembayaran. Saat ini bank Indonesia telah menggunakan RTGS atau real time gross settlement. Keberadaan RTGS ini bertujuan untuk memperkuat keamanan serta mempercepat sistem pembayaran.

5. Efisiensi dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia berperan dalam melakukan efisiensi pada sistem pembayaran. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja sistem pembayaran. Bank Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap sistem pembayaran yang selama ini berjalan.

Jika terdapat kekurangan, maka Bank Indonesia akan melakukan optimalisasi. Selain itu, bank Indonesia juga melakukan berbagai inovasi. Inovasi ini bertujuan agar sistem pembayaran lebih efisien sehingga masyarakat merasa lebih mudah menggunakannya.

Efisiensi pada sistem pembayaran perlu dilakukan agar setiap transaksi yang dilakukan lebih cepat dan mudah. Efisiensi ini berhubungan dengan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Dengan begitu, masyarakat akan tertarik untuk menggunakannya. Bank Indonesia terus melakukan optimalisasi terhadap sejumlah fasilitas penunjang sistem pembayaran. Hal ini bertujuan agar sistem pembayaran yang dilakukan lebih efisien.

Optimalisasi fasilitas bisa berhubungan dengan tampilan, regulasi yang sederhana ataupun alur yang simpel. Berbicara mengenai sistem pembayaran bukan hanya menyangkut lembaga saja melainkan seluruh perangkat yang terlibat.

Baik itu aturan serta mekanisme sistem pembayaran. Oleh karena itu, efisiensi sistem pembayaran bukan hanya pada lembaganya saja. Regulasi atau aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia terkait sistem pembayaran harus efisiensi.

Tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna maupun bank sebagai penyelenggara. Keduanya harus sama-sama diuntungkan sehingga efisiensi ini bisa tercapai. Begitupun dengan mekanisme atau skema sistem pembayaran yang dibuat. Mekanisme yang rumit membuat masyarakat malas untuk menggunakan sistem pembayaran.

Oleh sebab itu, mekanisme sistem pembayaran harus dibuat efisien, tidak terlalu panjang dan rumit. Kemudahan pada mekanisme dapat meningkatkan kepercayaan dan penggunaan pada sistem pembayaran.

6. Regulator dan Fasilitator Pengembangan

Peran bank Indonesia pada sistem pembayaran adalah sebagai regulator serta fasilitator pengembangan. Regulator berkaitan dengan regulasi atau aturan yang ditetapkan. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menetapkan aturan pada sistem pembayaran khususnya yang berhubungan dengan kebijakan moneter.

Sementara itu, fasilitator berkaitan dengan penyedia fasilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi perkembangan pada sistem pembayaran. Entah itu yang berkaitan dengan teknologi maupun produk.

Bank Indonesia juga mendorong adanya percepatan inovasi yang dapat memudahkan sistem pembayaran. Bank Indonesia harus memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran ini membawa pada kebaikan. Sistem pembayaran harus berkembang sejalan dengan adanya perkembangan teknologi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan begitu, tujuan sistem pembayaran akan terpenuhi dan masyarakat akan merasakan keamanan saat melakukan transaksi. Selain merasakan keamanan, bank Indonesia juga harus memastikan bahwa masyarakat merasa nyaman saat menggunakan sistem pembayaran. Dengan begitu, inovasi yang diciptakan tidak hanya berfokus pada standar keamanan saja melainkan juga kenyamanan penggunanya.