Kebijakan pemerintah - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/kebijakan-pemerintah Wed, 04 Nov 2020 08:13:30 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.8 https://haloedukasi.com/wp-content/uploads/2019/11/halo-edukasi.ico Kebijakan pemerintah - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/kebijakan-pemerintah 32 32 3 Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang Perlu diketahui https://haloedukasi.com/kebijakan-pada-masa-pemerintahan-megawati-soekarnoputri Wed, 04 Nov 2020 08:13:28 +0000 https://haloedukasi.com/?p=13426 Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya Megawati Soekarnoputri membentuk sebuah kabinet. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Gotong.Dalam menjalankan segala kebijakannya Presiden Megawati ditemani dengan Hamzah Haz yang menjabat sebagai wakil presiden. Kabinet Gotong Royong ini mengusung 2/3 tokoh yang profesional dalam bidangnya untuk dapat menjadi menteri. Sehingga […]

The post 3 Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya Megawati Soekarnoputri membentuk sebuah kabinet.

Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Gotong.Dalam menjalankan segala kebijakannya Presiden Megawati ditemani dengan Hamzah Haz yang menjabat sebagai wakil presiden.

Kabinet Gotong Royong ini mengusung 2/3 tokoh yang profesional dalam bidangnya untuk dapat menjadi menteri.

Sehingga kabinet ini dapat disebut Zaken Kabinet. Berikut kebijakan kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

1. Kebijakan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum

Salah satu tantangan terbesar Megawati dalam menjalankan pemerintahannya ialah ketidakstabilan kondisi Indonesia saat itu.

Langkah awal yang pemerintah ambil ialah melakukan pengamandemenan terhadap UUD 1945. Dalam masa jabatan Megawati terdapat perbedaan yang signifikan dengan masa jabatan presiden periode sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembatasan wewenang MPR dalam pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Megawati sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. Seperti yang kita tahu,sistem hukum di Indonesia belum benar benar mengacu kepada keadilan.

Selama ini tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak dilakukan oleh pelaku politik. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum. Salah satu upayanya melalui penataan serta pembersihan hakim.

Upaya tersebut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hakim. Selain itu, untuk dapat melakukan pembersihan KKN secara maksimal, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini dilandaskan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Selain dengan membentuk KPK, pemerintah juga membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi.

Pemerintah juga melakukan peningkatan terhadap kegiatan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan auditor internal yang sudah termasuk untuk audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Kebijakan Reformasi Ekonomi

Untuk menangani permasalahan perekonomian di Indonesia,pemerintah menerapkan sebuah strategi. Strategi tersebut diterapkan untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut berupa upaya peningkatan terhadap pendapatan serta mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Megawati juga mulai menanggulangi permasalahan utang luar negeri. Penanganan tersebut melalui permintaan penangguhan pembayaran. Kebijakan lain yang dibuat oleh Megawati ialah mengakhiri kerja sama dengan IMF.

Selain itu, beliau juga membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Presiden Megawati juga mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN untuk dapat menekan laju inflasi.

3. Penyelenggaraan Pemilu 2004

Salah satu keberhasilan Megawati dalam upaya memperbaiki demokrasi Indonesia ialah dengan mengadakan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu tersebut diikuti oleh 24 partai dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang. Dalam penyelenggaraannya, dilakukan secara dua tahap.

Pemilu tersebut digunakan untuk memilih anggota legislatif serta untuk memilih presiden beserta dengan wakilnya.

The post 3 Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
5 Kebijakan Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden https://haloedukasi.com/kebijakan-abdurrahman-wahid Sun, 01 Nov 2020 14:33:01 +0000 https://haloedukasi.com/?p=13233 Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjabat sebagai presiden keempat Indonesia, mendapat julukan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Gelar tersebut diberikan oleh komunitas Tionghoa kepada Presiden Abdurrahman Wahid berkat jasanya yang dinilai dapat menempatkan ras Tionghoa setara dengan warga pribumi lainnya. Presiden Indonesia ini dilantik oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999. Dalam pemilihannya […]

The post 5 Kebijakan Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjabat sebagai presiden keempat Indonesia, mendapat julukan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.

Gelar tersebut diberikan oleh komunitas Tionghoa kepada Presiden Abdurrahman Wahid berkat jasanya yang dinilai dapat menempatkan ras Tionghoa setara dengan warga pribumi lainnya. Presiden Indonesia ini dilantik oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999.

Dalam pemilihannya Presiden Abdurrahman Wahid bersanding dengan Megawati Soekarno Putri, dan berhasil mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden keempat Indonesia ini membentuk sebuah kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional.

Untuk menjalankan visi misi yang direncanakan dalam masa jabatannya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk beberapa kebijakan berikut ini:

1. Kebijakan Pemisahan Polri dan TNI

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, beliau membuat sebuah kebijakan yang berisi mengenai pemisahan kekuasaan antara Polri dengan militer, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya ABRI sudah tidak menjadi entitas tunggal.

Adanya pemisahan tersebut, Abdurahman Wahid mengubah nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan usaha pemisahan tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya Polri dan TNI menjadi lebih fokus dalam melayani masyarakat dalam bidang keamanan.

Selain berdasarkan hal tersebut, pemisahan antara Polri dan TNI juga bertujuan untuk melakukan reformasi terhadap TNI. Sebab, TNI dibentuk untuk menjadi penjaga pertahanan.

Artinya TNI tidak akan terlibat dalam kegiatan politik apapun yang telah dibentuk pemerintah, dan tetap berusaha untuk berdiri netral dengan tidak memihak politik manapun.

2. Kebijakan Pengakuan Agama Konghucu

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah intruksi yang menyatakan bahwa konghucu bukan agama dan pemerintah juga tidak mengakuinya sebagai agama resmi.

Meskipun agama konghucu tidak diakui secara resmi oleh negara, namun pemerintah tetap memperbolehkan masyarakat untuk menganutnya. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, penganut agama konghucu telah dipulihkan hak-haknya sebagai warga sipil.

Dan sejak pemulihan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai agama resmi negara. Dengan pengakuan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid membebaskan para pemeluk Tionghoa untuk merayakan hari besarnya secara publik.

Kondisi tersebut yang menunjukkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sangat menghargai perbedaan yang ada, tidak kaget apabila beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralitas, sebab menjunjung tinggi toleransi

3. Kebijakan untuk Mengatasi Disintegrasi Irian Jaya di Papua

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengalami penuntutan mengenai referendum di Irian Jaya.

Untuk mengatasi tuntutan tersebut Presiden Abdurahman Wahid langsung berangkat ke Jayapura dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin masyarakat beserta dengan masyarakat Irian Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

Pemerintah berharap masyarakat puas terhadap keputusan tersebut, yang realisasinya sesuai dengan keinginan masyarakat Irian jaya.

4. Kebijakan Kebebasan Pers

Dalam masa pemeintahan Presiden Abdurahman Wahid, pemerintah Indonesia sangat menjunjung adanya kebebasan pers.

Hal tersebut didukung dengan dibubarkannya Departemen Penerangan yang sebelumnya ada. Dengan penghapusan Departemen Penerangan, pers di Indonesia mengalami berkembangan pesat.

5. Kebijakan Membangun Kerja Sama dengan Luar Negeri

Dalam masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid sangat aktif dalam membangun relasi dengan negara tetangga, terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Tak hanya itu saja, Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan upaya diplomasi ke berbagai negara dengan sangat intesif.

Kegiatan Abdurrahman Wahid itu pun menuai banyak dampak positif bagi Indonesia. Indonesia mengalami pemulihan secara ekonomi dan aliran investasi yang mengalir ke Indonesia juga besar.

Pemerintahan Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid mampu menjaga adanya stabilitas ekonomi yang ada.

Namun, dalam perkembangannya, kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami perselisihan dengan koalisi poros tengah dan anggota DPR.

Dalam pemerintahannya, beliau pernah memberlakukan sebuah dekret yang membahas mengenai:

  • Pembubaran DPR/MPR.
  • Mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat sepenuhnya.
  • Melakukan pembekuan terhadap partai Golkar sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa yang diadakan oleh MPR.

The post 5 Kebijakan Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
5 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin https://haloedukasi.com/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin Sun, 01 Nov 2020 13:14:11 +0000 https://haloedukasi.com/?p=13213 Ekonomi di Indonesia masih belum stabil perkembangannya sampai dengan era demokrasi terpimpin. Perekonomian Indonesia justru mengalami kemerosotan pada era orde lama karena pergantian kabinet yang marak terjadi. Pada era demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia melalui kebijakan yang ditetapkan. Berikut kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kebijakan Pembentukan […]

The post 5 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Ekonomi di Indonesia masih belum stabil perkembangannya sampai dengan era demokrasi terpimpin. Perekonomian Indonesia justru mengalami kemerosotan pada era orde lama karena pergantian kabinet yang marak terjadi.

Pada era demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia melalui kebijakan yang ditetapkan.

Berikut kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pada masa demokrasi terpimpin.

1. Kebijakan Pembentukan Dewan Perancang Nasional

Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Dewan Perancang Nasional ini dibentuk pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.

Pembentukan Depernas didasarkan pada Undang undang Nomor 80 Tahun 1958. Depernas dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan rancangan undang undang yang membahas mengenai pembangunan nasional serta mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan.

Pada tahun 1960, Dewan Perancang Nasional mengumumkan rencana pembangunan delapan tahun yang disebut dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Rencana Depernas ini berisi mengenai pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Namun, pada tahun 1963 Depernas diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas ini memiliki beberapa tugas dalam pendiriannya:

  • Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan,baik nasional maupun daerah.
  • Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan.
  • Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

2. Kebijakan Devaluasi Mata Uang Rupiah

Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah.

Penetapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai mata uang rupiah tanpa harus merugikan rakyat kecil.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dijalankan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Berikut bentuk devaluasi pada masa demokrasi terpimpin:

  • Mata uang pecahan yang bernilai Rp 500,00 berubah menjadi sebesar Rp 50,0
  • Mata uang pecahan yang bernilai Rp 1000,00 berubah menjadi sebesar Rp 100,00
  • Mata uang pecahan yang bernilai seratus ke bawah tidak dilakukan devaluasi

3. Kebijakan Menekan Laju Inflasi

Kekacauan politik yang terjadi sebelum 1959 yang dibarengi dengan adanya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat pada masa demokrasi terpimpin menjadi merosot tajam.

Dalam rangka membendung inflasi yang terjadi, pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) yang bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta melakukan perbaikan terhadap keuangan dan sistem perekonomian di Indonesia.

Untuk mengimbangi berjalannya kebijakan tersebut pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan yang berada di bank-bank di Indonesia. Hal ini dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar.

Selain langkah tersebut, pemerintah juga melakukan pengintruksian penghematan bagi instansi pada pemerintah dan juga memperketat pengawasan semua pengeluaran serta pemasukan anggaran belanja, serta melakukan penertiban manajemen dan administrasi perusahaan perusahaan negara.

Dengan beberapa langkah kebijakan moneter tersebut, pemerintah Indonesia mampu untuk mengendalikan laju inflasi dan berhasil mencapai keseimbangan serta kemantapan dalam hal moneter.

4. Kebijakan Deklarasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) merupakan strategi dasar ekonomi Indonesia untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian pada era sebelumnya. Deklarasi Ekonomi ini dibentuk oleh panitia tiga belas.

Dalam peresmiannya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, deklarasi ekonomi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

  • Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa sisa imperialisme.
  • Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara yang terpimpin.

Pada dasarnya kebijakan deklarasi ekonomi ini memprioritaskan berbagai bidang dalam ekonomi seperti:

  • Mendorong pengembangan usaha swasta
  • Memperbesar produksi perolehan devisa
  • Memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor barang produksinya

Dengan kebijakan deklarasi ekonomi ini, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari, yang berarti sistem perekonomian yang ada di indonesia sudah mampu berkembang dan berdiri diatas kaki sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya, deklarasi ekonomi tidak terlepas dengan campur tangan PKI. PKI bersedia untuk melaksanakan Dekon selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang PKI.

Sedangkan dalam perkembangannya sendiri, kebijakan Dekon ini mengalami kegagalan dalam upaya mengatasi perekonomian di Indonesia.

Hal yang memicu kegagalan tersebut karena pemerintah Indonesia gagal dalam memperoleh pinjaman dana dari pihak International Monetary Fund (IMF). Selain itu juga, kegagalan tersebut dipengaruhi oleh konfrontasi politik antara Indonesia dengan Malaysia yang sedang terjadi.

5. Kebijakan Dana Revolusi

Pada masa demokrasi terpimpin untuk dapat mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang terjadi, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah intruksi presiden yang berisi mengenai ketentuan ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi.

Dana revolusi sendiri didapat dari devisa dekrit jangka panjang (deffered payment). Kemudian Jusuf Muda melakukan pungutan terhadap perusahaan perusahaan atau perseorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar 250 juta hingga 1 miliar rupiah.

Perusahaan dan perseorangan tersebut diwajibkan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan valuta asing dengan besar nominal yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangannya, hasil pengumpulan dari dana revolusi tersebut dipergunakan untuk dapat membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang dikenal dengan proyek mercusuar.

The post 5 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
6 Kebijakan BJ Habibie di Masa Reformasi https://haloedukasi.com/kebijakan-bj-habibie-di-masa-reformasi Fri, 30 Oct 2020 09:06:39 +0000 https://haloedukasi.com/?p=13122 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie atau B. J. Habibie mengawali pemerintahannya pada awal reformasi dengan menghadapi ketidakstabilan dan ancaman disintegrasi pasca kerusuhan yang terjadi pada era orde baru. Beberapa saat setelah pelantikannya, MPR memberikan mandat kepada presiden B.J Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin menyelesaikan kemelut yang […]

The post 6 Kebijakan BJ Habibie di Masa Reformasi appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie atau B. J. Habibie mengawali pemerintahannya pada awal reformasi dengan menghadapi ketidakstabilan dan ancaman disintegrasi pasca kerusuhan yang terjadi pada era orde baru.

Beberapa saat setelah pelantikannya, MPR memberikan mandat kepada presiden B.J Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin menyelesaikan kemelut yang terjadi.

Pada 22 Mei 1998, Presiden B. J. Habibie mulai menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan untuk dapat melaksanakan agenda reformasi yang ada.

Pada masa pemerintahannya yang singkat, Presiden B. J. Habibie melaksanakan dasar demokrasi bagi Indonesia. Berikut kebijakan kebijakan pada masa pemerintahan B. J. Habibie.

1. Kebijakan Pembebasan Tahanan dan Narapidana Politik

Dalam menjalankan kebijakan ini, Presiden B. J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik yang sedang menjalani masa tahanannya.

Salah satu narapidana yang mendapatkan keringanan hukuman ini adalah Sri Bintang Pamungkas, yang pada masa pemerintahan orde baru masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto.

Dalam hal ini, B. J. Habibie berpendapat bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dapat mencederai makna demokrasi.

2. Kebijakan Kebebasan Pers

Diciptakannya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 tentang pemerintah dapat membatalkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan satu faktor yang mampu menghalangi adanya kebebasan pers pada masa orde baru.

Oleh karenanya, pada masa pemerintahan B.J Habibie ketentuan mengenai pembatalan SIUPP tersebut dihapuskan.

Adanya kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden B.J Habibie ini semakin dilengkapi dengan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Per yang kemudian ditetapkan menjadi Undang Undang Pers.

Undang undang tersebutlah yang menjamin adanya kebebasan pers dan tugas-tugas wartawan pada masa reformasi.

Meskipun pada masa pemerintahannya rakyat mendapatkan kebebasan pers, Presiden B. J. Habibie tetap menghimbau kepada masyarakat agar dapat memilah antara informasi dengan propaganda yang diciptakan kelompok tertentu.

3. Pembentukan Partai Politik

Dalam pemerintahannya Presiden B. J. Habibie mulai menerapkan adanya sistem demokrasi. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan terhadap bidang bidang politik sebelumnya.

Perubahan tersebut hadir dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang membahas mengenai partai politik.

Undang Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk sebuah partai politik yang sesuai dengan UUD.

Sejak diberlakukannya Undang undang tersebut, banyak partai politik yang bermunculan. Jumlah partai politik yang dinyatakan sah sebanyak 98 partai oleh pengadilan.

Dengan adanya kebijakan kebebasan pers, membuktikan bahwa masa jabatan presiden B. J. Habibie memberikan hak rakyat untuk bebas berserikat dan berkumpul, serta mengemukakan pendapat di depan umum.

4. Pelaksanaan Pemilu

Pelaksanaan pemilu pada masa pemerintahan presiden B. J. Habibie berjalan dengan demokratis. Pada pemilu ini, terdapat sebanyak 141 partai politik yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilihan umum.

Akan tetapi, hanya 48 partai politik yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu yang memilih anggota legislatif. Dalam pelaksanaan pemilu ini, pemerintah membuka kesempatan kepada lembaga lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri yang akan memantau berjalannya pemilu.

Namun, pemilu ini pada akhirnya menghasilkan formatur parlemen dan MPR baru. Sebagian anggota MPR yang baru dilantik menolak pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie.

5. Kebijakan Pelaksanaan Referendum Timor Timur

Kebijakan penting dari Presiden B. J. Habibie adalah pelaksanaan referendum di Timor Timur. B. J. Habibie bertekad bulat untuk menuntaskan permasalahan Timor Timur yang sudah ada sejak masa orde baru.

Dalam Hal ini Presiden B. J. habibie menawarkan kepada masyarakat Timor Timur untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status khusus atau menjadi negara merdeka.

Selanjutnya, PBB membentuk United Nations Mission for East Timor (UNAMET) untuk mengawasi jalannya referendum di Timor Timur. Hasil referendum tersebut memutuskan sebanyak 78,5% penduduk Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia.

6. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi fokus utama dalam pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Pada minggu pertama pemerintahannya B. J. Habibie mampu memisahkan Bank indonesia menjadi sebuah lembaga yang independen dan bebas intervensi pemerintah.

Presiden B. J. habibie mengeluarkan program reformasi ekonomi untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Program tersebut berisi:

  • Melakukan reformasi perbankan dalam rangka pemulihan ekonomi sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia.
  • Menetapkan undang undang anti monopoli yang telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 sebagai langkah ke arah penegakan lingkungan bisnis yan lebih transparan.
  • Memprioritaskan jumlah suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau karena jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada masa reformasi terus bertambah.
  • Melibatkan pedagang menengah, kecil dan koperasi untuk turut serta dalam distribusi beras guna mencegah adanya monopoli dan timbulnya penimbunan beras oleh pedagang besar.
  • Kebijakan Otonomi Daerah. Pada kabinet reformasi pembangunan, B. J. Habibie menerbitkan Undang Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah dengan pembahasan gagasan yang mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah ini, Presiden B.J Habibie berharap Indonesia dapat keluar dari krisis perekonomian yang melanda.

The post 6 Kebijakan BJ Habibie di Masa Reformasi appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
5 Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang https://haloedukasi.com/kebijakan-orde-baru Thu, 29 Oct 2020 13:51:07 +0000 https://haloedukasi.com/?p=12991 Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa orde baru, bertumpu pada beberapa program yang diusung oleh Presiden Soeharto dalam kabinet pembangunannya. Program tersebut diberi nama trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni: Pemerataan pembangunan dan hasilnya demi menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas nasional yang sehat dan […]

The post 5 Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa orde baru, bertumpu pada beberapa program yang diusung oleh Presiden Soeharto dalam kabinet pembangunannya.

Program tersebut diberi nama trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni:

  • Pemerataan pembangunan dan hasilnya demi menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru ini tidak hanya difokuskan pada satu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada.

Berikut ini beberapa kebijakan yang diusung oleh pemerintah orde baru di berbagai bidang:

1. Bidang Pertanian

Pertanian merupakan salah satu bidang yang memiliki kendali terhadap berjalannya perekonomian di Indonesia. 

Pertanian juga merupakan bidang yang dijadikan sebagai prioritas untuk dikembangkan pada masa orde baru ini.

Pembangunan sektor pertanian pada masa orde baru sangat erat kaitannya dengan istilah revolusi hijau. Berikut kebijakan pemerintah orde baru di bidang pertanian:

Program Revolusi Hijau

Pelaksanaan program revolusi hijau ini dilakukan dengan menerapkan panca usaha tani serta sapta usaha tani. Kedua konsep panca usaha dan sapta usaha tani tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Institut Pertanian Bogor.

Panca usaha tani itu sendiri merupakan suatu usaha atau program untuk meningkatkan hasil panen. Dan dalam panca usaha tani ada 5 usaha yang harus dijalankan untuk memperoleh hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Usaha tersebut seperti:

  • Pemilihan dan penggunaan bibit unggul
  • Pengolahan lahan tanah yang baik
  • Pemupukan yang tepat
  • Pengendalian hama
  • Pengaturan irigasi atau penyiraman pada proses pertanian

Sedangkan sapta usaha tani adalah lanjutan usaha tani yang terdapat pada isi dari panca usaha tani.

Jika di panca usaha tani menjelaskan tentang pengolahan lahan dan sampai perawatan saja, sedangkan sapta usaha tani menjelaskan secara umum mengenai penanganan pengolahan panen dan pengolahan hasil panen.

Adapun metode yang dilakukan untuk mendukung berjalannya revolusi hijau, yaitu dengan:

  • Penerapan metode ekstensifikasi pertanian
  • Intensifikasi pertanian
  • Diversifikasi pertanian
  • Rehabilitasi pertanian
  • Mekanisasi pertanian

Pembentukan KUD dan Bulog

Selain dengan melakukan beberapa metode tersebut, untuk dapat melancarkan program revolusi hijau pemerintah juga melakukan pengoptimalan terhadap koperasi tani (Koperta) di tingkat desa.

Pada tahun 1971 Koperta tingkat primer telah dihimpun oleh Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD ini bertugas untuk melakukan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran produksi pertanian serta pengkreditan.

Namun, pada tahun 1978 Koperta mengalami pergantian nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam penanganan masalah pangan ini pemerintah juga mendirikan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berhasil dibentuk pada tahun 1967.

Bulog dimandati untuk melakukan impor beras dari pemerintahan sendiri. Dalam hal pengadaan stok beras, Bulog telah bekerja sama dengan KUD.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat dianggap penting di indonesia. Pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Pada masa orde baru pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan juga.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penempatan pembangunan pendidikan untuk menjadi  salah satu program yang diprioritaskan pada masa orde baru. Berikut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan:

  • Pembentukan Program Pelita

Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memberantas buta huruf yang ada di Indonesia. Dalam Pelita II pemerintah baru melakukan usaha pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk mendukung program pelita II, Presiden Soeharto menginstruksi adanya pembangunan seolah dasar hingga ke pelosok negeri. Dengan hal itu, pada masa ini muncul isilah SD Inpres yaitu SD yang dibangun atas instruksi dari presiden Soeharto.  

Program pemerataan pendidikan di Indonesia masih terus berlanjut hingga program Pelita IV. Selanjutnya dalam Pelita V, pemerintah memulai untuk merintis program wajib belajar yang ditujukan dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama.

Program yang diusung pemerintah pada pelita V, juga disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Dalam pelita V, juga dilakukan pembinaan tenaga kerja pada bidang pendidikan yang diupayakan untuk mendukung kualitas tenaga pengajar yang ada di indonesia.

  • Pembentukan GNOTA

Selain mengembangkan program mengajar, pemerintah juga membentuk program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

GNOTA bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang layak.

GNOTA sendiri difokuskan pada 2 tujuan, pendidikan serta kemanusiaan. Adanya program ini hanya difokuskan pada daerah daerah terpencil agar tujuan pendidikan yang diusung mencapai ekpektasi.

3. Bidang Kesehatan

Untuk mendukung kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah pada masa orde baru menjalankan 2 program secara langsung yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Program ini terdiri atas program Keluarga Berencana (KB) dan program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

  • Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang didirikan untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia.

Program Keluarga Berencana tersebut dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang telah disetujui oleh MPR pastinya.

Sebagai langkah awal untuk mendukung program tersebut pemerintah juga mendirikan Lembaga Keluarga Berencana yang berskala nasional (LKBN). Lembaga ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai KB kepada masyarakat.

  • Program Kesehatan Masyarakat

Program kesehatan masyarakat ini diwujudkan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang berada di setiap kecamatan.

Puskesmas sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

Lalu pada tahun 1984, untuk semakin mengembangkan program tersebut, pemerintah membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk di setiap desa ataupun kelurahan.

Posyandu ini memiliki lima program utama, yaitu kesehatan ibu anak (KIA), keluarga berencana (KB), gizi, penanggulangan diare, serta imunisasi.

Pendirian posyandu ini sendiri dipusatkan kegiatannya untuk menangani kesehatan balita dan ibu hamil. Namun, dalam perkembangannya posyandu dapat menjadi penggerak kesehatan masyarakat di daerah pedesaan.

4. Bidang Ekonomi

Pada masa orde baru, berbagai kebijakan ekonomi dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan ekonomi itu sendiri. Berikut beberapa kebijakan di bidang ekonomi yang diusung pada masa orde baru dan berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia.

  • Peningkatan Peran BUMN

Pada masa orde baru BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian di indonesia.

Soeharto memiliki anggapan bahwa pemerintah merupakan arsitek utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Dengan anggapan seperti itu pemerintah menjadi memiliki kesadaran untuk membangun perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju.

Melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis yang berperan sebagai pengawas dan memberikan kewenangan terbesar kepada departemen keuangan sebagai satu satunya pengawas BUMN.

  • Perluasan Lapangan Kerja

Pemerintah orde baru berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan perekonomian di indonesia.

Pembukaan lapangan kerja tersebut melalui beberapa proyek padat karya dan bantuan pemerintah daerah.

Proyek padat karya sendiri merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran, terutama di beberapa daerah dengan produksi pangan yang rendah.

Pembentukan program tersebut, juga didukung dengan pemberdayaan para pekerja untuk dapat membangun sarana dan prasarana publik seperti jalanan dan jembatan.

5. Bidang Sosial Budaya

Kebijakan pemerintah orde baru pada bidang sosial lebih ditekankan pemerintah pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna dilaksanakannya pemerataan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah, pemerintah orde baru mencanangkan program transmigrasi.

Program transmigrasi ini mulai dicanangkan pada pelita I. Tujuan dari pelaksanaan transmigrasi ini sendiri untuk menyediakan tenaga kerja dalam proyek pemerintah yang berada di bidang perkebunan, perikanan, ekspor kayu, serta untuk pemerataan penduduk.

Sedangkan dalam bidang budayanya, pemerintah orde baru berusaha untuk menyusun strategi guna mengarahkan perkembangan budaya kepada berbagai usaha usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan pembinaan seni secara meluas melalui berbagai komponen, seperti sekolah, kursus, dan wadah kesenian lainnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pencatatan, serta penelitian terhadap setiap warisan budaya nasional.

The post 5 Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>