Daftar isi
Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjabat sebagai presiden keempat Indonesia, mendapat julukan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.
Gelar tersebut diberikan oleh komunitas Tionghoa kepada Presiden Abdurrahman Wahid berkat jasanya yang dinilai dapat menempatkan ras Tionghoa setara dengan warga pribumi lainnya. Presiden Indonesia ini dilantik oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999.
Dalam pemilihannya Presiden Abdurrahman Wahid bersanding dengan Megawati Soekarno Putri, dan berhasil mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden keempat Indonesia ini membentuk sebuah kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional.
Untuk menjalankan visi misi yang direncanakan dalam masa jabatannya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk beberapa kebijakan berikut ini:
1. Kebijakan Pemisahan Polri dan TNI
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, beliau membuat sebuah kebijakan yang berisi mengenai pemisahan kekuasaan antara Polri dengan militer, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya ABRI sudah tidak menjadi entitas tunggal.
Adanya pemisahan tersebut, Abdurahman Wahid mengubah nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dengan usaha pemisahan tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya Polri dan TNI menjadi lebih fokus dalam melayani masyarakat dalam bidang keamanan.
Selain berdasarkan hal tersebut, pemisahan antara Polri dan TNI juga bertujuan untuk melakukan reformasi terhadap TNI. Sebab, TNI dibentuk untuk menjadi penjaga pertahanan.
Artinya TNI tidak akan terlibat dalam kegiatan politik apapun yang telah dibentuk pemerintah, dan tetap berusaha untuk berdiri netral dengan tidak memihak politik manapun.
2. Kebijakan Pengakuan Agama Konghucu
Pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah intruksi yang menyatakan bahwa konghucu bukan agama dan pemerintah juga tidak mengakuinya sebagai agama resmi.
Meskipun agama konghucu tidak diakui secara resmi oleh negara, namun pemerintah tetap memperbolehkan masyarakat untuk menganutnya. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, penganut agama konghucu telah dipulihkan hak-haknya sebagai warga sipil.
Dan sejak pemulihan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai agama resmi negara. Dengan pengakuan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid membebaskan para pemeluk Tionghoa untuk merayakan hari besarnya secara publik.
Kondisi tersebut yang menunjukkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sangat menghargai perbedaan yang ada, tidak kaget apabila beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralitas, sebab menjunjung tinggi toleransi
3. Kebijakan untuk Mengatasi Disintegrasi Irian Jaya di Papua
Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengalami penuntutan mengenai referendum di Irian Jaya.
Untuk mengatasi tuntutan tersebut Presiden Abdurahman Wahid langsung berangkat ke Jayapura dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin masyarakat beserta dengan masyarakat Irian Jaya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.
Pemerintah berharap masyarakat puas terhadap keputusan tersebut, yang realisasinya sesuai dengan keinginan masyarakat Irian jaya.
4. Kebijakan Kebebasan Pers
Dalam masa pemeintahan Presiden Abdurahman Wahid, pemerintah Indonesia sangat menjunjung adanya kebebasan pers.
Hal tersebut didukung dengan dibubarkannya Departemen Penerangan yang sebelumnya ada. Dengan penghapusan Departemen Penerangan, pers di Indonesia mengalami berkembangan pesat.
5. Kebijakan Membangun Kerja Sama dengan Luar Negeri
Dalam masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid sangat aktif dalam membangun relasi dengan negara tetangga, terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Tak hanya itu saja, Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan upaya diplomasi ke berbagai negara dengan sangat intesif.
Kegiatan Abdurrahman Wahid itu pun menuai banyak dampak positif bagi Indonesia. Indonesia mengalami pemulihan secara ekonomi dan aliran investasi yang mengalir ke Indonesia juga besar.
Pemerintahan Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid mampu menjaga adanya stabilitas ekonomi yang ada.
Namun, dalam perkembangannya, kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami perselisihan dengan koalisi poros tengah dan anggota DPR.
Dalam pemerintahannya, beliau pernah memberlakukan sebuah dekret yang membahas mengenai:
- Pembubaran DPR/MPR.
- Mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat sepenuhnya.
- Melakukan pembekuan terhadap partai Golkar sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa yang diadakan oleh MPR.