menurut para ahli - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/menurut-para-ahli Thu, 03 Aug 2023 03:29:02 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.8 https://haloedukasi.com/wp-content/uploads/2019/11/halo-edukasi.ico menurut para ahli - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/menurut-para-ahli 32 32 Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Indonesia https://haloedukasi.com/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli Thu, 03 Aug 2023 03:28:57 +0000 https://haloedukasi.com/?p=44009 Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu yang terjadi bisa berpotensi atau mengandung hukum. Adanya hukum membuat masyarakat merasa dilindungi. Hukum sangat melekat dengan peradilan. Peradilan berfungsi untuk mengadili setiap perkara yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Masyarakat akan hidup sejahtera dan damai jika keadilan sudah ditegakkan. Pada […]

The post Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu yang terjadi bisa berpotensi atau mengandung hukum. Adanya hukum membuat masyarakat merasa dilindungi. Hukum sangat melekat dengan peradilan.

Peradilan berfungsi untuk mengadili setiap perkara yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Masyarakat akan hidup sejahtera dan damai jika keadilan sudah ditegakkan.

Pada hakikatnya hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat manusia. Hukum dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sayangnya pada praktiknya masih banyak manusia yang melanggar hukum.

Mereka menganggap enteng hukum apalagi banyak kasus dugaan suap dalam hukum. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak dianggap penting oleh manusia. Namun, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sebab, jika dipisahkan maka kehidupan akan menjadi kacau balau.

Di dalam suatu negara dikenal hukum tata negara. Memang keberadaan hukum ini masing terdengar. Oleh sebab itu, berikut penjelasan mengenai hukum tata negara menurut para ahli. Para ahli banyak mendefinisikan terkait hukum tata negara.

Berikut hukum tata negara menurut para ahli.

1. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, hukum tata negara adalah peraturan atau undang-undang yang memiliki fungsi untuk mengatur bentuk pemerintahan baik berupa federasi, kerajaan ataupun republik. Bentuk pemerintahan inilah yang nantinya akan menentukan masyarakat hukum atas dan hukum bawah dan tingkatannya yang melegitimasi daerah sekitar negara, bangsa maupun masyarakat.

Di mana nantinya alat kelengkapan hukum akan menunjukkan identitas dirinya di dalam masyarakat. Alat kelengkapan hukum ini berfungsi untuk menjalankan kekuasaan dengan menugaskan beberapa orang sehingga akan tercipta keseimbangan antara alat kelengkapan hukum dan masyarakat.

Pengertian hukum tata negara Kusumadi Pudjosewojo memiliki makna yang sedikit berbeda dibandingkan para ahli lainnya. Hal ini karena Kusumadi Pudjosewojo hanya menekankan pada bentuk pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

Sementara para ahli lainnya menekankan pada alat-alat negara itu sendiri bukan pada bentuk pemerintahannya. Namun, pada intinya keduanya sama-sama mendefinisikan hukum tata negara sebagai aturan yang digunakan agar negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Harmaily Ibrahim

Hamaily Ibrahim berpendapat bahwa hukum tata negara adalah seperangkat aturan yang mengatur negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki hubungan vertikal dan hubungan horizontal.

Hubungan antara lembaga-lembaga negara terkait dengan tugas dan wewenang yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hal ini harus diatur oleh hukum tata negara agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. 

Pembagian ini berkaitan dengan hubungan di antara lembaga negara. Lembaga negara secara vertikal merupakan hubungan lembaga negara dari atas ke bawah seperti Presiden dengan para menteri di dalam kabinet.

Sedangkan lembaga negara horizontal adalah hubungan lembaga negara dari samping artinya masih dalam satu garis susunan. Contohnya adalah hubungan para menteri di kabinet. Kedudukan para menteri di kabinet adalah sama sehingga dinamakan lembaga negara horizontal.

3. M. Solly Lubis

M. Solly Lubis mendefinisikan hukum tata negara sebagai seluruh peraturan yang di dalamnya menjelaskan mengenai struktur yang terdapat dalam suatu negara yakni berupa susunan negara, alat-alat perlengkapan negara serta hubungan antar alat perlengkapan dalam menjalankan tata negara.

Dalam sebuah negara dibutuhkan susunan negara atau dalam lingkup organisasi biasa disebut dengan struktur organisasi. Biasanya susunan negara terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Staff beserta jajaran para menteri yang membantu tugas dan fungsi presiden.

Susunan negara disesuaikan dengan bentuk negara itu sendiri karena akan mempengaruhi siapa saja yang akan mengisi susunan negara atau dinamakan dengan alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara adalah seluruh pejabat pemerintahan yang bertugas dalam suatu negara.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUDS 1950 Pasal 44, alat perlengkapan negara terdiri dari Kepala negara yakni Presiden dan Wakil Presiden dan para staf yang membantunya atau dalam hal ini seperti menteri-menteri, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alat perlengkapan negara ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam tatanan negara. Meskipun begitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mereka tetap bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

4. Dasril Radjab

Menurut Dasril Radjab, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan negara, yang dalam hal ini merupakan alat negara, meliputi hak, kekuasaan, dan kewajiban rakyat dalam suatu negara atau bangsa.

Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan hukum tata negara menurut Solly Lubis yang berpendapat bahwa fungsi hukum tata negara adalah mengatur aparatur negara. Namun, Dasril Radjab menambahkan hak, kewajiban serta wewenang masyarakat dalam suatu negara termasuk ke dalam hal yang tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara.

Menurutnya, hukum tata negara ini tidak hanya menyangkut pemerintah saja melainkan juga warga negara. Maka dari itu, bahasan tersebut termasuk ke dalam hal yang diatur dalam hukum tata negara. Warga negara dan pemerintah merupakan dua elemen penting dalam pembentukan negara terutama dalam pemerintahan demokrasi.

Di mana slogan dalam demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Tidak hanya itu, kedaulatan tertinggi juga berada di tangan rakyat. Maka dari itu, peran rakyat tidak bisa dipisahkan dalam susunan negara sehingga hal tersebut perlu diatur dalam hukum tata negara. Baik dalam hal wewenang, hak maupun kewajiban dalam pemerintahan.

5. Djokosutono

Djokosutono mengartikan hukum tata negara sebagai hukum dalam organisasi pangkat dalam negara, tata cara pandang mereka mengenai negara sebagai suatu organisasi. Negara merupakan tingkatan organisasi paling tinggi dalam suatu daerah/wilayah.

Negara terbentuk karena adanya 4 unsur yakni wilayah, rakyat, pemerintahan dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Setiap negara memiliki hukum sendiri yang mengikat baik pemerintah maupun masyarakatnya. Hukum tata negara tidak hanya berhubungan dengan hukum dalam negara melainkan juga tata cara pandang dalam negara.

6. J. R Strellinga

Hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur alat-alat negara dan kewajiban juga hak warga negara. Pada intinya, hukum tata negara menurut para ahli berhubungan dengan aturan yang mengatur alat negara serta kewajiban dan hak yang melekat pada warga negara.

Alat negara atau dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi mensejahterakan warga negara, Untuk mencapai kesejahteraan pada warga negara, setiap kewajiban dan hak warga negara harus terpenuhi dengan baik.

Jangan sampai terdapat ketimpangan pada kewajiban dan hak warga negara. Sayangnya, pada praktiknya masih banyak hak-hak warga negara yang tidak dapat terpenuhi oleh alat-alat negara. Hal ini menandakan bahwa fungsi dan tugas alat-alat negara belum terlaksana dengan baik sehingga belum tercapainya kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, perlu adanya hukum yang mengatur agar alat-alat negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hukum tersebut dinamakan dengan hukum tata negara.

7. Prof Anhociezt

Hukum tata negara merupakan aturan hukum yang di mana para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah dan kekuasaannya memiliki kekuasaan dan batasan yang jelas untuk mengatur perangkat negara (mengatur segala aspek kehidupan masyarakat).

Meskipun pemerintah memiliki kekuasaan namun hal tersebut diatur dengan sejumlah peraturan sehingga kekuasaan pemerintah tidak bersifat bebas. Kekuasaan pemerintah perlu diatur dan diawasi karena pada praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan kekuasaan.

Akibatnya, tujuan dan fungsi negara tidak terlaksana dengan baik. Salah satu akibat dari diberikannya kebebasan serta pengawasan yang lemah pada pemerintahan adalah timbulnya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Tiga hal ini bukanlah hal tabu yang tidak diketahui oleh khalayak ramai. Ketiganya bahkan melekat pada pemerintahan karena terlalu seringnya kasus yang terjadi. Oleh sebab itu, keberadaan hukum tata negara sangat diperlukan untuk menegakkan pengawasan pada pemerintahan.

The post Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
19 Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli https://haloedukasi.com/pengertian-hukum-dagang-menurut-para-ahli Wed, 22 Mar 2023 05:16:59 +0000 https://haloedukasi.com/?p=42079 Perdagangan atau perniagaan adalah suatu kegiatan membeli barang tertentu dengan waktu yang telah ditentukan untuk dijual kembali agar bisa memperoleh laba atau keuntungan. Saat melakukan kegiatan berdagang tidak boleh sembarangan, ada pedoman-pedoman tertentu yang sering dikenal dengan istilah hukum dagang. Hukum dagang berisikan semua aturan pada lalu lintas kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan suatu perusahaan. […]

The post 19 Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Perdagangan atau perniagaan adalah suatu kegiatan membeli barang tertentu dengan waktu yang telah ditentukan untuk dijual kembali agar bisa memperoleh laba atau keuntungan.

Saat melakukan kegiatan berdagang tidak boleh sembarangan, ada pedoman-pedoman tertentu yang sering dikenal dengan istilah hukum dagang.

Hukum dagang berisikan semua aturan pada lalu lintas kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Dari pengertian tersebut mengundang para ahli untuk membuat pengertian hukum dagang menurut para ahli, yang meliputi:

1. Purwa Sucipto

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul di dalam lapangan perusahaan.

2. Achmad Ihsan

Hukum dagang adalah hukum yang berisikan tentang perdagangan, diantaranya adalah tentang tingkah laku manusia yang ada di dalam perdagangan.

3. Munir Fuadi

Hukum dagang adalah semua perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, atau industri yang dihubungkan melalui produksi atau kegiatan tukar menukar barang.

4. CST. Kansil

Hukum dagang adalah segala perangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan perdagangan untuk mencapai keuntungan atau laba.

5. Sunaryati Hartono

Hukum dagang adalah hukum ekonomi secara keseluruhan dalam membuat keputusan yang mengatur kegiatan perekonomian.

6. Sri Redjeki Hartono

Sri Redjeki Hartono merupakan seorang ahli hukum dalam negeri yang berpendapat hukum dagang dalam pemahaman konvensial adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata mencakup pengertian luas, dan juga hukum dagang merupakan bagian-bagian dari asas-asas hukum perdata pada umumnya.

7. R. Soekardono

Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata secara umum, yaitu mengatur masalah perikatan dan perjanjian yang dicantum pada buku III Burgerlijke Wetboek (BW).

Dengan kata lain, hukum dagang adalah seperangkat peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan terutama di dalam kodifikasi kitab Undang-Undang hukum perdata dan kitab Undang-Undang hukum dagang.

Hukum dagang juga bisa dirumuskan sebagai kaidah yang mengatur tentang dunia bisnis atau usaha di dalam lalu lintas perdagangan (R. Soekardono, 1963:17).

8. Steven D. Walt dan Clayton P. Gillette

Steven dan Clayton merupakan seorang ahli hukum luar negeri yang berpendapat hukum dagang adalah hukum yang melibatkan doktrin hukum mengatur tentang hubungan antara pihak yang terlibat dalam pertukaran barang dengan harga tertentu.

Menurutnya, hukum dagang hanya menangani peralihan properti pribadi yang berwujud, seperti rumah. Bukan properti yang tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual. Terlebih, Hukum dagang adalah bagian dari hukum kontrak.

9. Fockema Andrea

Hukum dagang adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur lalu lintas perdagangan di dalam suatu perusahaan, serta sejauh mana hukum dagang diatur di dalam KUHD dan beberapa Undang-Undang tambahan.

Di Belanda, hukum dagang dengan hukum perdata dijadikan satu buku yaitu buku II dalam BW baru Belanda.

10. M.N Tirtaamidjaja

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang melakukan perdagangan.

Sedangkan perdagangan adalah pemberian antara produsen dengan konsumen, membeli dan menjual sekaligus membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan jual beli.

Sumber utama hukum dagang adalah KUHD, namun tak bisa dilepaskan dari KUHPdt.

11. Subekti

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan istimewa atau privat antara masyarakat dengan suatu badan hukum.

12. Ridwan Khairandy (dkk)

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Dalam kepustakaan common law atau hukum anglo saxon menyebutkan hukum bisnis adalah bagian atau cabang bagian dari hukum tertentu.

13. Harry M. Flechter dan John E. Murray Jr.

Hukum dagang secara tradisional adalah hukum yang berfokus pada penjualan berwujud dan bergerak, seperti rumah dan mobil sebagaimana diatur oleh pasal 2 Uniform Commercial Code (UCC).

14. J. H. Beekhius dan J. Van Kan

Hukum dagang adalah hukum mengenai perdagangan, yaitu seperangkat kaidah yang mengatur secara paksa perbuatan-perbuatan orang dalam perdagangan.

Perdagangan secara yuridis berarti menjual, membeli dan mengadakan berbagai perjanjian yang mempermudah jual beli. Dengan kata lain, hukum dagang adalah sebagian dari hukum perikatan dan sebagian dari hukum perjanjian.

15. KRMT. Titodiningrat

Hukum dagang adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum perdata megenai hubungan berdasarkan atas perusahaan.

Peraturan-peraturan mengenai hukum dagang tidak hanya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tapi juga Undang-Undang di luarnya. KUHD bisa disebut sebagai perluasan dari KUHPdt.

16. Iwan R. Davies

Hukum dagang adalah hukum yang befokus pada pengertian dagang dari transaksi dan para pelaku bisnis itu sendiri. Serta mengacu pada asas-asas hukum dagang yang pada hakekatnya merupakan alat dalam melayani kebutuhan dunia usaha.

17. Zaeni Asyhadie

Hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak, dalam menjalankan ekonomi berbagai urusan perusahaan.

18. Lindawaty Sewu dan Johannes Ibrahim

Hukum dagang adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang muncul pada aktivitas antar manusia, khususnya perdagangan.

19. Topik

Hukum dagang adalah aturan yang mengatur hubungan secara privat antara badan hukum dengan publik.

The post 19 Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>