Bicara tentang teori hukum, terdapat banyak filsuf dan ahli hukum yang dapat kita ketahui, salah duanya adalah Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hans Kelsen yang merupakan ahli hukum sekaligus filsuf Amerika ini disebut sebagai ahli hukum terkemuka pada masanya, yakni tepatnya di tahun 1934.

Sebagai salah satu kolega Sigmund Freud semasa tinggal di kota Wina, Kelsen sudah mempublikasikan banyak karya tulisnya, terutama dalam hal sosiologi dan psikologi sosial sehingga reputasinya melambung tinggi di Amerika pada kala itu.

Sementara itu, Hans Nawiasky diketahui merupakan salah seorang murid Hans Kelsen yang berhasil melakukan pengembangan terhadap teori-teori sang guru berkaitan dengan hukum murni. Meski demikian, teori norma hukum berjenjang dalam suatu negara antara keduanya cukup berbeda. Maka dari itu, berikut ini adalah perbedaan teori hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hukum Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen merupakan sosok dibalik gagasan Teori Stufenbau (Stufenbau des recht theorie) yang menyatakan bahwa tiap tata kaidah hukum terdiri dari susunan kaidah-kaidah (stufenbau des rechts) di mana kaidah dasar ada di puncak stufenbau yang juga diistilahkan sebagai grundnorm atau ursprungnorm yang merupakan kaidah fundamental.

Dari kaidah dasar atau grundnorm ini akan berpindah menjadi kaidah umum atau generallenorm dan kemudian berubah positif menjadi norma nyata atau concrettenorm menandakan bahwa norma hukum pada sebuah hierarki itu memiliki jenjang-jenjang dan berlapis-lapis.

Menurut Hans Kelsen, norma hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dari norma-norma yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya. Norma yang tinggi tersebut pun masih berdasar pada norma yang jauh lebih tinggi sampai pada norma atau kaidah abstrak, umum dan hipotesis yang dikenal dengan istilah grundnorm atau norma dasar.

Teori Hukum Menurut Hans Nawiasky

Dari teori yang digagas oleh Hans Kelsen pertama kali, sosok Hans Nawiasky sebagai salah seorang murid Kelsen akhirnya mengembangkan teori yang sudah ada tersebut menjadi die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung atau die stufenordnung der Rechtsnormen dengan sama-sama berfokus pada norma hukum yang berjenjang-jenjang.

Nawiasky menjelaskan adanya empat jenjang dari norma hukum hasil pengembangan teori awal Kelsen, yakni :

• Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental dalam sebuah negara yang berfungsi penting agar konstitusi dapat terbentuk dan berlaku di negara tersebut. Menurutnya, norma dasar tidak lagi diistilahkan dengan staatsgrundnorm lagi, tapi lebih kepada staatsfundamentalnorm karena norma paling tinggi dan menjadi dasar ini bisa berubah melalui adanya revolusi atau kudeta.
• Staats grundgezetz atau peraturan-peraturan dasar yang ada dalam sebuah negara dan bersifat pokok yang biasanya dimasukkan ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara.
• Formallegezetz atau undang-undang yang bersifat formal dan konkret; norma ini memiliki posisi di bawah staats grundgezetz.
• Verordnung & autonomi satzung atau peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Dari jenjang-jenjang norma hukum yang ada, terlihat bahwa terdapat struktur hierarki pada norma hukum di mana norma yang lebih rendah berganting pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan maupun keberlakuan norma yang lebih rendah.

Dan karena norma yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar dari keberadaan norma yang lebih rendah, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma-norma di atasnya.

Karena merupakan hasil pengembangan dari teori Hans Kelsen, teori hukum Hans Nawiasky masih menunjukkan adanya jenjang-jenjang sebagai susunan sebuah norma hukum. Namun jenjang-jenjang tersebut sedikit diubah dan menjadi berbeda dari teori Kelsen sebelumnya.

Jika Kelsen menjadikan Grundnorm sebagai norma dasar yang tidak dapat berubah-ubah, Nawiasky menggantinya menjadi staatsfundamentalnorm atau normal fundamental/pokok negara yang bisa mengalami perubahan, khususnya apabila terdapat revolusi maupun kudeta. Pada teori Kelsen, susunan norma hukum yang digagas hanya difokuskan pada jenjang-jenjang atau lapisan-lapisannya saja.

Pada dasarnya, secara menyeluruh kedua teori mengutamakan norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis walau lapisan susunannya dibuat berbeda untuk sebuah perkembangan. Bila melihat secara lebih seksama, teori Nawiasky tidak sekadar berfokus pada jenjang atau lapisan normanya saja, tapi ia membuat susunannya bersifat mengelompok.

The post Perbedaan Teori Hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky appeared first on HaloEdukasi.com.

Norma hukum berpasangan tersebut membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dihormati dari perlindungan hukum yang adil diberikan kepada setiap individu. Tujuan dari norma hukum berpasangan adalah sebagai berikut.

• Menciptakan sistem hukum yang komprehensif, dan adil
• Melindungi hak-hak individu
• Menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat
• Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat

Contoh dari jenis norma berpasangan yang pertama adalah hubungan antara konstitusi (norma hukum primer) dan undang-undang (norma hukum sekunder).

Berikut jenis norma hukum yang berpasangan antara lain sebagai berikut.

Norma Hukum Primer

Norma hukum primer adalah aturan-aturan pokok yang memiliki kekuatan mengikat dalam suatu sistem hukum tertentu. Hal itu berarti norma hukum primer merupakan peraturan hukum yang bersifat mendasar dan memiliki peran utama dalam mengatur tindakan dan perilaku masyarakat di dalam suatu wilayah atau negara.

Tujuan utama dari norma hukum primer adalah menjadi hukum dasar atau konstitusi yang menjadi pijakan hukum yang fundamental bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di suatu negara. Ttu dikarenakan norma hukum primer seringkali mencantumkan prinsip-prinsip dasar negara. Misalnya, ideologi negara, tujuan nasional, dan cita-cita bangsa.

Selain itu karena norma hukum primer menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi warga negara untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota masyarakat.

Contoh norma hukum primer

Beberapa contoh norma hukum primer antara lain sebagai berikut.

• Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, dan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kekuasaan negara. Konstitusi menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di suatu negara.

Serta memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi daripada peraturan hukum lainnya. Norma hukum primer inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum di suatu negara.

• Undang-Undang 1945

UUD 1945 merupakan pijakan hukum yang fundamental bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Seluruh peraturan hukum di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945.

UUD juga memberikan landasan bagi berlakunya hukum-hukum lain, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta menentukan batas kekuasaan pemerintah dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dan diakui sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.

• Deklarasi Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak Asasi Manusia merupakan dokumen yang mendeklarasikan dan mengakui hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan diakui oleh suatu negara atau komunitas internasional. Meskipun penting dan menjadi dasar bagi pengakuan hak asasi manusia, deklarasi hak asasi manusia bukanlah norma hukum primer.

Dalam arti hukum dasar atau konstitusi yang mengikat dan mengatur hubungan hukum antara negara dan warga negara. Lebih tepatnya, deklarasi hak asasi manusia berfungsi sebagai panduan atau acuan moral dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dan tidak memiliki sifat mengikat secara hukum.

Namun, sebagian negara mungkin menggunakan prinsip-prinsip dalam deklarasi hak asasi manusia sebagai dasar atau inspirasi dalam menyusun norma hukum primer, seperti konstitusi atau undang-undang, yang mengatur hak-hak asasi manusia secara lebih rinci dan mengikat secara hukum.

• Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dan memiliki kekuatan mengikat di tingkat nasional. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang menggunakan prinsip dualisme

Dimana perjanjian internasional harus diubah menjadi undang-undang nasional agar memiliki kekuatan hukum di dalam negeri. Namun, ada juga negara-negara dengan sistem hukum yang menggunakan prinsip monisme, di mana perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum langsung di dalam negeri dan dianggap setara dengan norma hukum primer atau konstitusi.

Norma hukum primer merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum di suatu negara dan menjadi pijakan hukum yang fundamental bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan negara tersebut.

Norma Hukum Sekunder

Norma hukum sekunder adalah peraturan hukum yang ditetapkan berdasarkan norma hukum primer untuk memberikan penjelasan lebih rinci, petunjuk pelaksanaan, atau mengatur aspek-aspek tertentu dari hukum primer tersebut.

Norma hukum sekunder lebih spesifik dan khusus dalam mengatur tindakan dan perilaku masyarakat, serta berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan yang mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam norma hukum primer.

Tujuan utama dari norma hukum sekunder adalah untuk memberikan rincian lebih lanjut, petunjuk, dan ketentuan pelaksanaan dari norma hukum primer atau hukum dasar yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Hal itu karena norma hukum sekunder memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara administrasi, prosedur, dan aturan teknis dalam pelaksanaan hukum primer serta membantu menjamin konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan hukum.

Kemudian juga norma hukum sekunder dapat menyediakan penjelasan atau panduan interpretatif yang membantu dalam pemahaman dan implementasi hukum primer yang mungkin memiliki ketentuan yang lebih umum atau luas.

Beberapa tujuan dari norma hukum sekunder antara lain sebagai berikut.

• Melengkapi ketentuan hukum primer. Norma hukum sekunder berfungsi untuk memberikan rincian lebih spesifik dan teknis mengenai cara-cara pelaksanaan hukum primer yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
• Memberikan panduan dan arahan. Norma hukum sekunder mengarahkan bagaimana norma hukum primer harus diinterpretasikan dan diterapkan dalam situasi konkret di lapangan serta membantu para pelaksana hukum, pemerintah, atau pihak-pihak yang berkepentingan memahami cara mengimplementasikan hukum dengan lebih jelas.
• Mengatur aspek teknis dan operasional. Norma hukum sekunder memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara administrasi, prosedur, dan aturan teknis dalam pelaksanaan hukum primer. Hal tersebut membantu menjamin konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan hukum.
• Memperbaharui dan menyesuaikan. Norma hukum sekunder dapat diubah atau diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara itu, hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berubah.

Contoh norma sekunder

Berikut adalah beberapa contoh dari norma hukum sekunder.

• Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) termasuk dalam kategori norma hukum sekunder. Peraturan Pemerintah adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang (UU).

Sebagai norma hukum sekunder, PP merupakan aturan yang lebih spesifik dan khusus yang ditetapkan berdasarkan UU yang telah diundangkan oleh lembaga legislatif. PP memberikan rincian lebih lanjut tentang cara-cara pelaksanaan UU, ketentuan teknis, dan mekanisme pelaksanaan hukum di lapangan.

• Keputusan Menteri

Keputusan Menteri adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh menteri dalam pemerintahan untuk mengatur hal-hal tertentu dalam bidang tugasnya. Keputusan Menteri merupakan aturan yang lebih spesifik dan khusus.

Yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan tertentu berdasarkan wewenang yang telah diberikan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan Menteri digunakan untuk mengatur pelaksanaan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat lebih detail dan konkrit.

Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menetapkan kerangka hukum umum, sementara Keputusan Menteri berfungsi untuk melengkapinya dengan ketentuan yang lebih rinci dan terkait dengan bidang tugas tertentu dari kementerian atau lembaga pemerintahan tersebut.

• Instruksi

Instruksi adalah perintah atau petunjuk tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tertentu untuk mengatur pelaksanaan suatu kebijakan atau tugas. Instruksi memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah daripada peraturan hukum sekunder seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri.

Instruksi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Instruksi biasanya digunakan dalam konteks administratif dan operasional.

Dan lebih bersifat teknis atau praktis untuk membantu pelaksanaan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan hukum primer atau sekunder. Meskipun memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan, instruksi tidak memiliki kekuatan hukum yang sekuat peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

• Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) termasuk dalam kategori norma hukum sekunder. Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mengatur urusan di tingkat lokal atau daerah.

Perda merupakan aturan yang lebih spesifik dan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan wewenang yang telah diberikan dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda berlaku di tingkat daerah tertentu dan mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Perda berperan dalam melengkapi atau mengisi ketentuan yang ada di tingkat nasional agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara dan pihak-pihak yang berada di wilayah hukum pemerintah daerah yang bersangkutan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang kuat di tingkat lokal, Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang lebih tinggi.

• Surat Edaran

Surat Edaran adalah komunikasi tertulis dari pihak berwenang kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan arahan, pengumuman, atau panduan terkait suatu hal. Surat Edaran lebih bersifat informatif atau administratif, bukan merupakan instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban hukum.

Meskipun dapat memberikan panduan atau arahan mengenai interpretasi atau pelaksanaan hukum tertentu, Surat Edaran tidak berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat secara hukum.

The post 2 Jenis Norma Hukum Berpasangan dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Norma Hukum

Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang memiliki wewenang.

Aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang bersifat memaksa dan mengikat.

Dimana memaksa berarti segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh siapapun dan mengikat berarti segala peraturan berlaku terhadap semua masyarakat tanpa membedakan status.

Bagi pelanggar norma hukum akan diberikan sanksi yang tegas sehingga pelanggar akan jera dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melanggar norma hukum.

Ciri-ciri Norma Hukum

Ciri-ciri dari norma hukum, yaitu:

• Norma hukum dibentuk dan dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat.
• Dalam pembuatan norma hukum, harus mengikuti tata cara tertentu yang sudah disepakati bersama, seperti dalam pembuatan Undang-Undang diatur di dalam pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Dasar 1945
• Memiliki norma hukum berjenjang dan berlapis, di mana norma hukum yang lebih rendah akan bersumber dari norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi.
• Memiliki aturan tertulis yang mengatur hubungan antar pemerintah dengan warga negaranya atau dengan antar warga negara.
• Memiliki aturan yang bersifat memaksa, dimana semua lapisan masyarakat yang berada diwilayah hukum norma tersebut harus patuh tanpa terkecuali.
• Memiliki sanksi yang tegas agar yang melanggar dapat merasakan efek jera.

Fungsi Norma Hukum

Norma hukum memiliki fungsi, yaitu:

• Untuk dapat menindak lanjuti masyarakat yang melakukan penyimpangan.
• Untuk dapat menciptakan rasa aman kepada masyarakat
• Untuk dapat mempunyai pedoman dalam hidup kepada masyarakat.

Tujuan Norma Hukum

Tujuan dari adanya norma hukum, yaitu:

• Agar masyarakat memiliki faedah atau berguna dalam hidup.
• Agar dapat membentuk masyarakat menjadi tertib
• Agar masyarakat tidak semena-mena dalam lingkungan.
• Agar masyarakat dapat paham terhadap hukum.
• Agar masyarakat takut melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
• Agar dalam kehidupan bermasyarakat terjadi keharmonisan.
• Agar terciptanya hidup yang adil dan tertib dalam masyarakat.
• Agar dapat menegakkan kebenaran.
• Sebagai bentuk kewibawaan pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan kekuasaan di Negara Indonesia.

Manfaat Norma Hukum

Manfaat utama dari norma hukum, yaitu:

• Dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi tertib dan aman.
• Dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam masyarakat.
• Dapat membatasi tindakan masyarakat agar tidak menyimpang.

Sumber Norma Hukum

Di Indonesia, norma hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Dimana norma hukumnya terdiri terdiri dari aturan tertulis dengan alat-alat perlengkapan suatu negara.

Untuk berlaku tidaknya dapat dipaksakan dari alat kekuasaan suatu negara, seperti polisi, jaksa atau hakim.

Selain dari Undang-Undang 1945, norma hukum juga dapat bersumber dari Peraturan Presiden ataupun Peraturan Daerah dengan tetap mengacu sesuai Undang-Undang 1945.

Jenis-jenis Norma Hukum

Jenis-jenis norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Hukum Tertulis

Hukum tertulis merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan dan disahkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Hukum tertulis sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang secara luas mengatur hubungan antara seseorang dengan masyarakat umum.

Masyarakat dapat dikenakan hukum pidana apabila melakukan tindakan yang diperkirakan dapat merugikan masyarakat.

Biasanya dalam hukum pidana akan melihat masyarakat sebagai objek implikasi atas tindakan seseorang.

Jenis hukuman dari hukum pidana dapat berupa kurungan penjara atau denda yang tertulis didalam kitab hukum pidana.

Contoh dari hukum pidana, yaitu mencopet atau mencuri.

Mencopet atau mencuri merupakan sebuah perbuatan kriminal, dimana akan dikenakan sanksi dari hukum pidana karena implikasi mencopet maupun mencuri melibatkan masyarakat secara luas.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan hukum yang dapat mengatur hubungan antar orang per orang.

Biasanya hubungan antar orang per orang dalam hukum perdata, akibat tindakan dari seseorang yang tidak memiliki dampak terhadap masyarakat luas.

Dalam hukum perdata tidak ada sanksi pidana bagi pelanggar hukum perdata.

Biasanya untuk menangani pelanggar hukum perdata yang bersifat perorangan mengacu pada kitab hukum perdata.

Contoh dari hukum perdata, yaitu ketika sebuah perjanjian yang dibuat antara dua orang ada yang melanggar atau ada masalah dalam hal utang-piutang.

Hukum Tidak Tertulis

Jenis dari hukum tidak tertulis berupa hukum adat, dimana peraturannya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Biasanya hukum adat wajib dipatuhi pada daerah tertentu dengan jenis pelanggaran yang telah disepakati dalam masyarakat daerah tersebut.

Selain itu hukum adat dapat berlaku secara kultural, dimana validitasnya hanya berlangsung secara turun temurun dan tidak tertulis dalam kitab maupun undang-undang.

Contoh dari hukum adat, yaitu bagi daerah tertentu jika dua orang lawan jenis tertangkap sedang berada ditempat gelap dan melakukan tindakan asusila, maka akan dikenakan hukum adat berupa pernikahan.

Contoh Norma Hukum

Contoh norma hukum yang ada, yaitu:

• Bagi masyarakat yang berusia 17 tahun wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
• Bagi masyarakat yang mengendarai kendaraan wajib memiliki surat ijin mengemudi (SIM)
• Bagi masyarakat yang sudah berkeluarga wajib memiliki kartu keluarga.
• Tiap anak wajib bersekolah atau mengikuti pendidikan.
• Bagi masyarakat fasilitas jalan raya wajib menaati aturan lalu lintas, seperti memakai helm jika mengendarai sepeda motor, berhenti saat lampu lintas berwarna merah sedang menyala tersebut.
• Apabila menginap di tempat kerabat daerah lain wajib melaporkan diri kepada ketua RT setempat.

Pelanggaran Norma Hukum

Contoh pelanggaran dari norma hukum, yaitu:

• Mencuri, mencopet atau merampok.
• Melakukan penipuan atau pun pembunuhan.
• Melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor atau menerobos saat lampu lalu lintas sedang merah.
• Tidak membayar pajak bumi bangunan kepada pemerintah.
• Melakukan perjudian.
• Melakukan penyuapan hingga korupsi.
• Menggunakan obat-obatan terlarang.
• Melakukan tindakan penganiayaan atau pencabulan.

Sanksi Norma Hukum

Umumnya sanksi dari norma hukum, yaitu dengan mendapatkan hukuman pidana atau kurungan penjara.

Kurungan penjara tersebut dapat berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman dengan masa waktu tertentu.

Biasanya selain mendapatkan hukuman dengan kurungan penjara, seseorang yang melanggar norma hukum juga wajib membayar denda hukuman.

Di dalam masyarakat sanksi bagi pelanggar norma hukum tidak disukai oleh masyarakat sekitar sehingga dapat dikucilkan ataupun diasingi.

Sanksi paling berat bagi pelanggar norma hukum, akan mendapatkan juga cemoohan dari masyarakat.

Cara Menegakkan Norma Hukum

Cara menegakkan norma hukum dapat dilakukan dengan membuat peraturan daerah.

Peraturan daerah tidak hanya dibuat tapi harus dijalankan dan apabila ada yang melanggar harus ditindak dengan tegas.

Menindak tegas pelaku pelanggaran norma hukum dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan contoh bagi masyarakat lain agar tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

The post Norma Hukum: Pengertian – Contoh dan Sanksinya appeared first on HaloEdukasi.com.