Peradilan berfungsi untuk mengadili setiap perkara yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Masyarakat akan hidup sejahtera dan damai jika keadilan sudah ditegakkan.

Pada hakikatnya hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat manusia. Hukum dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sayangnya pada praktiknya masih banyak manusia yang melanggar hukum.

Mereka menganggap enteng hukum apalagi banyak kasus dugaan suap dalam hukum. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak dianggap penting oleh manusia. Namun, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sebab, jika dipisahkan maka kehidupan akan menjadi kacau balau.

Di dalam suatu negara dikenal hukum tata negara. Memang keberadaan hukum ini masing terdengar. Oleh sebab itu, berikut penjelasan mengenai hukum tata negara menurut para ahli. Para ahli banyak mendefinisikan terkait hukum tata negara.

Berikut hukum tata negara menurut para ahli.

1. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, hukum tata negara adalah peraturan atau undang-undang yang memiliki fungsi untuk mengatur bentuk pemerintahan baik berupa federasi, kerajaan ataupun republik. Bentuk pemerintahan inilah yang nantinya akan menentukan masyarakat hukum atas dan hukum bawah dan tingkatannya yang melegitimasi daerah sekitar negara, bangsa maupun masyarakat.

Di mana nantinya alat kelengkapan hukum akan menunjukkan identitas dirinya di dalam masyarakat. Alat kelengkapan hukum ini berfungsi untuk menjalankan kekuasaan dengan menugaskan beberapa orang sehingga akan tercipta keseimbangan antara alat kelengkapan hukum dan masyarakat.

Pengertian hukum tata negara Kusumadi Pudjosewojo memiliki makna yang sedikit berbeda dibandingkan para ahli lainnya. Hal ini karena Kusumadi Pudjosewojo hanya menekankan pada bentuk pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

Sementara para ahli lainnya menekankan pada alat-alat negara itu sendiri bukan pada bentuk pemerintahannya. Namun, pada intinya keduanya sama-sama mendefinisikan hukum tata negara sebagai aturan yang digunakan agar negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Harmaily Ibrahim

Hamaily Ibrahim berpendapat bahwa hukum tata negara adalah seperangkat aturan yang mengatur negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki hubungan vertikal dan hubungan horizontal.

Hubungan antara lembaga-lembaga negara terkait dengan tugas dan wewenang yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hal ini harus diatur oleh hukum tata negara agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. 

Pembagian ini berkaitan dengan hubungan di antara lembaga negara. Lembaga negara secara vertikal merupakan hubungan lembaga negara dari atas ke bawah seperti Presiden dengan para menteri di dalam kabinet.

Sedangkan lembaga negara horizontal adalah hubungan lembaga negara dari samping artinya masih dalam satu garis susunan. Contohnya adalah hubungan para menteri di kabinet. Kedudukan para menteri di kabinet adalah sama sehingga dinamakan lembaga negara horizontal.

3. M. Solly Lubis

M. Solly Lubis mendefinisikan hukum tata negara sebagai seluruh peraturan yang di dalamnya menjelaskan mengenai struktur yang terdapat dalam suatu negara yakni berupa susunan negara, alat-alat perlengkapan negara serta hubungan antar alat perlengkapan dalam menjalankan tata negara.

Dalam sebuah negara dibutuhkan susunan negara atau dalam lingkup organisasi biasa disebut dengan struktur organisasi. Biasanya susunan negara terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Staff beserta jajaran para menteri yang membantu tugas dan fungsi presiden.

Susunan negara disesuaikan dengan bentuk negara itu sendiri karena akan mempengaruhi siapa saja yang akan mengisi susunan negara atau dinamakan dengan alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara adalah seluruh pejabat pemerintahan yang bertugas dalam suatu negara.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUDS 1950 Pasal 44, alat perlengkapan negara terdiri dari Kepala negara yakni Presiden dan Wakil Presiden dan para staf yang membantunya atau dalam hal ini seperti menteri-menteri, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alat perlengkapan negara ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam tatanan negara. Meskipun begitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mereka tetap bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

4. Dasril Radjab

Menurut Dasril Radjab, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan negara, yang dalam hal ini merupakan alat negara, meliputi hak, kekuasaan, dan kewajiban rakyat dalam suatu negara atau bangsa.

Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan hukum tata negara menurut Solly Lubis yang berpendapat bahwa fungsi hukum tata negara adalah mengatur aparatur negara. Namun, Dasril Radjab menambahkan hak, kewajiban serta wewenang masyarakat dalam suatu negara termasuk ke dalam hal yang tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara.

Menurutnya, hukum tata negara ini tidak hanya menyangkut pemerintah saja melainkan juga warga negara. Maka dari itu, bahasan tersebut termasuk ke dalam hal yang diatur dalam hukum tata negara. Warga negara dan pemerintah merupakan dua elemen penting dalam pembentukan negara terutama dalam pemerintahan demokrasi.

Di mana slogan dalam demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Tidak hanya itu, kedaulatan tertinggi juga berada di tangan rakyat. Maka dari itu, peran rakyat tidak bisa dipisahkan dalam susunan negara sehingga hal tersebut perlu diatur dalam hukum tata negara. Baik dalam hal wewenang, hak maupun kewajiban dalam pemerintahan.

5. Djokosutono

Djokosutono mengartikan hukum tata negara sebagai hukum dalam organisasi pangkat dalam negara, tata cara pandang mereka mengenai negara sebagai suatu organisasi. Negara merupakan tingkatan organisasi paling tinggi dalam suatu daerah/wilayah.

Negara terbentuk karena adanya 4 unsur yakni wilayah, rakyat, pemerintahan dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Setiap negara memiliki hukum sendiri yang mengikat baik pemerintah maupun masyarakatnya. Hukum tata negara tidak hanya berhubungan dengan hukum dalam negara melainkan juga tata cara pandang dalam negara.

6. J. R Strellinga

Hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur alat-alat negara dan kewajiban juga hak warga negara. Pada intinya, hukum tata negara menurut para ahli berhubungan dengan aturan yang mengatur alat negara serta kewajiban dan hak yang melekat pada warga negara.

Alat negara atau dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi mensejahterakan warga negara, Untuk mencapai kesejahteraan pada warga negara, setiap kewajiban dan hak warga negara harus terpenuhi dengan baik.

Jangan sampai terdapat ketimpangan pada kewajiban dan hak warga negara. Sayangnya, pada praktiknya masih banyak hak-hak warga negara yang tidak dapat terpenuhi oleh alat-alat negara. Hal ini menandakan bahwa fungsi dan tugas alat-alat negara belum terlaksana dengan baik sehingga belum tercapainya kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, perlu adanya hukum yang mengatur agar alat-alat negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hukum tersebut dinamakan dengan hukum tata negara.

7. Prof Anhociezt

Hukum tata negara merupakan aturan hukum yang di mana para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah dan kekuasaannya memiliki kekuasaan dan batasan yang jelas untuk mengatur perangkat negara (mengatur segala aspek kehidupan masyarakat).

Meskipun pemerintah memiliki kekuasaan namun hal tersebut diatur dengan sejumlah peraturan sehingga kekuasaan pemerintah tidak bersifat bebas. Kekuasaan pemerintah perlu diatur dan diawasi karena pada praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan kekuasaan.

Akibatnya, tujuan dan fungsi negara tidak terlaksana dengan baik. Salah satu akibat dari diberikannya kebebasan serta pengawasan yang lemah pada pemerintahan adalah timbulnya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Tiga hal ini bukanlah hal tabu yang tidak diketahui oleh khalayak ramai. Ketiganya bahkan melekat pada pemerintahan karena terlalu seringnya kasus yang terjadi. Oleh sebab itu, keberadaan hukum tata negara sangat diperlukan untuk menegakkan pengawasan pada pemerintahan.

The post Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

Pengertian Hukum

Hukum merupakan acuan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena hukum mengandung aturan, tata tertib, dan kaidah-kaidah dalam kehidupan yang mampu menciptakan lingkungan yang baik.

Secara umum, hukum di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori meliputi hukum berdasarkan bentuknya, sumbernya, sifatnya, wujud, isi, tempat dan waktu berlakunya. Dalam klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya.

Terdapat dua jenis hukum yang diterapkan di Indonesia, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sederhananya, Hukum tertulis merupakan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Sebaliknya, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan.

Pengertian Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berisikan peraturan atau norma yang tidak dicantumkan secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Umumnya, hukum tidak tertulis diyakini, dan ditaati oleh warga yang tinggal di wilayah tertentu.

Meski hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan secara resmi dalam perundang-undangan, tetapi hukum ini mengandung berbagai aturan yang sah dalam mengatur masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.

Hukum tidak tertulis dianggap hukum yang tidak konsisten karena dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan yang terjadi dan kepentingan siapapun yang menghendakinya. Namun, hukum ini yang tidak tertulis ini tetap ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Contoh Hukum Tidak Tertulis

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat suatu masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan untuk mengatur semua tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan dalam hukum adat biasanya sudah tertanam di masyarakat sehingga segala peraturan dalam hukum adat dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat biasanya merupakan hukum atau aturan di wilayah dan kelompok masyarakat tertentu. Setiap wilayah biasanya memiliki hukum adat tersendiri. Sebagai contoh, hukum adat suku Jawa yang memiliki beberapa aturan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa.

Seperti menundukkan kepala ketika berjalan melewati orang yang lebih tua, menggunakan bahasa halus saat berbicara dengan orang tua, ramah kepada orang lain dan sebagainya. Hukum adat semacam ini ditaati oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga apabila ada yang melanggar maka dianggap menyimpang dari hukum adat yang ada dan berhak mendapatkan sanksi.

2. Hukum Agama

Hukum tidak tertulis salah satu contohnya adalah hukum agama. Indonesia yang multi-agama memberikan kebebasan pada setiap agama untuk mengatur hukum agama masing-masing. Hukum agama adalah sistem hukum yang mengatur seluruh persoalan dalam kehidupan yang didasarkan atas ketentuan agama tertentu. Dalam hukum agama, pengambilan keputusan biasanya merujuk dalam Kitab Suci.

Sebagai contoh dalam agama Islam, terdapat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk hakim dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, hukum agama Islam termasuk hukum tidak tertulis yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat muslim terhadap hukum dari suatu hal.

3. Kebiasaan dan Tradisi

Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya memiliki beragam tradisi dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat di tiap-tiap wilayah tertentu yang diajarkan secara turun-temurun. Umumnya, kebiasaan yang terus dilestarikan hingga menjadi tradisi menciptakan hukum tidak tertulis.

Dalam tradisi dan kebiasaan di masyarakat, banyak ditemukan praktik-praktik hukum dan norma yang sudah mereka pegang sejak lama sehingga setiap tradisi yang terdapat di suatu wilayah akan mengandung peraturan yang mengharuskan masyarakat setempat untuk menaati semua peraturan yang ada.

4. Norma Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat serangkaian aturan dan tata tertib yang menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut dengan norma sosial. Norma sosial merupakan berbagai aturan tidak tertulis yang menjadi patokan masyarakat dalam bertingkah laku.

Dengan adanya norma-norma sosial, manusia dapat melakukan tindakan sosial sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama sehingga tidak suatu hal yang tidak disukai. Oleh karena itu, norma sosial juga mengandung sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan dalam norma sosial.

5. Dekrit Presiden

Keputusan yang dibuat oleh presiden dalam mengatasi masalah penting yang mendesak biasa disebut dengan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden termasuk contoh hukum tidak tertulis karena keputusan yang dibuat bertujuan untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.

Presiden sebagai kepala negara berwenang untuk mengeluarkan dekrit atau norma hukum untuk menormalisasikan keadaan darurat yang terjadi. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum karena sebagai bentuk dan upaya presiden dalam mempertahankan negara.

Di Indonesia, terdapat dua dekrit yang pernah ditetapkan yakni Dekrit Presiden pada tanggal 05 Juli 1959 terkait pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Dan Dekrit Presiden yang kedua terjadi pada 23 Juli 2001 yang berisikan pembekuan DPR, MPR, partai Golkar dan pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat.

6. Pidato Presiden

Dalam beberapa hal, Presiden sebagai kepala negara berhak menyampaikan pemikirannya yang disajikan dalam sebuah pidato. Biasanya presiden akan menyampaikan pidato saat pembukaan atau peresmian suatu acara.

Presiden juga menyampaikan beberapa hal penting dalam pidato ketika negara berada dalam kondisi mendesak yang membutuhkan pemikiran dan keputusan presiden. Karena pidato ini hanyalah pemikiran yang disampaikan presiden, maka pidato presiden juga tergolong contoh dari hukum tidak tertulis.

The post Pengertian Hukum Tidak Tertulis dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum telah memberikan penjelasan mengenai aliran utilitarianism. Inti dalam aliran utilitarianism adalah jika seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan serta berimbas kepada masyarakat lain maka akan diberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya, sehingga terciptalah keadilan.

Berikut ini merupakan beberapa pengertian hukum menurut para ahli:

1. Karl Max

Menurut Karl Max, hukum merupakan gambaran tentang hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu.

2. Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan keseluruhan syarat kehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain yang sesuai dengan peraturan mengenai kemerdekaan.

3. Saint Simon

Menurut Saint Simon, hukum merupakan suatu pertentangan antara masyarakat dengan ekonomi yang menjadi pusatnya dalam kelompok-kelompok lokal.

4. Montesquieu

Menurut Montesquieu, hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan ideologi politik, alam, sejarah, etnis, ataupun aspek lain dalam tatanan masyarakat.

5. Philip S. James

Menurut Philip S. James, hukum merupakan entitas bagi suatu aturan agar menjadi pedoman bagi tindakan maupun perilaku masyarakat yang bersifat memaksa dan dicanangkan oleh pemerintah.

6. Plato

Menurut Plato, hukum merupakan segala aturan yang terstruktur dengan sistematis yang bersifat mengikat terhadap baik masyarakat maupun hakim. Plato merupakan guru dari Aristoteles yang berasal dari Yunani.

7. Aristoteles

Menurut Aristoteles, hukum merupakan sebuah aturan dasar yang diaplikasikan kepada anggota setiap komunitas. Aristoteles juga menambahkan bahwa hukum merupakan hukum alam atau universal.

8. Salmond

Menurut Salmond, hukum merupakan himpunan dari asas-asas yang telah legal dan ditetapkan oleh negara dalam sebuah peradilan maupun pengadilan.

9. Samuel von Pufendorf

Menurut Samuel von Pufendorf, hukum merupakan kodrat yang didasarkan berdasarkan kualitas kodrat manusia.

10. John Austin

Menurut John Austin, hukum merupakan peraturan yang diciptakan guna memberikan pemahaman kepada manusia oleh manusia yang memiliki kuasa diatasnya.

Austin juga menambahkan bahwa hukum adalah perintah dari superior kepada inferior. Superior memiliki kekuasaan untuk memaksa inferior mematuhi perintahnya.

11. Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan ketentuan dan peraturan sosial yang dapat mengendalikan tindakan antar manusia atau masyarakat tentang serangkaian peraturan atau norma.

12. Utrecht

Menurut Utrecht, hukum merupakan kumpulan pedoman hidup yang berisikan larangan maupun perintah yang mengatur mengenai tata tertib dalam masyarakat. Peraturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Utrecht juga menambahkan bahwa jika ada yang melanggar peraturan maka akan membuat pemerintah untuk bertindak dari individu yang melanggar.

13. E.M. Meyers

Menurut E.M. Meyers, hukum merupakan segala aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditampilkan dengan tingkah laku siatp individu dalam masyarakat.

Peraturan mengenai tingkah laku ini ditujukan terhadap masyarakat sebagai pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga para penguasa negara terutama dalam melakukan wewenangnya.

14. Robert Saidman

Menurut Robert Saidman, hukum merupakan aturan yang tidak dapat diberikan begitu saja dari masyarakat kepada masyarakat lain. Hal ini disebabkan karena antar kelompok masyarakat memiliki budaya yang berbeda. Oleh karena itu, hukum negara satu belum cocok jika diterapkan di negara lain.

15. Leon Duguit

Menurut Leon Duguit, hukum merupakan aturan tingkah laku dan tindakan yang ditujukan untuk masyarakat supaya mencapai kepentingan bersama. Pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan sanksi sosial dan hukum.

16. Borst

Menurut Borst, hukum merupakan segala peraturan bagi perilaku dan tindakan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa demi tercapainya tujuan keadilan sosial.

17. Hugo de Groot 

Menurut Hugo de Groot, hukum merupakan seluruh aturan perilaku moral yang akan menunjukan kebenaran mengenai suatu hal. Hukum berasal dari rasio manusia, karena manusia memiliki kemampuan akal.

18. Lemaire

Menurut Lemaire, hukum merupakan segala macam segi yang menyebabkan orang lain tidak akan mungkin membuat suatu istilah terhadap hukum itu sendiri dan kebenaran dalam hukum, karena kebenaran itu relatif.

19. Schapera

Menurut Schapera, hukum merupakan aturan setiap tingkah laku manusia yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan.

20. Bohannan

Menurut Bohannan, hukum merupakan sekumpulan kewajiban-kewajiban yang telah diresmikan kembali dalam sarana dan pranata hukum.

21. Bellfoid

Menurut Bellfoid, hukum merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat mengenai tata tertib untuk hidup di tengah masyarakat atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat, dalam hal ini pemerintah.

22. Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu perangkat kaidah yang mengatur kehidupan individu dalam berkelompok atau bermasyarakat yang mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum. 

23. Bambang Sunggono

Menurut Bambang Sunggono, hukum merupakan subordinasi atau produk untuk kepentingan-kepentingan politik.

24. H.M.N. Poerwosutjipto

Menurut H.M.N. Poerwosutjipto, hukum merupakan keseluruhan norma yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat untuk menetapkan dan menyatakan sebagai peraturan yang mengikat dengan tujuan untuk menciptakan tatanan yang dikehendaki oleh penguasa.

25. Woerjono Sastropranoto

Menurut Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan-peraturan terhadap perilaku manusia yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib dan memiliki legitimasi atau pun wewenang.

26. M.H. Tirtaamidjaja

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, hukum merupakan segala kaidah atau norma-norma berkenaan dengan tindakan dan perilaku dalam pergaulan hidup dengan ancaman jika melanggar salah satu aturan yang ada.

27. Ridwan Halim

Menurut Ridwan Halim, hukum merupakan seluruh peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah diakui dan wajib dipatuhi oleh masyarakat.

28. R. Soeroso

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang ynag memiliki kuasa dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan tatanan masyarakat. 

R. Soeroso juga menambahkan bahwa hukum memiliki ciri untuk memerintah, melarang, dan memaksa melalui cara memberikan sanksi hukum dan sosial bagi pelanggarnya.

29. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjito Rahardjo, hukum merupakan karya manusia berupa norma dan kaidah mengenai petunjuk maupun pedoman dalam bertindak. Ia juga menambahkan bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai arahan dan binaan bagi masyarakat.

30. S.M. Amin

Menurut S.M. Amin, hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma, nilai, kaidah, dan sanksi. Ia juga menambahkan bahwa hukum sendiri akan menciptakan ketertiban dan keamanan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

The post 30 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli appeared first on HaloEdukasi.com.